Teraju-Republika, 15.05.12

Posted on May 15, 2012

0


Pergumulan Menuju PROPORSIONAL TERBUKA

Oleh Harun Husein

Pemilu 2014 akhirnya kem bali menerapkan sistem proporsional terbuka. Tapi, apa sebenarnya sistem pro porsional terbuka itu? Be narkah Indonesia telah menerapkan sistem proporsional terbuka sejak Pemilu 2004, atau baru memulainya pada Pemilu 2009?
Kesepakatan menggunakan lagi sistem proporsional terbuka, dicapai melalui lobi antarfraksi menjelang paripurna DPR untuk mengesahkan RUU Pemilu, 12 April 2012. Sebelumnya, sejumlah fraksi mengusulkan penggunaan sistem proporsional tertutup, yaitu PDIP, PKS, dan PKB.

Sejak Pemilu 1955 hingga 1999, pemilu di Indonesia digelar di bawah sistem proporsional tertutup (closed lists). Dengan sistem ini, pemilih hanya memilih tanda gambar partai. Suara itu jatuh untuk partai, yang kemudian didistribusikan ke daftar calon anggota legislatif (caleg) yang disusun pimpinan partai –yang secara implisit berada di balik tanda gambar yang dipilih pemilih. Distribusi suara itu, umumnya dilakukan secara urut kacang.

Pada Pemilu 2004 lalu, terjadi perubahan. Pemilih tidak lagi hanya memilih tanda gambar partai, tapi juga sudah boleh memilih langsung nama caleg. Daftar caleg sudah eksplisit dimuat di surat suara, agar bisa dicontreng. Undang-Undang No 12/2003 tentang Pemilu Legislatif, pada Pasal 6 Ayat (1) menyatakan “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka.“

Benarkah Pemilu 2004 lalu telah menerapkan sistem proporsional terbuka (open lists)? Kendati nama caleg telah dimuat di surat suara –yang membuat surat suara sebesar surat kabar-dan pemilih boleh memilih langsung nama caleg, per definisi sistem Pemilu 2004 lalu belum lah bisa dikatakan sebagai proporsional terbuka. Sebab, proporsional terbuka tidaklah semata ditentukan oleh adanya daftar nama caleg di surat suara. Terbuka tidaknya lebih ditentukan pada bagaimana caleg terpilih ditentukan! Caleg terpilih pada Pemilu 2004 lalu, ditentukan lewat dua cara. Pertama, caleg yang mendapat suara mencapai bilangan pembagi pemilih (BPP) alias kuota penuh atau lebih, otomatis menjadi caleg terpilih, di nomor urut berapa pun dia berada.
Kedua, jika caleg tak mencapai BPP, caleg terpilih sepenuhnya ditentukan oleh nomor urut yang disusun pimpinan partai. Di bawah kekuasaan nomor urut ini, secara teoretis, meskipun caleg di nomor urut satu hanya meraih satu suara, kalau partainya meraih kursi, dia tetap bisa terpilih.

Pada Pemilu 2004 lalu, nomor urut terbukti masih memiliki pengaruh sangat sakti. Betapa tidak. Dari 550 anggota DPR yang terpilih ke Senayan, 548 di antaranya ditentukan berdasarkan nomor urut, karena tak mencapai 100 persen BPP. Hanya dua orang yang terpilih berdasarkan suara terbanyak alias mencapai 100 persen BPP , yaitu Hidayat Nur Wahid, caleg Partai Keadilan Sejahtera dari daerah pemilihan DKI Jakarta, dan Saleh Djasit, caleg Partai Golkar dari daerah pemilihan Riau.

Karena fakta ini, sebagian pengamat politik menyebut sistem pemilu pada Pemilu 2004 lalu, masih merupakan sistem proporsional tertutup. Sebagian lagi menyebutnya setengah tertutup. Kategorisasi yang dibuat Electoral Reform Society, bersepakat dengan pendapat kedua. Menurut lembaga ini, sistem demikian adalah semiopen lists. “Pada tipe ini, pemilih dapat memengaruhi siapa yang harus dipilih, tapi kebanyakan kandidat terpilih ditentukan berdasarkan daftar partai.“

Pada Pemilu 2009, pembuat undangundang melakukan modifikasi lanjutan terhadap sistem pemilu. Dalam UU No 10/2008 tentang Pemilu Legislatif, nama sistem pemilu yang dimuat di undang-undang bukan lagi “proporsional daftar calon terbuka“, tapi sudah langsung straight to the point, yaitu “sistem proporsional terbuka“.
Meski demikian, cara penentuan calon terpilihnya, yang dimuat di Pasal 214, masih tetap berbelit-belit, dengan nomor urut yang siap menyalip di setiap tikungan.

Tak seperti Pemilu 2004, pada Pemilu 2009 calon terpilih tak lagi harus meraih 100 persen BPP, tapi telah diturunkan menjadi 30 persen. Meski demikian, jika yang meraih 30 persen BPP itu lebih dari satu calon, maka kursi jatuh kepada pemilik nomor urut lebih kecil. Selain itu, jika ada dua calon peraih 30 persen BPP yang suaranya sama persis, kursinya diberikan kepada calon yang punya nomor urut kecil. Hanya peraih suara 100 persen BPP lah, yang lolos dari intervensi nomor urut, dan itu diberi garansi penuh oleh UU.

Di luar soal BPP itu, nomor urut mendominasi secara mutlak. Misalnya, jika tidak ada lagi caleg yang meraih suara 30 persen BPP, sementara belum semua kursi untuk partai tersebut terbagi, maka seluruh kursi yang tersisa dibagikan berdasarkan nomor urut. Terlebih lagi, jika seluruh calon di daftar partai tak ada yang mencapai 30 persen BPP , maka mekanisme penentuan calon terpilih tak ada bedanya dengan proporsional tertutup: yaitu langsung ke nomor urut, secara urut kacang.

