Teraju_Republika, 22 Mei 2012

Posted on May 22, 2012

0


UTAK-ATIK Syarat Pencapresan
Oleh Nurul S Hamami

Bila usulan itu dipenuhi, akan ada lebih dari lima pasangan calon. Empat sampai lima capres saja sudah banyak, bagaimana kalau le bih dari itu.

Pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) masih sekitar dua tahun lagi. Namun, para politikus di DPR sudah mulai meramaikannya. Isu paling pa nas yang kini bergulir ada lah soal syarat pencalonannya. Sasaran yang di bidik yakni soal ambang batas perolehan kursi di parlemen atau suara sah secara nasional dalam pemilu DPR sebagai syarat pencapresan (presidential threshold).

Ada dua kubu yang berhadap-hadapan.

Partai-partai menengah yang menginginkan ambang batas diturunkan di satu sisi, sementara partai-partai yang memiliki kursi besar di DPR menginginkan ambang batas tetap atau dinaikkan di sisi lainnya. Pada Pilpres 2009, ambang batas yang disyaratkan adalah 20 persen kursi di DPR atau 25 persen perolehan suara sah secara nasional.

Persoalan itu diatur dalam Pasal 9 UU No mor 42 tahun 2008 tentang Pilpres. Selain persyaratan ambang batas 20 persen dan 25 persen tersebut, yang boleh mengusulkan pa sangan calon presiden dan wakil presiden ada lah parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang perolehan kursi atau suaranya di DPR minimal mencapai ambang batas tadi.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ter masu k partai yang menginginkan ambang batas tersebut direvisi. Partai yang sudah ada sejak zaman Orde Baru ini maunya setiap partai politik yang lolos ke parlemen boleh mengusung pasangan calon. Ini artinya parliamentary threshold (ambang batas parlemen) menjadi acuannya.

“Dengan demikian rakyat memiliki ba nyak pilihan. Agar rakyat juga tidak tersan dera,” kata Ketua Umum PPP, Surya dharma Ali, dalam pidato politik memperingati HUT ke-39 PPP di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 12 Februari lalu.

Pernyataan Suryadharma tiga bulan lalu itu dipertegas lagi oleh Sekjen PPP, M Ro ma hur muziy. Kepada wartawan di Gedung DPR, Rabu (16/5) lalu, dia mengatakan PPP ber ha rap akan banyak capres pada Pilpres 2014.

Syarat yang dibutuhkan yakni menghapus ambang batas atau menyamakannya dengan ambang batas parlemen sebesar 3,5 persen.

“Sikap PPP mendorong dilakukannya perubahan Pasal 9 UU Nomor 42/2008 yang jadi syarat presidential threshold. Kalau te tap 20 persen tidak akan banyak alternatif (cap res),” kata Romahurmuziy. Pada Pemilu 2009, PPP memperoleh 37 kursi dari 560 yang tersedia di DPR.

Walau belum menjadi keputusan partai, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) juga menginginkan ada revisi terhadap Pasal 9 UU Nomor 42/2008. Ambang batas yang tadinya 20 persen diusulkan menjadi 3,5 persen atau sama dengan ambang patas parlemen.

“Perubahan ambang batas tersebut dimaksudkan agar membuka peluang bagi munculnya banyak calon presiden. Semakin

l banyak calon akan semakin memberi peluang rakyat menentukan pilihan terbaiknya,“ kata Ketua DPP PAN Bidang Pemenangan Pemilu, Viva Yoga Mauladi. PAN memiliki 43 kursi di DPR hasil Pemilu 2009.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang me miliki 57 kursi di DPR tampaknya juga menyetujui revisi terhadap Pasal 9 UU Nomor 42/2008. Kepada wartawan, sejumlah poli tikus partai ini mengatakan perlunya du kungan terhadap dimudahkannya syarat pen capresan dibandingkan pada Pilpres 2009.

Dengan adanya revisi terhadap ambang batas, menurut Wasekjen PKS Mahfudz Sid diq, maka kontestasi rekrutmen kepemim pinan nasional mendatang juga semakin ter buka dan variatif. “Semakin banyak pilihan capres maka akan semakin bagus. Dengan begitu bursa capres tak didominasi hanya oleh calon dari partai-partai besar,“ katanya.

Dapat tentangan Wacana menurunkan ambang batas syarat pencapresan tersebut mendapat ten tangan dari partai-partai dengan kursi gemuk di DPR. Bertolak belakang dengan argumen yang diusung oleh partai-partai tengah itu, partai besar justru melihat per syaratan 20 persen masih relevan dan men jadikan kandidasi berkualitas dan efisien.

Partai Demokrat yang memiliki kursi ter banyak di DPR, menilai kisaran 15-20 persen merupakan ambang batas yang ideal sebagai syarat pencapresan. Kalaupun harus turun, tidak lebih dari lima persen. Sebaliknya, kalau memang tidak perlu dinaikkan maka sebaiknya tetap 20 persen saja.

