Teori Sistem Pemilu

Posted on October 17, 2011

0


DUA METODE UTAMA PENGHITUNGAN SUARA

Formula elektoral digunakan untuk mendistribusikan suara dalam sistem proporsional, baik proporsional daftar (List PR) maupun single transferable vote (STV). Selain dalam sistem proporsional, juga digunakan dalam sistem campuran (mixed), seperti sistem mixed member proportional (MMP) maupun sistem paralel. Tapi, khusus pada sistem campuran ini, formula electoral itu hanya digunakan untuk menghitung kursi pada sistem proporsionalnya. Seperti di Jerman, yang menggunakan MMP (FPTP & List PR), formula electoral hanya digunakan untuk menghitung kursi yang dibagi lewat sistem proporsional, sedangkan untuk sistem fist past the post (FPTP), tetap menggunakan logika penghitungan sistem mayoritas/pluralitas.

Formula elektoral ini, terbagi ke dalam dua kategori dasar. Yaitu, Metode Kuota dan Divisor (highest average). Metode kuota, ditandai dengan penggunaan bilangan pembagi pemilih (BPP) yang membagi jumlah total suara sah dengan jumlah kursi yang dialokasikan di distrik atau daerah pemilihan tertentu, dan selalu memiliki sisa suara yang memerlukan penghitungan tahap berikutnya untuk sisa suara/sisa kursi, yaitu dengan metode Largest Remainder. Sedangkan, Metode Divisor, adalah dengan memberi bilangan pembagi tertentu yang sudah fixed.
Pada Metode divisor ini, tak dikenal BPP maupun sisa suara, sebab suara langsung diranking dan dibagi.

Selain itu, ada pula metode ketiga, yang biasa dikategorikan sebagai metode lain-lain. Berikut metode-metode itu:

1. METODE DIVISOR (HIGHEST AVERAGE): D’Hondt Dengan metode ini, suara yang diraih setiap partai dibagi berdasarkan angka serial: 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya.

  • Sainte Laguë (Murni) Dengan metode ini, suara yang diraih setiap partai dibagi berdasarkan angka serial: 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya.
  • Sainte Laguë (Modifikasi) Dengan metode ini, suara yang diraih setiap partai dibagi berdasarkan angka serial: 1.4, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Metode ini lebih umum digunakan ketimbang Sainte Lague murni.
  • Danish Dengan metode ini, suara yang diraih setiap partai dibagi berdasarkan angka serial: 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Metode ini disebut Danish Method, karena hanya digunakan di Denmark.

2. METODE KUOTA:

  • Hare quota adalah penghitungan dengan rumus: total jumlah suara sah dibagi dengan total jumlah kursi yang harus diisi.
  • Droop quota adalah penghitungan dengan rumus: (total suara sah/jumlah kursi + 1) + 1.
  • Imperiali quota adalah penghitungan dengan membagi total jumlah suara sah + 2 atau lebih kursi yang harus diisi.

3. METODE LAIN-LAIN (OTHERS)

  • Hagenbach-Bischoff Metode ini merupakan varian dari Droop quota. Metode ini menggu nakan Droop quota untuk penghitungan tahap awal, dan menggu nakan D’Hondt untuk pendistribusian sisa kursi kepada partai, dimulai dari sisa suara terbesar.
  • (Hare)-Niemeyer Metode ini mempunyai efek yang sama dengan Hare quota. Meski demikian, dilakukan dengan cara lain: (jumlah suara partai/total suara sah) x jumlah total kursi. Metode ini pernah digunakan di Jeman.

Sumber: European Democracies dan berbagai sumber, diolah Harun Husein.

___

DEMI KEADILAN Atas Nama Proporsionalitas

Oleh Harun Husein

Pada metode yang fair, jumlah suara mencerminkan jumlah kursi.

Dalam buku Electo ral System Design: The New Interna tional IDEA Handbook, yang terbit tahun 2005 lalu, ada 18 negara yang menjadi contoh kasus, salah satunya adalah Indonesia. Pada bab tersebut, dipaparkan secara ringkas tentang sistem dan berbagai pernak-pernik pemilu masingmasing negara.

