UU Pemilu 2012 – Kompas 23-28 April 2012

Posted on April 26, 2012

0


Menjadi Mozaik Kekecewaan

Pengantar:

Setelah perjalanan panjang, akhirnya Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD disepakati DPR dan pemerintah pada 12 April 2012. Perdebatan empat materi krusial, yakni ambang batas parlemen, metode penghitungan suara, alokasi kursi di tiap-tiap daerah pemilihan, dan sistem proporsional tertutup atau proporsional terbuka, sungguh alot. Untuk menelisik berbagai masalah terkait UU itu, ”Kompas” akan menurunkan laporannya selama sepekan ini.

***

Ada sejumput kelegaan dirasakan Arif Wibowo selepas Rapat Paripurna DPR pada Kamis (12/4). Pada hari itu, akhirnya Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD disepakati oleh DPR bersama pemerintah. Pengesahan UU tersebut mundur seminggu dari rencana awal, terutama akibat perdebatan alot sejumlah klausul yang tak juga berujung pada kesepakatan.

Sekalipun ada kelegaan, Ketua Panitia Khusus RUU tersebut tak juga bisa menutupi kegalauannya. Sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arif, antara lain, membawa misi untuk mengegolkan sistem pemilihan umum proporsional daftar tertutup. Argumentasinya, antara lain, sistem daftar calon terbuka sebagaimana diterapkan pada Pemilu 2009 terbukti lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya. Penguatan kader dan pelembagaan partai politik pun tak berjalan optimal.

Sempat berhasil menggandeng Partai Keadilan Sejahtera dan juga Partai Kebangkitan Bangsa, bahkan nyaris pula membuat sejumlah parpol menengah lain ”tergoda”, toh akhirnya PDI-P dkk tak sanggup menghadang parpol pengusung sistem proporsional daftar terbuka yang dimotori Partai Demokrat dan juga Partai Golkar.

PDI-P juga ”kalah” ketika mengusulkan penerapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sesuai tingkatan, tidak generalisasi secara nasional seperti termuat dalam UU Pemilu. Merujuk ketentuan UU Pemilu yang baru, parpol yang total perolehan suaranya dalam pemilu anggota DPR tidak mencapai 3,5 persen suara sah nasional menjadi tidak berhak memiliki kursi DPR, DPR provinsi, dan juga DPRD kabupaten/kota. Hal itu dinilai bakal menghilangkan keterwakilan suara rakyat.

Tentu saja bukan hanya PDI-P yang kecewa. Bagi Partai Golkar, misalnya, keinginan menciptakan penyederhanaan sistem kepartaian dan sistem pemerintahan presidensial yang efektif dikhawatirkan tak optimal. Hal itu setelah keinginan menerapkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) sebesar 5 persen, penciutan besaran daerah pemilihan DPR tak lagi 3-10 kursi per daerah pemilihan seperti Pemilu 2009, dan penerapan formulasi penghitungan perolehan kursi dengan metode divisor varian Webster. ”Lega, walau kecewa. Sistem (penetapan perolehan kursi dengan metode) kuota ibaratnya mengambil kursi orang lain yang bukan haknya,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin yang juga anggota Pansus.

Sebaliknya, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengapresiasi UU Pemilu yang baru. Ada kemajuan, terutama dalam hal mendorong penyederhanaan sistem kepartaian, menjaga asas representasi terhadap kemajemukan politik, dan meningkatkan akuntabilitas politik parlemen. UU Pemilu yang baru ini akomodatif terhadap semua parpol yang serius.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy bahkan menilai pengesahan UU Pemilu sebagai kemenangan demokrasi. Mekanisme pemungutan suara (voting) untuk menyelesaikan perdebatan bukanlah hal yang dilarang dan tak mengurangi keabsahan UU. Bahkan, Romahurmuziy berharap agar dibangun konsensus semua penyelenggara negara agar UU Pemilu yang baru itu bisa diberlakukan dalam setidaknya 2-3 kali pemilu mendatang. Hal ini supaya rakyat tidak harus belajar dan memulai hal baru setiap kali pemilu.

Di luar parlemen, kehadiran UU Pemilu yang baru ini pun memancing kekecewaan. Sejumlah parpol nonparlemen menyoal ketentuan dalam UU Pemilu dan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Ketentuan verifikasi parpol untuk menjadi peserta pemilu serta besaran ambang batas parlemen berikut penerapannya yang tak berjenjang sesuai tingkatan perwakilan merupakan materi yang dianggap paling bermasalah.

