Teraju – Republika, 7 Mei 2012

Posted on May 7, 2012

0


DULU AKAL-AKALAN, KINI ASAL-ASALAN

Oleh Harun Husein

Alokasi Kursi dan Dapil Alokasi kursi Pemilu 1955 jauh lebih fair ketimbang alokasi kursi Pemilu 2004, 2009, maupun 2014.

Momentum itu hilang sudah. Revisi Undang-Un dang Pemilu Legislatif yang berlangsung dua tahun, gagal memberes kan alokasi kursi DPR untuk setiap provinsi dan daerah pemilihan.
Hasil akhirnya bak drama yang berakhir antiklimaks: kembali menggunakan alokasi kursi dan dapil seperti Pemilu 2009, tanpa perubahan sama sekali, alias copy paste.
Semua karena masih kuatnya keinginan para politikus partai untuk mendapatkan hak-hak istimewa (previlise).

Alokasi kursi dan pembentukan dapil cara lama diwarisi begitu saja, kendati sarat pelanggaran prinsip-prinsip penting pemilu dan demokrasi, seperti proporsionalitas dan kesetaraan (equality). Alokasi kursi dan pembentukan dapil cara lama, masih dijejali praktik malapportionment, gerrymandering, dan masalah-masalah lain.

Kekisruhan dimulai sejak Pemilu 2004.
Alokasi dilakukan tanpa metodologi yang jelas. Hanya berbekal konsensus politik bernama “perimbangan yang wajar“. Konsensus yang terbukti tidak bisa diterapkan, kecuali dengan melakukan “akal-akalan“, yang makin disempurnakan kerumitannya pada Pemilu 2009 karena alokasi kursi dilakukan “asal-asalan“ (lihat: Perimbangan yang Wajar Hingga Copy Paste di hlm 28).

“Tradisi alokasi kursi“ ini, diledek oleh pakar matematika pemilu, Pipit R Kartawidjaja, sebagai alokasi berdasarkan wangsit.
Dia menuding alokasi kursi cara ini, justru melanggar misi yang termaktub di Penjelasan UU Pemilu baru, yaitu menciptakan derajat keterwakilan yang lebih tinggi. “Mana derajat keterwakilan yang lebih tinggi? Yang jelas, lebih bejat ketimbang 2004,“ kata Pipit yang juga aktivis Watch Indonesia di Berlin, kepada Republika, lewat surat elektronik.

Umumnya negara demokrasi memang menerapkan metodologi yang jelas untuk mengalokasikan kursi DPR (apportionment) ke setiap provinsi atau negara bagian, dengan penekanan pada jumlah penduduk.
Kendati, tetap menerapkan afirmasi berupa kursi dalam jumlah tertentu kepada kawasan yang jumlah penduduknya sangat kecil, tak mencapai kuota kursi, atau minoritas. Amerika Serikat, misalnya, setelah bergelut hampir dua ratus tahun, akhirnya menerapkan metode Divisor varian Huntington Hill untuk alokasi kursi DPR (House of Representatives). Jerman menggunakan Metode Divisor varian Webster/Sainte Lague untuk alokasi kursi anggota DPR atau Bundestag. Basis data kependudukan yang mereka gunakan rata-rata adalah data sensus penduduk, yang diperbaharui 10 tahun sekali. Dengan metodologi dan basis data yang jelas, alokasi kursi pun dan bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah, tidak sekadar berdasar bulat-lonjong kesepakatan para politikus pembuat undang-undang.

Kesalahan alokasi kursi (malapportionment) di Indonesia, memang hanya dapat diuji lewat metodologi yang jelas. Ada banyak metodologi yang bisa digunakan.
Kemitraan dan Perludem telah melakukan simulasi alokasi kursi dengan Metode Webster dan Metode Kuota Hare. Dan, penyimpangan itu memang sangat nyata, antara lain terlihat dari adanya sejumlah provinsi yang kekurangan kursi atau underrepresented, dan cukup banyak yang kelebihan kursi atau overrepresented (lihat: Kursi Kurang dan Kursi Berlebih).
Previlise Konsensus “perimbangan yang wajar“ ­­yang dampaknya masih besar untuk alokasi kursi Pemilu 2014­­ memang terlalu banyak maunya. Seharusnya, cukup memberi jatah minimal tiga kursi untuk provinsi yang kekurangan penduduk, atau provinsi baru hasil pemekaran. Tapi, konsensus itu juga memuat previlise: alokasi kursi untuk setiap provinsi tak boleh kurang dibanding alokasi pada pemilu sebelumnya. Ini mengabaikan fakta bahwa penduduk provinsi bisa bertambah dan berkurang.

Berdasarkan simulasi Republika, pada 2004 lalu, sekitar 458 kursi yang dialokasikan dengan klausul previlise itu dan 18 kursi dialokasikan sebagai afirmasi untuk provinsi pemekaran yang penduduknya tak mencapai kuota minimum. Selebihnya dialokasikan melalui Metode Kuota yang dipelintir dan cara lain yang tak jelas parameternya.

Masih untung, KPU periode 2001-2007 lalu, nekad mengiris kursi provinsi induk pemekaran dan memberikannya kepada provinsi pemekaran, sehingga kesenjangan sedikit berkurang. Itu pun dilakukan karena kepepet. Ada 18 kursi yang diiris.

