FOKUS TAMBANG, Kompas 01 Juni 2012

Posted on June 1, 2012

0


FOKUS

Hari-hari Terakhir Petambang Ilegal

 

Hari-hari Rahmad Amek (36) sebagai petambang bauksit di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, boleh jadi akan segera berakhir setelah adanya larangan ekspor bahan mentah mineral. Usaha tambangnya yang dimodali sekitar Rp 200 juta di Kota Tanjung Pinang, Pulau Bintan, tak mungkin lagi dilanjutkan karena tak berizin.

Sebelum 6 Mei, Amek masih bisa menggali bauksit dan menjual tanah yang mengandung 46 persen bahan aluminium itu ke China. Namun, kini, hal itu tak mungkin lagi.

”Mana bisa lagi menambang di luar areal IUP (izin usaha pertambangan) setelah peraturan baru,” keluh Amek yang ditemui Kompas di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, pertengahan Mei lalu. Selama ini, sebagian besar tambang di Kepulauan Riau justru dilakukan tanpa IUP.

Hal yang sama dirasakan Nasir (18) yang bekerja sebagai tenaga pembantu di lokasi penambangan bijih (ore) nikel. Ia sebelum ini bekerja di perusahaan tambang PT Dharma Rosadi Internasional yang berlokasi di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Sejak 6 Mei juga Nasir, yang belum genap sebulan bekerja, terpaksa menganggur akibat perusahaannya menghentikan operasi tambang dengan alasan menekan biaya produksi.

”Saya berharap bisa bekerja lagi karena uang saya sudah hampir habis,” harap Nasir yang baru sekali menerima upah hariannya.

Nasir tak sendirian. Ia bersama ribuan pekerja tambang lain di seluruh Indonesia menjadi penganggur. Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sultra, hingga akhir Desember lalu ada 379 IUP yang menyerap ribuan pekerja. Dari 379 IUP, 223 IUP di antaranya didominasi tambang nikel, sisanya tambang emas.

Produksi bijih nikel tercatat 12,108 juta metrik ton dan 182,3 kilogram emas. Adapun ekspor bijih nikel dua tahun lalu tercatat di Badan Pusat Statistik sebesar 2,843 juta ton atau senilai 101,66 juta dollar AS dan feronikel sebesar 122.973 ton atau senilai 199,53 juta dollar AS.

”Namun, dari ratusan pemegang IUP, hanya 5-7 perusahaan saja yang kemungkinan bisa memenuhi persyaratan ekspor tambang mineral,” ujar Kepala Bidang Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Dinas ESDM Sultra Burhanuddin, Senin (28/5), di Kendari, Sultra. Ia tak merinci jumlah pekerja yang harus diistirahatkan karena berhentinya aktivitas tambang.

Yang dilarang

Sejak keluarnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, pemerintah memang melarang tambang mineral yang diekspor dalam bentuk bahan mentah. Komoditas mineral yang dilarang diekspor berjumlah 55 jenis, di antaranya tembaga, emas, perak, timah, timbal, kromium, platinum, bauksit, bijih besi, pasir besi, nikel, dan mangan, kecuali batubara.

Pemerintah membolehkan ekspor, tetapi dengan syarat. Selain berstatus ”clean and clear” (CnC), perusahaan pemegang IUP juga harus melunasi kewajiban pembayaran keuangan, antara lain penerimaan negara bukan pajak royalti pertambangan serta menyampaikan rencana kerja dan kerja sama pengolahan dan pemurnian mineral. Dengan CnC, lahan tambang tak tumpang tindih dan punya dokumen perizinan yang harus memenuhi aspek teknis, seperti adanya laporan eksplorasi dan studi kelayakan.

Persyaratan lain, petambang harus menandatangani pakta integritas yang menunjukkan komitmen untuk menjaga lingkungan dan membayar bea keluar sebesar 20 persen.

Ketentuan itu ditindaklanjuti Peraturan Menteri Perdagangan No 29/M.DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan serta Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No 574.K/30/DJB/2012 tentang Ketentuan Tata Cara dan Persyaratan Rekomendasi Ekspor Produk Pertambangan.

Tak tercatat

Di Pulau Bintan tercatat ada 14 perusahaan pertambangan bauksit resmi yang kapasitas produksinya rata-rata enam juta ton per tahun, di antaranya PT Antam Resourcindo yang punya lahan seluas 769,7 hektar, PT Kereta Kencana Bangun Perkasa seluas 179 hektar, dan PT Syah- nur seluas 173,8 hektar.

Menurut Kepala Bidang Pertambangan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Energi Tanjung Pinang Zulhidayat, total ekspor bauksit yang belum diolah tahun lalu tercatat dua juta ton. Namun, jumlah itu belum pasti. Sebab, tak semua pengusaha melaporkan volume ekspornya. ”Bisa jadi tak sengaja sehingga tak terlapori,” ungkapnya.

Di lapangan, hitungan kasarnya, setiap bulan batuan mengandung bauksit yang belum diolah itu diangkut delapan kapal dengan kapasitas rata-rata 200.000 ton atau total 1,6 juta ton bauksit. Tujuan ekspornya adalah China, tempat pabrik-pabrik pengolahan alumina berdiri.