Ketentuan soal verifikasi parpol nonparlemen dianggap diskriminatif dan bertentangan dengan dasar perubahan sistem electoral threshold (ET) ke PT. Juga pemberlakuan PT secara nasional yang mengakibatkan tidak diikutkannya parpol yang tidak mencapai PT untuk pemilu anggota DPR dalam perhitungan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sekaligus. ”Ini melanggar konstitusi dan semangat otonomi daerah serta bertentangan dengan Pancasila,” tukas Sekretaris Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Didi Supriyanto.

Didi mengkhawatirkan pemberlakuan UU Pemilu yang baru bakal berakibat semakin buruknya kehidupan berbangsa dan bernegara pasca-Pemilu 2014. Juga akan timbul instabilitas nasional akibat ketentuan yang secara paksa dan tidak aspiratif mengubah struktur kekuatan politik lokal. UU Pemilu dinilai tak mengoreksi kelemahan yang terjadi pada Pemilu 2009. ”Bahkan lari dari semangat reformasi yang membuka demokrasi dengan menyertakan peran politik rakyat seluas-luasnya serta menjunjung tinggi kedaulatan rakyat,” kata Didi.

Di luar semua perdebatan, warga tentu punya harapan tunggal bahwa pemilu adalah instrumen untuk menciptakan harapan baru, dengan adanya pergiliran pemegang kekuasaan. Pemilu diharapkan bisa menghasilkan wakil rakyat yang mampu mengartikulasikan aspirasi rakyatnya dalam proses perumusan kebijakan. Tanpa itu, UU Pemilu hanya melengkapkan mozaik kekecewaan, bukan? (Sidik Pramono)

PT Selalu Jadi Masalah

Secara teoretis, ambang batas parlemen atau parliamentary threshold adalah instrumen legal untuk menyaring partai politik peserta pemilu yang berhak mendudukkan wakilnya di parlemen karena tak mendapatkan suara signifikan dari pemilih. Kriteria semacam itu lazim dipakai untuk mengurangi jumlah kepentingan yang kecil atau golongan dalam lembaga legislatif dan untuk mempercerah prospek terbentuknya pemerintah yang viable (Guy S Goodwin-Gill: Pemilu Jurdil Pengalaman dan Standar Internasional, 1994).

Akan tetapi, jika langkah kompensasi tak diambil, hal ini bisa secara efektif melucuti hak bersuara kelompok minoritas. Negara tidak bebas untuk menggunakan teknik pemilu yang ”sah”, yakni persyaratan ambang batas itu, untuk menghalangi kelompok tertentu dalam mendapatkan perwakilan di parlemen.

Jaminan perwakilan minoritas misalnya diterapkan di Selandia Baru. Empat dari 97 distrik pemilu disisihkan untuk perwakilan suku Maori. Banglades dan Tanzania menjamin kursi untuk kaum perempuan. Di Romania, organisasi warga negara yang sah, yang tergolong minoritas nasional, dan belum mendapatkan setidaknya satu deputi atau senator memiliki hak untuk mendapat satu kursi deputi. Namun, asalkan mereka mendapatkan untuk seluruh negeri paling sedikit 5 persen rata-rata jumlah suara yang sah.

Di Indonesia, ambang batas parlemen jadi perdebatan seru, setidaknya menjelang Pemilu 2009. Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, lewat serangkaian perdebatan, angka parliamentary threshold (PT) itu ditetapkan 2,5 persen dari total suara nasional. PT diterapkan hanya untuk pemilu anggota DPR.

Menjelang Pemilu 2014, perdebatan kembali terulang. Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), juga Partai Demokrat, awalnya menginginkan PT dipatok relatif besar demi penyederhanaan sistem kepartaian. ”Pesan” awal dari parpol menengah adalah boleh saja PT dinaikkan, tetapi jangan pula terlalu besar.

Partai Golkar tak kuat sendirian berkukuh agar PT sebesar 5 persen. PDI-P melunak demi misi mengegolkan sistem pemilu proporsional daftar tertutup. Partai Demokrat ”dikeroyok” mitra koalisinya dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) Pendukung Pemerintahan yang ingin PT tak terlalu besar.