Tapi, menjelang Pemilu 2009, alokasi kursi diambil alih oleh DPR. Kebijakan KPU itu dikoreksi. Previlise kembali diberlakukan.
Itulah yang terjadi dengan Sulawesi Selatan, yang tetap dapat 24 kursi, kendati sebagian penduduknya telah diambil oleh Sulawesi Barat. Dilanjutkan dengan pembagian tambahan kursi kepada tujuh provinsi lainnya, yang membuang sama sekali prinsip kuota.
Pembagian kursi dilakukan berdasarkan angka absolute pertambahan penduduk, bukan lagi rasio penduduk terhadap kursi.
Buntutnya, harga kursi pun menjadi liar.
Kuota kursi di Kepulauan Riau, misalnya, mencapai 501.454, jauh di atas kuota kursi di Jawa yang padat.

Kebanyakan negara demokrasi, tidak menganut previlise yang justru mencederai demokrasi. Pemberian previlise, biasanya hanya dilakukan sebagai afirmasi. Misal nya untuk daerah berpenduduk renggang, atau kalangan minoritas.

Indonesia bahkan sudah menerap kan cara itu pada Pemilu 1955 lalu, dengan memberi masing-masing tiga kursi kepada tiga provinsi yang jumlah penduduknya kurang dari kuota minimal tiga kursi, yaitu Maluku, Kalimantan Timur, dan Irian Barat. Saat itu kuota kursi adalah 300 ribu. Setelah tiga provinsi itu beres, untuk 13 provinsi lainnya, kursi dihitung secara one person, one vote, one value (OPOVOV).

Di Amerika, setiap negara bagian minimal mendapat satu kursi. Di Kanada, setiap provinsi minimal mendapat kursi DPR sesuai jumlah senator. Di Prancis, minimal dua kursi. Setelah itu, kursi selebihnya dihitung berdasarkan jumlah penduduk.

Lantas, bagaimana dampaknya jika konsensus kursi minimal itu diberlakukan lagi, dan kursi selebihnya dihitung se cara OPOVOV? Ternyata, hasilnya lebih proporsional dan fair. Provinsi berpenduduk banyak, otomatis men dapat kursi lebih banyak, begitu pun sebaliknya. Ada deviasi, tapi tak ter lalu besar (lihat Simulasi Alokasi Kursi dengan Metode Kuota Hare di hlm 30). Sebenarnya, gagasan-gagasan progresif untuk menata alokasi kursi dan pembentukan dapil, sudah muncul di DPR, bahkan cukup mendominasi wacana publik. Apa lagi, gagasan tersebut mendapat dukungan cukup kuat dari kalangan civil society.

Pintu masuk untuk melakukan penataan, adalah lewat penciutan besaran daerah pemilihan (district magnitude).

Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu, Arif Wibowo (Fraksi PDIP), mengatakan peru bah an besaran dapil menjadi entry point, ka rena begitu besaran dapil berubah, alo kasi kur si di tingkat provinsi juga bisa di buka.

Alokasi kursi DPR ke setiap provinsi, mau pun pembentukan dapil, memang satu paket.

Keduanya pun sama-sama urusan alo kasi kursi. Tidak mungkin membereskan alokasi kur si di level bawah (dapil), tanpa membe res kan alokasi kursi di level atasnya (provinsi).

Sejak pembentukan draf RUU di Badan Legislasi DPR, hingga pembahasan di Panitia Khusus RUU Pemilu, partai-partai be sar-me nengah seperti Demokrat, Golkar, PDIP, dan PKS menghendaki besaran dapil diciutkan menjadi 3-8 kursi per dapil hing ga 3-6 kursi per dapil. Sementara, partaipartai menengah-kecil, seperti PAN, PKB, PPP, Gerindra, dan Hanura, menghendaki tetap 3-10, bahkan kembali 3-12 seperti Pemilu 2004 lalu.

Setelah lama berdebat, Tren komprominya sudah mengarah ke 3-8 kursi per dapi.

Angka yang cukup moderat. Namun, ha nya dalam hitungan hari menjelang pe nge sahan RUU Pemilu, Partai Demokrat tiba-tiba berubah sikap. Diduga, ini berkaitan dengan lobi antara Demokrat dengan sejum lah partai menengah mitra koalisinya. “Entah apa yang terjadi di Setgab, akhirnya Demokrat setuju kursi dapil tetap (3-10),” kata anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PKS, Agoes Poernomo, kepada Republika, pekan lalu.

Sebenarnya, meskipun besaran dapilnya tetap 3-10 kursi per dapil, tidak berarti pin tu penataan alokasi kursi dan dapil tertutup. Bi sa saja dilakukan alokasi ulang, karena ada nya ketidakberesan. Apalagi, ada banyak dae rah otonom baru muncul, serta ada nya per ubahan jumlah penduduk. “Tapi, ka lau menurut yang lain (anggota DPR lain –Red), kalau dapilnya 3-10, kembali seperti ke marin (pemilu sebelumnya –Red),” kata Arif.

Itulah, kata Arif, yang menjadi sebab lam piran dapil di UU No 10/2008, kembali dicomot mentah-mentah tanpa perubahan, alias copy paste. Arif menilai para koleganya di DPR sebenarnya memahami ada nya persoalan besar dalam alokasi kursi dan dapil di lampiran itu. “Tapi, ini memang per soalan politik. Karena, kalau dialokasi ulang, diproporsionalkan, nanti ada kursi provinsi yang berkurang, dan ada yang bertambah. Ini bisa menimbulkan gejolak, termasuk di internal partai, karena me nyang kut posisi orang,” katanya, pasrah.

