Dapil Jangan di Bawah 3-8

Posted on June 20, 2011

0


Republika Online Senin, 20 Juni 2011 pukul 14:06:00

Hadar Nafis Gumay menegaskan bila yang hendak dikejar dari sistem pemilu adalah akuntabilitas dan proporsionalitas sekaligus, maka sistem pemilu sebaiknya diganti dengan mixed member proportio nal(MMP). Tapi, bila sistem proporsional terbuka saat ini hendak dipaksakan mengejar kedua hal itu, maka dia menilai daerah pemilihan (dapil) jangan terlalu diperkecil. Minimal, range-nya 3-8. Mengapa demikian? Berikut wawancara wartawan Republika, Harun Husein, dengan Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro) ini:


Berapa idealnya besaran dapil?

Saya dengar di parlemen ada yang menggagas diturunkan menjadi 3-6 dan 3-7. Golkar dan PDIP yang agak kencang. Buat kami, kalau sistemnya pemilunya masih seperti sekarang, ka lau menjadi 3-7 atau 3-6, saya khawatir itu akan merusak proporsionalitas. Keterwakilan akan menurun. Karena, kalau dapilnya kecil-kecil, suara yang hilang akan semakin banyak. Nah, kalau kita tetap mau proporsional, gagasan seperti itu jangan diteruskan. Tapi, memang kita punya kepenting an lain, yaitu supaya pemilu tidak terus rumit, supaya accountability bi sa kita tingkatkan. Hanya, yang harus kita pikirkan adalah mekanisme agar wakil-wakil rakyat seperti itu bisa te tap kita capaiwalaupun berasal dari dapil-dapil besar dengan kursi ba nyak. Jadi, tanpa perlu menurunkan magnitudenya. Makanya, kita menggagas sistem lain (MMP).

Terlepas dari sistem MMP, kalau dengan sistem proporsional terbuka, berapa kira-kira besaran dapil ideal?

Kalau toh tidak ada pilihan lain, jangan di bawah delapan (3-8). Karena kalau 10 kursi di satu dapil, dan ada 10 partai saja yang menjadi peserta pemilu, calon (yang diajukan partai dan tercantum di surat suara –Red) bisa mencapai 100. Masyara -kat kan pusing melihat surat suara.

Dengan 3-8, apakah proporsionalitasnya tidak akan menurun drastis dibanding 3-10?

Akan ada perubahan, tapi tidak akan terlalu jauh. Yaa, kalau pengamat internasional umumnya bilang, proportionality-nya masih bisa dipertahankan. Kecuali dari 10 menuju tujuh atau enam. Tapi, yang saya khawatir, nanti yang diubah bukan hanya dapildapil di atas range yang baru.
Misalnya range yang disepakati 3-8, nanti hanya meng ubah yang lebih dari delapan, atau dibebasin mengutak-utik yang dibawah. Yang delapan juga boleh diubah menjadi empat-empat (men jadi dua dapil dengan kursi per dapil masingmasing empat –Red).
Atau, dapil yang tadinya kursinya tujuh, diturunkan menjadi enam. Itu kan bisa, nggak salah, karena masih dalam range 3-8. Tapi, di situ bahayanya, karena proporsionality akan menjadi rusak, yang sebetulnya harus kita hindari untuk kepentingan publik.
Apalagi, dengan dapil kecil, harga kursi menjadi mahal, sehingga yang lebih berpotensi mendapatkan kursi adalah partai-partai besar, dan cenderung mengurangi kesempatan partai kecil. Dan, itu adalah threshold tersembunyi atau hidden threshold.

Dalam draf RUU Pemilu, soal pembagian dapil kembali masuk sebagai lampiran UU. Komentar Anda?

Ya sudah, tambah rusak saja. Diker jain di DPR, nggak terpantau, nggak ada uji coba, nggak minta masukan, yaa kacau. Jadi, saya sebetulnya agak muak dengan niatanniatan mereka itu. Kalau mereka mau ngotot membuat dapil, mestinya prosesnya harus betul-betul terbuka.

Pembagian dapil menjadi lampiran UU Pemilu sejak UU No 10/2008. Apa sebenarnya alasan DPR langsung melakukan pembagian dapil sendiri?

Saya kira mereka lebih percaya pada diri sendiri. Apalagi sampai sekarang KPU masih kelihatan sebagai lembaga yang tidak bisa diandalkan. Dan, tentu mereka bisa mengatur sendiri kepentingan politiknya. Tentu mereka tidak suka dikritik seperti itu. Mereka akan bilang, ‘Lho kita kan saling kontrol di dalam’. Jadi begitulah. Mereka memang sangat jangka pendek. Hanya memproteksi dan memastikan dapil yang oke buat mereka. Tidak mau membangun sistem yang baik ke depan.