Barulah pada pekan terakhir menjelang pengesahan pada 12 April lalu, angka ambang batas parlemen sebesar 3,5 persen muncul dan menguat. Tentu angka itu bukan muncul kebetulan jika merujuk perolehan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebagai partai ”terkecil” yang saat ini ada di parlemen. Merujuk hasil Pemilu 2009, Partai Hanura mendapatkan 3.925.620 suara atau setara dengan 3,77 persen total suara sah nasional.

Titik ”kompromi” yang lebih menentukan. Padahal, secara teoretis, dengan menggunakan formula dari Rein Taagepera, Didik Supriyanto dan August Mellaz (2011) menghitung, ambang batas perwakilan optimal untuk pemilu DPR adalah 1,03 persen. Variabel yang diperhitungkan dalam formulasi itu adalah DPR dengan 560 kursi, besaran daerah pemilihan (dapil) 3-10 kursi, dan jumlah dapil sebanyak 77 daerah. Secara matematik, ambang batas 2,5 persen seperti saat Pemilu 2009 dinilai melampaui ambang batas optimal dan tak perlu dinaikkan. Hal ini demi menjaga keseimbangan bekerjanya sistem pemilu proporsional untuk menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen.

Gugatan di MK

Ketentuan PT itu akan digugat sejumlah parpol nonparlemen ke Mahkamah Konstitusi (MK). Selain argumentasi teoretis, fakta lain adalah banyaknya suara yang hangus terbuang akibat penerapan PT. Merujuk Pemilu 2009, dengan PT sebesar 2,5 persen, dari 29 parpol tercapai 19.045.481 suara atau setara dengan 18,30 persen suara sah nasional. Perolehan suara parpol-parpol nonparlemen itu hanya kalah dari Partai Demokrat yang meraih 21.655.295 suara atau 20,81 persen total suara sah nasional.

Masalah lain adalah pemberlakuan PT secara nasional. Perolehan suara parpol dalam pemilu anggota DPR menjadi acuan penghitungan perolehan kursi di DPRD provinsi, kabupaten, dan kota. Penjelasan Pasal 208 UU Pemilu memastikan jumlah suara sah secara nasional adalah hasil penghitungan untuk suara DPR.

Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Veri Junaidi menilai, aturan itu berpotensi mengaburkan keterwakilan rakyat dan menghilangkan representasi rakyat, khususnya untuk DPRD. ”Tentu ini bertentangan dengan kedaulatan di tangan rakyat. Suara pemilih jadi tak berarti manakala partai pilihannya tak lolos PT nasional, meskipun suara mereka mayoritas di daerah tertentu,” ungkapnya.

Namun, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy menuturkan, pemberlakuan PT secara nasional tidak dimaksudkan untuk membuang suara. Dengan potensial peserta pemilu yang kemungkinan kian sedikit mengingat beratnya syarat kepesertaan, PT nasional akan menyederhanakan praktik demokrasi yang tujuan akhirnya adalah memperkuat sistem presidensial. PT akan selalu menjadi pekerjaan rumah bagi semua. (Sidik Pramono)

Revisi Tanpa Koreksi yang Memadai

Salah satu alasan kenapa harus dilakukan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum adalah keinginan untuk mengoreksi kekurangan dalam peraturan sebelumnya. Namun, apakah niatan itu sudah terealisasi, paling tidak dalam penetapan daerah pemilihan?

Contoh sederhana adalah alokasi kursi DPR untuk setiap provinsi yang sejak awal secara matematis ”bermasalah”, tetapi tak juga terkoreksi. Yang dimaksud di sini adalah alokasi kursi bagi Provinsi Papua dan juga sejumlah provinsi baru hasil pemekaran yang sebenarnya tidak proporsional dengan jumlah penduduknya. Juga Provinsi Sulawesi Selatan yang jatah kursinya lumayan banyak, melebihi proporsi semestinya. Jika prinsip kesetaraan secara tegas diterapkan, realitas politik me- nunjuk: bukan hal mudah untuk ”mengurangi” alokasi kursi DPR bagi sejumlah provinsi.

Juga yang kerap disorongkan adalah contoh pemetaan daerah pemilihan (dapil) yang tak menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur yang wilayahnya tak menyatu justru digabungkan sebagai dapil Jawa Barat III dengan alokasi sembilan kursi DPR.

