Pangan _ TERAJU, republika 01 Mei 2012

Posted on May 1, 2012

0


Pangan Kita BELUM AMAN
Oleh Siwi Tri Puji B

Harga pangan dunia terus meroket. Tanpa strategi pangan yang memadai dengan ketergantungan impor yang tinggi, Indonesia berada di lampu merah rawan pangan.

Bank Dunia melalui laporan kuartal I 2012 Food Price Watch menyatakan bahwa harga pangan global yang naik delapan persen pada Maret 2012 dibandingkan Desember 2011 mengancam ketahanan pangan banyak warga di dunia. “Setelah empat bulan terjadi penurunan harga secara berturut-turut, harga pangan (pada kuartal I 2012) meningkat kembali dan mengancam ketahanan pangan dari jutaan orang,“ kata Wakil Presiden Bank Dunia untuk Pengurangan Kemiskinan dan Manajemen Ekonomi, Otavio Canuto, dalam siaran pers lembaga ini, akhir bulan lalu.

Berdasarkan laporan Food Price Watch, harga dari semua bahan makanan pokok meningkat mulai Desember 2011 hingga Maret 2012, kecuali beras yang dinilai masih memiliki pasokan yang melimpah dan terjadinya kompetisi ketat di antara para eksportir.

Laporan tersebut menyebutkan, kenaikan harga jagung naik sembilan persen, minyak kacang kedelai tujuh persen, gandum enam persen, dan gula lima persen.

Kenaikan harga pangan global yang mengancam ketahanan pangan itu diakibatkan, antara lain, oleh kenaikan harga minyak global, kondisi cuaca yang tidak menentu, dan kuatnya permintaan impor pangan dari negara-negara di kawasan Asia.

Rawan pangan hampir menjadi momok semua negara. Indonesia, yang merupakan negara paling kaya akan keanekaragaman pangan terbesar kedua setelah Brasil, tak luput dari ancaman ini. Berdasar Susenas 2009, sebanyak 14,47 persen penduduk Indonesia masih rawan pangan. Ini angka ratarata nasional. Bila ditilik lagi per provinsi, persentasenya beragam. Dan, yang paling tinggi adalah Papua Barat (37,16 persen), disusul Maluku Utara (32,01 persen), dan Kalimantan Timur (30,09 persen).

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara resmi dalam berbagai kesempatan mengajak semua pihak untuk mengamankan pangan guna mengantisipasi lonjakan permintaan akibat pertumbuhan penduduk yang terus terjadi dan peningkatan standar hidup masyarakat. Ketahanan pangan Indonesia diusahakan dapat terus terjaga meski terancam perubahan iklim yang ekstrem dan terhentinya impor pangan dari negara lain.

Ia menginginkan agar dalam waktu lima sampai dengan 10 tahun mendatang, Indonesia tidak usah lagi bergantung pada pangan impor. Ketergantungan itu membuat posisi Indonesia sangat rentan tatkala negara pengimpor menghentikan ekspornya, seperti yang terjadi tahun lalu ketika Australia menghentikan ekspor daging sapi atau Thailand menghentikan ekspor beras ke Indonesia akibat banjir besar di Negeri Gajah Putih itu. Jika kebutuhan pangan dalam negeri sudah tercukupi dan masih ada produksi berlebih, baru boleh melakukan ekspor. “Jangan lengah untuk mengatasi hal itu,“ ujarnya.

Pertumbuhan penduduk dunia akan mencapai sembilan miliar pada 2050 yang akan membutuhkan kenaikan produksi pangan dunia sebesar 70 persen dari produksi saat ini. Sementara itu, ketersediaan lahan pertanian dunia tidak bertambah. Krisis pangan menghantui banyak negara. Apalagi, faktor iklim yang tidak bersahabat, krisis energi–sehingga berujung pada pemanfaatan pangan untuk bahan energi biofuel–juga krisis politik, krisis ekonomi dan moneter, laju kerusakan lingkungan meningkat, turun menekan.

Untuk mencegah krisis pangan berlanjut, perlu diantisipasi sejumlah hal. Di mata pengamat pertanian, ketahanan pangan nasional harus memperhatikan lima aspek yang harus diprioritaskan, yaitu lahan pertanian, riset bibit unggulan, infrastruktur, alokasi anggaran, dan kelembagaan. “Lahan yang ada saat ini jumlahnya tidak besar sehingga pemerintah harus menjaga, misalnya, agar sawah yang ada tidak terkonversi dan mencetak lahan-lahan baru,“ kata Khudori, di Jakarta, Selasa (24/4).

Terkait dengan riset, Khudori, peneliti pada Asosiasi Ekonomi Po l i t i k Indonesia (AEPI) mengatakan, saat ini memang sangat dibut u h k a n banyak riset untuk menghasilkan varietas bibit unggulan yang lebih produktif, jangka panen yang lebih pendek, serta tahan terhadap berbagai kondisi stres hara dan air.
Aspek selanjutnya yang harus diperhatikan adalah infrastruktur, terutama dalam memperbaiki fasilitas irigasi yang tingkat kerusakannya telah mencapai sekitar 50 persen.

Selain itu, lanjut dia, perbaikan infrastruktur tersebut juga harus memperhatikan dan memperbaiki kondisi dari berbagai daerah aliran sungai (DAS) yang sebenarnya merupakan urat nadi dari pasokan air ke lahan-lahan pertanian.