Bedanya, pada sistem proporsional tertutup yang asli, ketimpangan tak terlihat, karena pemilih mencoblos tanda gambar.
Tapi, pada sistem proporsional terbuka setengah hati ini, ketidakadilan sangat jelas terlihat. Sebab, calon pun telah dicoblos. Maka, bisa jadi calon di nomor lima meraih 10 ribu suara, dan calon di nomor urut satu hanya 100 suara, tapi kursi jatuh kepada calon di nomor urut satu.

Besarnya intervensi nomor urut dalam penentuan calon terpilih kemudian dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Dan, lewat Putusan Nomor 22-24/PUUVI/2008, MK mengedrop semua aturan nomor urut itu. MK menyatakan penentuan calon dengan nomor urut inkonstitusional, karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat, serta bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Dalam pendapat hukumnya, MK menyatakan, “… merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat jika kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif. Akan benar-benar melanggar kedaulatan rakyat jika ada dua orang calon yang mendapatkan suara yang jauh berbeda secara ekstrem, terpaksa calon yang mendapat suara banyak dikalahkan oleh calon yang mendapat suara kecil, karena yang mendapat suara kecil nomor urutnya lebih kecil….“

Turunnya putusan MK, setengah tahun menjelang pemungutan suara 2009, ini, bukan hanya mengenyahkan nomor urut, tapi juga menghilangkan “birokrasi BPP“. Dalam penentuan calon terpilih, tidak ada lagi urusan dengan BPP dan nomor urut. Pokoknya, siapa yang meraih suara paling banyak, dialah yang terpilih.
Apakah mencapai BPP atau tidak, apakah di nomor urut satu atau nomor sepatu.

Rezim suara terbanyak pun menjadi kokoh. Nomor urut tinggal aksesoris belaka di daftar nama caleg. Aksesoris khas Indonesia, karena di negara lain yangmenerapkan sistem proporsional terbuka, nomor urut sudah lama lenyap.

Entah kesal dengan putusan MK, atau karena alasan lain, setelah turunnya putusan tersebut, DPR tidak lagi melakukan revisi terhadap UU No 10/2008. Padahal, biasanya, DPR melakukan revisi terbatas, jika ada pasal atau ayat yang didrop oleh mahkamah penjaga konstitusi tersebut.
Soal penentuan calon terpilih, akhirnya hanya diatur oleh peraturan KPU.
Penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak tersebut baru masuk dalam UU Pemilu yang baru.

__

Sistem Pemilu dan Salah Kaprah Itu

Cukup banyak salah kaprah terhadap penamaan sistem pemilu di Indonesia.

Mulai dari sistem distrik dan sistem pro porsional terbuka untuk pemilu DPR dan DPRD, serta sistem distrik berwakil banyak untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Entah sejak kapan istilah sistem distrik ini muncul ke permukaan. Yang jelas, dia menjadi wacana yang deras di era reformasi, terutama saat paket undang-undang politik dibuat. Sistem distrik menjadi salah satu usulan mengganti sistem proporsional tertutup.

Dalam berbagai kajian sistem pemilu, sistem distrik tidaklah dikenal. Sebab, distrik atau district, sebenarnya merupakan daerah pemilihan. Dan, daerah pemilihan ini ada dalam sistem pemilu mana pun.

Sistem distrik di Indonesia, kerap dikaitkaitkan dengan sistem pemilu di Amerika Serikat.
Sering muncul ungkapan “Seharusnya Indonesia menerapkan sistem distrik seperti Amerika.“

Dari situ, tampaknya, yang dimaksud sistem distrik dalam wacana politik di Indonesia, sebe narnya adalah sistem first past the post (FPTP) dari keluarga sistem pemilu pluralitas/mayoritas.
Entah mengapa di Indonesia disebut sistem distrik.
Mungkin karena sulit mengucapkannya.

Salah kaprah lainnya, adalah pada pemuatan frasa “sistem proporsional terbuka“ di UndangUndang Pemilu, sejak UU No 12/2003, UU No 12/2008, hingga UU baru. Sebenarnya, dalam berbagai pembagian sistem pemilu, tidak ada istilah proporsional terbuka.
Empat sistem Para pakar pemilu, seperti Andrew Reynold, umumnya membagi sistem pemilu menjadi empat keluarga besar. Yaitu sistem proporsional, sistem mayoritas/pluralitas, sistem campuran, dan sistem lain-lain.

Di bawah sistem proporsional ada dua sistem, yaitu proporsional daftar (list proportional representation) dan single transferable vote (STV).
Alhasil, seharusnya, UU Pemilu hanya menuliskan bahwa sistem pemilu yang dianut adalah proporsional atau proporsional daftar. Kemudian, pada penentuan calon terpilih lah disebutkan bahwa ditentukan dengan secara terbuka (open list).

Salah kaprah lainnya, adalah pada penyebutan sistem pemilihan anggota DPD. UU No 12/2003, UU No 10/2008, maupun UU Baru menyatakan “pemilihan anggota DPD dilakukan dengan sistem distrik berwakil banyak.“

Istilah ini sebenarnya cukup membingungkan.
Karena, dengan istilah ini, muncul kesan bahwa pemilihannya dilakukan dengan sistem pluralitas/mayoritas, atau yang selama ini di Indonesia secara salah kaprah disebut dengan sistem distrik.
Padahal, sesungguhnya, sistem pemilihan anggota DPD ini menggunakan sistem Single NonTransverable Vote (SNTV), dari keluarga sistem lain-lain.

Sejumlah pakar pemilu, termasuk penjelasan dalam IDEA Handbook menyebut dalam sistem SNTV ada banyak calon yang dipilih dalam sebuah distrik (multi member district), sedangkan setiap pemilih hanya memiliki satu suara. Mungkin dari sana lah istilah distrik berwakil banyak berasal.

harun husein

__

 PROPORSIONAL TERBUKA : yang Alpa pada Pengalamannya

Oleh Harun Husein

Persoalan penerapan proporsional terbuka antara lain berkuasanya uang, mencuatnya konflik internal memperebutkan suara, hingga suara tidak sah yang meroket.

