Ketidakpuasan Itu Cenderung Membesar

Posted on April 23, 2012

0


30 BULAN PEMERINTAHAN SBY

 

Andreas Yoga Prasetyo

Kinerja dan popularitas pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di mata publik sampai sejauh ini dinilai relatif stabil. Meski demikian, dalam triwulan terakhir tahun ini ada kecenderungan turun. Kinerja pemerintah dalam langkah penegakan hukum merupakan aspek yang dinilai paling buruk.

Minimnya citra positif yang muncul dari langkah politik pemerintah sepanjang triwulan terakhir tampaknya menjadi faktor yang menurunkan citra dan popularitas pemerintah di mata publik. Hasil jajak pendapat triwulanan terbaru Kompas terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperlihatkan ada penurunan angka kepuasan publik. Ketidakpuasan publik yang meningkat itu adalah terhadap empat aspek pemerintahan, yakni bidang ekonomi, kesejahteraan sosial, serta politik dan hukum.

Angka penurunan kepuasan terbesar terlihat pada aspek hukum, yang merosot 4,1 persen. Sementara bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial merosot masing-masing 3 persen. Bidang politik hanya menurun 0,6 persen. Sama dengan penilaian publik pada tiga bulan lalu, dominasi ketidakpuasan masyarakat pada jajak pendapat kali ini juga terjadi pada bidang hukum (76,9 persen) dan bidang ekonomi (72,2 persen).

Secara umum, dengan memperhitungkan error (kesalahan), secara statistik ”rapor” pemerintah di mata publik saat ini relatif ”sama” dengan triwulan lalu. Namun, meski rentang angka penurunan tipis, jika dibandingkan satu tahun lalu (18 bulan pemerintahan), terlihat penurunan yang cukup curam mencapai 9,9 persen untuk bidang hukum dan 7,4 persen untuk bidang ekonomi. Secara absolut, tingkat kepuasan publik yang paling rendah juga dinyatakan di bidang hukum, yaitu 20,4 persen responden.

Merosotnya apresiasi yang dinyatakan publik terhadap pemerintah mudah dimengerti karena melihat maraknya kasus korupsi kakap yang terberitakan oleh media massa saat ini. Berbagai kasus korupsi itu susul-menyusul hadir di ranah publik, mulai dugaan korupsi mafia pajak, korupsi proyek wisma atlet, proyek Hambalang, kasus di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, korupsi proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID)-Badan Anggaran DPR, dan terakhir dugaan korupsi di Kementerian Kesehatan.

Hampir seluruh responden (86,6 persen) menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja pemerintah dalam mengungkapkan korupsi. Fakta lebih dari 155 kepala daerah, termasuk 17 gubernur, diduga menyalahgunakan jabatan dan melakukan korupsi telah menggerus kepercayaan publik. Padahal, pemberantasan korupsi menjadi sebuah alat politik yang manjur untuk membangkitkan kepercayaan publik pada masa lalu.

Kondisi itu juga tak lepas dari peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga makin jarang mengungkap kasus besar akhir-akhir ini. KPK beberapa bulan ini tak lagi menjadi ”kuda hitam” penegakan hukum akibat kuatnya aroma politisasi untuk kepentingan kelompok dan kekuasaan. Lembaga independen ini belakangan tidak bisa lugas mengemban pengusutan kasus besar.

Bidang ekonomi dan sosial

Selain bidang hukum, sorotan terendah publik sampai usia 30 bulan pemerintahan SBY adalah bidang kesejahteraan sosial. Temuan jajak pendapat Kompas menunjukkan sebagian besar responden (72,1 persen) mengungkapkan ketidakpuasan. Angka ini naik dibandingkan dengan tiga bulan awal pemerintahannya yang mencatat separuh lebih responden (53,9 persen) menyatakan ketidakpuasan.

Turunnya apresiasi publik dipicu ketidakpuasan pada penanganan masalah pengangguran dan penyediaan lapangan kerja. Mayoritas responden (82,3 persen) menyatakan tidak puas terhadap upaya pemerintah mengurangi pengangguran. Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan, jumlah pengangguran terbuka mencapai 7,7 juta jiwa atau 6,56 persen penduduk. Sebanyak 5,3 juta jiwa di antaranya pengangguran usia muda.