Konsultan Pemilu Kemitraan, August Mellaz, juga menengarai sejumlah anggota DPR khawatir memproporsionalkan alokasi kursi dan menata dapil, karena khawatir terhadap konsekuensi kursi provinsi tertentu berkurang. Tapi, “Sebenarnya, kalau pengurangan terjadi di satu wilayah, penambahan terjadi di wilayah lain. Artinya kursi 560 ini saja yang dipindah-pindah berdasarkan hak populasi. Soal diterima atau tidak, itu bergantung sikap elite partai utama di Indonesia, dan bagaimana mereka mengelolanya,” katanya.

 Perimbangan yang Wajar Hingga Copy Paste
Oleh Harun Husein

DPR 2004-2009 asal comot data alokasi kursi dari KPU, DPR 2009-2014 melanjutkannya dengan copy paste.

Maju kena, mun dur kena. Begi tulah Komisi Pe milihan Umum (KPU) periode 2001-2007 mengalokasikan kursi DPR ke setiap provinsi, untuk Pemilu 2004 silam.
Semua itu terjadi karena dua hal.
Pertama, jumlah kursi DPR telah dipatok secara bundar bulat: 550. Kedua, adanya frasa “perimbangan yang wajar“.Jumlah kursi 550 itu termaktub di Pasal 47 Undang-Undang No 12/2003 tentang Pemilu Legislatif. Adapun frasa “perimbangan yang wajar“, berada di Pasal 48. Paduan kedua ketentuan ini membuat alokasi kursi DPR menjadi luar biasa complicated, yang hampir saja berbuntut kuldesak.

Apa itu “perimbangan yang wajar“? Seperti dijabarkan di Penjelasan Pasal 48, frasa itu berisi tiga hal.
Pertama, alokasi kursi dihitung berdasarkan tingkat kepadatan penduduk. Saat itu, ditetapkan kuota setiap kursi untuk daerah padat maksimal 425 ribu, sedangkan daerah renggang minimal 325 ribu per kursi. Kedua, jumlah kursi pada setiap provinsi dialokasikan tidak kurang dari jumlah kursi provinsi pada Pemilu 1999. Ketiga, provinsi baru hasil pemekaran setelah Pemilu 1999 memperoleh alokasi sekurang-kurangnya tiga kursi.

Lantas, dari mana KPU mesti memulai pengalokasian? KPU telah menjelaskannya melalui buklet dan CD-ROM bertajuk Daerah Pemilihan dan Hasil Pemilu Legislatif Indonesia 2004. Namun, terlihat masih cukup berbelit. Karena itu, Republika melakukan simulasi kecil untuk menyederhanakannya. Cara paling masuk akal adalah dengan memberikan dulu kursi kepada setiap provinsi, sesuai kursi pada Pemilu 1999. Dengan cara ini, ada 458 kursi yang teralokasi. Tinggal 92 kursi yang belum teralokasi.

Selanjutnya, memberikan kursi kepada provinsi-provinsi hasil pemekaran. Saat itu, ada enam provinsi hasil pemekaran, yaitu Banten, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Gorontalo, Maluku Utara, dan Papua Barat. Dengan masing-masing dapat tiga kursi, total kursi keenam provinsi ini adalah 18. Ditambah 458 kursi yang telah teralokasi sebelumnya, kini jumlah kursi yang teralokasi sudah 476. Masih ada 74 kursi lagi yang harus dialokasikan.

Langkah berikutnya, adalah mengalokasikan ke-74 kursi itu berdasarkan kuota maksimum-minimum: 325 ribu untuk daerah renggang, dan 425 ribu untuk daerah padat. Setelah ditelusuri, ada 14 provinsi yang mengalami peningkatan jumlah penduduk dan berhak mendapat kursi tambahan. Total kursi yang bisa diklaim oleh ke-14 provinsi itu adalah 87 kursi.

Dari ke-14 provinsi tersebut, tiga di antaranya provinsi induk pemekaran, yaitu Jawa Barat, Sumatra Selatan, dan Riau. Meski telah dimekarkan, laju pertumbuhan penduduk di ketiga provinsi ini cukup tinggi.

Persoalannya, jika ke-87 kursi itu diberikan, akan membuat jumlah kursi DPR membengkak menjadi 563.
Padahal, UU Pemilu telah mengunci jumlah kursi DPR sebanyak 550.
KPU pun terancam “mati angin“.
Mengiris Kursi Untuk menyiasatinya, KPU pun mengiris kursi enam provinsi induk pemekaran, yaitu Jawa Barat, Riau, Sumatra Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua. Tiga kursi dari masing-masing provinsi itu “dianggap” telah diberikan kepada provinsi pe mekaran, yaitu Banten, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Gorontalo, Maluku Utara, dan Papua.

Dengan cara ini, jumlah kursi yang semula membengkak menjadi 563, menyusut menjadi 545. Tapi, te tap saja belum mencapai 550, se hing ga komisioner KPU harus kembali me mutar otak mencukupinya: dibe ri kan kepada siapa lima kursi yang tersisa itu. KPU pun melanjutkan per hitungannya.

Belum lagi lima kursi itu dialoka si kan, protes bermunculan. Sejumlah provinsi induk pemekaran menolak cara KPU yang main jagal jatah kursi mereka. Mereka berdalih, KPU tak bo leh mengurangi jatah mereka kare na UU Pemilu telah menyatakan se cara eksplisit: “jumlah kursi pada setiap provinsi dialokasikan tidak kurang dari jumlah kursi provinsi pada Pemilu 1999”.