Khudori juga mengemukakan aspek lainnya yang harus mendapat perhatian adalah mengenai pengalokasian anggaran di bidang pertanian yang memadai dan cukup.
Dengan demikian, hal itu benar-benar dapat mengoptimalkan pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.

Aspek terakhir, kata Khudori, adalah kelembagaan. Yaitu, harus adanya lembaga yang memberikan komando sehingga berbagai kebijakan pada sektor pertanian dapat berjalan dengan dibantu lintas kementerian dan tidak hanya dikerjakan oleh kementerian teknis, yaitu Kementerian Pertanian.

Hal yang sama ditekankan Officer Program Ekosistem Pertanian Yayasan Kehati, Renata Puji Sumedi Hanggarawati. Menurutnya, aspek kelembagaan yang mengurusi soal pangan di indonesia juga harus dipertimbangkan. “Mudah-mudahan dalam revisi UU pangan yang masih digodok saat ini soal kelembagaan pangan, keragaman pangan dan kedaulatan pangan, serta posisi produsen sumber pangan skala kecil, seperti petani, nelayan, petani hutan, juga diperhitungkan,“ katanya.

Menurut Renata Puji, politik pangan menjadi penting karena saat ini urusan pangan memang menjadi urusan politik. “Bayangkan sekarang banyak negara berani berinvestasi dalam jumlah besar bagi lumbung pangannya, sementara di Indonesia yang notabene adalah luas wilayahnya dan banyak penduduknya, hal ini seolah dikesampingkan,“ katanya.

Dari sisi regulasi, katanya, sebetulnya sudah memadai. Ada peraturan presiden dan peraturan menteri pertanian yang sebelumnya sudah bisa dijadikan dasar untuk bergerak, tetapi implikasi di lapangan masih belum menggembirakan.

“Ada kecenderungan di Indonesia urusan pangan itu identik dengan Kementerian Pertanian. Padahal, urusan pangan adalah urusan bersama yang harus disinergi kan antarkementerian dan itu diamanatkan dalam Kebijakan Umum Ke tahanan Pa n g a n , “ katanya.

Rawan Pangan Dunia, di Mana Posisi Kita?

Sebuah studi baru menilai keter sediaan dan stabilitas pasokan pangan di 196 negara diluncurkan baru-baru ini. Keamanan pangan di Somalia dan Republik Demokratik Kongo disebut-sebut sebagai yang terendah di dunia, sementara negara-negara di Tanduk Afrika yang dilanda kekeringan juga berada dalam `risiko ekstrem’.Indeks Risiko Keamanan Pangan (Food Security Risk Index/FSRI) 2011 itu dirilis dengan analisis risiko dan pemetaan oleh lembaga riset Maplecroft, yang mendasarkan pada elemen kunci dari ketahanan pangan sebagaimana ditentukan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO). Hal ini dihitung dengan menggunakan 12 indikator, mengukur ketersediaan, akses dan stabilitas pasokan pangan di semua negara, serta status gizi dan kesehatan masyarakat.

Menurut FSRI, sejumlah faktor kritis telah bergabung untuk mengintensifkan krisis pangan saat ini memengaruhi negara-negara di Tanduk Afrika, termasuk Somalia (peringkat bersama 1), Eritrea (4), Ethiopia (7), dan Djibouti (14).

Negara-negara ini, bersama dengan sebagian besar Afrika Sub-Sahara Afrika, sangat rentan terhadap kerawanan pangan.
Maplecroft menyatakan bahwa faktor yang berkontribusi untuk kerawanan pangan meliputi: kapasitas rendah untuk memerangi efek dari peristiwa cuaca ekstrem, seperti kekeringan, prevalensi kemiskinan, dan infrastruktur yang tak memadai bagi kelancaran produksi dan distribusi pangan.
Kekerasan juga turut andil, misalnya, di bagian timur Kongo.

Dari penelitian itu, juga disodorkan alarm bahwa stok pangan global mengkhawatirkan. Meskipun sedikit terjadi penurunan harga pangan global sejak Februari 2011, harga-harga komoditas seperti beras, jagung, dan gandum tetap genting. Bank Dunia memperingatkan bahwa cadangan pangan global pada level “cukup rendah“ sehingga mendongkrak harga.

“Kerawanan pangan tidak hanya dapat menyebabkan bencana kemanusiaan; kita juga telah melihat hal itu muncul sebagai satu faktor kerusuhan sosial,“ kata CEO Maplecroft, Alyson Warhurst. “Saat permintaan global untuk makanan tumbuh karena populasi meningkat, ketahanan pangan harus menjadi agenda setiap pemerintahan dan menjadi faktor risiko bagi perusahaan multinasional.“

Selama 2010 dan 2011, serentetan bencana alam terkait iklim di negara produsen sereal mengakibatkan kenaikan harga pangan global. Kekeringan yang parah dan kebakaran hutan di Rusia pada 2010 yang menghancurkan 20 persen dari panen gandum menyumbang penurunan 1,6 persen dalam produksi gandum global dan duksi gandum global d mengakibatkan harga terdongkrak. Banjir di Pakistan, Australia, dan Cina turut menambah tekanan pasar.