Kasus Indonesia ditulis oleh Andrew Ellis, dengan tajuk “Indonesia: Continuity, Deals and Consensus. Direktur Regional untuk Program Asia dan Pasifik IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance), itu, memaparkan sejak Pemilu 1955 hingga 2004, Indonesia menganut sistem proporsional, dengan metode penghitungan Largest Remainder (Hare quota).

Cara kerja metode ini di Indonesia –sebagaimana juga di negara-negara lain yang menerapkan metode serupa-adalah dua tahap. Pertama, menentukan kuota atau di Indonesia disebut bilangan pembagi pemilih (BPP). Kedua, sisa kursi dibagi kepada pemilik sisa suara terbesar dan seterusnya, sampai habis.

Meski secara umum Indonesia menganut sistem proporsional dengan metode penghitungan kuota Hare, namun detailnya berbeda-beda.
Sistem proporsional tertutup sejak Pemilu 1955-1999, telah berganti dengan proporsional terbuka pada Pemilu 20042009. Begitu pun dengan metode penghitungannya.

Largest Remainder (Hare quota) yang diterapkan pada Pemilu 1999 dan 2004, misalnya, berbeda dengan 2009.
Pemilu 2009 menerapkan metode yang telah dimodifikasi sedemikian rupa oleh pembuat undang-undang, sehingga menjadi kompleks.

Pada Pemilu 1999 maupun 2004, penghitungannya dua tahap. Tahap pertama, adalah memberi kursi kepada peraih BPP penuh. Tahap kedua, sisa kursi dibagikan kepada pemilik sisa suara terbesar di dapil.
Yang berbeda, dapil pada Pemilu 1999 adalah daerah administratif ­­sehingga untuk DPR adalah provinsi, yang saat itu berjumlah 27–, sedangkan dapil pada Pemilu 2004 telah dipecah-pecah menjadi provinsi atau bagian-bagian provinsi, sehingga jumlahnya menjadi 69.

Adapun pada Pemilu 2009, dapilnya seperti Pemilu 2004 -tapi jumlahnya telah mencapai 77-tapi sisa kursi tak dihabiskan di dapil, melainkan ditarik ke provinsi. Di provinsi itu, suara dari seluruh dapil di provinsi itu digabungkan.
Merugikan partai besar Tapi, mengapa metode 1999 dan 2004 diganti? Pangkal soalnya, dua tahap penghitungan itu merugikan partai-partai besar. Wakil Sekjen Golkar, Nurul Arifin, memisalkan, sebuah partai besar yang mendapatkan 230 ribu suara dan partai kecil yang mendapatkan 31 ribu suara, bisa bernasib sama: sama-sama mendapatkan satu kursi.

Sebabnya, suara partai besar sudah habis terserap pada penghitungan tahap pertama.
Misalnya BPP-nya dipatok 200 ribu, maka suara partai besar itu sudah terserap sebanyak 200 ribu pada penghitungan tahap pertama, sehingga sisa suara sebanyak 30 ribu. Untuk tahap kedua, saat kursi dibagi dengan sistem ranking sisa suara terbanyak, kursi justru jatuh kepada partai kecil yang hanya punya 31 ribu suara.

Tentu saja itu mengesalkan partai-partai besar. Sebab, perbandingan raihan suaranya adalah 7:1, tapi hasil akhirnya sama. “Kasus seperti ini banyak dialami Partai Golkar,“ klaim mantan artis ini kepada Republika, pekan lalu.

Dalam keluarga Metode Kuota, Hare quota merupakan yang paling simpel, dibanding Droop quota atau Imperial quota. Setelah digabungkan dengan metode sisa suara terbanyak (largest remainder), menjadi Largest Remainder (Hare quota), metode ini pun diakui secara global sebagai metode penghitungan yang paling tinggi derajat proporsionalitasnya. Tapi, tentu, bukan tanpa cacat bawaan: partai menengah-kecil selalu mencuri kursi partai besar, yang justru menciptakan disproporsionalitas.