Protes paling sengit datang dari Maluku, Sulawesi Utara, dan Papua.

Dari sana sempat mencuat gertakan untuk memisahkan diri dari NKRI.

Uniknya, sejumlah anggota DPR, ter utama dari anggota Panitia Khusus RUU Pemilu yang menyusun UU No 12/2003, membenarkan pendapat pro vinsi-provinsi induk tersebut.

Seakan cuci tangan terhadap kerumitan regulasi alokasi kursi yang me reka buat. KPU pun kian terpojok.

Setelah berulang kali melakukan kontak, akhir Desember 2003, KPU dan DPR akhirnya bertemu di Hotel Sahid, Jakarta. Saat itu, sempat dise pa kati untuk merevisi UU Pemilu, de ngan menambah kursi DPR, untuk meredakan protes. Jumlah yang sem pat muncul adalah menambah kursi menjadi 556.

Namun revisi itu tak kunjung ter jadi, karena anggota DPR yang se ha rusnya membahas revisi, sudah kabur

ke daerah pemilihannya masing-masing untuk menemui konstituennya.
Maklum menjelang pemilu. Tinggallah KPU yang kemudian yang bak ketiban pulung. Tapi, KPU tak kehabisan akal. KPU memaksimalkan lima kursi yang tersisa untuk “menyumpal“ protes dari provinsi induk.Dua kursi diberikan kepada Sulawesi Utara. Sehingga, kursinya yang semula tinggal empat ­­karena dipotong tiga kursi untuk Gorontalo­­ kini menjadi enam. Kebetulan, penduduk Sulawesi Utara yang saat itu berjumlah 2.131.685, memenuhi kuota maksimum-minimum dengan tambahan kursi itu. Dengan enam kursi, kuotanya menjadi 355.280.

Kelar dengan Sulawesi Utara, KPU menyasar Maluku. Tapi, di sini KPU dapat kesulitan. Sebab, penduduk Maluku hanya 1,277,414. Jika ditambah satu kursi, kuota minimum tidak terpenuhi. Sebab, harga kursi akan menjadi 319.353.

Setelah memutar otak, Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin tiba-tiba mengumumkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) paling mutakhir, jumlah penduduk Maluku bertambah 50 ribu. Dengan demikian, penduduk Maluku telah menjadi sekitar 1.327.414. Sehingga, jika diberi empat kursi, kuota minimumnya terpenuhi. Sebab, harga setiap kursi telah menjadi 331.853. Beres.

Soal apakah benar penduduk Maluku tiba-tiba bertambah 50 ribu dalam waktu singkat, masih menjadi misteri sampai saat ini. Bila memang penduduk Maluku bertambah, apakah provinsi lain tidak bertambah?
Lagipula, data BPS mana yang dimaksud. Sebab, data kependudukan yang dipakai KPU sebagai acuan alokasi kursi, adalah data Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B), yang merupakan hasil kerja sama KPU dengan BPS. Tapi, sudahlah, 50 ribu ini memang “data politik“. Selanjutnya, satu kursi diberikan kepada Riau. Sehingga, kursinya yang semula 10 –akibat dipotong tiga untuk Kepulauan Riau-kini menjadi 11. Tapi, dengan penduduk 4.425.100, kuota kursinya menjadi 402.281. Kuota ini terbilang ketinggi an, mengingat Riau bukanlah dae rah padat, di luar Jawa pula. Seharusnya, kalaupun diberi tambahan dua atau tiga kursi, pro vinsi ini masih pantas mendapatkannya. Sebab, jika pun mendapat alokasi 13 kursi, kuotanya masih 340.392.

Setelah Sulawesi Utara, Maluku, dan Riau diberi kursi, sudah empat kur si sisa yang teralokasi. Tinggal sa tu kursi yang tersisa. Ke mana KPU akan mengalokasikannya? Selain Riau, ada sejumlah provinsi lain yang terbilang tak padat tapi kuota kur sinya masih ketinggian, dan berhak men dapatkan kursi itu. Seperti Su matra

Selatan (408.182), Lampung (408.575), Nusa Tenggara Barat (401.510).Logikanya, kursi itu akan jatuh ke Sumatra Selatan. Tapi, ternyata tidak. KPU menjatuhkan kursi itu ke Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Sehingga, dari semula 12 kursi, Se rambi Makkah kini memiliki 13 kursi.

Sebenarnya, dengan penduduk 4.227.000, dan 12 kursi, kuota NAD ma sih terbilang rendah, yaitu 352.250.

Kuota ini bahkan lebih ren dah di banding Kalimantan Barat (395.844), Kalimantan Timur (387.498), Kepu lau an Riau (384.044), Bengkulu (380. 300), Sulawesi Tenggara (376.302), Su lawesi Tengah (369.241), dan Jambi (367.961). Dengan memberi 13 kursi kepada NAD, kuotanya benar-benar berada di batas bawah kuota mini mum, yaitu 325.153.

