Otonomi Gagal Karena Terlalu Kompromistis, Media Indonesia 30 April 2012

Posted on April 30, 2012

0


Otonomi Gagal Karena Terlalu Kompromistis

OTONOMI daerah ialah hak, we wenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Undang-undang yang menyangga pelaksanaan otonomi daerah sudah dua kali mengalami perubahan. Awalnya otonomi daerah diatur dalam UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).
Setelah itu direvisi dan digantikan oleh UU No 32 Tahun 2004. Selanjutnya terjadi revisi kedua dan lahirlah UU No 12 Tahun 2008.

Meskipun sudah dua kali direvisi, esensi UU itu tidak berubah, yakni memberikan otonom yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah tingkat II atau kabupaten/kota. Semua kewenangan pemerintah, kecuali bidang politik luar negeri, hankam, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama dan bidang-bidang tertentu diserahkan kepada daerah secara utuh, bulat, dan menyeluruh, yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah (PP).

Pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru marak terjadi sejak 1999. Jumlah provinsi yang sebelumnya hanya 27 (termasuk Timtim) bertambah menjadi 33. Sementara itu, kabupaten/kota yang awalnya hanya 287, sampai Oktober 2008 melonjak menjadi 489 daerah.

Tujuan utama pembentukan daerah otonom baru ialah memberikan kemandirian kepada daerah untuk mengurus rumah tangga sendiri dan pada akhirnya mampu mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Persoalannya, keinginan untuk menyejahterakan masyarakat melalui otonomi ibarat jauh panggang dari api. Proses pemekaran wilayah ternyata hanya memunculkan kerajaan-kerajaan kecil yang dikuasai segelintir elite di daerah.

Akibatnya, mayoritas dana yang seharusnya dikelola daerah untuk kesejahteraan masyarakat habis untuk belanja rutin pegawai yang mayoritas dikuasai kolega elite politik. Masyarakat kebanyakan cuma menikmati getahnya seperti mendapatkan infrastruktur yang buruk, fasilitas kesehatan yang serbaminimalis, serta banyaknya pungutan demi memenuhi kas daerah.

Keluhan-keluhan tentang kemudaratan terkait pembentukan daerah otonom baru sering dilontarkan pemerintah pusat. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah mempertanyakan efektivitas dari pemekaran wilayah. Bahkan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan moratorium pemekaran serta ancaman untuk melikuidasi daerah otonom baru yang dinilai gagal, dengan menyatukan kembali ke daerah induk.

Sayangnya, ancaman pemerintah pusat itu hanya menjadi macan kertas. Keluhan tentang inefektivitas dan inefisiensi pemekaran wilayah dari tahun ke tahun terus menjadi keluhan, tidak pernah diaplikasikan secara konkret. Buktinya, hingga saat Pengawasan penegakan kem DIHIDU Harus a keterara ketegasan d otonomi ini belum ada daerah pemekaran yang disatukan kembali ke induknya, atau minimal menerima sanksi dari pusat.

Akhirnya timbul pertanyaan, apakah semua itu terjadi karena proses evaluasi yang tidak serius atau pemerintah pusat yang tidak tegas sehingga setiap tahun kita hanya mendengar keluhan-keluhan tentang ekses pemekaran wilayah tanpa ada solusi yang pasti.
Harus ada sanksi Menurut peneliti otonomi daerah dari LIPI, Siti Zuhro, ketidakpastian itu terjadi akibat lemahnya pengawasan dan penalti dari Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).
Dia berpendapat bahwa sikap kompromistis DPOD dalam bentuk learning by doing harus disudahi. Sudah saatnya pemerintah pusat memiliki arahan dan fokus yang jelas tentang otonomi daerah.

“Tidak ada learning by doing lagi. DPOD harus mulai mengawasi dan mengevaluasi dengan mengacu pada tingkatan waktu.
Penalti atau eksekusi terhadap daerah yang kinerjanya kurang baik harus dilaksanakan,“ tegas Siti Zuhro di Jakarta, Kamis (26/4).

Ia berharap agar DPOD diberi peran yang optimal sehingga tidak ada lagi daerah berkinerja buruk yang tidak diberikan sanksi. Ia mengusulkan agar pemerintah pusat meningkatkan otori tas, dengan menjadikan wakil presiden (wapres) sebagai pemimpin tertinggi dalam DPOD, dan struktur lainnya perlu diperjelas.

“Ini supaya jelas, bila ada yang terbukti tidak menjalankan pemerintahan dengan baik, harus dilaporkan kepada siapa. Selama ini kan tidak jelas karena masalah otonomi daerah menjadi tugas dari beberapa kementerian,“ ungkap Siti.

Selain itu, lanjutnya, penalti atas hasil evaluasi juga harus jelas. Sejauh ini pemerintah pusat hanya melihat baiknya saja. “Kalau seperti itu artinya reformasi birokrasi gagal. Kalau ada penghargaan mestinya harus ada juga yang namanya sanksi. Jangan terima begitu saja (taken for granted),“ jelasnya.