”Sekalipun semua perusahaan tambang resmi itu kerja maraton, tetap tidak cukup untuk penuhi kuota. Dari mana lagi bauksit sebanyak itu kalau tidak dari petambang kecil. Mereka mana tahu soal izin,” ujar Yohanis Lahri (37), petambang lainnya di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

Dari rata-rata harga 21 dollar AS per ton yang diterima petambang, maksimal dua dolar AS menjadi keuntungan bersih. Meski untung per ton relatif kecil, tetap saja tidak menyurutkan minat orang untuk menambang bauksit. Dengan modal rata-rata Rp 200 juta, petambang sekelas Yohanis yang mengelola rata-rata 3 hektar lahan bisa mendapat hingga Rp 40 juta per bulan.

Namun, soal pajak ekspor dan retribusi, Yohanis tak pernah tahu. ”Kami bayar pungutan macam-macam. Kadang orang pakai baju loreng datang ke tambang. Dari tambang ke tongkang ada lagi yang pakai baju coklat dan biru. Orang pakai baju bebas juga dapat. Semua dapat jatah. Makanya, tak pernah ada yang mempersoalkan bauksit,” tuturnya.

Kini, Amek, Nasir, dan Yohanis menunggu nasib mereka. Verifikasi administrasi terhadap perusahaan tambang masih dilakukan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM untuk melihat persyaratan ekspor. Entah sampai kapan? (har/oin/eng/raz)

__

LARANGAN EKSPOR MINERAL MENTAH

Berpacu Memburu Waktu

Oleh ORIN BASUKI

 

 

 

 

Alih-alih bisa mengendalikan ekspor mineral, pemerintah seperti terperanjat oleh dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasalnya, dalam dua tahun terakhir justru terjadi lonjakan fantastis ekspor mineral logam 219 persen hingga 400 persen.

”Kami melihat ada usaha mengeksploitasi deposit tambang untuk antisipasi larangan ekspor tahun 2014 yang diberlakukan melalui Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009. Penambang menginterpretasikan, larangan ekspor dipercepat pada Mei 2012 sehingga mereka jorjoran (habis-habisan) mengekspor pada tahun 2011,” ungkap Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Dedi Saleh, di Jakarta, Kamis (24/5).

Dengan lonjakan ekspor sekuat itu, mineral yang hanya bisa diproduksi selama jutaan tahun akan punah dari bumi Indonesia. ”Secara matematis, kenaikan ekspor pada tahun 2006 hingga 2008 masih mengikuti deret hitung, tetapi pada 2009 hingga ke 2011 mengikuti deret ukur. Ini sangat membahayakan. Mineral bisa habis seketika,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro, Kamis (24/5), di Jakarta.

UU Nomor 4 Tahun 2009 mengamanatkan, mulai Januari 2014 tidak ada lagi ekspor tambang mineral dalam bentuk mentah. Oleh karena itu, penambang diwajibkan membangun fasilitas pemurnian atau smelter sebelum 2014. Ini dibaca oleh perusahaan tambang bahwa ekspor bisa dilakukan hingga detik akhir tahun 2013. Setelah itu, terserah nanti, membangun smelter atau menghentikan penambangan.

Itulah yang mendorong pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral. Sejak itu, giliran penambang yang terkaget-kaget. Mereka tidak hanya harus membangun smelter sebelum 2014, tetapi juga harus menyerahkan rencana pembangunan fasilitas pemurnian paling lambat 6 Mei 2012.

Belakangan, pemerintah tidak hanya mewajibkan penambang membuat peta jalan smelter, tetapi juga menambah empat syarat lain bagi pengusaha agar bisa mengekspor barang mineral. Pertama, setiap pengusaha harus merupakan eksportir terdaftar di Kementerian Perdagangan. Syarat untuk menjadi eksportir terdaftar adalah harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian ESDM.

Kedua, untuk mendapatkan rekomendasi Kementerian ESDM itu, pengusaha tambang harus lolos tes clean and clear, yakni membuktikan lahan tambangnya tidak tumpang tindih dengan izin usaha pertambangan (IUP) lain atau dengan kawasan konservasi alam. Mereka juga wajib menandatangani pakta integritas tentang janji untuk tidak merusak lingkungan.

Ketiga, mereka pun harus menyerahkan rencana riil tentang pengelolaan tambang ke depan, termasuk memaparkan rencana pembangunan smelter sebelum 2014.

Keempat, pengusaha hanya bisa mengekspor setelah melunasi kewajiban kepada pemerintah, baik royalti maupun bea keluar. Selain itu, mereka juga harus mengantongi izin dari Kementerian Perdagangan setiap kali akan ekspor.

Lapisan peraturan ini kelihatannya berhasil meredam nafsu ekspor barang mineral. Buktinya, hingga 24 Mei 2012, Kementerian Perdagangan baru mengeluarkan lima surat keputusan tentang eksportir terdaftar. Padahal, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa pada Juli 2011 pernah menyebutkan ada 8.000 penambang dan pemilik IUP, sebanyak 6.000 di antaranya tumpang tindih.

”Barang tambang kita itu tidak banyak. Masa dibiarkan dikuras habis begitu saja. Batubara yang masih menumpuk di Indonesia tidak sampai 5 persen dari cadangan dunia, apalagi barang tambang mineral,” ujar Hatta di Jakarta, 4 Mei lalu.

Disedot China

Lembaga Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) dalam laporan tahun 2010 menyebutkan kecenderungan China mengimpor barang tambang dari Indonesia dan menyimpan cadangan mineralnya dengan menekan ekspor. Dalam situs USGS disebutkan, pada tahun 2010, China mengimpor bauksit hanya dari Indonesia dan Australia. Sumbangan Indonesia mencapai 76,6 persen dari keseluruhan impor tersebut.