Maplecroft menyatakan bahwa dampak bahaya alam terhadap ketahanan pangan global te lah diperburuk oleh faktor ma nusia, yang memiliki efek terbesar pa da po pulasi yang paling rentan.
Ini termasuk volatilitas di pasar komo di tas yang ber kaitan de ngan spekulasi oleh bank dan hedge fund dan peningkatan penggunaan biofuel di ne gara maju, yang keduanya telah memberi kontribusi pada lonjakan harga sereal dan minyak sayur.

Mencermati data yang disodorkan Maplecroft, bolehlah kita sedikit bernapas lega. Bila tahun sebelumnya kita berada dalam kondisi “risiko tinggi kerawanan pangan“, tahun ini masuk dalam “risiko sedang rawan pangan“. Masih berisiko, tetapi apa yang dilakukan setahun ini, setidaknya, telah membuahkan hasil. siwi tri puji

Bergerilya Masyarakatkan PANGAN LOKAL
Oleh Siwi Tri Puji B

Gerakan konsumsi pangan lokal kini menggeliat di tingkat akar rumput.
Perlu sinergi untuk menjadikannya tuan di negeri sendiri.

Tuti Suparti dan Sumar tini sudah lama “bercerai“ dengan tepung teri gu. Kedua ibu ini menja lankan bisnis kue ru mahan, mulai dari nagasari hingga nastar dan kudapan “gedongan“–istilah mereka–macam pie, tetapi tak menggunakan terigu yang notabene adalah komoditas impor.

Untuk bahan baku, mereka menggunakan tepung-tepung tak biasa: tepung singkong, tepung ganyong, tepung gembili. Nama terakhir, yalah, hanya segelintir orang yang kenal.

“Semua dibuat dari umbiumbian lokal nusantara,“ kata Tuti Suparti. Ia menyimpan beberapa: tepung singkong, tepung ganyong, dan tepung garut. Di antara tepungtepung itu, tepung singkong–namanya lebih populer disebut sebagai tepung casava–yang paling mahal.
Per kilogram harganya Rp 20 ribu.

Dua ibu dari Kelurahan Sawah Lama, Ciputat, Tangerang Selatan, ini sebelumnya mendapat pelatihan dari Ambarwati Esti, peraih Adhikarya Pangan Nusantara 2011 dari Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Kini produk kuenya bisa dijumpai di warung-warung sekitar rumahnya. “Harganya sedikit lebih mahal, tetapi pembeli selalu ada,“ kata Sumartini.

Gerakan subsitusi terigu memang giat dilakukan Ambarwati. “Terigu tak berani masuk ke rumah saya,“ ujarnya berkelakar. Sejak 2006, ia tak lagi menggunakan tepung yang 100 persen merupakan komoditas impor itu. Sebagai gantinya, ia menggunakan tepung umbi-umbian. Seluruh makanan yang dihasilkan dari dapur kateringnya semua menggunakan bahan pangan lokal. Jangan salah, konsumennya tersebar di Jakarta, umumnya kalangan menengah atas. “Mereka lebih perhatian akan manfaatnya bagi tubuh,“ katanya.

Ambar, begitu ia disapa, tak hanya menggunakannya untuk kebutuhan usahanya. Ia juga rajin menularkan ilmu pada pengusaha kuliner kelas rumah tangga. Ia memulai usaha sejak 2007, diawali dengan mengundang masyarakat sekitar dan mengajarkan bagaimana mengolah umbi-umbian menjadi makanan yang lezat, sehat, serta digemari anakanak dan keluarga. Lalu, dibentuklah komunitas yang anggotanya tidak terbatas pada ibu-ibu yang hobi memasak saja, tapi juga mereka yang berniat menjadikan bisnis kuliner sehat sebagai tambahan penghasilan keluarga (wirausaha). Maka, dibentuklah Bintaro Entrepreneur Community (BEC). Kini, BEC memiliki anggota lebih dari 650 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. BEC melibatkan para ibu dalam pengembangan pangan nusantara. “Mengapa ibu? Karena mereka mempunyai peran yang sangat penting sebagai jendela informasi. Ibu yang cerdas dan kreatif pasti menciptakan keluarga yang sehat dan harmonis,“ katanya.

Ia juga aktif melakukan gerakan komunitas untuk meningkatkan apresiasi terhadap pangan lokal. Ia memotivasi dan menggerakkan ibuibu RT/PKK, siswa sekolah, pelaku usaha jasa boga, dan organisasi masyarakat lainnya untuk mengenal, mengolah, mengonsumsi, dan memasarkan olahan pangan lokal yang berasal dari umbi-umbian sebagai makanan pengganti beras dan terigu.
“Awalnya banyak dicemooh, kini banyak yang mendukung,“ katanya.

Menurut Ambar, banyak keuntungan mengonsumsi pangan lokal.
Selain menyehatkan, juga mengurangi ketergantungan bangsa kita pada pangan impor. Di sisi lain, tepung umbi-umbian menjadi berkah bagi petani. Singkong yang pada awalnya hanya dihargai Rp 500­Rp 1.000/kg kini mampu menembus harga Rp 7.000/kg setelah diolah menjadi tepung. Bahkan, untuk tepung kualitas prima bisa sampai Rp 20 ribu.

Benarkah menguntungkan? Rosy Sukmawati mengangguk. Kasie Konsumsi dan Keamanan Pangan Kabupaten Pandeglang ini paham betul manfaat ekonomisnya setelah terlibat aktif membina 20 kelompok wanita tani untuk mengolah pangan lokal.
Awalnya, ajakannya untuk menanam ganyong, garut, dan talas dibalas dengan senyum kecut warga desa.