Tidak ada satu pun sis tem pemilu yang dapat diklaim sebagai yang terbaik. Semua sistem pemilu mempunyai ke lebihan dan kekurangan. Demikian kesepakatan di antara para pakar pemilu. Karena itu, mereka tidak merekomendasikan sistem terbaik untuk diterapkan, tapi sistem yang cocok.

Sejak merdeka, negara ini telah menggelar sepuluh pemilu. Semuanya menggunakan sistem proporsional daftar (list proportional representation). Kemajemukan masyarakat lah yang menjadi salah satu alasan utama para politikus dan pemikir politik di Indonesia merekomendasikan penggunaan sistem ini.

Dari sepuluh kali pesta demokrasi tersebut, delapan kali di antaranya digelar dengan sistem proporsional tertutup (closed list), sejak Pemilu 1955 hingga 1999. Pemilu 2004 digelar dengan sistem semi proporsional terbuka (semi-open list), dan baru pada Pemilu 2009 –juga Pemilu 2014-digelar dengan sistem proporsional terbuka (open list).

Proporsional terbuka pada Pemilu 2009 lalu, sebenarnya tak diinginkan sejak awal. Yang didesain oleh pembuat Undang-Undang No 10/2008 tentang Pemilu Legislatif, tetaplah semiopen list, seperti Pemilu 2004. Adalah Mahkamah Konstitusi (MK) yang membongkar desain bengkok itu lewat putusan uji materi Undang-Undang No 10/2008 tentang Pemilu Legislatif.
Uang merajalela Kendati putusan MK itu telah benar-benar membuat sistem proporsional terbuka menjadi lempang, namun praktiknya tak benar-benar mulus. Karena tak didesain sejak awal, ada persoalan detail teknis dari sis tem itu yang luput terantisipasi. Salah satunya, adalah tidak terkontrolnya uang dalam pemilu lalu.

Penerapan sistem proporsional terbuka, di mana pun, membuat kans semua calon anggota legislatif untuk terpilih menjadi sama. Tak peduli dia ada di nomor satu atau nomor sepatu.
Karena itu, begitu MK menurunkan putusannya, para caleg pun ramairamai turun gunung.

Seolah terlepas dari partai –yang dulu begitu berkuasa menentukan calon yang bakal terpilih-para calon mendanai sendiri kampanye, membentuk tim kampanye sendiri, dan berkampanye sendiri. Dari mana dana kampanye itu, dan dibelanjakan untuk apa, semuanya gelap, sebab partai pun sudah angkat tangan.

Partai-parta tidak mengintegrasikan dana kampanye para calegnya itu ke dalam laporan dana kampanye yang mereka laporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Masalahnya, jangankan berharap partai menyampaikan laporan dana kampanye para calegnya, dana yang masuk ke rekening dana kampanye partai pun tak pernah jelas juntrungannya.

Berharap dana kampanye caleg –yang ditengarai juga berasal dari para cukong-akhirnya hanya seperti berharap melihat lembaran-lembaran hitam di tengah kegelapan malam. Sebab, pemeriksaan dana kampanye partai pun diberi opini disclaimer oleh akuntan publik.

Sejumlah lembaga, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), mendeteksi bahwa pada Pemilu 2009 lalu, para caleg merupakan aktor utama politik uang (money politics) dalam pengertian membeli suara (vote buying). Angkanya mencapai 82 persen.

Angka tersebut merupakan pergeseran. Sebab, di masa lalu, biasanya para caleg bukanlah pelaku uta manya. Biasanya, para caleg menitipkan uang tersebut melalui para broker suara. Tapi, kini mereka telah turun langsung, bergerilya dari satu kantong suara ke kantong suara lain.
Solusi Maraknya politik uang pada Pemilu 2009 lalu, mendapat sorotan dari banyak kalangan. Baik dari para pengamat, aktivis LSM, maupun partai politik. Dari mereka, mencuat keprihatinan, juga solusi.

Solusi dari kalangan civil society, umumnya lebih menekankan pada pengetatan aturan dana kampanye partai. Antara lain dengan menuntut agar laporan dana kampanye caleg, diintegrasikan ke dalam laporan dana kampanye partai. Selain itu, besar dana yang dikeluarkan untuk kampanye pun dibatasi.

Gagasan lainnya adalah menjadikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai tempat penerima laporan dana kampanye partai dan caleg, tidak lagi ke KPU. Kemudian, Bawaslu bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), untuk memantaunya.

“Semenjak PPATK berdiri sampai Januari 2012, sudah 12,5 juta rekening yang mereka pantau. Jadi, PPATK punya kemampuan memantau rekening dalam jumlah banyak,“ kata Wakil Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Luky Djani, yang mencetuskan gagasan itu.

Namun, semua gagasan untuk mengatur dana kampanye secara lebih transparan dan akuntabel itu, bak terhisap black hole ketika sampai di Senayan. Tak satu ayat pun di UU Pemilu yang disahkan pada 12 April 2012, yang memuat aturan baru dan progresif.

Kenyataan ini terbilang ironis, sebab nilai donasi justru sudah didongrak. Batas maksimal sumbangan perusahaan/badan hukum yang berjumlah Rp 5 miliar dalam UU No 10/2008, telah naik menjadi Rp 7,5 miliar. Sementara untuk perseorangan tetap di angka Rp 1 miliar.

“Karena proporsional terbuka memberi bobot besar kepada caleg, seharusnya dana kampanye tidak hanya dilaporkan oleh partai, tapi juga oleh caleg. Tapi, hal-hal seperti itu tidak disentuh,“ sesal Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini.