China juga mengimpor nikel mentah dari Indonesia dan Filipina, yakni 25 juta ton pada tahun 2010 dan 16,4 juta ton tahun 2009. Impor dari kedua negara ini setara 90 persen dari total impor nikel China.

Statistik memperlihatkan, dari total nilai ekspor Indonesia tahun 2010, yakni sebesar 157,7 miliar dollar AS; sebanyak 16,9 persen di antaranya ekspor barang tambang mineral. Sasarannya adalah China, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan AS.

Aturan ekspor yang diterapkan pemerintah kini membuat pengusaha tiarap. Pada 8 Mei 2012 di Jakarta, Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) mengungkapkan, sebagian besar perusahaan tambang utama Indonesia, terutama nikel di Sulawesi dan Bauksit di Kepulauan Riau, telah menghentikan operasi pertambangannya. Alasannya, mereka tidak bisa lagi mengekspor hasil tambang sehingga hilanglah sumber penghasilan mereka.

”Pembiaran pada masalah ini hanya akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja besar-besaran di daerah tambang,” ujar Ketua Umum Apemindo Poltak Sitanggang, di Jakarta.

Pengusaha pemilik IUP di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Budiman Damanik, menyebutkan, biaya operasional tambang setiap bulan mencapai Rp 7 miliar. Penertiban ekspor mengejutkannya karena selama ini dia tidak pernah alpa melunasi kewajiban keuangan kepada negara, antara lain membayar royalti, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26, dan PPh Karyawan Pasal 21. ”Dengan biaya operasional yang tinggi itu, terpaksa kami menghentikan operasi tambang karena tidak adanya penghasilan dari ekspor,” ujar Budiman di Tanjung Pinang, pada pekan kedua Mei.

Regulasi pemerintah soal mineral ini juga meresahkan Mursih (38) dan Tony Madaroni (40), Ketua Rukun Tetangga 02 dan 03, Kelurahan Air Raja, Tanjung Pinang. Mereka khawatir akan terhentinya bantuan dana jaminan pemberdayaan masyarakat senilai Rp 300.000 dan Rp 400.000 per keluarga dari pengusaha tambang. Mereka juga takut kekurangan beras karena perusahaan tambang akan menghentikan pembagian beras 25 kilogram per bulan per keluarga.

”Bantuan itu sudah jalan tujuh bulan. Ibaratnya, warga sedang menata ekonominya. Ada yang kredit kendaraan, ada yang berjualan gorengan, ada yang menabung. Kalau tambang terhenti, semua itu akan buyar,” ungkap Tony saat ditemui di Senggarang, Air Raja, Tanjung Pinang, pekan kedua Mei.

Belum dikaji

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Irwandy Arif mengingatkan, kekisruhan pada pertambangan mineral seharusnya tidak perlu terjadi jika pemerintah segera menerbitkan aturan teknis undang-undang mineral dan batubara. Undang-undang itu disahkan pada tahun 2009, sedangkan aturan teknisnya baru muncul tahun 2012. Akibatnya, pengusaha tambang memanfaatkan kesempatan dengan mengekspor sebanyak mungkin sebelum dilarang pada tahun 2014.

Atas dasar itu, perbaikan atas kebijakan penertiban ekspor mineral masih terbuka karena Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) belum selesai meneliti dampaknya. Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto di Jakarta, Rabu (23/5), mengatakan, pihaknya mendukung gagasan peningkatan nilai tambah hasil tambang mineral, tetapi pihaknya belum mengkaji dampaknya secara mendalam. Presiden pun belum tahu dampaknya.

(HAR)

__

KEBIJAKAN

Mineral Dikekang, Batubara Melenggang

Bagi penambang mineral, sikap pemerintah yang menekan perusahaan tambang mineral dengan sederet aturan ekspor merupakan kebijakan yang mengusik rasa keadilan karena penambang batubara tetap bebas melenggang ke pasar internasional. Bagaimana bisa adil, penambang mineral hanya untung 1 dollar Amerika Serikat dari setiap ton yang diekspor, sementara pengusaha batubara meraup 10 dollar AS dari setiap ton ekspor.

”Nikel pun begitu. Mereka paling tinggi menyimpan untung 5 dollar AS per ton nikel yang diekspor. Mengapa dibatasi ekspornya,” tutur Andi (22), pemilik PT Ganda Sari, penyedia tongkang pengangkut mineral yang ditambang dari Kepulauan Riau saat ditemui di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, pada pekan kedua Mei.

Anggota Komisi VII DPR, Dewi Ariyani, juga menilai, kebijakan pemerintah itu aneh. Bagaimanapun, batubara adalah sumber energi andalan Indonesia di masa depan sehingga harus dihemat, bukan dibiarkan terus dikuras dan dijual ke pasar internasional.

”Sikap pemerintah yang tidak mengenakan bea keluar atas ekspor batubara itu aneh. Mengapa batubara tidak diutak-atik?” tanya Dewi di Jakarta, awal Mei.

Setelah menunggu dalam tanya cukup lama, akhirnya pemerintah angkat suara pada 23 Mei 2012. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro dalam konferensi pers menegaskan, batubara bukannya tidak disentuh oleh pemerintah dalam kebijakan penghematan sumber daya alam. Batubara juga akan diperlakukan sama seperti mineral, tetapi pemerintah masih membutuhkan waktu untuk mengkaji bentuk pengetatan ekspornya.