Soal mengapa kursi itu jatuh ke NAD, belum terjawab tuntas sampai

saat ini. Pipit R Kartawidjaja, dari Watch Indonesia di Berlin, menduga kursi itu sengaja diberikan kepada NAD, agar daerah pemilihan Serambi Makkah bisa dibagi dua. Maklum, saat itu besaran daerah pemilihannya adalah 3-12 kursi per dapil. Sehingga bila memiliki 13 kursi, otomatis akan membuat NAD dibelah menjadi dua dapil. “Gunanya buat membikin loyo GAM,“ ledek Pipit.
Revisi UU Betapa pun kritik mengiringi, siasat alokasi kursi KPU saat itu berhasil meredam gejolak. Seharusnya, ketidakberesan saat itu, menjadi PR untuk diperbaiki pada masa berikutnya. Dan momentum itu pun tiba ketika DPR periode 2004-2009 merevisi UU No 12/2003.Karena menimbulkan ketidakwajaran dalam alokasi kursi, frasa “per im bangan yang wajar” beserta per nak-perniknya didrop lewat revisi UU Pemilu. Harapan bahwa DPR akan membereskan alokasi kursi, sehingga ketimpangan harga kursi antarprovinsi mengecil, dan harga kursi menjadi lebih setara ––sesuai prinsip equality dalam demo k rasi––men cuat ke permukaan.

Apalagi, jumlah kursi DPR ditam bah dari 550 menjadi 560, sehingga mau tidak mau kursi DPR untuk tiap provinsi harus dialokasi ulang. Selain itu, be sar an daerah pemilihan (district magnitude) juga telah diperkecil dari se mula 3-12 kursi per dapil, menjadi 3-10 kursi per dapil, sehingga jumlah da pil pun mekar dari semula 69 men jadi 77. Mau tidak mau, kursi un tuk se tiap dapil pun perlu dialokasi ulang.

Lewat UU, DPR merebut kewenangan alokasi kursi dan pembentukan dapil yang semula diberikan

kepada KPU. Pengambilalihan kewenangan itu termaktub di Pasal 22 Ayat (4) revisi UU Pemilu –yang kemudian menjadi UU No 10/2008 tentang Pemilu Legislatif-yang berbunyi “Daerah pemilihan… merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.“Namun, harapan bahwa alokasi kursi akan dibereskan, kandas. Sebab, DPR ternyata hanya mencomot mentah-mentah data alokasi kursi dan daerah pemilihan yang dibuat KPU. Kemudian, memodifikasinya secara tambal sulam. Maka, alih-alih menyelesaikan masalah, yang muncul justru masalah baru.

Kendati frasa “perimbangan yang wajar“ telah didrop dari UU, bila alokasi kursi yang dihasilkan oleh DPR ditelisik, secara faktual masih digunakan. Tidak adanya satu pun provinsi yang alokasi kursinya berkurang dibanding pemilu sebelumnya ­­kendati ada ketimpangan antarprovinsi­­ merupakan reinkarnasi belaka dari poin kedua perimbangan yang wajar di UU No 12/2003. Pemberian otomatis tiga kursi untuk provinsi baru hasil pemekaran, juga memperlihatkan itu.
Satu-satunya ketentuan “perimbangan yang wajar“ yang ditinggalkan adalah kuota maksimum-minimum.

Meski demikian, ketentuan pemberian tiga kursi kepada provinsi hasil pemekaran, tidak lagi berjalan seperti cara 2004. Sebab, kendati Sulawesi Barat telah diberi tiga kursi, kursi Sulawesi Selatan yang merupakan provinsi induk, tidak dikurangi. Sulawesi Selatan tetap mendapat 24 kursi. Padahal, setelah dikurangi penduduk Sulawesi Barat, jumlah penduduk Sulawesi Selatan tinggal 7.712.884.
Dengan demikian, jika kursinya tetap 24, harga kursinya menjadi 321.370, alias di bawah kuota minimum.

Sulawesi Selatan pun menjadi provinsi yang kelebihan kursi (overrepresented), di saat masih ada sejumlah provinsi lain yang kekurangan kursi (underrepresented), seperti Kepulauan Riau. Pada 2009 lalu, harga satu kursi di Kepulauan Riau merupakan yang tertinggi di Indonesia, yaitu 501.454. Inilah contoh ketimpangan alokasi kursi yang sangat nyata. Sebab, bahkan di provinsi-provinsi berpenduduk padat di Jawa pun, kuota kursinya tak sampai 500 ribu.

Jika kursi Sulawesi Selatan tidak dikurangi setelah ada pemekaran Sulawesi Barat, lantas dari mana tiga kursi untuk Sulawesi Barat? DPR mengambilnya dari tambahan 10 kursi DPR –dari semula 550 kursi menjadi 560 kursi.

Keanehan berlanjut, karena tujuh kursi tambahan lainnya dialokasikan kepada Jawa Barat, Jawa Timur, Ja wa Tengah, Sumatra Utara, Lam pung, Sumatra Selatan, dan Kali man tan Timur. DPR membagi kursi ke pada ketujuh provinsi ini berda sar kan pertambahan jumlah penduduk. Per soal annya, apakah angka absolut pertambahan penduduk yang perlu menjadi acuan, atau kuota setiap kursi? Berdasarkan penghitungan Re pub lika, jika kursi ketujuh provinsi ini tidak ditambah, alias tetap seperti Pemilu 2004, kuotanya rata-rata me mang besar ––di atas kuota maksimum 425 ribu kursi untuk daerah padat, jika mengacu UU sebelumnya. Jawa Barat, misalnya, menjadi 440.380, Jawa Ti mur (441.091), Jawa Tengah (453.482), Sumatra Utara (438.541), Lampung (444.949), Sumatra Selatan (437.846), dan Kalimantan Timur (444.893).

Tapi, Kepulauan Riau jelas lebih besar, yaitu 501.454. Bahkan, masih ada pula dua provinsi yang kuotanya lebih besar yaitu Kalimantan Barat (453.482) dan DI Yogyakarta (450,153).

