Vivanews – Berita Tambang April 2012

Posted on May 2, 2012

0


Q1, Produksi GEMS Mencapai 1,462 juta Ton

Laba bersih perusahaan ini pada kuartal pertama mencapai Rp101,54 miliar.
SENIN, 30 APRIL 2012, 23:50 WIB
Denny Armandhanu, Sukirno
VIVAnews – Perusahaan pertambangan PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) mencatatkan produksinya sebesar 1,462 juta ton selama kuartal pertama 2012. Angka tersebut mewakili pertumbuhan sebesar 50 persen apabila dibandingkan dengan periode pertama di tahun 2011.

Volume penjualan Perseroan juga naik menjadi 1,769 juta ton. Laba sebelum Pajak Perseroan tercatat naik sebesar 24 persen pada kuartal pertama sebesar Rp135 miliar dibandingkan dengan kuartal pertama 2011 sebesar Rp109 miliar.

Dalam keterangan tertulis yang diterima VIVAnews, Senin 30 April 2012, Presiden Direktur Perseroan, Fuganto Widjaja mengatakan meskipun volume produksi secara keseluruhan bertumbuh, perseroan harus menghadapi meningkatnya biaya operasional yang terutama disebabkan kenaikan solar.

Dia mengatakan, dari sisi pemasaran, perseroan secara garis besar dapat mempertahankan harga jual batubara pada periode ini dikarenakan adanya kontrak pemesanan dari periode sebelumnya dan hal tersebut membuat harga jual batubara tetap terjaga.

“Program pengeluaran modal untuk Anak Perusahaan tetap sesuai dengan rencana”, kata Fuganto.

Laba Capai Rp101,5 Miliar

Sementara itu, Golden Energy mencatat laba bersih Rp101,54 miliar pada tiga bulan pertama 2012.  Laba itu naik 24,17 persen dari periode yang sama tahun lalu Rp81,77 miliar.

Untuk laba per saham naik dari Rp13,53 per lembar menjadi Rp17,07 per lembar. Penjualan bersih tercatat mengalami kenaikan Rp309,673 miliar dari Rp500,76 miliar di triwulan I-2011 menjadi Rp909,43 miliar di triwulan I-2012.

Penjualan itu seimbang antara ekspor dan penjualan dalam negeri. Ekspor tercatat Rp462,04 miliar naik dari posisi sebelumnya Rp363,96 miliar. Sementara penjualan dalam negeri tercatat Rp447,39 miliar, naik dari sebelumnya Rp236,79 miliar.

__

Soal Newmont, Mantan Pejabat Diminta Pendapat

Suharso Monoarfa dan Said Didu diminta pendapat soal divestasi Newmont. Apa penilaiannya?

SELASA, 24 APRIL 2012, 20:06 WIB
Syahid Latif, Oscar Ferri

Kegiatan penambangan tembaga dan emas PT Newmont Nusa Tenggara (VIVAnews/Hadi Suprapto)

VIVAnews – Dua mantan pejabat negara menilai pembelian saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara sebesar 7 persen oleh pemerintah harus memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Kedua pejabat itu adalah mantan Menteri Perumahan Rakyat, Suharso Monoarfa, dan mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara, M Said Didu. Mereka memberikan penilaiannya dalam Sidang Lanjutan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara (SKLN) yang dimohonkan oleh Presiden dengan DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pembelian tujuh persen saham PT Newmont Nusa Tenggara di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 24 April 2012.

“Pembelian saham Newmont harus dengan persetujuan DPR. Hal itu karena kekayaan yang berada dalam Badan Layanan Umum (BLU) bukanlah kekayaan negara yang telah dipisahkan,” kata Suharso.

Menurut Suharso, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai lembaga yang ditunjuk untuk membeli saham divestasi Newmont selama ini dikelola menurut ketentuan BLU.

Sesuai peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLU, Suharso meyakini, setiap rupiah yang akan dianggarkan, dialokasikan, digunakan, dan digunakan kembali dalam Badan Layanan Umum harus dengan persetujuan DPR.

Dengan status PIP sebagai BLU, maka kekayaan yang terikat di dalamnya adalah kekayaan negara yang belum dipisahkan, sehingga seluruh aktivitas BLU berdampak fiskal. “Dengan demikian, alokasi anggaran Rencana Bisnis dan Anggaran PIP harus mendapat persetujuan DPR,” kata dia.

Sementara itu, Said Didu menilai setiap pembelian saham dengan dana pemerintah harus melalui persetujuan dari dewan legislatif.

Dari pengalamannya sebagai Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan, pembelian saham negara oleh BUMN biasanya diawali dengan kajian bisnis. Dari kajian itu, pemerintah akan memutuskan sumber pembiayaan yang bisa berasal dari penyuntikan modal langsung pemerintah atau dana internal BUMN.

