Idealnya 3-5 Kursi

Posted on June 20, 2011

0


Republika Online Senin, 20 Juni 2011 pukul 14:11:00

Mantan ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu, Ferry Mursyidan Baldan, menilai besaran daerah pemilihan (dapil) perlu terus dikerucutkan dari pemilu ke pemilu, agar pemilu menjadi lebih sederhana. Mengapa harus demikian? Berikut wawancara wartawan Republika, Harun Husein, dengan anggota Partai Golkar yang juga Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Nasional Demokrat (Nasdem) ini:


Berapa besaran dapil yang ideal untuk Indonesia saat ini?

Idealnya satu dapil satu kursi. Tapi, kita tidak mungkin menerapkan itu, karena itu sistem distrik murni. Karena kita masih memakai sistem proporsional, sementara kita juga mau meningkatkan kadar keterwakilan atau representasi, maka idealnya tiga sampai lima kursi (3-5) per dapil. Ini akan memudahkan pemilih. Surat suaranya pun tidak terlalu besar, wakil rakyat lebih dekat dengan pemilihnya. Jadi lebih sederhana.
Pada Pemilu 2004, besarannya 3-12. Seharusnya pada 2009, menjadi 3-7. Tapi, karena proses ‘saling memahami’, akhirnya diturunkan menjadi 3-10. Tapi, bagaimana pun, kita harus bergerak. Tidak usah soal ini terus diperdebatkan bahwa dapil kecil akan menguntungkan partai besar, merugikan partai kecil. Kalau begitu terus, rasanya tidak perlu ada pemilu.

Sebagai pimpinan partai baru, Anda masih tetap dengan usulan dapil diperkecil?

Saya ini kan masih di ormas, Nasional De mokrat, he-he-he. Tapi, apakah di da lam DPR, atau di luar DPR, pikiran saya sama. Mungkin, untuk Pemilu 2014, supa ya tidak langsung melompat ke 3-5, bisa 3-7 lah.
Kita ini kan sedang membangun sistem. Kalau tidak bergerak, rasanya (pemilu) akan tetap mengalami tingkat kesulitan yang sama. Sehingga, orang akan berpikir menerapkan sistem proporsional tertutup.

Kalau dapil diperkecil, penghitungan sisa suara dihabiskan di dapil, atau ditarik lagi ke penghitungan tahap II dan III?

Kita sudah harus menegaskan suara habis di dapil. Karena semangat menyedikitkan kursi di dapil adalah meng habiskan suara di dapil bersangkutan.

Walaupun ada konsekuensi jumlah suara hangus akan bertambah?

Kalau kita menjaga ketat kesenjangan nilai kursi antara daerah berpenduduk banyak dengan daerah berpenduduk sedikit, saya kira relatif bisa terjaga lah, walaupun tidak sempurna. Karena, apa yang disebut suara hilang dan sebagainya, itu sebenarnya konsekuensi saja. Kita nggak akan pernah selesai kalau di satu sisi kita mempertimbangkan itu.
Dalam sistem distrik, satu dapil satu kursi, itu kan the winners takes all. Dari 200 ribu suara, (pemenang) bisa hanya dapat 35 ribu suara. Artinya, 165 ribu suara tidak terpakai.
Sama seperti pilkada. Ketika pemenang hanya dapat 30 persen, suara yang 70 persen dianggap tidak berguna dan tidak menghasilkan apa-apa. Tapi, ya, itu kan namanya kompetisi.
Kalau “Jangan begini, nanti suara hangusnya makin banyak”, saya katakan lho, pemilu itu kan bukan pembagian. Itu kompetisi. Ada yang menang dan kalah. Tidak ada pemilu di dunia ini yang tidak ada suara hangus. Kalau mau begitu, okelah partai politik peserta pemilu berapa, suara berapa, kita bagi rata. Dijamin tidak akan ada suara yang hangus, ha-ha-ha….
Jadi, kita harus ada konsistensi cara berpikir, supaya tidak ribet mengargumenkannya. Supaya tidak ada dramatisasi, atas nama membela hak suara pemilih, banyak yang dihanguskan. Itu kan nggak benar.

O, ya, soal ketimpangan harga kursi, tidak pernah bisa terpecahkan. Kenapa?

Di negara kita ini kan ada kondisi kesenjangan Jawa-Luar Jawa. Karena itu, kita nggak bisa mengatakan, “Penduduk ki ta 238 juta dibagi 560 kursi DPR, maka keluarlah nilai sebuah kursi.” Kalau itu diterapkan, otomatis akan mendatangkan sentimen Jawa-Luar Jawa. Itulah sebabnya, ketika kita menerapkan itu. Proporsi nya adalah berapa total penduduk di Jawa dan di Luar Jawa, supaya dia tidak terlalu timpang.
Sekarang, jumlah kursi di Jawa 53 persen. Sebanyak 47 persen kursi di Luar Jawa. Memang, harga kursinya berbeda. Tapi, dari total jumlah penduduk, sekitar 60 persen di Jawa, sedangkan Luar Jawa 40 persen. Dan, saat itu (saat pembahasan RUU Pemilu menjelang Pemilu 2009 –Red), kita juga terbantu dengan empat kursi DPD yang merata untuk setiap provinsi.