Berbeda dengan kalangan civil society, kalangan politikus lebih memilih penggantian sistem pemilu sebagai resep cespleng untuk menghen tikan maraknya politik uang. Yaitu, g dengan mengganti sistem proporsio l nal terbuka dengan sistem propory sional tertutup.
y Penuturan sejumlah politikus PDIP . dan PKS, kepada Republika, prok porsional tertutup akan mengakhiri kampanye jor-joran. Sebab, yang pasti , terpilih adalah caleg di nomor urut i jadi. Caleg-caleg yang tak popular dan U tak kaya, tapi mumpuni, juga akan il lebih punya peluang masuk DPR dan n DPRD, dan sejumlah alasan lainnya.

Pada awal pembahasan draf RUU , Pemilu di Badan Legislasi, hanya PDIP yang mengusung proporsional n tertutup. Belakangan, setelah dibahas g di tingkat Panitia Khusus, dua fraksi o lain, yaitu PKS dan PKB, ikut serta.
5 Alasannya, antara lain, proporsional tertutup akan memperkuat partai, serta menciptakan pemilu yang lebih a simpel dan murah.

, Tapi, hampir dua tahun memba has, baik kubu pendukung propora sional terbuka, maupun proporsional u tertutup, hanya bersitegang soal na ma sistemnya. Tak ada yang peduli pada detail teknis dari sistem tersebut.

l Akibatnya, setelah waktu dan energi habis, akhirnya sistem pemilu disepakati lewat lobi pimpinan frak si, pada 11 April 2012. Yaitu, kembali menggunakan sistem proporsional tertutup. Kesepakatan yang diambil saat injury time itu, membuat detail teknis yang berhubungan dengan sistem proporsional terbuka, akhirnya sama sekali tak tergarap.
Konflik internal Selain masalah uang, satu soal lagi yang luput diatur adalah potensi besar sengketa hasil pemilu antarcaleg di partai yang sama. Proporsional terbuka telah membuka peluang caleg di satu partai saling sikut dan mencurangi, karena siapa yang meraih suara besar, dialah yang berpeluang besar mendapatkan kursi.

Konflik internal partai ini, sudah terjadi dalam Pemilu 2009 lalu, dan bahkan sampai ke MK. Antara lain terjadi di daerah pemilihan Sumsel I.
Caleg nomor urut dua, Ahmad Yani mempersoalkan hasil penghitungan suara KPU, yang merugikan dirinya.
Caleg PPP ini mengklaim suaranya dikurangi sekitar 12.951, yang membuatnya tak masuk daftar calon terpilih.

Di Dapil Sumsel I, PPP meraih satu kursi. Dan, berdasarkan perhitungan KPU, kursi itu jatuh kepada Usman Toekan, caleg peraih suara terbanyak, yang kebetulan berada di nomor urut satu. Ahmad Yani mempersoalkan kasus itu sebagai perselisihan hasil pemilu. Permohonannya ke MK, diberkas sekaligus dengan permohonan caleg-caleg PPP lainnya, dan diajukan atas nama Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali. Seharusnya, demikian permohonan PPP, jumlah total suara Dapil Sumsel I bukan 68.061 seperti perhitungan KPU, tapi 81.012.

MK mengambulkan permohonan PPP lewat putusan No 80/PHPU.CVII/2009. Tapi, berdasarkan perhitungan MK, suara PPP di Dapil Sumsel I hanya bertambah 10.417, sehingga totalnya adalah 78.478.

Tapi, semua tambahan suara itu, kemudian diklaim sendiri oleh Ahmad Yani. Sehingga, dia pun mengalahkan Usman Toekan, yang juga koleganya sendiri. Ahmad Yani, kini tercatat sebagai anggota Komisi Hukum DPR.

Begitulah. Kendati praktik proporsional terbuka Pemilu 2009 lalu sedemikian hiruk pikuk dengan persoalan, namun antisipasi sama sekali tak dilakukan oleh pembuat undangundang. Dalam melakukan pembahasan, anggota DPR seolah asyik sendiri, dan terpisah dari realitas.
Alhasil, untuk Pemilu 2014, bersiapsiaplah menghadapi persoalan yang sama dengan Pemilu 2009.

__

Segambreng SUARA TIDAK SAH

Cerita minor lain dari sistem proporsional terbuka di Indonesia, adalah tingginya suara tidak sah. Yang dituding menjadi penyebabnya, antara lain, adalah besarnya surat suara karena harus memuat daftar calon anggota legislatif (caleg), berubah-ubahnya syarat suara sah, berubah-ubahnya teknik pemberian suara, dan minimnya sosialisasi.

Saat sistem proporsional tertutup masih diterapkan pada Pemilu 1999, jumlah suara tidak sah masih 3,7 juta.
Tapi, ketika diganti dengan sistem proporsional semiterbuka pada Pemilu 2004, jumlah suara tidak sah langsung meroket menjadi 10,96 juta, atau naik hampir dua ratus persen.

Masih untung, saat itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) buru-buru mengesahkan surat suara yang dicoblos tembus. Sehingga, suara tidak sah tidak semakin menggunung. Coblos tembus itu terjadi karena pemilih tidak membuka seluruh surat suara yang besarnya mirip lembaran surat kabar, tapi langsung mencoblos begitu menemukan partai atau caleg pilihannya.

Kalau yang dicoblos tembus sudah disahkan, lantas di mana penyebab meningkatnya surat suara tidak sah?
Sebagian besar, menurut mantan anggota KPU, Valina Singka Subekti, dari pemilih yang hanya mencoblos nama caleg.

Pada Pemilu 2004 lalu, definisi suara sah memang berbeda dengan saat ini. Saat itu, suara pemilih hanya sah jika mencoblos gambar partai saja. Atau, mencoblos gambar partai dan nama caleg. Mencoblos nama caleg saja, dianggap suara tidak sah.

Mengapa memilih nama caleg saja dianggap suara tidak sah? Bukankah pemilih memilihnya dari daftar yang disodorkan partai? Dalih pembuat undang-undang saat itu, yang menjadi peserta pemilu adalah partai politik, bukan perseorangan.