Batubara tidak bisa dipaksa untuk diolah di dalam negeri menjadi produk bernilai tambah seperti mineral karena belum ada teknologi yang mendukungnya. Selain itu, cadangan tambang mineral jauh lebih sedikit dibanding batubara sehingga mineral didahulukan penertibannya.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan, pada tahun 2011 cadangan batubara Indonesia mencapai 28 miliar ton. Adapun beberapa jenis tambang mineral utama memiliki cadangan yang jauh lebih rendah. Nikel tercatat tinggal 21 juta ton, tembaga hanya 27,2 juta ton, lalu bauksit tinggal 100 juta ton cadangan logamnya, dan logam timah tersisa cadangan 897.000 ton. Jumlah sumber daya setiap mineral memang jauh lebih besar, tetapi tetap di bawah cadangan batubara.

Guru Besar Teknik Pertambangan, Institut Teknologi Bandung, Irwandy Arif menuturkan, batubara memiliki karakteristik teknis berbeda dengan mineral. Dari 18 teknologi peningkatan kalori dan pemanfaatan batubara di dalam dan luar negeri yang telah diidentifikasi sejak tahun 2011, tak satu pun yang siap dipakai di Indonesia.

”Sampai saat ini tidak ada satu pun teknologi yang terbukti secara komersial beroperasi di dunia. Indonesia berpotensi kehilangan pendapatan negara dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dan IUP sebesar 916 juta dollar AS (sekitar Rp 8,8 triliun) atau 34,1 persen dari total pendapatan negara jika pembatasan kalori 5.700 kkal/kg dilakukan,” ujarnya.

Mencari bentuk

Atas dasar itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Thamrin Sihite di Jakarta, Rabu (23/5), berusaha mencari bentuk peningkatan nilai batubara. Caranya antara lain mencari jalan agar batubara padat dapat dikonversi menjadi zat cair sehingga bisa dijadikan energi baru untuk transportasi. Proyek percobaannya sudah dilakukan di Karawang, Jawa Barat.

Ketua Sumber Daya Alam Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Singgih Widagdo, di Jakarta, Jumat (25/5), mengingatkan pemerintah bahwa ada kecenderungan pemakaian batubara di dalam negeri terus menurun, sedangkan yang diekspor meningkat.

Angka kewajiban memasok kebutuhan dalam negeri (DMO) batubara—yang seharusnya mencapai 24,72 persen dari total produksi nasional—turun menjadi 17 persen.

Sementara itu, ekspor batubara yang pada awalnya diproyeksikan 260 juta ton pada tahun 2011, malah melonjak menjadi 340 juta ton. Dengan situasi itu, pada tahun 2013, ekspor batubara akan mendekati 500 juta ton.

Ini menyedihkan karena batubara seharusnya diperlakukan sebagai energi. Batubara merupakan satu-satunya sumber daya alam selain minyak yang kandungan karbonnya terbesar sehingga bisa menjadi bahan bakar.

”Rendahnya DMO menyebabkan peran batubara sebagai pendorong ekonomi (melalui pembangkit listrik tenaga uap yang menggerakkan industri) sangat minim. Itu harus menjadi pertimbangan penting kebijakan batubara ke depan,” ujar Singgih.

(OIN/HAR)

__

DAMPAK PENAMBANGAN

Bumi Dikeduk, Lingkungan Dirusak

 Oleh SUHARTONO

 

 

 

 

Sehari setelah pemerintah melarang ekspor tambang mineral mentah pada 6 Mei lalu, kapal berbendera Singapura, MV Bao Succes, disergap Tim Gabungan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Kementerian Kehutanan dan TNI Angkatan Laut Kendari, Sulawesi Tenggara. Muatannya 45.000 metrik ton bijih nikel.

Semula, pengapalan bijih nikel milik PT Pernick Sultra—perusahaan tambang di Kabupaten Konawe Utara, Sultra—itu diduga melanggar Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral. Regulasi itu di antaranya melarang ekspor barang tambang mineral jika tak memenuhi syarat clear and clean (CnC)—alias tidak ada tumpang tindih lahan—serta pakta integritas menjaga lingkungan.

Namun, ternyata tidak. Menurut Kepala Humas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sultra, Prihanto, Pernick Sultra diduga melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. ”Mereka mengeksploitasi tambang di kawasan hutan tanpa izin Kementerian Kehutanan,” tandasnya kepada Kompas, Senin (28/5), di Kendari.

Meskipun mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan Kabupaten Konawe Utara, sejak akhir tahun lalu, IUP tersebut bermasalah. Dari 537 hektar lahan yang dieksploitasi di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo, Konawe Utara, 153,52 hektar di antaranya ternyata areal hutan produksi terbatas, yang mutlak memerlukan izin Menteri Kehutanan.

Menurut Prihanto, penyidik tengah mendalami dugaan keterlibatan oknum pemerintah daerah dengan memeriksa 15 saksi, termasuk direksi Pernick Sultra, Dinas Kehutanan serta Dinas Pertambangan dan Energi Konawe Utara, dan Dinas Kehutanan Sultra. Selain Pernick Sultra, BKSDA juga mengidentifikasi perusahaan lain yang IUP-nya tumpang tindih.

Timbulkan konflik

Tumpang tindih lahan tambang tak hanya menabrak aturan, tetapi juga menimbulkan konflik. Contohnya di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Desember lalu. Tiga dari ratusan warga Bima yang menolak kehadiran perusahaan tambang emas PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) tewas setelah bentrok dengan aparat kepolisian. Kantor Bupati Bima pun dibakar massa.