Bertahun-tahun tak ada nilai ekonomis dari tanaman yang tumbuh begitu saja di halaman rumah mereka. Sesekali dikonsumsi dengan cara direbus, selebihnya, tak tersentuh.

Rosy mengajak para wanita tani ini mengolahnya menjadi tepung.
Awalnya hanya singkong dan ganyong. Belakangan, meluas menjadi garut, talas, gadung, hingga pisang.
Jumlah kelompok perajin pun kian bertambah. Tahun ini 10 kelompok baru terbentuk.

“Dulu mereka jual singkong sekilo tak lebih dari Rp 1.000. Kini, setelah jadi tepung mereka jual Rp 9.000 per kilo,“ katanya. Ia aktif mencari pasar. Tepung produk wanita tani Pandeglang kini terkirim hingga ke Medan.

Di tingkat lokal, mantan kepala Puskesmas Kecamatan Banjar, Pandeglang, ini rajin melobi pejabat setempat untuk hanya menyediakan pangan lokal di acara-acara resmi dan kegiatan mereka. Upaya ini tak selalu berjalan mulus. “Pernah menghadap seorang pejabat di DPRD, belum-belum mereka sudah meremehkan pangan lokal tak enak dikonsumsi,“ katanya. Tetapi, ia tak patah semangat. Kini, setiap acara resmi di Pandeglang, kue-kue semacam risoles, talam, hingga lasagna terbuat dari tepung lokal.

Menurut Rosy, untuk membuat satu kilogram tepung singkong, dibutuhkan bahan baku empat kg singkong. Jumlahnya memang lebih banyak, tapi secara ekonomis lebih menguntungkan. “Kini petani bahkan mulai kewalahan memenuhi permintaan,“ katanya. Beberapa kelompok wanita tani bahkan sampai menyewa lahan untuk ditanami singkong demi memenuhi permintaan.

Kini, desa-desa binaan Rosy hijau oleh tanaman umbi-umbian. Tak ada tanah pekarangan yang menganggur.
Mereka yang tak mempunyai pekarangan luas memanfaatkannya untuk menanam sayur-mayur.

Kelompok wanita tani ini juga mulai swasembada tepung. Menjelang Lebaran, mereka “mengamankan“ stok untuk dapur mereka. Praktis, kue-kue yang tersaji selama Lebaran adalah kue-kue hasil tepung kebun mereka sendiri.

Kini, Rosy mulai mengajarkan agar mereka tak hanya menjual bahan mentah. “Beberapa kami ajari membuat cheesestick dari tepung singkong,“ katanya.

Menurut Kepala Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada (UGM) Eni Harmayani, pangan lokal kita sangat beragam.
“Belum semua tergali dan dimanfaatkan secara optimal,“ katanya.

Beberapa, katanya, bahkan potensial untuk bahan baku industri karena manfaatnya terdapat kesehatan. Ia mencontohkan uwi yang kaya akan inulin. Selama ini, inulin untuk kebutuhan industri dunia dihasilkan dari Eropa. Inulin, komponen pangan yang bersifat prebiotik, dihasilkan dari sejenis umbi-umbian yang tumbuh di daratan Eropa.

“Kini, ketika tren probiotik meningkat, permintaan inulin dunia menjadi sangat tinggi,“ katanya. Sialnya, jika musim di Eropa tak bersahabat, pasokan bahan baku ikut tersendat. “Ini yang menyebabkan inulin di pasar dunia membubung harganya,“ lanjutnya. Saat ini Indonesia menjadi salah satu pengimpor inulin terbesar dunia.

Menurutnya, perlu sosialisasi yang tanpa henti untuk pangan lokal.
Selain itu juga pengolahan dan penyajiannya. “Kalau singkong direbus saja, mungkin anak-anak kita tak akan menoleh. Tapi, bagaimana jika tepung singkong kita olah menjadi makanan favorit anak muda seperti takoyaki? Tentu mereka akan tertarik,“ ia mencontohkan.

Sawah Daipin Kian Mengering

Bicaranya ceplas-ceplos. Satu kesempatan, ia berbangga dengan julukan Karawang se bagai Lumbung Padi.

“Tiap malam, 30 truk beras dari Karawang masuk ke Pasar Induk Cipinang. Kami memberi makan orang Jakarta,“ katanya dengan tawa lepas.

Beras Karawang, katanya, beras kualitas nomor satu. Kondisi alam di kabupaten ini memungkinkan bulir padi berkembang optimal.

Namun, ia menjadi lirih mengurai tentang julukan baru Karawang sebagai Lumbung Industri. “Tanah Jakarta yang makin sempit membuat industri bergerak ke Karawang,“ ujarnya. Kali ini, tawa lepasnya hilang entah ke mana.

Ia lalu mengurai bagian mana saja lahan pertanian yang sudah hilang.
“Di selatan, puluhan hektare lahan sudah dan akan hilang,“ ujarnya.

Puluhan tahun menjadi petani, ia mengaku makin kehilangan banyak teman. “Si Somad, Si Amir, dan Si Ipin kini lebih bangga menjadi satpam pabrik,“ kata ujar petani yang aktif dalam Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu ini. “Nilai jual sawah lebih menggiurkan ketimbang ditanami.“

Menurutnya, spekulan tanah kini rajin merayu petani Karawang untuk melego sawahnya. Harga sawah di Karawang rata-rata Rp 30 ribu per meter persegi. Namun, para spekulan ini, kata dia, menarik. “Bukannya menawar harga, malah menaikkan harga.
Mereka berani membayar hingga Rp 50 ribu per meter persegi,“ katanya.