Belajar dari kasus 2004, pada Pemilu 2009 dilakukan perubahan. Yang memberi tanda pada nama caleg saja tetap dianggap sah. Sehingga, syarat suara menjadi tiga, yaitu memberi tanda pada nama caleg; memberi tanda pada gambar partai; dan, memberi tanda pada gambar partai dan caleg sekaligus.

Kendati sistem pemilu 2004 dan 2009 sedikit berbe da, sebenarnya teknisnya sama saja. Sama-sama menggunakan surat suara besar, yang di dalamnya berisi gambar partai dan nama caleg. Masyarakat seharusnya sudah terbiasa dan bisa menerapkannya dengan baik pada Pemilu 2009. Tapi, pengalaman itu ternyata tak banyak mengubah keadaan. Jumlah suara tidak sah pada Pemilu 2009 kembali naik tajam menjadi 17,5 juta.

Mengapa ini kembali terjadi? Apa lagi yang salah?
Kali ini, perubahan teknik pemberian suara dari mencoblos menjadi mencentang atau mencontreng, diduga menjadi salah satu sebabnya. Dugaan itu antara lain disampaikan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini.

“Sekali pun ada juga kontribusi lain. Yaitu, kebingungan dalam memaknai memilih calon dan partai. Yang sah adalah mencentang partai dan calon. Tapi ada juga yang beranggapan `Saya suka Partai A, tapi saya suka calon dari Partai B. Bisa juga karena sistem proporsional terbuka 2009 itu lahir lima bulan sebelum pemungutan suara, dan KPU kurang melakukan sosialisasi,“ kata Titi.

Apa pun alasannya, di mata Valina, angka 17 juta tersebut terlalu besar. Menurut dia, angka itu memperlihatkan pemilih benar-benar tidak mengetahui cara memberikan suara dengan benar. “Itu artinya sosialisasi 2009 kurang all out,“ kata Valina, yang pada Pemilu 2004 menangani sosialisasi pemilu.

Besarnya suara tidak sah ini, turut memberi saham pada menggunungnya suara yang tidak terkonversi menjadi kursi pada Pemilu 2009. Sebab, jumlah orang yang tidak menggunakan hak pilih alias golput juga meningkat menjadi 49,7 juta. Selain itu, masih ada pula 19 juta suara yang dihanguskan, dari 29 partai yang tak lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

Jika ditotal, suara yang tak terkonversi menjadi kursi ini mencapai 86,2 juta. Angka ini bahkan lebih besar dibanding suara sah milik sembilan partai yang kini duduk di Senayan, yang hanya 85 juta.

Untuk Pemilu 2014, teknik pemberian suara telah kembali ke coblos. Pemilih pun sudah berpengalaman dengan sistem proporsional terbuka 2009 dan semiterbuka 2004. Akankah suara tidak sah tetap meningkat?

__

Cara Menentukan Caleg Terpilih DPR dan DPD Pemilu 2014

Pemilihan anggota DPR dalam Pemilu 2014 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Adapun P syarat suara sah, menurut Pasal 154 UU Pemilu, ada dua macam. Pertama, jika pemilih memberikan suara dengan mencoblos nama atau tanda gambar partai di surat suara. Suara itu, seperti pemilu pemilu sebelumnya, jatuh kepada partai. Suara ini hanya digunakan untuk menentukan jumlah kursi yang diraih partai, tapi tidak digunakan untuk menentukan calon terpilih. Kedua, suara sah jika mencoblos nama calon anggota legislatif (caleg). Seperti pemilu-pemilu sebelumnya, suara jatuh kepada caleg bersangkutan.
Suara sah jenis ini, digunakan untuk menentukan jumlah kursi yang diraih partai, maupun calon terpilih.

Lantas, bagaimana cara menentukan caleg terpilih –baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)-pada Pemilu 2014? Republika membuat simulasi kecil berdasarkan pada UndangUndang Pemilu yang disetujui pemerintah dan DPR pada rapat paripurna DPR, 12 April 2012 lalu. Berikut langkahlangkahnya:

Sebelum menentukan calon terpilih, berapa kursi yang diraih oleh masing-masing partai harus ditentukan terlebih dahulu. Berikut langkah-langkahnya:

LANGKAH I Untuk diikutkan dalam pembagian kursi, semua partai harus lolos ambang batas parlemen (par liamentary threshold) 3,5 persen secara nasional.

Anggap saja, dari empat partai peserta pemilu, Partai Selebriti tidak lolos mencapai ambang batas secara nasional. Dengan demikian, hanya tiga partai yang diikutkan dalam pembagian kursi di Dapil Antah Berantah, yaitu Partai Penguasa, Partai Sepakbola, dan Partai Dangdut.

LANGKAH II Menentukan “suara sah baru“. Suara partai yang tak lolos parliamentary threshold, tidak diikutkan dalam perhitungan, alias dihanguskan. Yang diikutkan dalam perhitungan hanya suara sah milik partai yang lolos parliamentary threshold. Dengan demikian, total suara sah (baru) ­­setelah dikurangi suara Partai Selebriti­­ adalah 1.490.156.

LANGKAH III Menentukan bilangan pembagi pemilih (BPP) atau kuota kursi.Yaitu, dengan membagi jumlah suara sah dengan kursi yang dialokasikan untuk dapil bersangkutan (1.490.156 : 10). Maka, BPP-nya adalah 149.016.

LANGKAH IV Memberikan kursi kepada partai, melalui peng hitungan menggunakan Metode Kuota Hare dengan Sisa Suara Terbanyak (Hare Quota/Largest Remainder). Metode ini terdiri atas dua tahap.

Pada tahap pertama, kursi diberikan kepada partai yang meraih suara yang mencapai 100 persen BPP alias kuota penuh. Tahap kedua, kursi dibagikan berdasarkan sisa suara/sisa kuota terbanyak (largest remainder).