Warga menolak pengelolaan konsesi lahan tambang sekitar 25.000 hektar meskipun SMN telah mengantongi IUP. Kekhawatiran warga, aktivitas SMN bakal merusak lingkungan dan mengganggu lahan pertanian. Bahkan, warga juga menggugat pemberian IUP oleh bupati yang diduga terkait dengan mobilisasi dana untuk pemilihan umum kepala daerah.

Sejak liberalisasi usaha tambang pada era otonomi daerah berlaku, penerbitan IUP tak jarang menimbulkan masalah. Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah—yang direvisi dengan UU No 12/2008—bupati, wali kota, hingga gubernur berhak menerbitkan IUP. Pemerintah pusat tak lagi memiliki kewenangan itu.

Ketua Bidang Sumber Daya Alam Ikatan Ahli Geologi Indonesia Singgih Widagdo menyatakan, kesalahan besar pemerintah adalah menyerahkan otoritas perizinan tambang mineral ke daerah. Padahal, awalnya daerah hanya berhak memberi izin untuk tambang golongan C, seperti pasir dan batu.

”Dengan UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), pemerintah ingin mengerem laju peningkatan produksi mineral yang pesat,” kata Singgih.

Guru Besar Teknologi Pertambangan Institut Teknologi Bandung, yang juga Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Irwandy Arif, mengatakan, eksploitasi secara masif kawasan tambang dilakukan oleh pengusaha karena memanfaatkan ”kekosongan” ketentuan setelah UU Minerba.

”Peraturan pemerintah dan peraturan menteri tak segera diterbitkan setelah adanya UU Minerba. Apalagi, proses perizinannya dipermudah sehingga pengusaha bisa langsung berhubungan dengan pemda,” ujar Irwandy.

Rusaknya lingkungan

Meskipun kini sudah dimoratorium, banyak IUP yang telanjur terbit disalahgunakan. Selain tak prosedural, penerbitannya tanpa diverifikasi. Akibatnya, sejumlah IUP melanggar aturan, tumpang tindih dengan wilayah kuasa pertambangan lain, merambah hutan konversi dan produksi, juga merusak lingkungan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Thamrin Sihite membenarkan, dari hasil verifikasi IUP, sebagian ternyata tidak memenuhi syarat clear and clean.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, dari 8.000 IUP di seluruh Indonesia, sekitar 6.000 di antaranya bermasalah. Selain menyebabkan turunnya sumber penerimaan negara, adanya tumpang tindih lahan juga menyebabkan rusaknya lingkungan.

”Di satu sisi, kita ingin menaikkan penerimaan negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui tambang, tetapi di sisi lain, jangan sampai lingkungan dirusak,” tegas Hatta di Bandung. Ia mempersilakan ekspor hasil tambang yang lahannya tak tumpang tindih untuk tetap jalan.

Menurut Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, akhir pekan lalu, syarat CnC dan pakta integritas memang akan melindungi kawasan tambang dari kerusakan lingkungan. Namun, tanpa adanya syarat baru untuk ekspor hasil tambang mineral, Kuntoro tak yakin kalau pengusaha mau menjalankan kewajiban merevegetasi lahan yang sebelumnya dilakukan pertambangan.

”Kalaupun direvegetasi, saya kira kecil (cakupannya),” kata Kuntoro.

”Lubang kawah”

Pantauan Kompas di kawasan tambang nikel ore di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sultra, terlihat bekas-bekas lubang di kawasan perbukitan yang tanah dan bebatuannya sudah dikeruk dengan alat berat. Kawasan yang rusak itu bukan hanya di perbukitan, melainkan juga hingga ke pesisir pantai Kolaka yang banyak direklamasi menjadi tempat penimbunan (stockpile) bijih nikel sebelum dipindahkan ke tongkang.

Direktur Utama PT Aneka Tambang Persero Tbk Alwin Syah Lubis, yang memiliki unit bisnis pertambangan nikel di Pomalaa sejak tahun 1960-an, mengaku ikut dituding. ”Karena lokasi kami berada di sekitar kawasan perusahaan tambang yang tak mengindahkan lingkungan, kami ikut-ikutan disalahkan,” kata Lubis di Jakarta. Di Sultra, tercatat lebih dari 300 IUP diterbitkan pemda.

Lubis mengakui, pemahaman dinas energi dan sumber daya mineral di Kabupaten Kolaka sangat minim. ”Terus terang, kondisinya mengerikan. Apalagi jika bupatinya tidak menaruh perhatian terhadap lingkungan. Tahunya cuma menerbitkan IUP saja,” tambah Lubis.

Namun, External Affairs PT Dharma Rosadi Internasional Irfan L Hakim menepis tudingan perusahaannya merusak lingkungan meskipun salah satu lokasi tambang bijih nikelnya di Pomalaa seperti ”lubang kawah”.

”Kami memiliki kewajiban untuk merevegetasi setelah kegiatan eksploitasi selesai,” ujarnya. Tetapi, ia mengakui kawasan tambang yang dikerjakan dengan kerja sama operasi oleh perusahaan lain sulit dikontrol.

(oin/eng)

__

DAMPAK LARANGANEKSPOR

Ketika Pertambangan Berhenti Sementara…

 Oleh Suhartono

 

 

 

 

KOMPAS/MOHAMAD FINAL DAENG . Kapal-kapal pengangkut nikel berlabuh di pesisir Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Jumat (11/5). Aktivitas pengapalan bijih nikel untuk ekspor di Pomalaa terhenti sejak berlakunya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 yang salah satu isinya melarang ekspor bijih mineral mentah, termasuk nikel.