Butuh kesepakatan politik untuk mulai ”membetulkan” dapil, terlebih ketika tarikan antarkelompok kepentingan masih kuat. Hal yang jamak: yang semula dianggap meraup untung, tentu tak mau kemewahannya itu hilang atau terkurangi. Yang merasa merugi pun ingin mendapatkan kompensasi.

Nyatanya, dalam dua kali masa persidangan, fraksi-fraksi di DPR terlihat lebih sibuk memperdebatkan besaran dapil, antara keinginan memperkecil atau mempertahankan besaran 3-10 kursi untuk setiap dapil anggota DPR dan 3-12 kursi untuk dapil anggota DPRD.

Keinginan memperkecil pun belum mengerucut, antara 3-6 kursi ataukah 3-8 kursi per dapil. Perdebatan sampai tahap-tahap akhir itulah yang kemudian bisa dinilai mengabaikan aspek lainnya yang lebih substansial dan mendesak: mengoreksi ”kesalahan” yang terjadi pada pemilu sebelumnya.

Ketentuan dalam UU Pemilu yang baru hanya menyebutkan bahwa dapil anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota. Jumlah kursi setiap dapil anggota DPR 3-10 kursi. Pada kondisi tertentu di mana tidak bisa diterapkan bahwa atasan dapil adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota; penentuan dapil menggunakan bagian kabupaten/kota. Penentuan dapil anggota DPR dilakukan dengan mengubah ketentuan dapil pada pemilu terakhir berdasarkan batasan 3-10 kursi.

Masih sama

Dapil yang dimaksudkan dalam UU Pemilu itu termuat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari UU, sama dengan pembagian 77 dapil anggota DPR pada UU No 10/2008. Artinya, alokasi kursi DPR untuk tiap provinsi masih tetap seperti Pemilu 2009. Pembagian ke-77 dapil pun masih sama saja.

Mantan anggota Panitia Khusus RUU Pemilu, Agoes Poernomo (Partai Keadilan Sejahtera), mengakui, DPR lebih disibukkan dengan ”pertengkaran” di antara fraksi-fraksi sehingga bisa jadi ada saja hal yang terlewat. Hal itu bahkan sebenarnya tak hanya terjadi saat pembahasan di Pansus, jauh sebelumnya saat penyiapan draf RUU di Badan Legislasi pun suasananya tak jauh berbeda. Soal dapil, soal besaran yang lebih menyita waktu perdebatan. Alhasil, ”Dapil siapa yang susun? Tak ada delegasi ke KPU (Komisi Pemilihan Umum),” ujarnya.

Sekadar perbandingan, ketentuan soal penetapan dapil anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota lebih kuat. Dalam UU Pemilu yang baru dinyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai dapil dan alokasi kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Mantan Ketua Panitia Khusus UU No 10/2008 Ferry Mursyidan Baldan menyebutkan, tidak adanya perubahan pengaturan jumlah kursi di dapil berpotensi mengulang kerumitan penghitungan suara dan konversi suara di dapil seperti pada Pemilu 2009, apalagi dengan tetap digunakannya metode kuota murni. Dalam pemilu lalu, hal itulah yang menjadi titik krusial, yang bahkan menghasilkan ”gugatan” antarcalon anggota legislatif dalam satu partai di MK. Metode kuota (Hare quota) sebagaimana diterapkan dalam UU Pemilu yang baru sebenarnya lebih relevan untuk dapil berkursi sedikit.

”Aturan ini membuat rentang nilai setiap kursi akan semakin besar, bisa terjadi ’nilai’ sebuah kursi ada yang 90.000, tetapi ada juga yang cukup 8.000 suara pada sebuah dapil,” sebut Ferry.

Jadi, seberapa banyak revisi kali ini mengoreksi ”kesalahan” lalu? (Sidik Pramono)

 Pilihan Sistem Cerminan Ketidakpercayaan

Perdebatan soal sistem proporsional daftar calon terbuka ataukah tertutup mengemuka dalam tiga kali terakhir pembahasan Undang-Undang Pemilihan Umum. Yang masih hangat tentulah UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang disahkan dalam rapat Paripurna DPR pada Kamis (12/4). Upaya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengegolkan sistem proporsional dengan daftar calon tertutup akhirnya kandas.