Pipit R Kartawidjaya dari Watch Indonesia di Berlin dan August Mellaz dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, pernah melakukan penghitungan terhadap hasil Pemilu 2004. Hasilnya, bila dirataratakan, “Antara partai politik yang perolehan suaranya 0,9 dengan partai lain yang hanya 0,3 samasama mendapatkan satu kursi,“ demikian Pipit dan Mellaz, dalam tulisannya Memproyeksi Pemilu 2009; Daerah Pemilihan, Proporsionalitas, dan Fragmentasi Sistem Kepartaian.

Karena itulah, menjelang Pemilu 2009, mulai mencuat wacana mengganti metode penghitungan. Para pengamat dan akademisi, mulai muncul dengan Metode Divisor, untuk mengganti Metode Kuota. Metode ini pun sudah mulai muncul dalam perdebatan di Panitia Khusus RUU Pemilu, antara lain diusung oleh legislator PDIP, Sutradara Gintings.

“Pak Sutradara Gintings sudah membuat simulasi.
Tapi, di tengah jalan, dia diganti Pak Laoly (Yasonna H Laoly ­Red). Sutradara Gintings doktor politik, Laoly doktor filsafat hukum makanya dia tidak cukup detail,“ cerita Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik DPP PKS, Agoes Poernomo, kepada Republika, pekan lalu.
Gagasan itu pun kandas.

Maka, yang terjadi kemudian, adalah utak-atik metode Largest Remainder (Hare quota), dengan semangat menambah kursi. “Partai-partai lebih menggunakan calculated political approach. Hanya mengandalkan data simulasi yang menguntungkan partainya, tidak lagi pakai academic approach,“ kata Agoes.

Agar sisa suara tak langsung jatuh kepada partai kecil, maka setelah penghitungan tahap pertama tak langsung ranking sisa suara, tapi dibuat tahap baru. Tahap kedua, dicantumkan peraih kursi adalah partai peraih 50 persen BPP. Dan, jika kursi tetap tak habis, suara ditarik ke provinsi. Tapi, tak langsung menggunakan ranking sisa suara, melainkan lagi-lagi diharuskan membaginya berdasarkan BPP baru.
Lima tahap Hasilnya, kendati UU No 10/2008 tentang Pemilu, hanya menuliskan ada tiga tahap penghitungan, sesungguhnya sudah menjadi lima tahap. Penghitungan menggunakan kuota Hare yang lazimnya hanya satu tahap, dimekarkan jadi tiga tahap. Sementara, penghitungan dengan sisa suara terbesar (largest remainder) yang lazimnya satu tahap, juga menjadi dua tahap (lihat Simulasi Metode Penghitungan Suara Menjadi Kursi di hlm 26).

Selain itu, berbagai problem pun menyertainya.
Antara lain soal keterwakilan. “Kalau suara dinaikan ke luar dari dapil, menjadi gelap. Keterwakilan menjadi tidak jelas,“ kata Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro), Hadar Nafis Gumay, pekan lalu.

Pertama, karena pemilih memilih di dapil-dapil, tapi suaranya ditarik ke provinsi dan digabung dengan suara dari dapil-dapil lain di provinsi tersebut. Suara itu pun, bisa saja didistribusikan kepada dapil yang masih kekurangan kursi, bukan kepada dapil yang mempunyai sisa suara terbanyak.

Kedua, saat suara itu ditarik ke provinsi, suara itu dianggap sepenuhnya untuk parpol. Padahal, dalam sistem proporsional terbuka, pemilih bukan hanya memilih partai, tapi juga memilih calon.

Potensi sengketa pun membesar. Itu terlihat dari jumlah sengketa Pemilu 2009 yang berjumlah 700.
Salah satunya adalah kasus Dewie Yasin Limpo, yang bermasalah dalam penghitungan tahap kedua dan ketiga.
Solusi Belajar dari kekurangan dan kekisruhan metode penghitungan dalam Pemilu 2004 dan 2009, wacana penggantian metode penghitungan kian mengemuka dalam pembahasan RUU Pemilu. Dan, beberapa partai sudah mulai mengusulkan metode penghitungan dari keluarga Metode Divisor, bukan lagi Metode Kuota.
Partai Golkar, misalnya, mengusung D’Hondt, dan PKS mengusulkan SainteLague. Nurul Arifin mengatakan, metode D’Hondt yang menggunakan bilangan pembagi tetap (BPT) 1, 2, 3, dan seterusnya, lebih adil. Partai yang meraih 230 ribu suara, kursinya dapat dipastikan lebih banyak dibanding partai yang meraih 31 ribu.