Bagaimana dengan ketimpangan harga kursi yang terlalu jauh. Ada satu kursi DPR yang harganya 100 ribu suara, ada pula yang 400 ribu suara….

Misalnya saja, Jawa Barat dengan 41 juta penduduk, dibandingkan Gorontalo yang punya 1 juta penduduk. Bisa dibayang kan, kalau satu kursi nilainya 500 ribu, berarti akan ada 82 kursi untuk Jawa Barat. Dengan angka yang sama, Gorontalo paling banyak kebagian dua kursi. Itulah sebabnya, kenapa kita menerapkan minimal provinsi dengan satu juta penduduk, minimal mempunyai tiga kursi, untuk provinsi seperti Gorontalo, Bangka Belitung, dan Maluku Utara.
Jadi ada aspek pertimbangan, katakanlah, rasa sebagai negara kesatuan. Jangan sampai kita main hitung-hitungan di atas meja, tapi kita tidak tahu realita sosialnya, yang bisa menimbulkan reaksi.

Ada yang beranggapan, DPD merupakan perwakilan ruang, dan sudah diberi jatah kursi sama untuk setiap provinsi, sehingga DPR yang merupakan political representation mestinya diberi jatah sesuai prinsip OPOVOV…

Saya kira begini. Kalau mau pakai prinsip OPOVOV, kita ini negara yang ketimpangan pembangunannya itu ada. Jadi, kita nggak boleh pakai aspek itu saja. Bagaimana perasaan masyarakat Kaliman tan Tengah, Kalimantan Selatan, Papua, yang hanya menjadi objek yang digali hasil sumberdaya alamnya?
Menghitung secara OPOVOV, memang betul. Tapi, kita kan harus melihat ada kondisi sosiologis dan demografis masyarakat yang harus kita pertimbangan. Rasa keadil an dan sebagainya. Saya kira itu masih tugas kita. Dan itulah pemahaman kita tentang negara dengan keragaman.
Kita tidak perlu mendikotomikan dalam konteks membangun keterwakilan. Tidak bisa kita katakan yang satu (DPD) mewakili ruang kosong, yang satu mewakili penduduk. Yang satu mewakili pohon, rumput, burung-burung, yang lain mewakil penduduk. Itu kan konyol.

Bagaimana dulu duduk soal pembagian dapil DPR masuk sebagai lampiran UU….

Begini, pertimbangan kita, ketika awalnya (besaran dapil) 3-12 pada Pemilu 2004, menjadi 3-10 pada 2009, itu kan hanya ada penambahan beberapa dapil. Tapi, tidak di semua provinsi. Nah, karena dulu waktu dapil disusun KPU memakan waktu lama, pakai studi dan segala macam, maka kita melihat kayaknya nggak mungkinlah (dibuat KPU). Apalagi, pada pembahasan UU, KPU selalu kami undang, tapi komisionernya tidak pernah hadir, selalu diwakili. Hanya pada beberapa isu saja mereka datang.
Sebagai ketua Pansus waktu itu juga saya sudah ingatkan bahwa ini domain KPU. Tapi, karena penambahan tidak di semua dapil, hanya beberapa dapil. Karena yang kita ubah hanya yang 11-12. Yang di bawah 10 tidak kita ubah. Itu yang kita tata. Dari situ, akhirnya, udahlah, kita khawatir nanti KPU memerlukan waktu banyak (untuk membagi dapil). Karena itu, kita menuntaskan dapil DPR, dengan catatan KPU membagi dapil DPRD Provinsi. Dan, asumsi kita menjadi terbukti.

Tapi, sampai sekarang masih banyak suara negatif: DPR menyusun sendiri dapil dan menjadi lampiran UU, demi mengamankan diri¡­…

Oh, nggak ada kita pikiran begitu. Saya katakan, kok pekerjaan yang sudah diselesaikan Pansus dipersoalkan KPU, sedangkan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan KPU, tidak dikerjakan. Hasil dapil sekarang (yang dipakai dalam Pemilu 2009 Red) berasal dari KPU periode lalu. DPRD Provinsi dan Kab Kota nggak sempat dibenahi. Lihat saja.
Nah, sekarang, daripada KPUsibuk nggak karuan, dia lebih melakukan kajian dan menyiapkan konsep dapil. Sehingga ketika RUU Pemilu nanti dibahas, putusannya apakah 3-7, 3-5, dia sudah punya argumennya.
Jadi, kita perlu pandangan menyeluruh dalam meihat sistem pemilu. Tidak concern di PT saja, penghitungan saja, karena itu rangkaian.

Posted in: Politik