Selama ini, daftar calon terbuka diyakini bakal memberikan kesempatan kepada rakyat pemilih untuk menentukan sendiri wakilnya. Calon dengan suara terbanyaklah yang akan mendapatkan kursi yang menjadi hak partai politiknya. Alasan yang ideal, sekalipun sebenarnya dengan sistem proporsional dan partai politik yang menjadi peserta pemilu; prinsip suara terbanyak itu bisa direduksi menjadi sekadar ”lebih banyak” ketimbang calon anggota lainnya dari partainya di sebuah daerah pemilihan.

Dalam logika ”nakal”, sebenarnya bisa saja dipertanyakan: dorongan agar daftar calon terbuka yang dipergunakan itu apakah benar-benar didasari pengutamaan kepentingan rakyat ataukah sekadar kamuflase kepentingan sendiri?

Apakah formulasi itu benar-benar diajukan agar rakyat bisa berdaulat menentukan calonnya sendiri? Ataukah karena kader-kader parpol tak yakin parpolnya akan menjalankan mekanisme yang baik dan benar dalam menyusun daftar calon? Artinya, para kader telanjur pesimistis akan mendapatkan ”nomor jadi” dalam daftar calon?

Ataukah parpol gagal meyakinkan bahwa mekanisme seleksi internal yang dilakukannya akan berjalan benar sehingga yang terbaiklah yang akan ditempatkan di urutan atas? Ataukah parpol yang berkepentingan menjadikan semua calon mau bekerja, berkampanye menjaring suara dalam pemilu nanti? Artinya, parpol pun tak percaya diri (atau tak sanggup menggerakkan) semua kadernya bekerja optimal manakala sistem tertutup yang digunakan?

Tentu, tak bisa diabaikan realitas bahwa daftar calon terbuka dengan penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak, sebagaimana pada Pemilu 2009, mengundang kritik. Mengutip peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Syamsuddin Haris, ada kekhawatiran yang cukup beralasan bahwa mekanisme suara terbanyak akan berdampak pada berkurangnya minat politisi untuk mengurus parpol karena belum tentu terpilih.

Selain itu, seperti tecermin pada Pemilu 2009, calon legislatif yang terpilih melalui mekanisme suara terbanyak kemungkinan besar hanya populer, baik karena dukungan pendanaan yang besar maupun lantaran figur publik. Namun, belum tentu ia memiliki kompetensi sebagai legislator.

Mantan anggota Panitia Khusus RUU Pemilu, Ganjar Pranowo, menyebutkan, Fraksi PDI-P mengusulkan sistem daftar calon tertutup didasari tujuan agar parpol semakin melembaga. Dalam seleksi, ada semacam prapemilu di internal parpol.

Untuk mencegah oligarki, ada aturan yang dituangkan dalam undang-undang, mulai perekrutan, seleksi, penetapan calon, hingga daftar calon sementara. Semua tahapan itu melibatkan masyarakat. ”Plus lagi pembatasan biaya kampanye dan aturan kampanye yang ’beradab’,” sebut Ganjar.

Menurut peneliti senior The Indonesian Institute, Hanta Yuda AR, perdebatan soal tertutup dan terbuka telah tereduksi sedemikian rupa. Pembahasannya dalam Pansus RUU Pemilu amat memakan waktu sehingga aspek lain sebagai turunan pilihan sistem itu terabaikan.

Hanta menyebutkan, hal itu terlihat dengan belum maksimalnya dua peranti untuk mengantisipasi efek negatif sistem pemilihan daftar terbuka dengan suara terbanyak, yakni pembatasan belanja kampanye (limited spending) dan antisipasi konflik antarcaleg dalam satu partai. Peranti pertama perlu untuk mengantisipasi agar keterpilihan bukan ditentukan kekuatan uang. Peranti kedua diperlukan berdasarkan pengalaman Pemilu 2009.

Hanta mengakui, kalau mau konsisten, sebenarnya sistem daftar tertutup lebih cocok untuk sistem pemilu proporsional karena penekanannya pilihan pada parpol. Namun, harus diakui pula bahwa problemnya adalah proses perekrutan atau seleksi caleg di internal partai yang masih bermasalah, seperti oligarkis, transaksional, dan tak transparan. Kondisi itulah yang kemudian direspons dengan semacam terobosan sistem suara terbanyak yang sudah dikuatkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Hanta menyimpulkan, problem terbesarnya bukanlah pada sistem daftar calon terbuka ataukah tertutup, melainkan pada proses seleksi dan penentuan daftar calon di parpol. Proses itu cenderung tidak transparan dan tanpa didahului semacam pemilu internal yang demokratis dan ”murah”.