Tanah yang terbeli bukan untuk ditanami. Tapi, dikeringkan dan dijadikan lahan permukiman. “Dengan Rp 150 juta saja, orang berduit bisa dapatkan satu hektare sawah di Karawang,“ katanya.

Bagi Daipin, `ancaman’ datang dari dua sisi, industrialisasi, dan dampak perubahan alam: air yang menjadi ancaman. Ketika kemarau kerontang, ketika musim penghujan kebanjiran.
Sampai 1996, mereka masih bisa bertahan. “Ketika el Nino menyerang, kami masih bisa panen dengan hasil menguntungkan,“ katanya.

Namun, memasuki era 2000-an, air kerap menjadi kendala, sulit air pada musim kemarau, banjir, dan pencemaran.

Air adalah `pekerjaan rumah’ dari perkembangan peradaban manusia.
Menurut peneliti di Fakultas Teknik Lingkungan Universitas Indonesia Firdaus Ali, ketahanan air, bersama energi, dan pangan selalu menanggung dampak dari setiap perubahan iklim di Bumi.

Pendiri Indonesia Water Institute ini menyatakan, krisis air selalu berimbas pada dua lainnya, pangan l dan energi. “Namun, pangan yang l menanggung dampak paling besar,“ d katanya. t Firdaus mengingatkan bahwa air p merupakan sumber daya alam satu t satunya yang tidak bisa tergantikan. y Jumlah air yang ada pun terbatas k untuk bisa dijadikan air baku. “Di bumi ini, 97,6 persen air mempunyai a kandungan salinitas yang tinggi. y Hanya 2,4 persen air tawar yang l layak dikonsumsi,“ katanya. b Kalau kita bedah lagi dari 2,4 perb sen tadi, sebanyak 87 persennya ada a lah dalam bentuk yang juga tidak bi k sa dimanfaatkan langsung. `Air’ ini t masih berupa gunung es dan salju P yang otomatis tidak bisa digunakan 6 langsung. Jadi, hanya 13 persen dari o yang 2,4 persen ini yang bisa diman s faatkan. n Nah, dibedah lagi, dari yang 13 s persen tersebut, 97 persen merupakan air yang juga tidak bisa langsung kita p manfaatkan karena masih berupa air t tanah. “Kalau kita hitung maka air m yang ada di sungai, waduk, dan kali g itu maka totalnya hanya tiga persen,“ d katanya. Jadi, yang tiga persen terse p but, kata dia, jika dihitung dari awal a maka hanya 0,009 persen dari jumlah m air yang ada di seluruh dunia yang p bisa dimanfaatkan manusia.

“Air dengan jumlah inilah yang b kini diperebutkan tujuh miliar pen t duduk dunia yang akan terus bertam p bah dan diprediksi mencapai sembi d lan miliar pada 2050,“ jelasnya. Kalau kita bagi potensi air tawar di Indonesia dengan jumlah populasi per tahunnya maka artinya kita masih punya 8.583 meter kubik per jiwa per tahun. Masih di atas rata-rata dunia yang angkanya sekitar 8.000 meter kubik per kapita per tahun.

Namun, ketidakberuntungan kita adalah penyebaran potensi air tadi yang tidak merata. Jawa adalah wilayah yang paling `menderita’ jika berbicara tentang bagi-membagi kebutuhan air ini. Hampir 150 juta jiwa atau 65 persen dari jumlah populasi kita ada di pulau yang luasnya hanya tujuh persen dari luas Indonesia ini.
Padahal, cadangan air di Jawa hanya 6,45 persen dari cadangan air nasional. “Menjadi sebuah ironi, di satu sisi jumlah penduduknya paling banyak, tetapi cadangan airnya paling sedikit,“ katanya.

Akibat tak meratanya persebaran penduduk, persebaran air pun turut terpengaruh. Terbatasnya air permukaan menyebabkan warga menggunakan air tanah. Di Jawa, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, penggunaan air tanah sangat jorjoran. Akibatnya, permukaan tanah menjadi ambles karena fungsi penopangnya, yaitu air tanah, hilang.

Tak terkejut bukan, kalau membaca data, tiap tahun, tanah di Jakarta rata-rata ambles 11-26 sentimeter per tahun? Data itu sudah sering kita dengar. Tapi, bagaimana dengan data bahwa ketinggian Monas dari pantai Jakarta kini hanya 4,8 meter? “Tanpa upaya pencegahan apa pun maka pada 2050 pinggiran laut Jakarta sudah ada di Dukuh Atas,“ kata Firdaus mengibaratkan.

Hal senada diungkapkan Hefni Effendi, sekretaris eksekutif Pusat Studi Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PPLH-LPPM IPB). Menurutnya, konservasi air mutlak dilakukan sekarang. Caranya, dengan `menahan’ air agar tak cepat menuju laut. “Menanam banyak tumbuhan, menggunakan air seperlunya, dan menjaga kelestarian lingkungan adalah salah satu dari banyak cara,“ katanya.