Sementara itu, untuk penyertaan modal negara di sebuah perusahaan, biasanya selalu melalui proses pengusulan kementerian atau lembaga. Selanjutnya, usul itu dibahas di Komisi DPR terkait, untuk kemudian dibahas dalam Badan Anggaran (Banggar).

Transaksi pembelian saham oleh pemerintah juga bisa dilakukan lewat dua strategi, yaitu transaksi langsung lewat negosiasi atau strategic sales dan melalui pasar modal. “Strategicsales itu menurut kami bukan penyertaan modal sementara, karena harus mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,” katanya.

“Jadi penyertaan modal atau pembelian saham melalui strategic sales itu bukanlah penyertaan modal sementara, itu tetap. Walaupun keinginannya ingin keluar kapan pun, itu tidak bisa. Itu tetap,” tegasnya. (art)

__

KNPI Minta Permen ESDM No.7/2012 Dikaji

“Jangan sampai tidak bisa dilaksanakan di lapangan,” kata Taufan.

MINGGU, 22 APRIL 2012, 20:49 WIB
Aries Setiawan

Ketua Umum KNPI Taufan E.N. Rotorasiko
BERITA TERKAIT

VIVAnews – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Taufan E.N. Rotorasiko menyayangkan tidak adanya pembahasan yang tuntas terkait Peraturan Menteri ESDM (Permen ESDM) No. 7 tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.

Menurutnya, sejak Permen ESDM tersebut dikeluarkan, banyak informasi dan perbedaan pendapat muncul di media massa. Namun, sayangnya, tidak ada yang sempat membahasnya secara tuntas.

“Padahal persoalan ini sangat strategis dan berdampak luas bagi usaha dan ketahanan nasional di Indonesia” ujar Taufan dalam keterangan persnya yang diterima VIVAnews, Minggu 22 April 2012.

Sejatinya Permen tersebut bertujuan baik, seperti juga rencana menaikan pajak eskpor tambang hingga 50% sebagai sasaran antara karena target utamanya adalah penghentian ekspor bahan mentah tambang pada 2014. Namun pelaksanaan Permen perlu pengkajian yang mendalam.

“Jangan sampai tidak bisa dilaksanakan di lapangan. Sebab, di sisi lain, para pengusaha pertambangan berkeberatan dengan permen ini,” ujar Taufan.

Dia menilai, bila permen ini dipaksakan akan membuat banyak perusahaan tambang berhenti beroperasi. Nasib para penambang rakyat, yang selama ini menjual ke pengusaha tambang juga akan menderita.

Fakta-fakta inilah yang menurutnya harus menjadi kajian strategis. Sehingga pemerintah justru bisa terjebak dengan misalnya masuknya mesin-mesin pabrik smelter bekas yang berpotensi merusak lingkungan, maupuin hasil tambang rakyat hanya disalurkan ke perusahan multi nasional milik asing.

Pabrik dan mesin bekas semelter yang merusak lingkungan dengan harga yang mahal akan masuk ke Indonesia. “Atau hanya perusahaan multinasional milik asing yang menikmati kebijakan ini dan pada akhirnya pengusaha dan bangsa Indonesia kembali terpuruk dengan kebijakan yang salah” tegas Taufan.

“Jangan sampai maksud baik pemerintah untuk memberdayakan Industri dalam negeri dan mendapatkan nilai tambah pada produk tambang dan membuka lapangan pekerjaan justru akan mendapatkan hal sebaliknya,” tuturnya.

Rencananya, KNPI akan menggelar seminar sehari terkait pertambangan, Rabu 25 April 2012 di gedung KNPI.

Akan hadir sejumlah pembicara antara lain; pakar mineral dan proses industri Professor DR Bambang Soeharso, Direktur Utama Aneka Tambang, Alwinsyah Lubis dan pengusaha Nikel Shelby Ikhsan Saleh,  serta Pakar Hukum Pertambangan,  DR Ade Ryad Chairi.

Hadir juga dari Kadin dan ahli hukum Chandra Motik serta  pakar resolusi konflik Agus Mudlya Natakusuma.

Diharapkan hasil seminar bisa menjadi acuan kebijakan bagi para pemangku kepentingan di bisnis tambang di Indonesia.
“Semoga bermanfaat, karena kami Insya Allah akan menindaklanjutinya. Supaya BUMN, BUMD, pengusaha menengah dan kecil bisa tumbuh dipertambangan serta masyarakat sekitar bisa ikut hidup menjadi lebih baik,” ujar ketua panitia seminar, Ali Muksin.

__

Posted in: PERTAMBANGAN