Ketentuan UU Pemilu menyatakan, parpol peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Seleksi bakal calon tersebut dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal parpol peserta pemilu.

Namun, mencuatnya ledekan semisal ”kader jenggot” atau ”nomor jadi” memperlihatkan bahwa mekanisme itu belum berjalan optimal. Menurut Hanta, kalau memang tahapan seleksi di parpol berjalan dengan bagus, menghasilkan daftar calon yang berkualitas dan berintegritas; sistem apa pun hasilnya akan relatif baik. Sebaliknya, kalau seleksi sudah bermasalah, sistem apa pun tidak akan membuat keluar dari masalah.

”Bereskan dulu mekanisme seleksi caleg di internal parpol,” sebut Hanta. (Sidik Pramono)

Yang Mana Korban Pemilu Berikutnya

Kompas, 27 April 2012

Kabar baik yang dibawa dari proses pemilihan umum adalah terjadi pergantian pemegang kekuasaan. Pakar politik dari New York University, Adam Przeworski, berpandangan bahwa sistem kompetitif harus memiliki lebih dari satu partai politik dan pemilu harus didasari oleh kemungkinan nyata akan kekalahan petahana (incumbent).

Indonesia mengalami hal itu. Dalam tiga kali pemilu sejak reformasi 1998, parpol pemenang pemilu selalu berganti.

Tak hanya pergantian pemenang, pemilu juga mendokumentasikan terpentalnya sejumlah parpol dari lembaga parlemen pada pemilu berikutnya. Kuasa untuk membentuk undang-undang tak serta-merta menjadikan parpol yang ada di parlemen sanggup mempertahankan posisinya.

Sebelumnya, ketentuan electoral threshold (ET) telah menjadikan sejumlah partai hasil Pemilu 1999 harus bersalin rupa agar bisa ikut Pemilu 2004. Salah satunya Partai Keadilan bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera, dan eksis hingga kini. Sebagian lainnya masih harus keras berupaya untuk mengokohkan eksistensinya, sebagian lainnya (kabarnya) rontok dalam semusim.

Ketentuan ET tak sempat sepenuhnya diberlakukan untuk hasil Pemilu 2004. Menjelang Pemilu 2009 dibentuk undang-undang yang baru dengan mengintroduksi ketentuan mengenai ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT). Hanya parpol dengan persentase perolehan suara tertentu yang bisa masuk ke parlemen.

Lewat serangkaian perdebatan yang alot, nilai ambang batas 2,5 persen dipatok untuk menyaring parpol yang masuk ke DPR 2009-2014. Alhasil, sejumlah parpol yang punya wakil di DPR 2004-2009 pun terpental. Hanya sembilan parpol yang perolehan suara pemilu anggota DPR-nya di atas 2,5 persen total suara sah nasional. Hanya sembilan parpol itu yang kemudian mengisi parlemen sepanjang lima tahun.

Ketentuan ambang batas dapat dan memang digunakan untuk menentang perwakilan parpol yang tidak berhasil mendapatkan persentase suara sebagaimana ditetapkan. Namun, negara tidak bebas menggunakan teknik pemilu yang ”sah”, yakni persyaratan ambang batas tersebut, untuk menghalang-halangi kelompok-kelompok tertentu dalam mendapatkan perwakilan di parlemen (Guy S Goodwin-Gill: 1999).

Mengutip peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Prof Syamsuddin Haris, PT tetap perlu diberlakukan. Mungkin persentasenya perlu dinaikkan agar parpol yang duduk di DPR lebih sedikit ketimbang pemilu sebelumnya. Angkanya sebaiknya juga tak terlalu besar agar sistem multipartai dapat dipertahankan.

Dilemanya, pemerintah ataupun DPR tidak memiliki skema yang jelas terkait PT sebagai instrumen penyederhanaan sistem kepartaian. Berapa PT maksimal yang bisa ditoleransi agar sistem kepartaian lebih sederhana serta berapa kali pemilu untuk mencapainya.

