Peluang Pemekaran Masih Ditutup

Posted on March 22, 2011

0


Selasa, 22 Maret 2011
Jakarta, Kompas – Pemerintah masih menutup peluang pembentukan daerah otonom baru. Kementerian Dalam Negeri tidak akan memproses usulan pemekaran daerah sebelum evaluasi daerah otonom baru dan perombakan Undang-Undang Pemerintahan Daerah selesai dilakukan.

Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Djohermasyah Djohan di Jakarta, Senin (21/3). ”Sejak tahun 2009, bersamaan dengan pemilu, memang ada moratorium. Usulan pemekaran belum kami proses,” katanya.

Meski demikian, Kemdagri tetap menerima usulan pembentukan daerah otonom baru, seperti yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hingga saat ini, Kemdagri menerima lebih kurang 155 usulan pembentukan daerah otonom baru. Namun, belum ada usulan yang akan dibahas.

Saat ini, Kemdagri lebih fokus mengevaluasi daerah otonom baru serta menyusun desain besar penataan daerah (desartada). Hasil evaluasi serta desartada itulah yang akan dijadikan bahan untuk menyusun perombakan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Setelah UU Pemerintahan Daerah selesai direvisi, tutur Djohermansyah, barulah usulan pemekaran daerah dibahas. ”Rencananya, memang usulan pembentukan daerah otonom baru itu mulai dibahas setelah UU Pemerintahan Daerah selesai direvisi,” ujarnya.

Pasalnya, revisi UU Pemerintahan Daerah itu akan mengatur mekanisme pembentukan daerah otonom baru sekaligus penggabungan dan penghapusan daerah otonom. Salah satu usulan yang rencananya dimasukkan ke rancangan revisi UU Pemerintahan Daerah adalah proses pembentukan daerah otonom baru. Kemdagri mengusulkan, sebuah daerah harus melalui persiapan selama tiga tahun sebelum ditetapkan sebagai daerah otonom baru.

”Jadi, nanti daerah persiapan dahulu, semacam daerah administratif selama tiga tahun. Setelah itu baru dievaluasi. Kalau layak, akan ditetapkan menjadi daerah otonom baru. Dan kalau tidak layak, digabungkan lagi dengan daerah induk,” ujarnya.

Kemdagri memperkirakan, rancangan perombakan UU Pemerintahan Daerah selesai disusun pada Mei atau Juni 2011. Maka, ditargetkan revisi UU Pemerintahan Daerah sudah disahkan sebelum akhir tahun ini. Dengan demikian, usulan pemekaran daerah bisa mulai diproses pada tahun 2012.

Sementara itu, pemekaran diprioritaskan dilakukan di daerah-daerah perbatasan serta daerah-daerah berpenduduk padat. Menurut Djohermansyah, pemekaran daerah perbatasan itu penting untuk mempercepat pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan masyarakat.

Kalimantan Utara

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai mendesak untuk menangani persoalan di perbatasan Republik Indonesia dan kedaulatan wilayah seperti kawasan Ambalat yang kaya sumber daya alam. Ketua Tim Pemekaran Provinsi Kaltara Jusuf Serang Kasim yang dihubungi di Jakarta pada Senin menegaskan, persoalan penyelundupan barang dan jasa serta pencurian sumber daya alam masih menghantui kawasan perbatasan RI di segitiga Indonesia-Malaysia-Filipina itu.

”Kami sudah mendapat tanggapan positif dari Komisi II DPR. Pembahasan internal dilakukan Selasa (22/3). Persiapan Kaltara sudah dipenuhi 100 persen sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007,” kata Jusuf, yang dua periode memimpin Kota Tarakan dan giat memberantas perdagangan manusia.

Calon Provinsi Kaltara menghimpun Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tanah Tidung, dan Kabupaten Bulungan. Daerah tersebut memiliki perbatasan sepanjang 2.004 kilometer, yang selama ini tidak terpantau pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kawasan perbatasan rawan perdagangan manusia serta penyelundupan komoditas kayu, minyak, batu bara dan lain-lain. (ONG/NTA)