Fisika dan Ahmadiyah Muhammad Pratikto – detikNews

Posted on March 25, 2011

0


“To suggest that humans could behave like atoms was looked upon as a blasphemy to
both hard science and human complexity, a total nonsense, something to be condemned. And it has been indeed condemned during the last fifteen years.” –Serge Galam-

Dalam beberapa dasawarsa terakhir terjadi perkembangan yang cukup mengejutkan dari
ilmu fisika. Selama ini ilmu fisika yang pada awalnya merupakan core dari ilmu pasti ternyata mampu merambah masuk ke dalam ilmu-ilmu sosial. Contohnya adalah salah satu dari cabang ilmu dari fisika yaitu termodinamika yang ternyata mampu dianalogikan dengan kondisi masyarakat.

Termodinamika adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari tentang panas dan
energi dari suatu benda. Menurut buku Econophysics and Sosiophysics Trends and
Perspective, formula dari termodinamika yang dapat diterapkan dalam ilmu sosial
antara lain adalah persamaan Lagrange. Persamaan ini pada dasarnya adalah persamaan
statistik yang menggambarkan konsep energi bebas dan telah diterapkan di berbagai
disiplin ilmu alam. Konsep energi bebas ini ternyata setara dengan konsep
kebahagiaan maksimum dalam ilmu sosial.

Persamaan Lagrange itu sendiri adalah L = E + T ln P. Di mana L adalah fungsi
Lagrange antara sejumlah elemen yang berinteraksi. Sedangkan E adalah besarnya
energi, T adalah temperatur dan ln P adalah entropi. Untuk permodelan sistem sosial, L dapat diartikan sebagai tingkat kebahagiaan, E adalah kesatuan hukum yang berlaku, T adalah toleransi yang diberikan terhadap setiap pelanggaran hukum dan ln P adalah kelakuan individu yang ada dalam masyarakat tersebut.

Kasus Ahmadiyah

Kasus ketidakteraturan masyarakat yang baru-baru ini terjadi adalah kasus Ahmadiyah
di Cikeusik. Pada kasus tersebut massa terlihat sangat brutal dalam menangani kasus
ahamdiyah dengan caranya sendiri. Jika kita mengacu pada persamaan Lagrange maka
kita dapat menyimpulkan bahwa nilai L sedang berada dalam nilai yang rendah sehingga sistem sosial berada dalam kondisi kacau.

Dengan menggunakan persamaan Lagrange, kita dapat mengetahui akar masalah dari
kejadian tersebut. Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa persamaan Lagrange untuk
sistem sosial disusun atas tiga komponen utama yaitu hukum kolektif, perilaku
masyarakat dan toleransi/kelonggaran terhadap pelanggaran. Komponen utama yaitu
hukum kolektif sebenarnya telah dibuat oleh pemerintah melalui SKB tiga menteri.

Isi dari SKB itu sendiri pada intinya adalah penghentian kegiatan ahmadiyah yang
bertentangan dengan ajaran agama islam. Namun secara yuridis, SKB tersebut memliki
kecacatan. Penyebab dari kecacatan itu adalah pada pasal 7 UU No 10/2004 tentang
urutan perundang-undangan di Indonesia tidak dikenal adanya SKB. Hal ini
mengakibatkan energi (E) yang dihasilkan dari peraturan tersebut sangat rendah.

Komponen T atau kelonggaran yang diberikan terhadap peraturan tersebut juga tinggi.
Sudah bukan rahasia umum, bahwa negara Indonesia termasuk negara yang lemah dalam pengawasan dan penegakan hukumnya. Jika kita analogikan dengan sekumpulan atom, ketika atom-atom tersbut diberikan temperatur yang tinggi maka atom akan memperoleh energi sehingga akan lebih aktif dalam bergerak. Hal ini juga berlaku dalam
masyarakat tak terkecuali di Indonesia.

Ketika pemerintah lengah terhadap penegakan peraturan tersebut, maka kelompok ahmadiyah dapat melaksanakan kegiatannya lagi. Komponen ketiga adalah entropi masyarakat (ln P) yang sangat ditentukan oleh sifat dari masing-masing individunya. Saat ini, masyarakat Indonesia sangat mudah diadu domba, apalagi jika menyangkut masalah demokrasi uang dan SARA. Untuk masalah Ahmadiyah Cikeusik ini menyangkut masalah agama.

Untuk masyarakat Indonesia, agama adalah sesuatu yang sakral. Memang pada dasarnya setiap agama tidak ada yang mengajarkan kekerasan. Namun saat ini kondisi masyarakat Indonesia sedang memasuki masa krisis multidimensi sehingga sangat mudah diiming-imingi dan dipanas-panasi. Kondisi ini mampu dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang memang menginginkan ketidakteraturan dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat yang seperti ini mengakibatkan derajat ketidakteraturan yang tinggi sehingga nilai ln P bernilai negatif yang besar. Hal ini menyebabkan potensi bentrokan antara kelompok dalam masyarakat sangat potensial terjadi.

Oleh karena itu sebaiknya pemerintah membuat suatu keputusan yang memiliki energi
yang kuat sehingga menghasilkan stabilitas yang tinggi dalam masyarakat, Contoh dari tindakan tersebut adalah menjadikan ahmadiyah agama tersendiri yang terpisah dari Islam jika pemerintah menginginkan ahmadiyah tetap ada di negara ini. Dengan
menjadikan ahmadiyah agama tersendiri maka ahmadiyah berada dalam posisi yang lebih
kuat sehingga tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memecah belah
bangsa. Atau berlaku sebaliknya, yaitu dengan memperkuat legalitas hukum seperti
menjadikan SKB pelarangan ahmadiyah menjadi UU dan bertindak tegas terhadap segala
pelanggaran yang ada. Hal ini dilakukan jika pemerintah mengiginkan Ahmadiyah tetap
ada.

Perlu ditekankan bahwa nilai T dari pemerintah masih sangat tinggi dan derajat
ketidakteraturan dari masyarakat juga masih sangat tinggi sehingga nilai ln P sangat besar negatifnya. Untuk mengubah hal tersebut, dibutuhkan waktu yang cukup lama dan membutuhkan proses yang panjang karena melibatkan sistem yang besar dan melibatkan individu yang beraneka ragam. Sehingga apapun keputusan pemerintah, kita berharap tiga parameter tersebut diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan disini dapat kita lihat bahwa ilmu fisika dapat membantu untuk pengambilan keputusan dalam
menyelesaikan konflik sosial.

*) Muhammad Pratikto adalah mahasiswa teknik fisika ITB angkatan 2007. Penulis tinggal di Jalan Cisitu Lama, Bandung. E-mail: muhammad_pratikto_13307107@rocketmail.com

(vit/vit)

Posted in: Uncategorized