Evaluasi terhadap keberadaan daerah otonom baru, kata dia, harus mengacu pada esensi pemberlakuan sistem desentralisasi. Untuk itu, negara, dalam hal ini pemerintah pusat harus serius menangani kasus-kasus yang berkenaan dengan daerah otonom baru yang terbukti berkinerja buruk.

Bila tidak ada ketegasan dari pusat, jangan heran bila para pemimpin daerah terlihat santai-santai saja dan merasa seolah tidak bersalah meskipun berkinerja buruk. “Pengawasan, penalti, dan penegakan hukum harus kembali dihidupkan.
Harus ada fokus, keterarahan, dan ketegasan dalam proses otonomi daerah, kita sudah 11 tahun menjalankan otonomi.
Masa’ mau seperti ini terus!“ tegas Siti.
(*/P-3) emir@mediaindonesia.com

 

 

Mengejar Kesejahteraan Menuai Persaingan Elite

PEMEKARAN wilayah kabupaten/kota atau yang lazim disebut sebagai pembentukan daerah otonom baru sesungguhnya mengusung tujuan mulia, yakni untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pertanyaannya, apakah tujuan itu sudah tercapai? Jujur harus kita katakan belum.

Mengapa? Pakar sosiologi politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Su djito mengatakan pemekaran daerah lebih banyak mengarah pada hal yang bersifat negatif seperti infrastruktur buruk, komersialisasi perizinan, hingga terdapat pungutan liar karena tujuan pemekaran mengalami pembelokan arah.

“Arah pemekaran daerah tidak lagi memikirkan sumber daya (resources), tetapi hanya berdasar kepentingan semata. Kalau terjadi pembelokan seperti itu, tata kelola pemerintahan tidak menjadi lebih baik,” ujar Arie Sudjito saat dihubungi, Jumat (27/4).

Ia menjelaskan ada dua hal yang menjadi sorotan terkait peningkatan jumlah wilayah otonom. Pertama, politik pemekaran wilayah merupakan ide dari elite lokal.

Mereka bersaing, salah satu caranya dengan pembentukan blok-blok baru. “Terjadi kontestasi (pertarungan) antara elite lokal sehingga mereka bersaing untuk memastikan kekuatan dengan membentuk wilayah baru itu,” jelasnya.

Kedua, faktor pembengkakan identitas etnik juga ikut memberikan andil. Indonesia memiliki ratusan etnik, dan dalam satu daerah bisa dihuni lebih dari satu etnik.

Hal itu yang terkadang menimbulkan kecemburuan karena secara kuantitas dapat digolongkan menjadi etnik mayoritas dan minoritas.

Baik mayoritas ataupun minoritas, kata dia, berlomba untuk membentuk grup baru.

Mereka yang merasa kuat dengan mudah menguasai yang lemah, sedangkan yang lemah karena tersingkir, lama-kelamaan membentuk grup lain. “Yang minoritas merasa tersingkir, akhirnya memilih untuk membentuk grup tersendiri. Wajar kalau akhirnya jumlah wilayah otonom itu bertambah.” Fakta-fakta itu, ucap Arie, tentu saja bertentangan dengan tujuan dasar pemekaran wilayah. Dasar pemekaran ialah untuk mendekatkan pelayanan publik bagi masyarakat di daerah. Tetapi kenyataannya, persaingan elite lokal dan pembengkakan identitas etniklah yang menjadi dasar pemekaran wilayah.

“Tidak relevan, dong. Lha wong pemekaran wilayah bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik malah jadi buat ajang persaingan,” paparnya.

Selain itu, lanjutnya, tata kelola anggaran pun menjadi sorotan. Hampir sebagian besar kabupaten memiliki tata kelola anggaran berupa 70% untuk belanja langsung, sedangkan sisanya digunakan untuk be

lanja tidak langsung. “Anggaran 70% itu untuk belanja pegawai, sedangkan untuk infrastruktur dan keperluan masyarakat hanya 30%,” ungkapnya.

Data yang didapat dari Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasodjo, sebanyak 175 daerah otonom memiliki belanja pegawai di atas 50% dan 11 daerah memiliki belanja aparatur di atas 75%.

Oleh karena itu, Arie melihat ada sinyalemen kebangkrutan dari beberapa kabupaten/kota di wilayah Indonesia. Hal itu terjadi karena tidak ada sinkronisasi antara undang-undang dan implementasinya. Skenario normatif juga tidak berjalan sehingga anggaran membengkak pada satu sisi.

Ia mencontohkan, anggaran membengkak setelah adanya pemilu kada. “Pemilu kada jadi ajang rekrut besar-besaran, sehingga APBD bengkak. Bujet daerah pun kedodoran,” jelasnya.

Sudah menjadi rahasia umum di daerah, ungkapnya, kepala daerah yang terpilih dalam pemilu kada cenderung merekrut tim sukses menjadi bawahannya. Itu tidak hanya satu atau dua orang.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan melihat salah satu problem yang menyebabkan tidak berkembangnya daerah pemekaran, yakni adanya konfl ik terpendam dengan daerah induk. Konfl ik itu pada akhirnya membuat daerah otonom tidak bisa mengembangkan dirinya.