Seharusnya,keanehan-keanehan dan inkonsistensi dalam pengalo ka sikan kursi yang telah berlangsung satu dekade, sejak Pemilu 2004 dan 2009, disudahi untuk Pemilu 2014.

Wacana membereskan alokasi kursi ini juga sudah mencuat pada revisi UU No 10/2008. Tapi, seperti DPR se belumnya, DPR kali ini pun ru panya hanya meneruskan saja kekeliruankekeliruan yang ada, bahkan dengan cara yang lebih buruk.

Bila DPR periode sebelumnya ma sih mengakomodasi pertambahan penduduk dengan mengalo kasikan kursi tambahan kepada pro vinsi yang bertambah jumlah pendu duk nya, DPR periode 2009-2014 be nar -benar tak melakukan apa-apa. Membahas revisi UU Pemilu selama dua tahun, ujung-ujungnya mereka ha nya mencomot mentah-mentah alo ka si kursi dan dapil warisan DPR se be lumnya, yang ada di lampiran UU No 10/2008, tanpa perubahan sa ma sekali.

Alhasil, ketimpangan pun sema kin menjadi-jadi. Simulasi alokasi kur si Pemilu 2014, menggunakan da ta Sen sus BPS 2010 mendapati se makin ba nyak provinsi di luar Jawa yang harga kursinya lebih mahal dibanding pro vinsi di Jawa. Seperti Kepulauan Riau (561.899), Riau (503.911), Sula wesi Teng gara (446.113), Kalimantan Timur (443.823), dan Sulawesi Tengah (438.903).

Beginilah ending alokasi kursi bermodalkan etos copy paste.

SKENARIO STEP BY STEP ALOKASI KURSI 2004 & 2009
Bagaimana jatah kursi untuk setiap provinsi dialokasikan sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu 2014?
Untuk alokasi kursi Pemilu 2004 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2001-2007 yang diberi tugas melakukan alokasi kursi oleh Undang-Undang No 12/2003 tentang Pemilu Legislatif, mengacu pada Pasal 48 UU itu. Di sana, ada ketentuan bernama “perimbangan yang wajar“. Tapi, ketentuan tersebut tak bisa operasional, karena ada beberapa ketentuan yang saling menyandera dan mengunci. Maka, KPU pun kemudian “berimprovisasi“. Republika mencoba melakukan simulasi kembali bagaimana KPU saat itu mengalokasikan kursi. Kami membagi `teknik pengalokasian’ menjadi lima langkah.

Untuk alokasi kursi Pemilu 2009, UU No 10/2008 tentang Pemilu Legislatif tak memberikan panduan sama sekali. Norma “perimbangan yang wajar“ telah dihapuskan, diganti ketentuan baru di Pasal 22 yang menyatakan “bahwa daerah pemilihan merupakan lampiran tak terpisahkan dari undang-undang“. Tapi, tak mungkin membuat dapil tanpa alokasi kursi di level atasnya yaitu provinsi. Dan, ternyata, DPR diam-diam tetap memakai dokumen alokasi kursi versi KPU yang berspirit “perimbangan yang wajar“, dengan sedikit modifikasi menyusul penambahan kursi DPR dari 550 menjadi 560. Tapi, ke mana 10 kursi tambahan dialokasikan, inilah persoalannya. Sebab, kali ini, tak ada lagi kuota maksimum-minimum, tak ada lagi pengurangan kursi provinsi induk yang dimekarkan. Republika mencoba mensimulasikan cara DPR mengalokasikan kursi Pemilu 2009, yang terbagi dalam empat langkah.

Bagaimana dengan Pemilu 2014 mendatang? Ternyata, kendati ada pertambahan jumlah penduduk, wilayah yang semakin bermekaran, DPR meng-copy paste mentah-mentah alokasi kursi ala Pemilu 2009. Berikut hasil simulasi Republika, disertai perbandingan harga kursi setiap provinsi, sejak Pemilu 1999, 2004, 2009, hingga Pemilu 2014.

LIMA LANGKAH ALOKASI KURSI PEMILU 2004

Step I : Memberikan kursi kepada provinsi sesuai alokasi pemilu sebelumnya.
Step II : Memberi kepada provinsi baru hasil pemekaran masing-masing tiga kursi. Ada enam provinsi baru yaitu Banten, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Gorontalo, Maluku Utara, dan Papua Barat.
Step III : Memberikan tambahan kursi kepada provinsi sesuai pertambahan jumlah penduduk. Ada 14 provinsi yang dapat tambahan kursi karena pertambahan penduduk.
Step IV : Mengurangi tiga kursi pada provinsi induk pemekaran, dengan alasan telah diambil oleh provinsi hasil pemekaran. Ada enam provinsi yang dikurangi yaitu Jawa Barat, Riau, Sumatra Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua.
Step V : Memberikan kursi tersisa kepada provinsi tertentu. Ada empat provinsi yang dapat tambahan.


EMPAT LANGKAH ALOKASI KURSI PEMILU 2009

Step I : Memberikan kursi kepada provinsi sesuai alokasi pemilu sebelumnya.
Step II : Memberi kepada provinsi baru tiga kursi. Hanya ada satu provinsi baru, yaitu Sulawesi Barat.
Step III : Memberikan tambahan kursi sesuai pertambahan jumlah penduduk. Ada tujuh provinsi yang dapat tambahan kursi karena pertambahan penduduk, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra Utara, Lampung, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Timur. Masing-masing dapat satu kursi.