Ketersediaan air erat kaitannya dengan ketersediaan pasokan pangan. Asal tahu saja, untuk `menghasilkan’ satu kg daging, rata-rata diperlukan 16 ribu liter air, satu kg tekstil kebutuhannya 11 ribu liter air, satu kg beras memerlukan tiga meter kubik air. “Bayangkan tanpa ketersediaan air yang memadai,“ kata Firdaus.

Intinya, dari penjelasan Firdaus dapat disimpulkan bahwa ketahanan air dan pangan tak bisa dipisahkan.
Tanpa air yang cukup, pangan kita terancam.

Proses itulah yang sedang terjadi di ladang Daipin. Kendati Monas terancam tenggelam, sawahnya kian kerontang. Ketika kiriman air da tang, warna dan aromanya sudah berubah. Industri juga mengirimkan limbah pada aliran sungai yang mengaliri ladang padinya. “Semoga racun tak terbawa serta dalam beras yang kami hasilkan,“ katanya. Meski hasil panennya masih bisa diandalkan, ia masih menyimpan gumam. “Tahun lalu, kami masih surplus beras 56 persen, entah tahun ini, entah 10 tahun mendatang,“ katanya. siwi tri puji

Emil Salim Jangan Lawan Siklus Air

Rawan pangan tak akan terjadi, kata pakarling kungan Prof Emil Salim, jika hidup selaras dengan alam. Salah satunya adalah tidak melawan siklus air.

“Jangan halangi aliran sungai, jangan gunduli hutan. Biarkan air menjalani siklusnya dengan sempurna,“ kata Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup ini.

Bila siklus air dilawan dan terlalu banyak campur tangan manusia, katanya, yang akan dipanen umat manusia adalah bencana, banjir, kekeringan, dan krisis pangan adalah yang utama, kata tokoh kelahiran Lahat, Sumatra Selatan, 8 Juni 1930, ini.

“Saat itu, air tidak akan mencukupi untuk kebutuhan manusia.
Masalahnya, hutan yang menampung hujan ditebang untuk beragam keperluan. Danau yang elok menjadi tempat pembuangan sampah,“ ujarnya.

Emil menjelaskan, Indonesia terletak di sepanjang garis khatulistiwa yang diapit oleh dua samudra (Pasifik dan Hindia) dan dua benua (Asia dan Australia). “Kondisi alamiah ini membuat negara kita jadi surga hutan tropis dan berlautan tropis unik dengan keanekaragaman sumber alam hayati dan biodiversitas terkaya di dunia,“ tambah Emil.

Alam tropis Indonesia menikmati curah hujan tinggi. Namun, persebaran hujan tidak merata dengan curah hujan tertinggi di Pulau Jawa dan terendah di Nusa Tenggara.

Kondisi alam Tanah Air yang beraneka raga ini, lanjut Emil, memengaruhi kemampuan produksi penduduk kita. Kombinasi penduduk Jawa yang hidup di pulau bertanah vulkanis subur dan curah hujan tinggi ini menghasilkan pola produksi berbasis tanah dengan air.
“Inilah mengapa pertanian tumbuh subur di Pulau Jawa sedangkan Pulau Nusa Tenggara memiliki padang rumput yang yang luas sehingga mendukung perkembangan peternakan,“ jelas Emil Salim.

Menurutnya, tanah penuh zatzat kimia alami yang mendukung tumbuh kembang tanaman pangan.
Bercampur dengan air, zat-zat ini akan diserap tumbuhan. Ketika siklus air terganggu maka kimiawi tanah juga terganggu dan suplai pangan pada gilirannya akan terganggu pula.

Mantan menteri berbagai bidang pada era Orde Baru sejak 1971 ini mengakui, kondisi alam saat ini sudah jauh menurun dibanding beberapa dasawarsa lalu. Karena itu, kata dia, terobosan teknologi perlu dikembangkan untuk menjamin ketersediaan pangan.

Misalnya, mengembangkan pertanian padi yang membutuhkan hanya sedikit air. “Para ilmuwan kita di LIPI sudah dan terus mengembangkannya,“ kata dia.

Ia juga mendorong dikembangkannya penerapan teknologi produksi pangan lain, pertanian hidroponik, bertani di atas atap, bertani alga di lautan, dan sistem stek tanaman darat di hutan bakau. “Teknologi yang dikembangkan di Jepang (bertani di atas laut) tak menutup kemungkinan untuk dikembangkan juga di sini,“ tambahnya.

Menurut Emil, seluruh komponen bangsa bertanggung jawab terhadap kelestarian alam dan ketersediaan pangan. “Kunci dari semuanya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Kuasai dan gunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan umat manusia,“ kata anggota Dewan pembina Yayasan Kehati ini. siwi tri puji

Gayatri K Rana Ketahanan Pangan PERLU DUKUNGAN INDUSTRI

Berbicara tentang ketahanan pangan membuat Gayatri K Rana bersemangat. Kepala Pusat Penganekaragaman Kon sumsi dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI ini bahkan sampai lupa, empat jam ke depan dia harus memulai prosedur operasi pengangkatan jaringan di tangannya.

“Bangsa yang kuat adalah bangsa yang berdaya menyediakan pangan sendiri,“ ujarnya.

Indonesia, katanya, adalah negeri yang kaya akan sumber pangan. “Hampir tiap daerah memiliki tanaman pangan khas. Namun, belum dimanfaatkan secara optimal,“ ujarnya.