“Kalau pakai D’Hondt, 230 ribu itu dibagi satu, dapat satu kursi. 230 ribu dibagi dua menjadi 115 ribu, dapat lagi satu kursi.
230 ribu dibagi tiga menjadi 76 ribu, dapat lagi satu kursi. Jadi, kalau suaranya tetap lebih gede dari suara partai kecil tadi (yang 31 ribu –Red), kursinya tetap ke dia (peraih 230 ribu -Red),“ papar Nurul.

Dalam mengusung metode baru tersebut, partai-partai melakukan kajian serius. Nurul mengatakan, partainya membentuk Tim Kajian Revisi Paket UU Politik. “Kita juga mendatangkan banyak pakar ke tim ini, ter masuk ahli fisika Yohanes Surya, yang kita pakai juga teorinya,“ kata Nurul, Sekretaris Tim Kajian.

PKS yang memilih mengusulkan Sainte-Lague, juga berdasarkan simulasi serius. Itulah sebabnya, partai ini memilih menggunakan Sainte Lague yang dimodifikasi, dengan BPT 1,4; 3; 5; 7; dan seterusnya, bukan Sainte Lague murni yang menggunakan BPT 1; 3; 5; 7; dan seterusnya.

“Kami sudah mengajak teman-teman di Baleg berdebat, dan mayoritas bisa menerima. Karena, partai besar tidak dirugikan, partai kecil juga tidak terlalu dirugikan,“ kata Agoes Poernomo yang juga wakil ketua Fraksi PKS.

Konsultan Pemilu Kemitraan (Partnership) August Mellaz, mengatakan salah satu tes bagi metode penghitungan yang fair, adalah jumlah suara mencerminkan kursi. Jika sebuah partai meraih 30 persen suara, maka mestinya kursinya pun 30 persen. Karena itulah, kata dia, Kemitraan mengusulkan penggunaan SainteLague. Bedanya dengan PKS, Kemitraan mengusulkan Sainte Lague murni.

Di antara berbagai varian Metode Divisor, Mellaz mengatakan SainteLague adalah yang paling fair. Berbeda dengan D’Hondt yang cenderung lebih menguntungkan partai besar. “Karena itu, kita propose metode ini kepada parpol, karena mereka diperlakukan sama, tidak berat sebelah, dan tidak memihak siapapun. Dan, metode ini yang paling mendekati proporsionalitas,“ kata Mellaz.

Mellaz, memaparkan, metode Largest Remainder (Hare quota), merupakan salah metode paling tinggi derajat proporsionalitasnya dalam keluarga Metode Kuota. Sedangkan, dalam keluarga Metode Divisor, yang paling tinggi derajat proporsionalitasnya adalah Sainte-Lague.
Tapi, bila kedua metode tersebut dipertandingkan, Mellaz mengatakan, “Sainte-Lague lebih netral.“

Memang, sudah saatnya UU Pemilu mengadopsi metode penghitungan yang lebih proporsional dan adil buat semua.

__

DAMPAK LARGEST REMAINDER (HARE QUOTA) Ala Indonesia

YOGI ARDHI/REPUBLIKA  (12/7/11)

A pa dampak penerapan Metode Largest Remainder (Hare Quota) pada Pemilu 2009, yang antara lain telah di-extend metode kuotanya –dengan mematok besaran 50 persen BPP pada penghitungan tahap II, dan penarikan sisa suara ke provinsi (penghitungan tahap III)-terhadap keseluruhan hasil pemilihan anggota DPR? Berdasarkan perhitungan dengan mengesampingkan suara sah milik partai-partai yang tak lolos parliamentary threshold, maka hasilnya lima partai diuntungkan (Demokrat, Golkar, PKS, PAN, dan PPP), dan empat partai dirugikan (PDIP, PKB, Gerindra, dan Hanura). Bandingkan pula dengan hasil penerapan Largest Remainder (Hare quota) dengan dua tahap penghitungan pada Pemilu 2004, terutama untuk suara dan kursi PAN, Partai Demokrat, dan PPP, dengan PKB:

___

Berhitung Kursi SECARA FAIR

Oleh Harun Husein

Semakin kuat upaya mengganti Metode Kuota dengan Metode Divisor.