Sejak adanya larangan ekspor tambang mineral, Minggu (6/5) lalu, jalan lintas Kabupaten Bombana menuju Kolaka atau sebaliknya di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang biasanya padat, terlihat sepi. Dump truck yang lalu lalang membawa tanah merah bercampur bebatuan—disebut nikel ore (bijih)—dari kawasan perbukitan tambang menuju lokasi tempat penyimpanan (stockpile) bijih nikel di Pantai Kolaka terlihat juga parkir di pinggir jalan. Tongkang-tongkang yang biasa hilir mudik mengangkut bijih nikel menuju kapal juga hanya bersandar di pelabuhan di sepanjang pantai.

Di salah satu perbukitan tambang Kecamatan Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), yang dikuasai PT Dharma Rosadi Internasional (DRI), sejumlah pekerja tambang duduk-duduk di samping ekskavator yang biasa di gunakan untuk mengeruk nikel ore dari dalam bumi. Hanya beberapa petugas pengamanan yang berjaga-jaga.

Sebuah garis polisi berwarna kuning dipasang di pinggir lokasi penggalian PT DRI, yang berdiameter lebih kurang 50 meter dan berkedalaman sekitar 25 meter. Garis polisi itu menandai dihentikannya untuk sementara operasi tambang di kawasan tersebut. Tanggal 6 Mei merupakan tanggal efektif larangan ekspor tambang mineral sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.

PT DRI merupakan salah satu dari beberapa perusahaan yang menutup sementara operasi tambangnya setelah berlakunya peraturan Menteri (permen) ESDM tersebut. ”Kami terpaksa menghentikan sementara operasi untuk menekan biaya. Tidak mungkin eksploitasi terus, tetapi tidak bisa ekspor,” papar Irfan L Hakim dari bagian External Affairs PT DRI, Jumat (11/5) di Kolaka.

Meski harus mengistirahatkan dua pertiga dari 250 pegawainya, PT DRI tetap membayar upah dan gaji. Pegawai yang diberhentikan mulai dari operator alat berat, sopir truk, mekanik, dan tenaga pembantu. Adapun petugas satpam dan pegawai administrasi tetap bekerja.

Dampak larangan ekspor juga menimpa Unit Bisnis Pertambangan Nikel PT Aneka Tambang Persero Tbk, yang berlokasi di Pomalaa. Hal itu diakui Direktur Utama Antam Alwin Syah Lubis di Jakarta.

”Larangan ekspor tambang mineral membuat terkejut perusahaan tambang, termasuk Antam. Kami juga tidak bisa jualan bijih nikel untuk mengisi cash flow lebih cepat,,” ungkap Lubis.

Ia mengaku pendapatan perusahaannya tahun lalu sebesar 24-27 persen berasal dari ekspor bijih nikel ke Jepang dan Eropa Timur. Tahun ini, boleh jadi, pendapatannya akan ikut berkurang sebesar 24 persen. Sementara itu, bagian terbesar pendapatan PT Antam berasal dari ekspor ferronickel atau nikel yang diolah.

Larangan juga berimbas ke PT Rahmat Resources Indonesia (RRI), yang menjadi subkontraktor penambangan untuk pengangkutan tambang di Pomalaa. ”Kami rugi sekitar Rp 2 miliar akibat berhentinya operasi tambang. Kerugian berasal dari sejumlah peralatan berat yang telanjur disewa dan harus dibayar di muka sebesar Rp 50 juta-Rp 60 juta per bulan per unit,” jelas Direktur Utama RRI Asdar Pamma. Akibatnya, RRI gagal mendapat suntikan modal kerja dari sebuah bank.

Menurut Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, Rabu (9/5) di Kendari, beberapa perusahaan tambang memang bakal terkena dampak akibat larangan ekspor tambang mineral. ”Mereka yang hanya ekspor bijih nikel dan tidak mengolahnya pasti berhenti operasi. Selain tidak punya pabrik pengolahan dan pemurnian bijih mineral, mereka harus memenuhi persyaratan lain, seperti bayar bea keluar 20 persen, komitmen pakta integritas, dan lahan tambang yang clear and clean (CnC),” ujar Nur Alam.

Kepala Bidang Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sultra Burhanuddin memastikan, dari 379 perusahaan yang punya izin usaha pertambangan di Sulawesi Tenggara, hanya 5 perusahaan yang bisa memenuhi syarat ekspor seperti ditetapkan Permen ESDM No 7/2012.

”Oleh karena itu, kami melakukan verifikasi ulang terhadap status CnC seluruh izin usaha pertambangan IUP di Sultra. Sebagian besar perusahaan sudah berstatus CnC. Kami harapkan lebih banyak lagi yang berstatus CnC,” tambah Burhanuddin. Kalkulasinya, baru tiga bulan lagi, aktivitas ekspor berjalan.

Bauksit di Tanjung Pinang

Di jalan raya di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, juga terlihat pemandangan sama. Truk-truk berkapasitas angkut 60 ton yang biasanya memadati ibu kota provinsi Kepulauan Riau—dengan tanah kuning kecoklatan berisi kandungan bauksit—terlihat sepi. Beberapa di antaranya diparkir di beberapa bengkel di kawasan Senggarang atau Dompa, Tanjung Pinang.

Truk-truk ini berhenti beroperasi karena tidak ada pengusaha tambang yang memesan angkutan tanah sejak 7 Mei lalu. Sejak tanggal itu, lima perusahaan pemegang IUP, khususnya di Tanjung Pinang, mengurangi aktivitas.