Harus dikembalikan ke KPU…

Iya dong. Kalau kita mau betulbetul menjadikan ini proses yang adil, harus diberikan kepada lem baga yang tidak ikut pemilu, nonpartisan, yaa KPU. Dulu pernah di draf awal, sudah dikembalikan (ke KPU), sudah saya puji-puji. Tapi, di versi-ver si belakangan kembali lagi (ke DPR). Tapi, mereka akan beralasan, “Bagai mana kami akan mempercayakan kepada KPU?” Dan sekarang mereka makin senang, karena KPU kelihatan bermasalah dengan surat palsu dan segala macam. Tapi, saya bilang “Kenapa Anda nggak pilih (anggota KPU) yang bagus?”

Kalau dapil diperkecil, sebaiknya sisa suara dihabiskan di mana?

Kalau kita mau straight, tidak ada pelintiran-pelintiran, cerminan pilihan masyarakat betul-betul kelihatan, seharusnya habis di dapil saja. Tidak ada yang dinaik-naikkan dan digabung-gabungkan. Itulah mak na dapil itu sendiri. Karena, begitu dinaikkan, akan menggugur kan maksud dari dapil.

Dalam dua pemilu terakhir, ada belasan dapil yang kursinya di atas range. Akan terulang lagi?

Betul. Sudah diingatin, tapi tetap terjadi. Sekarang, kalau kita lihat draf RUU Pemilu, bisa kayak begitu lagi juga. Yang justru harus hati-hati, ini lebih banyak terjadi di tingkat DPRD, kalau kabupaten/kota jumlah penduduknya be sar (dan ka rena itu alokasi kur si nya melampaui ketentuan range dapil dalam UU). Ja di, kita akan melanggar lagi, kalau ti dak dibuat pengaturan khusus di situ.

Apa solusinya?

Mestinya kabupa ten/kota itu dibelah. Untuk daerah-daerah yang jumlah penduduknya besar, sehingga alokasi kursinya bisa melampaui batasan yang tercantum di pasal ini, maka daerah bersangkutan (dapilnya) bisa kecamatan atau gabungan kecamatan. Itu kan biasa saja, tidak terlalu sulit. Tapi, KPU merasa kalau dia berinisiatif seperti itu, dia melanggar UU. Sementara DPR-nya nggak mau pusing mengubah UUnya, karena sudah sibuk pemilu.

Soal harga kursi per dapil juga masih sangat timpang. Apa tidak bisa, karena sudah ada DPD yang merupakan perwakilan ruang, DPR murni mewakili penduduk?

Sebetulnya mestinya begitu. Umumnya di banyak negara seperti itu. Jadi untuk perwakilan rakyat betul-betul didasarkan pada jumlah penduduk, sehingga dapilnya bisa diubah-ubah dengan fleksibel periodicly, secara bertahap, 10 tahunan atau lima tahunan. Pokoknya digambar ulang. Dan itu, semata-mata jumlah penduduk batasannya. Nah, untuk daerah yang berbeda-beda besarnya, kekuatan ekonomi, kan sudah diwakili senator-senator.
Tapi, buat Indonesia, mungkin tidak bisa kita klop begitu saja. Karena, kemudian, kita bisa lihat fungsi dan wewenang DPD tidak sama kuat dengan DPR. Sehingga, tetap saja dipertahankan seperti ini.

Bagaimana dengan prinsip one person, one vote, one value (OPOVOV)?

Sebenarnya, gagasan untuk menghitung OPOVOV itu sudah dilakukan oleh teman-teman Partnership, dan sudah keluar dengan beberapa alternatif kursi, dan berapa total jumlah kursinya apakah 500, 560, atau ditambah sampai berapa. Mereka sudah bikin simulasinya. Tapi, saya agak ragu DPR mau melakukan itu. Sebab, akan membuat perubahan yang cukup signifikan di sejumlah daerah.
Menurut saya, memang kita harus berani menerapkan OPOVOV. Mungkin juga harus bertahap, karena kalau terlalu drastis agak sulit juga. Tapi, okelah, memang kita perlu memperkenalkan ke arah sana. Karena itu, salah satu ketentuan bahwa jumlah kursi tidak boleh kurang dari sebelumnya, harus ditiadakan.
Kita harus adjust lagi dasar penghitungan alokasi kursi, agar tidak terlalu timpang. Kita buat dasar penghitungan batasan-batasan yang workable, dan jaraknya nggak terlalu jauh.

Posted in: Politik