Suara dalam pemilu bo leh sama. Tapi, bila me tode penghitungannya berbeda, hasilnya pun bisa berbeda. Dan, bila hasil yang berbeda itu adalah jumlah kursi, makhluk yang diimpi-impikan sebagian besar politikus, maka persoalannya tentu saja menjadi serius.

Tak heran, bila metode penghitungan suara menjadi kursi, itu, menjadi arena pertempuran seru nomor tiga dalam pembahasan RUU Pemilu. Dua fron lainnya adalah soal ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dan besaran daerah pemilihan (district magnitude).

Ketiga ketentuan ini punya implikasi terhadap jumlah kursi yang akan diraih partai-partai dalam pemilu. Dan tentu saja, menentukan eksistensi partai itu di masa mendatang.

Bila tak lolos parliamentary threshold, semua suara yang seharusnya bisa terkonversi menjadi kursi, menjadi tak bermakna. Karena, sebelum penghitungan dimulai, partai itu sudah di-exclude alias tak diikutkan.

Besaran dapil, juga menentukan.
Karena semakin sedikit jumlah kursi yang dialokasikan untuk sebuah dapil (dapil kecil), maka semakin kecil peluang partai kecil meraih kursi.
Sebaliknya, semakin besar dapil, semakin besar pula peluang partai menengah-kecil mendapatkan kursi.

Tak heran bila besaran dapil kerap diistilahkan sebagai ambang batas terselubung (hidden threshold). Partai-partai besar berupaya memperkecilnya. Golkar dan PDIP misalnya menawarkan range 3-6 dan 3-7. Sedangkan, partai-partai menengah menghendaki angka besar, yaitu 3-10.

Bagaimana dengan metode penghitungan? Bergantung metodenya.
Bila yang dipilih adalah metode yang menguntungkan partai-partai besar, maka instrumen ini pun berfungsi sebagai hidden threshold.
Sebaliknya, bila metode itu menguntungkan partai kecil-menengah, kursi partai besar lah yang ‘tercuri’.

Dalam soal metode penghitungan ini, ada empat usulan utama yang berkembang di Badan Legislasi (Baleg) DPR, yang menyusun draf UU Pemilu. Dua usulan mengusung Metode Kuota, seperti yang diterapkan pada Pemilu 1955 hingga 2009. Dua usulan lainnya menawarkan Metode Divisor, untuk mengganti Metode Kuota yang dini lai selalu menciptakan bias.

Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera, adalah pengusung Metode Divisor. Golkar dengan Metode Divisor varian D’Hondt, dan PKS dengan Metode Divisor varian SainteLague/Webster. Cara kerja D’Hondt dan Sainte-Lague ini sama belaka.
Yang berbeda hanya pada besaran bilangan pembagi tetap (BPT)-nya.

D’Hondt mempunyai BPT bernomor serial 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan, Sainte-Lague bernomor serial 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya.Atau, Sainte-Lague modifikasi, dengan deret BPT dimulai dari 1,4 dilanjutkan 3, 5, 7, 9, dan seterusnya.

Angka-angka yang berasal dari pakar matematika ini bukan tanpa makna serius. Berdasarkan kajian dan pengalaman sejumlah negara, deret D’Hondt lebih menguntungkan partai besar, serta partai-partai yang kuat di basis tertentu. Sedangkan, Sainte-Lague lebih ramah kepada partai menengah.