PT Kereta Kencana Bangun Persada, misalnya, hanya mempekerjakan sekitar 10 orang dari 300 karyawan. Adapun aktivitas tambangnya sendiri terhenti. Begitu pula sejumlah alat beratnya menganggur.

Sebenarnya, indikasi berhentinya operasi tambang terlihat dari berhentinya tromol atau alat pemisah tanah biasa dengan tanah mengandung bauksit.

Dalam kondisi normal, kawasan tambang ini biasanya ramai oleh pegawai. Orang yang tak berkepentingan sulit masuk ke kawasan ini karena ada palang pintu berpenjaga.

Kepulauan Riau dikenal sebagai penghasil bauksit, yakni Pulau Bintan (terdiri atas Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan), Tanjung Balai Karimun, dan Pulau Kijang. Di Pulau Bintan tercatat 14 perusahaan penambangan bauksit resmi ber-IUP, yang kapasitas produksinya rata-rata 6 juta ton per tahun.

Mereka, di antaranya, PT Antam Resourcindo seluas 769,7 hektar di Dompak, PT Kereta Kencana Bangun Perkasa seluas 179 hektar di Air Raja, PT Duta Karya Abadi seluas 170 hektar di Senggarang, PT Perjuangan seluas 367 hektar di Senggarang, dan PT Syahnur seluas 173,8 hektar di Tanjung Moco.

Menurut Kepala Bidang Pertambangan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Energi Tanjung Pinang Zulhidayat tahun lalu ekspor tercatat 2 juta ton. Ia tak menampik adanya ekspor yang tak tercatat. ”Bisa jadi tidak sengaja sehingga ada yang tidak terlapor,” ujarnya.

Fakta membuktikan dugaan tak semua ekspor tercatat. Ini bisa terjadi karena di luar 14 perusahaan resmi, banyak pula perusahaan penambangan tidak resmi alias tidak ber-IUP sehingga tidak tercatat produksi dan ekspornya.

Setiap bulan rata-rata diangkut 1,6 juta ton bauksit dari Pulau Bintan. Delapan kapal berkapasitas rata-rata 200.000 ton mengangkut mineral yang diekspor dalam bentuk batuan tanpa diolah itu. Seluruh kapal itu membawa bauksit dari Bintan ke pabrik-pabrik pengolahan alumina China.

”Sekalipun seluruh perusahaan tambang resmi itu kerja tanpa henti, tetap tidak cukup penuhi kuota. Dari mana bauksit sebanyak itu kalau tidak dari petambang kecil. Mereka mana tahu soal izin,” ujar Yohanis, salah seorang petambang di Tanjung Pinang.

Jadi? (OIN/ENG/RAZ)

__

PEMURNIAN MINERAL

Mudah Diucapkan, Sulit Direalisasikan

 

 

 

 

KOMPAS/LASTI KURNIA.  Area pembuangan terak nikel (slag dump) dengan standar keamanan dan ramah lingkungan di wilayah tambang nikel, PT Vale Indonesia Tbk (INCO), Sorowako, Sulawesi Selatan, Sabtu (12/5). PT Vale memproduksi nikel dalam matte yang dijual kepada pemegang saham terbesar, Vale Canada Limited (Kanada) dan Sumitomo Metal Mining Co Ltd (Jepang).

Kewajiban untuk mengolah 65 jenis mineral di dalam negeri sebelum diekspor adalah harga mati. Mulai 7 Mei 2012, setiap eksportir mineral wajib membuat rencana pemurnian mineral menjadi produk setengah jadi sehingga mulai awal 2014, fasilitas pemurnian atau smelter itu beroperasi permanen.

Namun, daftar hambatan sudah menumpuk, mulai dari pasokan listrik yang minim, hingga pasokan flux (pemisah mineral dari partikel pengotor saat peleburan) yang banyak. Selain itu, lokasi tidak mudah didapatkan, infrastruktur tidak tersedia, hingga model bisnis yang belum tentu menguntungkan.

Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) MS Marpaung di Jakarta, Senin (7/5), mengatakan, China sengaja membangun jalan dari fasilitas pemurnian ke lokasi tambang dan pasar mineralnya. Ini membuat model bisnis pemurnian itu menguntungkan.

Pemerintah China juga menyiapkan pasokan listrik sekitar 6.500 megawatt (MW) untuk menutup lonjakan permintaan listrik dari fasilitas pemurnian mineral. Mereka serius karena ada 53 juta unit rumah yang akan dibangun dan membutuhkan pasokan material berbahan nikel dan tembaga.

Marpaung juga mengingatkan agar ada pasokan flux. Ini penting karena sebagai gambaran, untuk memurnikan bijih besi dan nikel sebanyak 35.000 ton, dibutuhkan 60.000 ton bahan flux.

”Itu semua harus dipikirkan, selain lokasinya yang perlu ditempatkan di tempat yang jauh dari permukiman karena polusinya pun parah,” ujar Marpaung.

Di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kamis (10/5), Simon, bagian Humas PT Kereta Kencana Bangun Persada (salah satu dari lima penambang bauksit berizin), mengungkapkan, pasokan listrik adalah hambatan utama bagi pengusaha tambang bauksit di Pulau Bintan. Tanpa ada fasilitas pemurnian pun, listrik di kawasan ini sudah kurang daya dan sering padam.

”Ada satu perusahaan yang mencoba membuat smelter di Tanjung Moco, Tanjung Pinang, tetapi harus menarik listrik dari Batam sebesar 2 MW. Itu artinya harus membangun tiang listrik. Warga sudah minta dana pengganti lahannya,” tandas Simon.