Menurutnya, menjadi sebuah ironi ketika negara agraris dengan makanan pokok beras, sampai mengimpor untuk memenuhi kebutuhan pangan warganya. “Peningkatan diversifikasi pangan mutlak dilakukan, tidak boleh tidak,“ tambah Gayatri.

Menurut mantan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian ini, peningkatan diversifikasi pangan menjadi empat kunci sukses pertanian Indonesia, dan merupakan salah satu kontrak politik Menteri Pertanian. Tujuannya adalah untuk mendorong masyarakat meningkatkan konsumsi pangan lokal dan sumber hewani sehingga di satu titik akan menurunkan konsumsi beras dan terigu, dua komoditas impor kita.

Guna mewujudkannya, payung hukum telah dibuat, yaitu Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal dan Peraturan menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Di tingkat daerah, 26 provinsi dan 53 kabupaten/Kota telah mengeluarkan aturan yang sama.

Menurut Gayatri, potensi pengane karagaman pangan kita sangat besar.
Kekayaan biodiversitas pangan nabati dan hewani kita cukup besar. “Makan an tradisional dan spesifik juga bis dikembangkan ke arah yang lebih komersial,“ kata penggemar papeda, masakan berbahan sagu khas Papua ini.

Untuk menyukseskannya, katanya, butuh keterlibatan banyak pihak, termasuk kalangan industri. “Tanpa keterlibatan mereka, ibarat pertandingan tinju Ellyas Pical melawan Mike Tyson,“ ia mengibaratkan.

Berikut ini petikan wawancara dengan wanita yang bakal diundang dalam forum Food and Agriculture Organization (FAO) Juni Organization (FAO) J mendatang untuk berbicara tentang budi daya sagu ini. Apa tantangan terbesar dalam menyosialisasikan keanekaragaman pangan di tengah masyarakat?
Penganekaragaman ini terkait langsung dengan budaya makan. Upayaupaya yang terkait dengan sosialisasinya adalah mengubah mindset atau pola pikir orang. Dan, ini bukan pekerjaan yang gampang, apalagi budaya itu sudah melekat selama hidup mereka. Namanya juga budaya, sesuatu yang sudah mendarah daging. Sehingga, untuk mengubahnya perlu waktu, perlu kesabaran.
Tapi, ini bukan alasan pembenar untuk bekerja semaunya. Kita harus terus, tidak boleh lengah. Dari sisi kebijakan, dari sisi pendampingan langsung pada masyarakat, dari sisi keterlibatan industri. Semua harus tetap jalan. Kebijakan harus kuat.
Juga yang terpenting adalah keteladanan dari pemimpin. Kepala daerah harus memberi contoh. Ini yang masih kurang.
Di beberapa daerah sebetulnya lebih gampang karena pangan lokal belum begitu lama ditinggalkan. Misalnya, thiwul di beberapa daerah di Jawa. Ini bagus jika terus dilestarikan. Intinya makanan itu kan beragam, bergizi seimbang, sehat, aman, dan halal (B2SAH), apa pun bahan makanan itu.
Adakah daerah yang sudah sukses melakukan penetrasi pangan lokal bagi masyarakatnya?
Kami mencontohkan daerah-daerah yang masih mempertahankan budaya makan yang berbasis sumber daya lokal.
Misalnya, masyarakat kampung Cirendeu, Cimahi, Jawa Barat yang tetap bertahan pada singkong sebagai makanan pokok.
Selain berpegang pada adat leluhur, warga setempat percaya dengan mengonsumsi singkong di samping sehat juga ekonomis ketimbang makan beras. Tradisi tidak makan beras sudah berlangsung hampir seabad lampau.
Hikayatnya, suatu ketika mereka gagal panen. Masyarakat berusaha supaya mereka tetap makan kendati tak ada beras.

Kemudian secara adat mereka memobilisasi kekuatan dengan membuat filosofi yang sampai sekarang tetap dipegang. Ini moto sangat bagus, menggambarkan semangat survive warga.

Intinya isinya begini, tidak punya lahan asalkan punya padi, tak punya padi asal punya beras, tak punya beras asalkan masak nasi, tak masak nasi asal makan, tidak makan asal kuat. Mereka begitu mandiri, lahan boleh gagal panen, tapi mereka masih punya singkok. Jadilah singkong sebagai ganti beras. Dan, secara turuntemurun masih dipertahankan hingga kini.

Kalau saya ditanya daerah mana yang sukses karena dari introduksi … belum ada kali. Tapi, sukses karena dia mempertahankan tradisi dan ada inovasi, itu banyak.

Misalnya, di Bangka Belitung, ada tradisi makan nasi aruk. Sosialisasi di daerah ini dilakukan agar mereka tetap mempertahankan makan nasi itu, namun dilengkapi dengan, misalnya, ikan, sayur, dan sumber lain sehingga kebutuhan gizi mereka tercukupi. Karena, salah satu sasaran kita tak sekadar diversifikasi pangan, tapi juga kecukupan gizi. Ingat kita masih menyimpan banyak pekerjaan rumah yang lain: sebanyak 14,47 rumah tangga di Indonesia masih rawan pangan, prevalensi gizi buruk pada balita masih 4,9 persen, prevalensi balita sangat kurus masih enam persen. Konsumsi energi penduduk Indonesia juga masih di bawah kebutuhan minimal (kurang dari 70 persen dari angka kecukupan gizi) masih 40,7 persen.

