Pemekaran sonder Kemakmuran, Koran Tempo 30 April 2012

Posted on April 30, 2012

0


Kajian Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pemekaran daerah menyebutkan, sekitar 70 persen dari 57 daerah yang baru masuk dalam pemerintahan gagal berkembang. Kegagalan itu setidaknya dilihat dalam tiga tahun pertama pemisahan. Namun kajian pada 2010 ini tak menyurutkan hasrat politikus pusat dan daerah untuk menambah jumlah pemerintahan baru lagi.

 

DPR meloloskan 19 bakal pemerintahan daerah baru untuk dibahas pada masa sidang pertengahan Mei mendatang. Dalam Sidang Paripurna D Dewan Perwakilan Rak yat pada Kamis, 12 April lalu, sebuah rancangan undang-undang tentang pembentukan 19 daerah otonomi baru disahkan. Usulan DPR menambah lagi kabupaten/kota ini selanjutnya dilimpahkan kepada pemerintah untuk dipelajari.

Jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyetujui, mulai masa sidang pertama pertengahan Mei mendatang Komisi Pemerintahan DPR segera membahasnya.
“Kami sudah mempertimbangkan aspek teknis, administrasi, dan fisik,“kata Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR Ganjar Pranowo.

Proposal tentang belasan embrio pemerintah daerah meliputi pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, Kota Raha di Sulawesi Tenggara, dan 17 kabupaten yang tersebar di kawasan Indonesia bagian timur. Pemerintahan ini bakal melengkapi 98 kota dan 399 kabupaten di 33 provinsi yang ada saat ini.

Menurut Ganjar, pengajuan itu sudah melalui pertimbangan matang. Mereka disaring dari seratus lebih usul pemisahan wilayah yang masuk ke parlemen. Sebelum ditetapkan pun, kata Ketua Kelompok Kerja Pembentukan Daerah Otonom Baru ini, Panitia Kerja beberapa kali meninjau kesiapan setiap daerah.“Hasilnya, 19 itu yang paling layak dimekarkan.“

Dia menambahkan, sebenarnya DPR memberi kuota usulan 20 daerah pemekaran baru. Tapi Kota Sofifi di Maluku Utara dicoret lantaran antara pemerintah induk dan pemrakarsa tidak kompak.

Berdasarkan acuan yang dibuat Kementerian Dalam Negeri, menurut Ganjar, pemekaran harus mempertimbangkan sejumlah aspek, misalnya pertahanan dan keamanan, kemampuan ekonomi dan sistem keuangan, kondisi politik dan sosial budaya, manajemen pemerintahan, serta dukungan masyarakat. Ganjar mengakui DPR mengakomodasi usulan itu karena desakan dari bawah tak terakomodasi.

Tak sedikit dalam proses pengajuan pemekaran daerah terjadi pro dan kontra. Seperti yang dialami Ketua Panitia Khusus Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah DPRD Sulawesi Selatan, Armin Toputiri. Dia mengaku terpaksa gencar melobi anggota legislatif ketimbang melalui jalur pemerintah, yang selalu dimentahkan.“Karena terganjal moratorium, dipakailah jalur legislatif,“ katanya.

Pada 2008, Presiden memang menerbitkan moratorium atau penghentian sementara pembentukan daerah baru. Alasannya, produk pemekaran sebelumnya jauh dari memuaskan, berkinerja buruk, dan hanya menambah pemborosan anggaran negara.“Jarang ada daerah hasil pemekaran yang sukses,“begitu alasan Presiden Yudhoyono.

Penambahan jumlah pemerintah daerah dalam 13 tahun terakhir ibaratnya diobral. Setahun lebih, 20 kabupaten/kota dibentuk. Berdasarkan catatan, sepanjang 1999-2009 terdapat 205 daerah baru terbentuk, yang terdiri atas 7 provinsi, 34 kota, dan 164 kabupaten.

Wakil Presiden Boediono menyatakan masih banyak hal yang harus dibenahi menyangkut otonomi daerah.“Ada penilaian dari luar bahwa otonomi daerah berjalan cukup baik. Tapi, kalau mau jujur, sebenarnya banyak hal yang belum pas,“katanya pada peringatan Hari Otonomi Daerah XVI di Hotel Borobudur, Jakarta, pada 25 April lalu.

Kini dipertanyakan manfaat pemekaran bagi kesejahteraan rakyat. Menurut pengamat politik Center for Strategic and International Studies, J. Kristiadi, pembentukan daerah baru hanya komoditas politik. “Tidak ada efek kemakmurannya bagi masyarakat,“ujarnya.

Malah Kristiadi curiga pemekaran daerah tak ubahnya rekayasa para elite. Motivasinya beragam. Adakalanya pemisahan daerah disetir untuk membesarkan organisasi partai politik dan ekspansi pejabat yang kehilangan posisi. Dengan taktik ini, mereka terus bercokol sebagai pejabat.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Endi Jaweng menyarankan agar pemekaran daerah dilakukan setelah 2014. Hal itu, kata dia, untuk menghindari politisasi pemekaran wilayah menjelang pe milihan umum.

Paling tidak, menurut dia, setelah revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah selesai dibahas.
“Undang-undang revisi ini akan memberi panduan lebih jelas mengenai pelaksanaan otonomi dan pemekaran daerah,“ujar Endi.

Sebanyak 19 daerah baru yang diusulkan, kata dia, cuma Kalimantan Utara yang paling layak.
Sisanya bisa dibahas setelah amendemen dirampungkan.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan pemerintah akan memperketat mekanisme pemekaran.
Tidak bisa tiba-tiba jadi. Persiapan harus matang, meliputi pembiayaan, personel, dan peralatan, seperti sarana kantor.“Kalau tiga tahun siap, baru diajukan ke DPR,“katanya.

IRA GUSLINA SUFA | ANANDA PUTRI | M ADNAN HUSEIN | AGUSSUP