Bagi Demokrat, ambang batas yang masih di kisaran 20 persen bukan bermaksud membatasi jumlah capres, tapi lebih meru pakan upaya agar pilpres berjalan efektif.

“Kalau 3 atau 4 calon bisa satu putaran, lebih efektif,“ kata Wasekjen Partai Demokrat, Saan Mustofa, kepada wartawan di Gedung DPR, Rabu (16/5) lalu. Demokrat tercatat memiliki 150 kursi di DPR saat ini.

Tentangan juga datang dari Partai Golkar.

Partai pemilik 107 kursi di DPR ini tidak sepakat dengan wacana peniadaan ataupun penyamaan ambang batas syarat pencapres an disamakan dengan ambang batas kursi di parlemen yakni 3,5 persen.

“Semangat revisi UU Pemilu adalah untuk efektifitas dan efisiensi penyeleng garaan pemilu. Kalau kemudian semangat revisi tersebut berujung pada pemudahan mengusung capres, maka kami menolaknya,“ kata Wasekjen Partai Golkar, Nurul Arifin, kepada wartawan Senin (14/5).

Menurut Nurul, bila ambang batas syarat pencapresan diturunkan menjadi 3,5 persen seperti yang sedang diwacanakan oleh par tai-partai menengah, maka akan terjadi hi ruk-pikuk politik dan disorientasi masyara kat dalam pilpres.

“Bila usulan itu dipenuhi, akan ada lebih dari lima pasangan calon. Empat sampai lima capres saja sudah banyak, bagaimana kalau le bih dari itu,” kata Nurul. Menurut dia, Gol kar tetap menginginkan syarat pencapresan seperti pada Pilpres 2009 yakni 20 persen jumlah kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional, atau bahkan di atas angka tersebut.

Yang sedikit mengejutkan adalah sikap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Peraih 27 kursi di DPR ini justru akan mewacanakan ambang batas pencapresan diperberat dari sebelumnya. Dengan tidak ba nyak nya pasangan calon yang maju, maka tokoh yang muncul benar-benar yang telah memenuhi kriteria.

“Semangat kita, minimal soal itu masih se perti sekarang. Kecenderungan kita naik men jadi 25 persen jumlah kursi di DPR atau 30 per sen perolehan suara sah nasional,” kata Ke tua Fraksi PKB di DPR, Marwan Jafar, ke pada wartawan di DPR, Jakarta, Rabu (16/5).

Sebaliknya, partai-partai peraih suara besar di DPR pasti juga akan bersikukuh dengan sikap mereka yakni tetap di angka yang sama seperti dalam UU sebelumnya.
Selain itu, sebagai upaya untuk mempertahankan ambang batas syarat pencapresan, partai-partai besar ini tentu akan memulainya dengan menaikkan ambang batasnya dari 20 persen menjadi 25 persen kursi di DPR. Bila tak disetujui, mereka akan bertahan di persyaratan yang lama.

Apa pun alasan yang dikemukakan, ujungujungnya memang demi kekuasaan. Partai besar ingin mempertahankan ambang batas agar persaingan untuk maju dalam kandidasi presiden hanya milik mereka saja. Sedangkan partai-partai tengah diajak untuk berkoalisi tanpa bisa mengusung calonnya sendiri.

Partai tengah dan partai kecil mengajukan persyaratan pencapresan menjadi lebih mudah juga untuk alasan agar mereka juga bisa bertarung dalam merebut kursi kepresidenan. Kalau syaratnya masih berat seperti pemilu sebelumnya maka dipastikan partaipartai ini takkan bisa mengajukan calon sendiri untuk maju dalam pilpres.

Memang tak ada jaminan, calon yang sedikit akan menjadikan kualitas presiden dan wakil presiden terpilih adalah orangorang yang cakap dan berkualitas. Tapi, calon yang banyak juga bukan jaminan akan tampilnya tokoh-tokoh yang lebih baik lagi.

__

MENAKAR JUMLAH CAPRES 2014
Oleh Nurul S Hamami

Ambang batas presiden yang tinggi seperti yang dicantumkan dalam UU Nomor 42/2008 sebenarnya juga memiliki nilai plus.

Tak pelak lagi, pemba hasan mengenai perlu nya mengubah Pasal 9 dalam revisi UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres) akan berlangsung sengit. Ini karena politikus di DPR telah terbelah menjadi dua kutub meskipun masa sidang belum berlangsung. Kutub pertama menginginkan ambang batas syarat pencalonan presiden (pencapresan) 3,5 persen. Satu kutub lagi menginginkan tetap seperti sebelumnya yakni 20 persen jumlah kursi di DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional.Mereka yang menginginkan dikuranginya ambang batas syarat pencapresan (presidential threshold) menjadi 3,5 persen saja adalah partai-partai menengah ke bawah. Perolehan kursi mereka di bawah 10 persen pada Pemilu 2009. Di sini ada PPP, PAN, PKS, Gerindra dan Hanura. PKB yang sebenarnya juga berada di golongan ini justru mewacanakan ambang batas dinaikkan.