Ada “kode etik“ tertentu dalam menyosialisasikan keragaman pangan ini, khususnya pangan lokal?
Dalam mengenalkan pangan lokal, kita tak boleh “menjelekkan“ pangan yang lain. Kita tak boleh bilang bahwa nasi lebih jelek dari singkong atau singkong lebih jeles dari ubi, misalnya. Semua kan memiliki kelebihan dan kekurangan. Nasi mungkin dari sisi ketersediaan serat lebih rendah dari singkong, tapi nasi memiliki kandungan protein yang tak dimiliki singkong. Jadi, kita juga harus jujur pada masyarakat, tak boleh membohongi. Kalau misalnya kita mau mengenalkan nasi singkong, misalnya, kita beri penjelasan bahwa jika kita makan nasi beras dengan separuh telur maka ketika makan nasi singkong harus dengan telur yang utuh untuk mencukupi kebutuhan protein. Ini yang kami lakukan.

Di Yogyakarta, di masyarakat yang masih mentradisikan makan nasi thiwul, kami pertahankan agar mereka tak mengganti dengan makan beras. Jadi, pendampingan kami lebih pada kecukupan gizi atau gizi berimbang tadi.

Memang ada pengecualian, terutama di daerah-daerah yang merupakan kantong beras. Sekarang kalau kita datang ke Cianjur misalnya, tak mungkin kita bilang mereka untuk meninggalkan beras. Berabad-abad mereka makan beras dan mengembangkan pertanian padi sehingga menjadi salah satu lumbung padi nasional. Jadi, kita tak pernah akan bermimpi menjadikan warga Cianjur mengganti pangan beras mereka dengan ubi, misalnya.

Kita lebih menaruh perhatian dan mimpi pada masyarakat di Riau yang masih mengonsumsi pangan lokal atau masyarakat Maluku dan Papua yang makan sagu, dan masyarakat NTT yang masih makan jagung, untuk tidak buruburu mengganti pangan mereka dengan beras. Pertahankan, hanya diberi sentuhan agar gizi mereka berimbang.
Di daerah, masih banyak ya, yang mempertahankan konsumsi pangan lokal sebagai makanan pokoknya?

Alhamdulillah, banyak. Walau jumlahnya secara nasional sangat sedikit. Kesalahan kita di masa lalu adalah menjadikan beras sebagai makanan pokok utama bangsa ini. Jadi, masyarakat di pelosok Maluku, Papua, Nusa Tenggara, mereka diajak untuk “belajar“ makan beras. Padahal, tradisi mereka sudah bagus. Kini, program yang sama nyaris diulang dengan pembagian beras miskin (raskin) yang juga secara tak langsung memasyarakatkan makan beras sebagai makanan pokok. Itulah sebabnya kami mendorong agar pemerintah juga memberikan subsidi bagi pangkin, alias pangan miskin. Jadi, yang diberi subsidi harga murah bagi warga tak mampu tak hanya beras, tapi juga pangan lokal.

Daerah mana yang menjadi sasaran utama program penganekaragaman pangan ini?
Jawa. Karena, populasi penduduk Indonesia sebagian besar ada di Jawa. Pangkin juga nantinya menyasar mereka. Masyarakat miskin ini terbanyak ada di Jawa Barat, lalu Jawa Tengah. Baru kemudian Jawa Timur. Raskin Bulog, terbanyak dibagikan di Jawa. Jadi, kami berharap bagaimana para pakar teknologi pangan ini bisa bekerja keras untuk bisa membantu mensubstitusi beras dengan sumber karbohidrat lain. Ini tugas mereka untuk ikut membantu menemukan teknologi ini. Di Jember, misalnya, akademisi di sana sudah berhasil membuat beras dari singkong atau ubi. Bentuknya sama seperti beras, namun terbuat dari bahan pangan lokal.

Anda optimis dengan target keragaman pangan 2014 tercapai?
Harus optimis. Asal ditangani bersama, dengan semua komponen bangsa terlibat, tak usah menunggu 2014 untuk terwujud. Industri, mau tak mau, juga harus terlibat. Bayangkan jika penanganan pangan lokal ini dibuat dengan mencontoh sukses pemasaran terigu. Tak lama kok, asal mau. Kalau sekarang pangan lokal hanya diserahkan pada industri rumah tangga, ditangani petani-petani kecil yang terpisah-pisah dan bergerilya memasarkan produknya sendiri, ya kapan akan terwujud. Ibarat bertinju, lawan kita tak sebanding.

Tapi, coba kalau industri terlibat. Industri punya mekanisme sendiri untuk menggarap suatu produk. Mereka punya standar mutu dan keamanan pangan sendiri. Juga dalam pengemasannya. Kini, pangan lokal, kalau kita pergi ke daerah, hanya dimasak ala kadarnya. Siapa yang akan tertarik? Bahkan, mungkin ditengok pun tidak. Belum dimakan, rasanya sudah kenyang saja.

Beda jika industri yang menangani. Mereka juga siap dengan kampanye yang masif untuk memasarkannya. Tidak seperti sekarang, maaf-maaf nih, baliho ajakan pangan lokal, yang dipasang foto kepala daerah atau istri kepala daerah.
Orang tak akan menoleh. Coba kalau baliho ajakan mengkonsumsi thiwul, tapi yang dipajang foto bintang remaja masa kini, orang pasti akan tertarik. Ini hanya contoh saja.

Posted in: Uncategorized