Kewajiban membangun fasilitas pemurnian ditetapkan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini mengharuskan setiap penambang mengoperasikan fasilitas pemurnian mulai awal 2014.

Namun, penambang sudah harus menyerahkan rencana pembangunan fasilitas pemurnian itu paling lambat tanggal 7 Mei 2012. Hal itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pemurnian Tambang Mineral.

Bahan terbatas

Menurut Kepala Bidang Pertambangan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Energi (KP2E) Tanjung Pinang Zulhidayat di Tanjung Pinang, Rabu (9/5), sebuah fasilitas pemurnian membutuhkan pasokan mineral mentah sebanyak 200 ton-500 ton per hari untuk mengolah bauksit menjadi neolit sintetis. Itu pun paling tidak membutuhkan waktu 5-7 tahun untuk mengembalikan modal (break even point/BEP).

”Masalahnya, kandungan bauksit di Tanjung Pinang terbatas. Apalagi dengan produksi 600.000 ton hingga 2 juta ton per tahun saat ini, cadangan akan terus berkurang,” ujar Zulhidayat.

Direktur Masyarakat Pertambangan Indonesia Singgih Widagdo menandaskan, bisnis fasilitas pemurnian seharusnya menguntungkan karena selisih antara harga jual mineral mentah dan produk setengah jadi sangat besar. Sebagai gambaran, harga nikel mentah tingkat II (atau mengandung 2 persen dari volume tanah tambang) mencapai 2 dollar AS per kilogram atau 2.000 dollar AS per ton.

Namun, setelah diolah menjadi ferronickel (FeNi) harganya menjadi 17.000 dollar AS per ton sesuai standar London Mineral Exchange/LMI. Dengan demikian, ada kenaikan harga delapan kali lipat.

”Jadi untuk mendapatkan nilai yang sama, tidak harus mengolah sebanyak kita mengekspor bahan mentah tambang. Bisa jadi, dengan hanya mengolah 4 juta ore (mineral mentah) bisa mendapatkan hasil setara ekspor 30 juta ton ore,” ungkap Singgih.

Namun, contoh rumitnya pembangunan fasilitas pemurnian dapat dilihat dari proyek pembangunan di Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, oleh PT Jasindo Utama. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa sudah meresmikan pembangunannya pada 12 Februari 2012, tetapi sampai hari ini belum juga mulai dibangun. Proyek ini dipublikasikan sebagai percontohan untuk daerah lain.

Pengamatan Kompas di lokasi bakal pabrik mangan itu, Selasa (29/5), baru terlihat 3 alat berat dan 5 truk sedang mengeruk tanah di areal seluas 40 hektar itu. Luas bangunan pabrik itu mencapai 10 hektar.

Ketua DPRD Kabupaten Kupang Mel Ataupah mengatakan, kendala pabrik ini antara lain ketersediaan tenaga listrik, air bersih, dan jalan masuk ke lokasi yang masih perlu dibenahi. Meski hanya sekitar 5 kilometer dari jalan utama, kondisi jalan itu masih sangat buruk dan sulit dilalui bila turun hujan deras.

Albert Sanam, salah satu pekerja yang ditemui di lahan pembangunan pabrik mengatakan, konsultan proyek dan sejumlah pekerja malah tinggal di Kota Kupang. Hanya tiga karyawan yang menetap di tenda darurat proyek itu, sekadar menjaga alat-alat berat.

Ia menuturkan, begitu peletakan batu pertama, banyak warga Kupang, Timor Tengah Selatan, dan Timor Tengah Utara, ingin menjual batu mangan ke PT Jasindo Utama. Namun, mereka mengurungkan niat itu setelah melihat kondisi pabrik yang belum selesai.

Salah satu pimpinan PT Jasindo Utama, Mr Hong, di Kupang mengatakan, pembangunan pabrik itu dilakukan sesuai tahapan. Mulai dari izin pembangunan pabrik hingga operasional. Jenis industri yang dibangun adalah pengolahan dan pemurnian ferro alloy atau pembuatan logam dasar bukan besi.

”Kapasitas pabrik tahap pertama mencapai 3.000 ton batu mangan per bulan. Tahap kedua direncanakan 6.000 ton per bulan dan tahap ketiga mencapai 24.000 ton per bulan. Luas pabrik sekitar 10 hektar dan luas lahan keseluruhan 40 hektar,” katanya.

Jangka waktu pembangunan pabrik September 2011-Mei 2013, tahap kedua dari bulan Agustus 2013 hingga Oktober 2014, dan tahap ketiga Januari 2015-Agustus 2016. Fasilitas pemurnian itu akan menampung mangan dari masyarakat di Pulau Timor dan masyarakat dari luar Timor, seperti Sumba, Rote Ndao, Flores, Sabu Raijua, dan Alor.

Secara terpisah, Kepala Bidang Pertambangan Dinas Pertambangan dan Energi NTT Yoseph Gili mengatakan, pihaknya telah memproses sekitar 365 izin usaha pertambangan (IUP). Izin– izin itu meliputi usaha logam, nonlogam, batu-batuan (mangan), dan marmer. Dari 365 izin ini, sebanyak 56 IUP sudah final, sedangkan 309 IUP masih dalam proses.

”Seharusnya, tanpa dipaksa pun pengusaha akan jalan (membangun fasilitas pemurnian) kalau dia melihat ada manfaat ekonomi. Jangan sampai generasi kita ke depan tinggal mendengar cerita tentang tambang,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

(OIN/KOR/HAR)

__