MENETAPKAN CALEG TERPILIH
Untuk menentukan caleg terpilih ini, langsung dilakukan dengan memberikan kursi kepada caleg yang meraih suara terbanyak, dimulai dari peraih suara terbanyak, sampai kursi yang jatuh untuk partai tersebut habis.
Dalam kasus ini, untuk Partai Penguasa, kursi jatuh kepada caleg peraih suara terbanyak pertama dan kedua. Untuk Partai Sepakbola, kursi jatuh kepada caleg peraih suara terbanyak pertama, kedua, dan ketiga. Sementara, untuk Partai Dangdut, suara jatuh kepada caleg peraih suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima.
PENENTUAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPD
Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), menurut UU Pemilu, dilakukan dengan sistem distrik berwakil banyak, atau sebenarnya menggunakan sistem Single Non-Transferable Vote (SNTV). Daerah pemilihan anggota DPD adalah provinsi. Alokasi kursi untuk setiap provinsi adalah sama, yaitu empat orang –tak perduli besar kecilnya wilayah, dan banyak sedikitnya penduduknya.
Penentuan caleg DPD terpilih, adalah langsung meranking siapa yang meraih suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat.
___
Sistem Pemilu Penyebab Banyaknya Suara Tidak Sah
Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) pe riode 2001-2007, Valina Singka Subekti, menilai se makin banyaknya suara tidak sah, karena penggunaan sistem pemilu proporsional terbuka tidak tersosialisasi dengan baik. Seharusnya, kata dia, suara tidak sah pada Pemilu 2009 berkurang. Sebab, penerapan sistem proporsional terbuka, sudah dimulai pada Pemilu 2004. Jika suara tidak sah mencapai 17 juta seperti pada Pemilu 2009 lalu, Valina menilai itu merupakan pertanda bahwa pemilih tidak mengetahui cara memberikan suara dengan benar.

Pekan lalu, wartawan Republika, Harun Husein, mewawancarai mantan komisioner yang menangani masalah sosialisasi Pemilu 2004 ini. Berikut petikannya:

Suara tidak sah terus mengalami peningkatan. Apa yang menurut Anda menjadi penyebab utamanya?
Penyebab utama karena penyelenggara pemilu kurang optimal dalam sosialisasi. Tingginya suara tidak sah memperlihatkan pemilih tidak memahami cara memberikan suara yang benar. Dan, tingginya suara tidak sah tentu saja memengaruhi kualitas pemilu, tidak hanya merugikan pemilih itu sendiri, tetapi juga caleg dan parpol, sebab suara itu tidak dapat dihitung untuk dikonversi menjadi kursi.

Sosialisasi pemilu ini tanggung jawab siapa? KPU saja atau juga pihak lain?
Tanggung jawab utama ada pada KPU sebagai penyelenggara pemilu, dan tugas itu (sosialisasi ­­Red) dituliskan dalam UU Pemilu, sementara masyarakat luas dapat digerakkan oleh KPU untuk terlibat. Jadi, ini terkait juga dengan kemampuan KPU membangun hubungan sinergis dengan masyarakat sipil; perguruan tinggi, media, dan lain-lain.

Oleh karena itu KPU harus mempunyai kebijakan dan strategi untuk mencari cara paling bagus dan berkualitas untuk menyebarluaskan informasi tentang tahapan-tahapan pemilu. Masyarakat harus mengetahui dan memahami seluruh tahapan pemilu itu sehingga mereka dapat menjadi supporting system yang bahu membahu dengan KPU untuk menghasilkan pemilu berkualitas.

Seberapa erat hubungan tingginya suara tidak sah dengan pergantian sistem pemilu, cara pemberian suara, dan desain surat suara?
Ketentuan suara sah dan tidak sah yang terlampau rumit seperti dalam Pemilu 2004 tentu menyulitkan pemilih, ditambah lagi waktu itu surat suara sangat besar seperti koran sehingga kemungkinan bisa robek waktu dibuka apabila pemilih tidak hati-hati. Sistem pemilu proporsional daftar calon terbuka seperti sejak 2004, 2009, dan 2014 memberi sumbangan banyak terhadap banyaknya suara tidak sah. Jadi, KPU harus kerja keras sosialisasi mulai saat ini.

Bagaimana strategi sosialisasi KPU 2004 lalu dalam melakukan sosialisasi, mengingat saat itu untuk pertama kalinya sistem pemilu berubah?
KPU melakukan all out dengan strategi komunikasi tatap muka, komunikasi media below the line dan above the line, serta strategi mobilisasi sosial melibatkan 40 ormas dengan deklarasi komitmen mereka bantu KPU, serta hampir 60 LSM untuk melakukan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih dengan sasaran target pemilih perempuan, pemilih pemula, dan pemilih di daerah terpencil.
Sosialisasi lewat radio nasional dan daerah, TV nasional dan daerah, juga sangat maksimal. Untuk TV nasional, misalnya, KPU menggunakan prime time sampai 10 kali sehari.

Selain itu, dalam mengambil kebijakan, KPU dibantu tracking survey bergelombang tiap tiga bulan, untuk mengetahui sejauh mana peningkatan pemahaman pemilih, antara lain tentang suara sah dan tak sah.

Waktu itu, kami sangat bersemangat untuk memberikan pemilu berkualitas untuk bangsa. Sebab, kami menyadari Pemilu 2004 adalah pintu gerbang buat bangsa Indonesia supaya dapat memasuki masa konsolidasi demokrasi dengan damai.
Setelah mengalaminya pada Pemilu 2004, seharusnya masyarakat sudah terbiasa dengan sistem pemilu baru itu. Tapi, pada 2009, ternyata suara tidak sah justru naik dari 10 juta pada 2004 menjadi 17 juta pada 2009. Apa komentar Anda?
Seharusnya memang 2009 kualitasnya harus lebih baik, karena KPU sudah meletakkan landasan kebijakan yang dapat diteruskan. Di sinilah pentingnya memilih anggota KPU yang kompeten, berkualitas, profesional, dan independen. Seorang anggota KPU mesti memahami bahwa menyelenggarakan pemilu bukan semata-mata pekerjaan teknis, tetapi adalah pekerjaan besar, yaitu membangun demokrasi dan membangun masyarakat yang berperadaban tinggi. Supaya bangsa Indonesia dapat berdiri sejajar sama tinggi dengan bangsa lain di dunia. Sehingga, KPU turut mendorong terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera, seperti yang dituliskan dalam Pembukaan UUD 1945.