Wakil Sekjen Golkar, Nurul Arifin, mengatakan Golkar telah melakukan simulasi penerapan D’Hondt. Dan, dia mengakui partaipartai kecil yang mengandalkan sisa suara untuk meraup kursi, habis.
“Tapi ini kan lebih adil. Karena, seharusnya partai yang memperoleh suara terbanyak, dialah yang memperoleh kursi terbanyak juga.“

Apalagi, kata Nurul, “Kita kan mau penyederhanaan partai. Mau konsisten dengan sistem presidensial. Yaa, sudahlah. Di mana-mana demokrasi ada ongkosnya.“

Simpel Metode Divisor ini memang lebih simpel. Tak ada bilangan pembagi pemilih (BPP) dan sisa suara, yang membuat penghitungan berbelitbelit­­seperti lima tahap penghitungan pada Pemilu 2009 lalu.
Dalam Metode Divisor, apapun variannya, penghitungannya hanya sekali, dan kelar. Dijamin tak akan ada sisa suara dan sisa kursi.

Jika diterapkan pada hasil Pemilu 2009, Wakil Ketua Fraksi PKS, Agoes Poernomo mengatakan, partai-partai besar seperti Golkar, PDIP, dan Demokrat, rata-rata mendapat tambahan 20-30 kursi. Partai menengah seperti PKB yang kuat di Jawa Timur, juga diuntungkan.

Meski demikian, PDIP dan PKB belum gamblang mendukung metode ini, kendati sudah memperlihatkan ketertarikan. Partai Demokrat yang merupakan partai pemenang pemilu, malah masih menghendaki Metode Kuota varian Largest Remainder (Hare quota). Meski demikian, sedikit berbeda dengan Largest Remainder (Hare quota) pada Pemilu 2004 dan 2009.

Partai Demokrat menghendaki penghitungan cukup dua tahap. Tahap pertama, suara dihitung dengan kuota (BPP) penuh. Pada penghitungan tahap II, suara ditarik ke provinsi, dan kursi dibagi dengan BPP baru. Jika kursi belum habis terbagi, barulah kursi dibagi secara ranking dengan sisa suara terbanyak (largest remainder).

Sejatinya, ada tiga tahap penghitungan pada usulan Demokrat ini.
Karena, pembagian kursi dengan ranking sisa suara terbanyak, sesungguhnya merupakan sebuah tahap pula. Penelisikan Republika, UU No 12/2003 tentang Pemilu Legislatif, menamai ranking sisa suara itu sebagai tahap. Namun, dihilangkan pada UU No 10/2008.

Metode Largest Remainder (Hare quota), lazimnya memang dua tahap. Tahap pertama penghitungan dengan kuota, selanjutnya dengan ranking sisa suara. UU No 3/1999 tentang Pemilu, kendati tak menyebut istilah tahap, sesungguhnya sama belaka dengan UU No 12/2003 yang diterapkan pada Pemilu 2004.
Yaitu sama-sama dua tahap.

Dengan usulannya itu, Partai Demokrat memang masih diuntungkan.
Bila diterapkan pada Pemilu 2009 lalu, kursi Demokrat melejit hingga 171, atau naik 23. Saat ini, di Senayan, Demokrat mempunyai 148 kursi.

Sementara itu, partai menengahbawah seperti PAN, PPP, Hanura, dan Gerindra, cenderung pada metode Largest Remainder (Hare quota) seperti yang diterapkan dalam Pemilu 2004 silam. Hanya ada dua tahap penghitungan, dan sisa suara dihabiskan di dapil.

Berdasarkan berbagai kajian, metode ini memang menguntungkan partai menengah-kecil, dan cenderung merugikan partai besar. Inilah pula salah satu alasan, partai-partai besar menciptakan berbagai ‘tambahan’ di UU Pemilu menjelang Pemilu 2009, yang membuat penghitungan menjadi lima tahap (Lihat Demi Keadilan Atas Nama Proporsionalitas di hlm 24-25).

Persoalannya, bila pertarungan metode penghitungan ini semata menang-menangan, tentu tak akan ada ujung-pangkalnya. Sudah saatnya para politikus menghadirkan metode penghitungan yang adil bagi partai besar, partai menengah, maupun partai kecil. Toh, masih ada metode penghitungan yang terbukti fair berdasarkan pengalaman sejumlah negara, dan bisa diuji secara akademis.

 

Posted in: Politik