Tapi, ketujuh provinsi ini langsung main tunjuk di DPR, tanpa penghitungan kuota maksimum-minimum sebagaimana alokasi kursi 2004.
Step IV : Mengurangi tiga kursi pada provinsi induknya, dengan alasan telah diambil oleh provinsi hasil pemekaran. Seharusnya ini dilakukan, namun ternyata kursi Sulawesi Selatan justru tidak dikurangi.

__

Simulasi Alokasi Kursi DENGAN METODE KUOTA HARE

Oleh Harun Husein

Di sejumlah negara, alokasi kursi tak dilakukan asal-asalan. Acuan datanya jelas, biasanya adalah hasil sensus penduduk.
Metodologi pengalokasiannya juga jelas, biasanya dengan dua metode utama yaitu Kuota dan Divisor. Mungkinkah Indonesia menggunakan acuan data dan metode yang jelas? Tentu saja bisa. Perludem dan Kemitraan telah melakukan simulasi alokasi kursi DPR untuk Pemilu 2014, dengan menggunaan data Sensus Penduduk 2010 sebagai acuan. Metode yang digunakan adalah Hare Quota/Largest Remainder dari keluarga Metode Kuota, dan Webster/Sainte Lague dari keluarga Metode Divisor. 

Karena keterbatasan ruang, dan agar lebih simple, berikut ini hanya akan ditampilkan simulasi dengan Metode Kuota.
Sebab, hasil kedua metode ini hampir sama. Berdasarkan simulasi, perbedaan hanya terjadi pada Sumatra Utara dan dan Sumatra Selatan. Pada Metode Hare Quota/Largest Remainder, jumlah kursi Sumatra Utara adalah 31 dan Sumatra Selatan 18. Sedangkan, pada Metode Webster/Sainte Lague –yang menggunakan bilangan pembagi tetap 1, 3, 5, 7, dan seterusnya-jumlah kursi Sumatra Utara adalah 30, dan Sumatra Selatan 17. Sementara, untuk 31 provinsi lainnya, hasilnya adalah sama. Lazimnya Metode Hare Quota/Largest Remainder –seperti yang juga dipakai pada metode konversi suara menjadi kursi-adalah dua tahap. Tahap pertama, adalah penghitungan dengan kuota murni.
Tahap kedua, penghitungan dengan sisa kuota, di mana kursi jatuh kepada kuota terbesar pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi, karena Undang-Undang Pemilu –baik UU No 12/2003, UU No 10/2008, hingga UU Pemilu yang baru-menegaskan kursi minimal setiap provinsi adalah tiga, maka alokasi kursi dengan Metode Hare Quota ini dimekarkan menjadi tiga tahap. Pada tahap pertama, setiap provinsi diberi masing-masing tiga kursi, tahap kedua pembagian kursi dengan kuota murni, dan tahap ketiga pembagian kursi dengan sisa kuota. Berikut rincian tahapannya: Tahap I Menentukan kuota kursi setiap provinsi. Caranya, dengan membagi jumlah penduduk setiap provinsi, dengan harga satu kursi DPR secara nasional (424.065). Angka 424.065 ini berasal dari jumlah penduduk nasional (237,476,393) dibagi dengan jumlah kursi DPR (560).

Karena UU Pemilu di Indonesia telah menyatakan bahwa setiap provinsi minimal mempunyai tiga kursi, maka pada tahap ini setiap provinsi diberi tiga kursi. Karena ada 33 provinsi, maka telah ada 99 kursi yang teralokasikan dengan cara ini.

Karena sudah diberi tiga kursi, jumlah penduduk masing-masing provinsi dikurangi dengan 1.272.195 (424.065 x 3 kursi).
Selisihnya menjadi “jumlah penduduk baru“ setiap provinsi. Lima provinsi, yaitu Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku Utara, dan Papua Barat, tidak mempunyai jumlah penduduk baru, karena jumlah penduduknya kurang dari 1.272.195.
Tahap II Menghitung kembali kuota kursi setiap provinsi, dengan cara membagi “jumlah penduduk baru“ setiap provinsi dengan 424.065.

Selanjutnya, menghitung kuota murni masing-masing provinsi. Kemudian, kuota murni itu dijumlahkan. Jumlah kursi yang teralokasi 447. Ditambah 99 kursi yang telah teralokasi pada tahap pertama, maka kursi yang teralokasi sampai dengan tahap kedua adalah 546. Sehingga, tinggal 14 kursi yang belum teralokasi.
Tahap III Mengalokasikan 14 kursi yang tersisa kepada 14 provinsi yang memiliki sisa kuota kursi terbanyak (largest remainder).

 __

Exit Clausul Tanpa Makna, Dapil Tetap Amburadul

Problem gerrymandering da lam penyusunan daerah pe milihan (dapil) pada Pemilu 2009 lalu, akhirnya mendapat jalan keluar lewat revisi UU Pemilu yang disahkan 12 April 2012. Exit clausul itu berada di Pasal 22 Ayat (3).
Tapi, ternyata, klausul tersebut mubazir, karena tak dapat dieksekusi.

Gerrymandering dalam penyusunan dapil pada Pemilu 2009 lalu, misalnya terjadi di Dapil Jabar III: Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor.
Betapa tidak, Kota Bogor secara sempurna dikelilingi Kabupaten Bogor. Tapi, Kota Bogor justru disatukan dengan Kabupaten Cianjur.

Penyatuan Kota Bogor dengan Kabupaten Cianjur ini menyalahi prinsip dasar dalam pembentukan dapil. Antara lain dapil sebagai satu kesatuan yang utuh (contiguous distict). Selain itu, menggabungkan kawasan urban dengan rural.