Melalui pemilu yang berkualitas dapat dihasilkan parlemen dan pemerintahan yang berkualitas pula.
Pemerintahan yang punya legitimasi tinggi dapat bekerja dengan tenang tanpa diganggu oleh banyak kekisruhan politik. Tentu saja semua pihak punya share, termasuk partai politik sebagai pemasok utama caleg.

Apakah itu berarti KPU 2009 tidak cukup melakukan sosialisasi?

Apabila suara tidak sah sampai mencapai 17 juta, menandakan pemilih kita tidak mengetahui cara memberikan suara yang benar. Tentu menimbulkan pertanyaan mengapa? Siapa pihak yang bertanggung jawab? Dalam UU Pemilu jelas dikatakan KPU diberi tugas untuk melaksanakan sosialisasi pemilu. Itu artinya sosialisasi 2009 kurang all out.

Seberapa besar kontribusi perubahan aturan suara sah dan tidak sah terhadap naiknya suara tidak sah?
Waktu itu yang dimaksud suara sah apabila mencoblos tanda gambar saja atau mencoblos nama caleg dan tanda gambar sekaligus. Justru yang hanya coblos nama caleg saja menjadi suara tidak sah.Ketentuan seperti ini sangat membingungkan pemilih.

Pada 2004 lalu, suara tidak sah umumnya karena apa?
Seingat saya, suara tidak sah ka rena banyak yang mencoblos nama calegnya saja. Di samping itu, pemilih ada yang mencoblos lebih dari satu coblosan pada kotak surat suara setiap partai. Memang, sebaiknya ketentuan suara sah dan tidak sah dbuat sesederhana mungkin sehingga memudahkan pemilih dan juga penyelenggara pemilu.

Jika sistem pemilunya tetap proporsional tertutup seperti 1999, apakah dapat dipastikan suara tidak sah akan turun?
Tentu saja apabila sistem pemilunya proporsional tertutup bisa dipastikan suara tidak sah berkurang.
Sebab, sistem ini implikasi teknisnya tidak rumit bagi penyelenggara pemilu atau pun pemilih. Dalam sistem ini pemilih cukup mencoblos tanda gambar saja sebagai suara sah. Penghitungan suara lebih mudah dan lebih cepat, surat suara juga lebih kecil. Sistem ini dapat menghasilkan pemilu dengan biaya rendah.

Apa harapan Anda terhadap KPU baru dalam menyelesaikan persoalan-per soalan ini?
Saya mengharapkan KPU 2014 yang terpilih melalui proses seleksi yang cukup rigid dan panjang oleh panitia seleksi dengan tokoh-tokoh yang kredibel dapat bekerja sungguhsungguh untuk mempersembahkan pemilu berkualitas buat bangsa Indonesia. Sehingga, martabat dan kehormatan bangsa terjaga. Jangan lagi berulang berbagai election irregularities yang banyak terjadi pada Pemilu 2009 lalu. KPU perlu didukung oleh seluruh stakeholders pemilu seperti pemerintah pusat dan daerah, DPR, partai politik, masyarakat sipil, perguruan tinggi, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta media, untuk terselenggaranya pemilu yang jujur, bersih, dan berkualitas.

KPU harus bekerja secara profesional dan independen dengan mengedepankan kepentingan bangsa, jangan mau diintervensi oleh berbagai kepentingan dan kekuatan politik yang ada. Bangsa Indonesia mendambakan sebuah pemilu yang bersih, damai, dan cantik.

____

Pembahasan Sistem Pemilu Tidak Sistematis

Sama saja, bahkan bisa jadi lebih buruk. Begitulah penilaian Di rektur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, terhadap sistem proporsional terbuka yang diterapkan pada Pemilu 2014, dibanding Pemilu 2009. Pangkal soalnya, pembahasan sistem pemilu tidak dilakukan secara sistematis. Alternatif-alternatif sistem pemilu yang dibahas di DPR, tidak mendetail. Maka, ketika salah satu alternatif sistem pemilu disepakati, banyak persoalan yang berkaitan dengan sistem itu yang tak terantisipasi. Apa saja persoalan itu? Titi Anggraini menjelaskannya kepada wartawan Republika, Harun Husein, pekan lalu. Berikut petikannya: Sistem proporsional terbuka kembali diterapkan. Apakah ada perubahan proporsional terbuka 2014 dibanding proporsional terbuka 2009?
Secara substansi sama saja. Bedanya, kalau dulu, penentuan calon terpilih ditarik ke dalam peraturan KPU pascaturunnya putusan Mahkamah Konstitusi, sekarang ditarik ke level undang-undang. Artinya persoalan-persoalan dari sistem ini tidak terantisipasi?
Betul. Hanya mengukuhkan sistem yang dipakai pada 2009, tapi tidak mengatur ekses-ekses atas pilihan sistem tersebut. Padahal, seharusnya, karena proporsional terbuka memberi bobot besar kepada caleg, seharusnya dana kampanye tidak hanya dilaporkan oleh partai tapi ju ga oleh caleg. Tapi hal-hal seperti itu kan tidak disentuh.

Sejak awal kita menyarankan ke DPR agar strukturnya diperbaiki dulu. Jadi, misalnya, ketika bicara sistem pemilu, cluster-nya sistem semua, sampai penentuan calon terpilih.