“Ibarat bayi, mereka dipaksa jalan tanpa diberikan gizi yang cukup oleh orang tuanya,” katanya memberi contoh tentang kekejaman daerah induk.

Dalam kaitan itu, kata dia, salah satu isu krusial yang menjadi perhatian Kemendagri yakni menertibkan daerah induk yang enggan memberikan bantuan keuangan kepada daerah otonom baru.

“Padahal, sebenarnya sudah ada peraturan perundangan yang mengatur pemberian bantuan keuangan ini. Ada kesan daerah induk ingin membalas dendam terhadap daerah pemekaran,” ujar Djohermansyah.

Sebagai contoh, lanjutnya, pada tahun pertama daerah induk memberikan bantuan keuangan, namun jumlahnya tidak penuh. Di tahun kedua dan ketiga, mereka tidak mengucurkan dana sama sekali. “Akibatnya, daerah pemekaran menjerit karena ketiadaan dana.” Selain soal keengganan mengucurkan dana, masalah lain yang sering terjadi adalah keengganan daerah induk untuk melepaskan aset ke daerah otonom baru, juga sering muncul sengketa batas wilayah.

“Itu semua akhirnya berujung pada pelayanan publik yang tidak maksimal,” tuturnya. (Che/*/P-3)

 

 

WAWANCARA Evaluasi hanya untuk Daerah Mapan

 
DALAM 10 tahun terakhir, Indonesia sudah melahirkan 205 daerah baru yang terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Berdasarkan evaluasi pada 2011, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis ada 78% daerah otonom baru yang mendapat rapor merah. Adapun berdasarkan evaluasi pada 2012, daerah yang dinyatakan berpredikat buruk hanya tersisa enam kabupaten/kota.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai evaluasi dan pelaksanaan pemerintahan di daerah otonom baru, wartawan Media Indonesia Emir Chairullah mewawancarai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri DjohermanD syah Djohan di Jakarta, D akhir pekan lalu. Berikut petikannya. Apakah berkurangnya daerah otonom baru berpredikat buruk berarti otonomi daerah sudah berjalan sesuai yang diharapkan?
Sebenarnya kami sudah membuat penilaian dengan objektif. Yang kami nilai kan kinerjanya. Namun, harap dicatat, yang dinilai itu kinerja pelayanan publik. Walaupun kita akui sering kali publik salah kaprah karena melihat fenomena kisruhnya pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) di berbagai daerah otonom.

Bagaimana metode evaluasinya?
Kami menggunakan metode desk evaluation dan common sense dengan memanfaatkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) 2010 yang disusun oleh pemerintah daerah tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir, data sekunder, dan kunjungan.

Berapa daerah yang dinilai?
Dari 524 kabupaten/kota, tidak semuanya dievaluasi. Ada 7 kota yang tidak dievaluasi. Selain itu, ada 50 kabupaten yang belum dievaluasi karena umur administrasi pemerintahan di bawah tiga tahun atau berada di papan bawah.

Kami hanya mengevaluasi kabupaten/ kota yang kami anggap sudah mapan.
Maka ketemu angka sebanyak itu. Ada dua daerah tidak menyerahkan.

Apakah berarti sebenarnya 50 kabupaten dan 7 kota itu sebenarnya bermasalah?
Ya, seperti itulah. Tapi kan kami belum bisa menilai mereka secara menyeluruh karena masih baru.

Sebenarnya bagaimana gejala di daerah otonom baru? Namanya daerah baru. Banyak yang ti dak puas pelayanan publik, ibu kota, atau masalah batas dengan kabupaten induk.

Tadinya saat bergabung dengan daerah induk, kinerjanya sangat baik.

Namun begitu menjadi otonom, berba gai masalah muncul seperti kekurangan pegawai, lembaga kurang, alat yang mi nim, termasuk pemilu kada. Tingkat kese jahteraan masyarakat rendah, pelayanan publik kurang baik, good governance-nya rendah, dan daya saing pemerintahan juga rendah. Itu yang menjadi perhatian kami.

Apa usaha pemerintah untuk mem perbaiki kinerja daerah otonom baru?
Sebenarnya pemerintah sudah melaku kan sejumlah langkah seperti penguatan kapasitas pemerintah daerah. Kami bisa memberi supervisi mengenai bagai mana mengelola keuangan daerah atau termasuk meningkatkan kualitas kerja pegawai di daerah. Kami juga mendesak agar daerah induk memberikan bantuan keuangan kepada daerah otonom baru supaya bisa memulai pembangunan.

Artinya seperti bayi, daerah otonom baru diberi ASI (air susu ibu) dan gizi yang baik oleh ibunya.

Berapa lama proses penguatan di lakukan?
Kami memberi batasan waktu hingga tiga tahun sampai daerah itu bisa dinya takan mampu untuk mandiri.

Bagaimana jika daerah baru tetap be lum bisa lepas dari daerah induk?
Ya, kalau seperti itu kondisinya, kami akan kembalikan daerah ini ke induk. Na mun di berbagai daerah, kami perhatikan pelayanan publik yang mereka lakukan relatif mulai menunjukkan perbaikan.

Kelihatannya mereka sudah mulai bela jar. (P-1)