KASUS LAMPUNG Harus Bangkit Bangun Potensi

Posted on November 6, 2012

0


Kompas, 02 November 2012

Pascal S Bin Saju

Pertikaian dua hari, Minggu dan Senin (28 dan 29 Oktober), telah terjadi antara warga Desa Agom, Kecamatan Kalianda, dan Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji. Beberapa desa di sekitarnya, antara lain, Desa Patok dan Sidoreno, Way Panji, terkena imbas. Hari Rabu (31/10) situasi di Pasar Patok berangsur Pulih. Balinuraga dan sebagian Sidoreno masih lengang.

Konflik komunal atau kerusuhan sosial seperti itu bukan yang pertama kali terjadi di Lampung Selatan. Sejak tahun 1990-an hingga kini, sudah lima kasus serupa, seperti disampaikan dosen FISIP Unila, Hartoyo. Namun, belum setahun pertikaian terakhir, kini muncul lagi konflik serupa.

Tahun 2012 adalah tahun kekerasan bagi Lampung Selatan. Pada 24 Januari, pernah terjadi konflik komunal serupa melibatkan warga Desa Kotadalam dan Desa Napal, Kecamatan Sidomulyo. Warga lima marga di Kotadalam membakar hampir 100 rumah di Napal hingga ratusan keluarga mengungsi.

Ada rumah yang rusak di Napal belum selesai dibangun meski sebagian sudah berdiri ketika insiden Wai Panji muncul. Di gapura Desa Napal, satu regu marinir bersiaga penuh, Kamis (1/11) petang. Rumah sepi penghuni karena mengungsi.

Ikatan rapuh

Napal, Balinuraga, dan sebagian Sidoreno dihuni etnis Bali, yang oleh etnis lokal Lampung Selatan disebut ”pendatang”. Isu ”pendatang” dan penduduk ”lokal” belum pernah muncul separah ini pada tahun-tahun sebelumnya. Masalah ini timbul karena tali ikatan sosial rapuh.

Selang tiga bulan setelah peristiwa Napal, terjadi kerusuhan sosial di Kalianda. Ribuan orang, pada 30 April, berunjuk rasa ke kantor bupati dan membakar patung Zainal Abidin Pagarlam (ZAP) yang berdiri di jalan masuk kota itu, tepat di sisi jalan lintas Sumatera.

Menurut saksi mata, aparat pemda dan polres setempat berupaya memediasi, tetapi tidak digubris. Massa menolak patung mantan Bupati Lampung Selatan dan mantan Gubernur Lampung itu. ZAP adalah ayah Gubernur Lampung Sjachroedin ZAP dan kakek kandung Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza ZAP.

Ketika Kompas mengunjungi kota itu hari Rabu, fondasi di mana patung itu dahulu didirikan masih ada, namun compang-camping. Warga menuturkan, saat kerusuhan, leher patung diikat pakai tali dan ditarik oleh kendaraan besar hingga roboh. Kepalanya dipotong.

ZAP hendak dijadikan ikon Lampung Selatan. Rycko tidak hanya mendirikan patung kakeknya, dia juga mengganti nama Jalan Kolonel Makmun Rasyid, tokoh pejuang Lampung Selatan, dengan nama ZAP. Perubahan nama jalan mengecewakan sebagian rakyat.

Terkait insiden terbaru di Way Panji, ada yang mengejutkan. Selain meremehkan kapasitas dan kepedulian Menoza dalam meredam gejolak, para tokoh Lampung Selatan menolak berdamai dengan warga Balinuraga dan sebagian warga Sidoreno dari etnis Bali. Warga Bali lebih dari 70 tahun menetap di wilayah itu mengikuti program transmigrasi.

Kalianda ialah kota kecil yang menjadi etalase Lampung Selatan. Hampir 60 persen penduduk adalah pribumi yang sudah menetap ratusan tahun yang disebut Lampung Peminggir. Sisanya pendatang dari Bali, Jawa, Banten, dan sebagian Sumatera.

Di kota kecil paling selatan Sumatera ini sering terjadi pergolakan sosial, tetapi semakin intens setahun ini. Dahulu lebih karena persoalan tanah atau lahan perkebunan. Kini pemicunya pun hal sepele. Insiden Napal dipicu perebutan lahan parkir. Kasus Way Panji karena kenakalan remaja: dua gadis Agom pengendara sepeda motor dihadang pemuda Balinuraga bersepeda hingga mereka terjatuh.

Persoalan sepele

Mengapa persoalan sepele itu meletup menjadi masalah besar, yang justru meresahkan seluruh kawasan? ”Nah, itu masalahnya. Mengapa dari dahulu jarang ada konflik. Kami sudah lama hidup berdampingan,” kata M Zahri, Ketua Paguyuban Lima Marga Pesisir Lamsel di Kalianda.

Pemerhati masalah politik lokal, Syafarudin, yang juga dosen dan Ketua Laboratorium Politik Lokal dan Otonomi Daerah Fisip Universitas Lampung menjawab pertanyaan itu. Menurut dia, konflik yang pernah ada selama ini, yang terjadi secara horizontal dan vertikal itu tidak ditangani secara tuntas. Implementasinya rendah.

Contoh, dalam kasus Napal di Sidomulyo sebenarnya sudah berakhir damai. Bahkan semua pihak menandatangani naskah perdamaian. Tetapi, pecah lagi konflik serupa di Way Panji.

Hal sepele itu mudah meledak menjadi satu persoalan besar karena tidak maksimalnya peran pranata yang ada. Jika pranata keluarga berjalan, tetapi pranata sosial dan hukum tumpul, kelompok masyarakat cenderung main hakim.

Kalau saja persoalan sepele itu dapat diredam di keluarga, tentu saja tidak akan melebar. ”Hal paling penting lagi adalah peran pemerintah lokal. Variabel kepemimpinan di pemerintah adalah hal paling penting. Contohnya, pada zaman Bupati Zulkifli Anwar, pernah terjadi konflik komunal serupa, tetapi karena gaya kepemimpinan dekat dengan masyarakat, pemimpin yang mengayomi, masalahnya dapat diredam sejak dini,” kata Syafarudin.

Lampung Selatan itu ibarat ”pelangi”, indah karena berwarna-warni, tetapi masih ada garis pemisahnya. Pluralitasnya tersekat. Lampung Selatan harus dibangun menjadi ”mozaik khatulistiwa”. ”Ada banyak yang berbeda, tetapi bisa menjadi satu yang indah, plural namun harmonis, melahirkan satu identitas bersama,” katanya.

Peran itu belum banyak dilakukan pemerintah lokal selaku fasilitator dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Pemimpin harus hadir di tengah rakyat ketika ada letupan sekecil apa pun, dan menjadi tokoh yang dapat didengar dan mau mendengarkan, disegani. (HEI)

About these ads
Posted in: Uncategorized