Undang-Undang Pemilu yang baru mencantumkan ambang batas 3,5 persen. Tak ada argumentasi yang kokoh selain fakta bahwa parpol besar mengusulkan PT dengan persentase besar dan parpol menengah-kecil yang cenderung agar PT juga kecil. Nalar ”otak-atik gathuk” hanya mengerucutkan pada satu kemungkinan: fakta bahwa Partai Hati Nurani Rakyat sebagai yang paling bontot di DPR saat ini ”kebetulan” meraih suara sebanyak 3.925.620 atau setara 3,77 persen suara sah nasional.

Kondisi itu diperburuk dengan pemberlakuan PT yang diseragamkan secara nasional. Artinya, perolehan suara hasil pemilu anggota DPR sekaligus menjadi penyaring parpol yang berhak menduduki kursi DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Didik Supriyanto menilainya sebagai kejahatan politik luar biasa. Selain menghilangkan keaslian suara pemilih, ambang batas nasional juga bisa mengancam integrasi bangsa.

Mengutip Syamsuddin Haris, risiko politik telah membayang menimbang fakta bahwa caleg yang dipilih untuk tiap tingkatan parlemen yang berbeda-beda, juga indikasi tingginya fragmentasi pilihan dan menyebarnya dukungan terhadap parpol.

Tak ada jaminan hasil pemilu sebelumnya bisa dijadikan patokan untuk pemilu mendatang. Yang besar bisa menguncup kembali. Yang kecil tak tertutup kemungkinan menjadi besar. Kerja politik di rentangan waktu antara pemilu ke pemilu tentu akan menjadi penentu perolehan suara parpol bersangkutan.

Pemilu 2014 diprediksi akan merupa pertarungan yang panas. Mari tebak, berapa parpol yang bakal terpangkas?(Sidik Pramono)

 

Compang-Camping Desain Semusim

Tiga kali pemilihan umum sejak reformasi 1998, tiga kali pula perubahan ”besar” peraturan perundang-undangan. Belum lagi beberapa kali ”koreksi” yang harus ditaati seturut dengan putusan pengujian UU Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi. Sekalipun perdebatan tak lebih sekadar perulangan, toh banyak waktu dan energi yang dihabiskan.

Pipit R Kartawidjaja dari Watch Indonesia di Berlin, Jerman, menyebutkan, pemilu juga menyangkut soal pembiasaan. Pandangan sejumlah pakar pemilu di dunia: kalaupun undang-undang diubah, idealnya cukup sedikit saja. Di Indonesia: asal ganti menjelang pemilu, dengan pasal dalam undang-undang yang semakin panjang.

”Fatwa MK (Mahkamah Konstitusi) Jerman bilang, secara umum undang-undang itu harus dipahami masyarakat,” ujarnya.

Peneliti senior The Indonesian Institute, Hanta Yuda AR, sependapat bahwa Indonesia memerlukan konsistensi dan komprehensivitas dalam mendesain sistem menyangkut pemilu, pemerintahan presidensial, dan kepartaian. ”Agar undang-undang tak diubah terus tiap lima tahun sekali. Hiruk-pikuknya dua tahun, tapi perubahan tak signifikan,” katanya.

Pipit mencontohkan sistem pemilu proporsional daftar calon tertutup seperti yang berlaku pada Pemilu 1999 sebenarnya bisa dipertahankan. Kalaupun hendak diubah ke daftar terbuka, secara keseluruhan sistemnya masih bisa dipertahankan, misalnya dengan daerah pemilihan yang tetap.

Namun, di Indonesia terjadi perubahan drastis dengan mengganti ke sistem proporsional daftar terbuka dengan daerah pemilihan 3-12 kursi. Juga ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT), dan ditambah lagi dengan metode penghitungan kursi yang tak keruan pada Pemilu 2009.

”Kan, bagusnya dari 1999 daftar tertutup, tahun 2004 daftar terbuka dengan daerah pemilihan seperti 1999. Terus 2009 daftar terbukanya dari 1999 dengan daerah pemilihan seperti 1999 tetapi pakai PT. Nah 2014, karena toh sebagian sama dengan 2009 dan cara menghitung 2009, biarkan yang 2009 dengan PT 2,5 persen itu. Lantas bikin bandingan,” papar Pipit.