Ke depan, suka atau tidak suka, ketika membahas isu-isu krusial, alternatif-alternatifnya harus detail.
Jangan sampai karena ingin menyelesaikan pembahasan, justru hal-hal penting dari isu krusial itu tidak ikut terbahas.
Jika tidak terantisipasi, artinya persoalan seperti kampanye caleg yang jor-joran akan tetap terjadi?
Konsekuensi terbesar dari sistem proporsional terbuka adalah, aktornya tidak hanya partai. Aktornya juga caleg. Dan, para caleg ini pada posisi equal. Artinya, para calon, walaupun berada di nomor urut bawah, punya peluang yang sama untuk memenangkan kompetisi. Sehingga yang menjadi alat paling cepat untuk memenangkan kompetisi, adalah dengan uang.

Studi ilmiah pun sudah membuktikan masalah terbesar proporsional terbuka adalah meningkatnya korupsi politik, sebelum dan sesudah penyelenggaraan pemilu. Maka, seharusnya UU memberi prasyarat kepada para calon itu agar melaporkan dana kampanyenya, yang dikonsolidasikan dalam laporan dana kampanye partai. Karena, kalau bicara proporsional terbuka, juga harus berkaitan dengan bagaimana menjaga agar uang tidak menjadi alat atau shorcut untuk berkompetisi.

Sekarang, sudah diatur bahwa partai menjadi penanggung jawab dana kampanye. Tapi, tidak ada ruang bagi partai untuk memaksa calon untuk melaporkan, dan tidak ada sanksi kalau calon tidak melaporkan. Padahal, UU sudah menaikkan jumlah donasi kampanye. Badan hukum sudah Rp 7,5 miliar.
Apa kira-kira dampaknya?
Ini (Pemilu 2014) akan menjadi kompetisi yang lebih mengerikan dibandingkan sebelumnya (2009).
Dan, ini akan makin parah kalau pendekatan penyelenggara pemilunya legalistik-formal: `Kami tidak bisa mengatur di luar aturan UU’. Padahal, [dengan pengaturan itu] dia bukan membuat norma baru, tapi mengatur lebih rinci, lebih teknis, dan lebih detail.
Pada 2009 lalu, juga sering terjadi konflik internal partai, berupa perebutan suara antarcaleg di satu partai…
Itu juga yang tidak diantisipasi.
Padahal, walaupun peserta pemilunya partai politik, harus dibangun ruang ketika calon di internal partai bersengketa. Pada 2009 lalu itu misalnya terjadi dengan kasus Ahmad Yani. Dia memperjuangkan dirinya sendiri karena merasa suaranya dikurangi.
Bagaimana dengan meningkatnya suara tidak sah, yang pada Pemilu 2009 sudah mencapai 17 juta?
Pemilu 2014 nanti pemberian suara kembali ke metode coblos. Ini bisa jadi berangkat dari asumsi pemberian suara dengan contreng meningkatkan suara tidak sah. Dan memang ada pihak yang beranggapan kontribusi terbesar suara tidak sah adalah karena tata cara pemberian suara, sehingga sekarang dikembalikan ke metode mencoblos.

Sekalipun, ada juga kontribusi lain. Yaitu kebingungan dalam memaknai memilih calon dan partai. Yang sah adalah mencentang calon, dan mencentang partai. Tapi, ada juga yang beranggapan `Saya suka partai A, tapi saya suka calon dari partai B.’ Bisa jadi juga karena sistem proporsional terbuka 2009 itu lahir lima bulan sebelum pemungutan suara, dan KPU kurang melakukan sosialisasi.
Artinya KPU, kalau mau sistem ini sukses dipakai, harus memperkuat sosialisasi ya…
Ya betul. Apalagi sekarang kan mereka punya 22 bulan penyelenggaraan tahapan, dengan sistem yang sudah jelas. Kalau 2009 kan mereka bisa berargumentasi tingginya suara tidak sah karena kami hanya punya lima bulan untuk menyosialisasikan.
Sekarang tidak ada lagi alasan.
Karena mereka sudah tahu sejak awal, titik lemahnya di mana, dan harus diantisipasi seperti apa. Itu mestinya sudah bisa dijawab oleh KPU saat ini.
Apalagi masalah lainnya?
Termasuk juga masalah bagaimana menilai suara yang diberikan kepada partai politik. Konstitusi mengatakan peserta pemilu adalah partai politik. Tapi, ketika dinilai, suara yang diberikan kepada partai lebih rendah dibandingkan suara yang diberikan kepada calon. Karena suara bagi partai hanya dimaksudkan untuk menghitung secara keseluruhan berapa suara yang diberikan kepada partai. Padahal, pada Pemilu 2009 lalu, kalau kita hitung secara kasar, menurut Prof Ramlan Surbakti, ada sekitar 40 persen suara yang diberikan kepada partai. Suara (yang diberikan kepada partai) itu hanya digunakan untuk menghitung kursi, tapi tidak ada dampak lain misalnya untuk menentukan calon terpilih.

Belum lagi soal terminologi suara terbanyak. Harusnya kan urutan suara terbanyak. Tapi ini juga bisa diartikan lain. Karena ada beberapa pihak yang menyampaikan di Perludem, yang dia maksud suara terbanyak itu tidak melihat dulu suara partai berapa, tapi dikumpulkan dulu seluruh perolehan caleg di satu dapil, baru diurutkanlah dari yang terbesar sampai yang terkecil. Walaupun praktik ini sudah berlangsung sejak 2009, tapi ada yang menyatakan praktik ini tidak seperti itu.Tafsir yang tadi tidak bisa disalahkan.
Karena terminologinya “suara terbanyak“, bukan berdasarkan “urutan suara terbanyak“.

Kalau memang suara terbanyak, berarti nggak usah dulu hitung BPP, tapi langsung saja menghitung suara calon dan diurutkan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Baru dilihat ketersediaan kursi di dapil itu ada berapa, baru diberikan.

Posted in: Politik