Pada Pemilu 2004, Kota Bogor digabungkan dengan Kabupaten Bogor menjadi Dapil Jabar IV. Kursinya berjumlah 11. Tapi, pada Pemilu 2009, aturan berubah. Besaran dapil (district magnitude) diciutkan menjadi 3-10.
Mau tidak mau, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor harus dipisah.
Sesuai jumlah penduduknya, kuota kursi Bogor adalah sembilan, sedangkan Kota Bogor hanya dua kursi.

Dengan demikian, Kabupaten Bogor dapat menjadi dapil yang berdiri sendiri, yaitu Dapil Jabar V. Semen tara itu, Kota Bogor, tidak mungkin menjadi dapil sendiri, karena kekurangan satu kursi. Tidak mungkin sebagian wilayah Kabupaten Bogor diiris, dan digabung dengan Kota Bogor.
Sebab, UU No 10/2008 tentang Pemilu, menegaskan daerah administratif tidak boleh dipecah. Maka, muncullah akal menggabungkannya dengan Kabupaten Cianjur.

Sebuah sumber di Panitia Khusus RUU Pemilu mengungkapkan kepada Republika bahwa penggabungan Kota Bogor dengan Kabupaten Cianjur itu, merupakan usulan dari Syarif Hasan, Ketua Fraksi Partai Demokrat, saat pembahasan RUU Pemilu pada 2008 lalu. Pada Pemilu 2004, Syarif Hasan –yang kini Menteri Koperasi dan UKM-menjadi anggota DPR dari Dapil Jabar III (Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur).

Pada Pemilu 2009 lalu, Syarif Hasan kembali terpilih sebagai anggota DPR, mewakili Dapil Jabar III (Kota Bogor dan Kab Cianjur. KPU mencatatnya meraih 60.200 suara.

Penyatuan Kota Bogor dengan Cianjur, ungkap sumber itu, kemudian berefek domino dalam penyusunan dapil DPR di Senayan. Utak-atik dapil pun kemudian menimpa daerah lain di sekitarnya. Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi yang pada Pemilu 2004 disatukan menjadi satu dapil, yaitu Dapil Jabar VI, pada Pemilu 2009 dipisahkan. Kota Bekasi diga bungkan dengan Kota Depok menjadi Dapil Jabar VI, sementara Kabupaten Bekasi justru digabungkan dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta menjadi Dapil Jabar VII. 

Kini, keanehan-keanehan itu sudah bisa dikoreksi. Pasal 22 Ayat (1) memang menyatakan dapil anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota.
Tapi, pada Ayat (3), dibuat exit clausul yang berbunyi: “Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota.“

Bagian kabupaten/kota yang dimaksud di sini tentu saja adalah kecamatan. Dengan demikian, untuk kasus Kota Bogor, bisa digabungkan dengan sejumlah kecamatan di Kabupaten Bogor, sampai jumlah penduduknya mencukupi kuota minimal tiga kursi. “Sejumlah kecamatan di Kabupaten Bogor, yang berbatasan dengan Kota Bogor, bisa digabungkan karena karakteristiknya sama, yaitu kawasan urban,“ kata Konsultan Pemilu Kemitraan, August Mellaz.

Jalan keluar ini, bahkan bukan hanya untuk Kota Bogor. Tapi, juga buat Kabupate Bogor. Sebab, jika mengacu pada data Sensus BPS 2010, Kabupaten Bogor harus mendapat tambahan kursi. Sebab, jika dihitung berdasarkan kuota, Kabupaten Bogor sudah harus mendapat 11 kursi. Nah, dengan memberikan sejumlah kecamatannya kepada Kota Bogor, maka Kabupaten Bogor pun tak perlu melanggar batas maksimal besaran dapil.

Kota Depok, juga tak perlu lagi digabungkan dengan Kota Bekasi.
Dengan exit clausul itu, Kota Depok bisa digabungkan pula dengan sejumlah kacamatan di Kabupaten Bogor, yang berbatasan langsung –dan punya karakteristik yang mirip-dengan Kota Depok. Dengan demikian, Kota Bekasi dapat digabungkan kembali dengan Kabupaten Bekasi.

 

Dengan telah mungkinnya penataan tersebut, August mengatakan prinsip-prinsip pembentukan dapil di kawasan yang berdekatan dengan Jakarta itu bisa dipenuhi. Seperti contiguous district, yang merupakan prinsip paling ketat dalam pembentukan dapil.

Tapi jalan keluar yang sudah terbuka itu kembali tertutup. Pasalnya, DPR telah memutuskan bahwa lampiran dapil DPR yang digunakan pada Pemilu 2014, sama persis dengan lampiran dapil yang digunakan pada Pemilu 2009. Kalaupun ada pemekaran, wilayahnya tetap digabungkan dengan induknya. Dalam lampiran dapil di UU Pemilu yang baru, Kota Bogor tetap digabungkan dengan Kabupaten Cianjur. Penggabungan yang sejak lama menjadi lelucon para politikus di Senayan, bahwa keduanya dihubungkan oleh jalan tol. Kota Depok pun tetap digabungkan dengan Kota Bekasi.

Lebih dari itu, persoalan lainnya, seperti kesenjangan harga kursi antardapil, kesalahan pengalokasian (malapportionment), akhirnya tetap dilestarikan (lihat: Kesalahan Alokasi Kursi Tingkat Dapil DPR pada Pemilu 2009). Harun Husein


Posted in: Politik