Dalam bidang ekonomi, terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 1 April lalu, membawa dampak ketidakpastian harga. Beberapa pemerintah daerah, seperti Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melakukan operasi pasar untuk meredam kenaikan harga. Kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi sumber terbesar ketidakpuasan masyarakat pada kinerja pemerintah di bidang ekonomi.

Kekacauan kebijakan di lapis atas membawa kekalutan bagi masyarakat bawah. Harapan yang dinyatakan separuh responden pada triwulan awal pemerintahan SBY kini berbalik menjadi sebuah ketidakyakinan mayoritas responden. Beban hidup yang menjerat akibat harga bahan pokok yang terus-menerus naik mendorong warga pada lapisan bawah hidup dengan segala cara.

Berbeda dengan warga lapisan atas dan menengah, lapis sosial warga kelas terbawah tidak mampu mempertahankan diri. Mereka tertekan dan akhirnya mencari kanalisasi sendiri. Masyarakat makin mudah marah, tersinggung. Sebagian makin sadis. Rasa aman pun, terutama di kota besar, akhirnya menjadi sebuah ”kemewahan”. Tiga dari empat responden (64,4 persen) menyatakan tidak puas terhadap upaya pemerintah memberikan rasa aman kepada warganya.

Citra pemerintah

Catatan menunjukkan, masa pertengahan usia pemerintahan biasanya adalah saat kebijakan yang tidak populer ditelurkan. Masa bulan madu awal pemerintahan yang berlimpah optimisme sudah terlewat. Masa ”panen” suara berlimpah pada pemilu mendatang pun masih cukup jauh.

Kenyataannya, fakta politik kerap kali tak sederhana untuk Indonesia. Politik koalisi yang dibangun partai politik pro pemerintah SBY lagi-lagi memperlihatkan berbagai variasi, ambivalensi, saat berhadapan dengan keharusan persetujuan terhadap kenaikan harga BBM bersubdisi. Alih-alih selesai, putusan akhir politik justru mengambang.

Hal ini menyiratkan buruknya komunikasi politik yang terjalin di lingkaran koalisi pemerintah. Koalisi ternyata dimaknai berbeda-beda dalam anggotanya. Penurunan apresiasi dinyatakan pada kinerja SBY memimpin kabinetnya.

Tiga bulan awal pemerintahannya, separuh lebih responden (59,2 persen) menyatakan puas terhadap kepemimpinan SBY mengelola kabinetnya. Namun, saat ini angka apresiasi itu tinggal 30,8 persen dari responden.

Jika secara umum tidak tampak prestasi, sementara berbagai persoalan lama tetap membelit, apakah tak ada semburat catatan emas yang disiratkan publik jajak pendapat? Tampaknya ada dan semakin terpola. Salah satunya, meskipun juga cenderung merosot, adalah harapan kepada sosok SBY sebagai kepala negara. Separuh responden (50,0 persen) masih memandang positif citra Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu, meskipun citra itu terus menurun hampir 25 persen jika dibandingkan dengan awal masa pemerintahannya. Bagian terbesar reponden (56,8 persen) juga masih mengungkapkan rasa bangga kepada sosok Presiden.

Kebebasan berpendapat

Selain masih cukup ditopang oleh citra dan kebanggaan kepada sosok SBY, pemerintahan saat ini juga dinilai masih cukup memberikan ruang kebebasan bagi warga negara. Ini tampak pada tetap terakomodasinya kebebasan menyatakan berpendapat dan kebebasan pers.

Separuh lebih responden (63,8 persen) mengungkapkan rasa puasnya terhadap kinerja pemerintah menjamin kebebasan berpendapat, tak jauh berbeda dengan penilaian dalam menjamin kebebasan pers. Keduanya terbukti dalam aksi demonstrasi beberapa waktu lalu, yang tidak sampai memakan korban jiwa.

Kekuatan sekaligus kelemahan pemerintahan ini memang makin tampak mengerucut pada sosok SBY. Sejauh citra SBY sebagai kepala negara masih relatif bersih dan akomodatif (terhadap kebebasan), stabilitas politik pemerintahan rezim ini tampaknya masih akan tetap terjaga.

Di sisi lain, berbagai catatan buruk kinerja pemerintahan perlahan-lahan menggerogoti citra positifnya. Apa boleh buat, SBY tetap harus hati-hati meniti ”buih” sosial dan politik yang tak kunjung reda di negeri ini.(Toto S/Litbang Kompas)

Advertisements
Posted in: Politik