Dengan pergeseran seperti itu, akan bisa dilakukan studi komparasi. Dari perbandingan itulah bisa dinilai sukses tidaknya sistem pemilu tersebut.

Disorientasi

Hanta sejak awal berpandangan, desain pemilu di Indonesia mengalami ”disorientasi”. Derajat keterwakilan (proporsionalitas) yang hendak dicapai sistem pemilu proporsional jelas makin turun, tetapi tidak juga meningkatkan derajat ”governability” untuk mendorong terbentuknya rezim pemerintahan yang efektif.

”Karena perubahan PT yang hanya 1 persen, serta daerah pemilihan tetap, tidak akan memberikan perubahan signifikan. Jumlah partai di parlemen kecil kemungkinan berkurang. Jadi, ini penyederhanaan partai setengah hati, sementara derajat representasi juga tidak naik,” ujar Hanta.

Menurut Hanta, ”disorientasi” UU Pemilu dan perubahan substansial yang kurang signifikan akibat pembahasan yang terlalu kental barter dan kompromi politik. Hal itu terutama terlihat pada Partai Demokrat yang berubah paling ”drastis” dan sangat kompromistis.

Partai Demokrat yang awalnya bersemangat untuk penyederhanaan partai harus berkompromi dan tersandera kepentingan partai-partai menengah yang setia dalam koalisi mereka sebagai balas jasa. Partai Demokrat juga berupaya ”mengakomodasi” kepentingan Partai Gerindra dan Partai Hanura.

”Jadi, presidensial cita rasa parlementer kita ini tak hanya membuat kinerja pemerintah tersandera, tetapi juga UU Pemilu tersandera politik kompromi dan barter politik,” ujarnya.

Menurut Pipit, desain pemilu harus diletakkan dalam konteks sistem presidensial. Ketimbang mengotak-atik UU Pemilu, lebih baik memperbaiki UU tentang DPR, misalnya menyangkut perbaikan kinerja dan proses pengambilan keputusan. Bisa pula diatur syarat pembentukan fraksi di DPR sehingga bisa terdorong tercipta multipartai sederhana.

Jika UU tentang DPR diperbaiki, tentu saja UU yang mengatur soal kepartaian yang menyangkut AD/ART pun harus mendukung. Dukungan lain tentu soal pengaturan hubungan presiden dengan lembaga legislatif. Di beberapa negara Amerika Latin, misalnya, presiden berhak menentukan berapa lama sebuah RUU dibahas sehingga DPR tidak bisa larut dalam pembahasan yang bertele-tele.

”Pokoknya susah kalau cuma otak-atik UU Pemilu hanya demi terciptanya multi-kepartaian sederhana. Apalagi parpol-parpol yang ngaku besar, suaranya menurun, paling top 20 persen saja,” kata Pipit.

Pipit juga menekankan, ”UU Pemilu itu, kan, dimaksudkan sebagai penciptaan multi-kepartaian sederhana dan pemerintahan yang efektif. Jadi, dengan UU Pemilu 2004 plus PT plus suara terbanyak 2009 berubahnya sedikit, dan perubahannya harus didukung oleh aturan main dalam tubuh DPR-nya sendiri. Jadi tidak perlu ribet-ribet mengubah UU Pemilu.”

Hanta menyebutkan, selain lewat proses legislasi DPR bersama pemerintah, kalangan akademisi dan ahli pemilu dapat dilibatkan dalam penentuan desain pemilu. Selain partai politik, diperlukan presiden yang memiliki konsep yang jelas mengenai bentuk pemilu yang cocok diterapkan di Indonesia.

Mengutip pandangan dosen politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit, harus dikhawatirkan hasilnya apabila bina negara (statecraft) melalui koherenisasi peraturan perundangan politik yang sedang menghadapi momentum kritis ini diserahkan sepenuhnya kepada politisi partai dan DPR. Harus dikemukakan bahwa statecraft melalui reformulasi substansi perundang-undangan politik perlu melibatkan kekuatan dan keahlian serta kearifan warga masyarakat secara strategis. Apabila strategi itu masih terancam gagal, hanya tersedia kombinasi ahli dengan referendum (Sistem Pemilihan Umum dan Perwakilan Politik: 2009). (Sidik Pramono)

Posted in: Politik