Kelompok partai ini beragumen, setiap warga negara memiliki hak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai presiden/wakil presiden, sesuai dengan konstitusi negara. Dengan ambang batas yang hanya 3,5 persen maka pencapresan tidak hanya menjadi milik partai-partai dengan perolehan suara besar. Ambang batas 3,5 persen yang ditawarkan adalah sama dengan ambang batas partai yang bisa duduk di DPR (parliamentary threshold). Dengan demikian, partai-partai yang lolos ke DPR berhak mengusung calonnya sendiri ke kursi kepresidenan.

Sedangkan mereka yang menginginkan ambang batas presiden tetap 20 persen, atau kalaupun turun tidak lebih dari 5 persen yakni partai-partai berkursi gemuk di DPR. Di sini ada Partai Demokrat (150 kursi), Partai Golkar (107), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (95). Kelompok ini berpendapat, angka 3,5 persen sebagai ambang batas pencapresan terlalu ringan. Bukan hanya calon yang muncul akan menjadi banyak, tapi juga dikhawatirkan hanya akan membingungkan rakyat karena pilihannya terlampau banyak. Angka moderat yang ditawarkan adalah 15 persen.
Plus-minus Usulan kelompok partai menengah ke bawah untuk ambang batas presiden bisa dipahami mengingat konstitusi memang memberikan hak yang sama kepada warga negara untuk tampil sebagai presiden dan wakil presiden (Pasal 6 Ayat 1 UUD 1945 hasil amendemen). Pasal 6 A menyebutkan bahwa pencalonan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu. Sedangkan persyaratannya diatur dalam undang-undang.

Hasil Amendemen ke-3 UUD 1945 pada 9 November 2001 memang telah memberi kekuasaan lebih besar kepada parpol dalam menentukan pasangan calon presiden/wakil presiden yang kemudian ditawarkan kepada rakyat untuk memilihnya secara langsung. Sebelum amendemen, kekuasaan memilih presiden ada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berlangsung hingga Pilpres 1999 yang merupakan pilpres pertama di era Reformasi. Barulah pada Pilpres 2004 presiden/wapres pencalonannya diusung oleh parpol/gabungan parpol sesuai dengan persyaratan dalam undang-undang.

Dengan bersandar pada Pasal 6 dan 6 A UUD 1945, peluang partaipartai yang lolos ambang batas parlemen untuk mengusung calonnya sendiri dalam Pilpres 2014 memang dimungkinkan. Usulan mereka tidak melanggar konstitusi. Tinggal bagaimana bisa mengegolkan ambang batas presiden menjadi 3,5 persen dalam UU Pilpres yang baru. Dalam UUD 1945 tidak ada aturan bahwa angkanya mesti sekian persen, sehingga hal ini amat tergantung partai-partai yang berada di DPR dalam membuat aturan mengenai pelaksanaan pilpres.

Nilai plus dari ambang batas presiden yang disamakan dengan ambang batas parlemen (3,5 persen) adalah membuka peluang munculnya banyak pasangan calon yang akan maju dalam Pilpres 2014. Katakanlah pada Pemilu DPR pada 2014 jumlah partai yang lolos parliamentary threshold masih sama seperti sekarang ini yakni sembilan partai, maka sebanyak-banyaknya akan ada sembilan pasangan calon. Itu dengan asumsi kesembilan partai yang lolos ambang batas kursi di DPR mengusung capresnya masing-masing.

Bila ambang batas 3,5 persen yang diundangkan, maka kemunculan tokoh-tokoh yang memiliki kemampuan untuk memimpin negeri ini akan semakin besar. Sebaliknya, dengan sedikitnya partai yang bisa mengajukan pasangan calon, tentunya tokoh-tokoh yang muncul juga akan sedikit. Partai-partai yang lolos ke DPR dengan sendirinya dapat mengusung calon yang telah sesuai dengan kriteria mereka. Mereka tak lagi hanya menjadi pendukung partai besar dengan berharap imbalan kursi di kabinet. Pada gilirannya akan bermunculan tokoh-tokoh yang selama ini tak bisa dimajukan karena terganjal oleh syarat pencalonan yang terlalu berat dan “mahal“.

Banyaknya pasangan calon yang maju dalam kandidasi juga memberi nilai plus bagi rakyat pemilih. Dengan begitu rakyat disodorkan banyak pilihan yang sesuai dengan hati nurani mereka masing-masing. Calon-calon yang akan dipilih pun tidak lagi tokoh yang itu-itu saja, yang sudah pernah maju dalam pencalonan sebelumnya.
Rakyat ditawarkan tokoh-tokoh baru yang diharapkan mampu menyegarkan sirkulasi elite di negeri ini.

Meski begitu, nilai minus juga ada dengan munculnya banyak calon dalam pilpres mendatang. Kegaduhan politik serta disorientasi rakyat dalam memilih ­sebagaimana dikhawatirkan oleh Wasekjen Partai Golkar Nurul Arifin–sangat terbuka. Dengan mengusung calonnya masingmasing, maka `gesekan’ di antara parpol juga semakin besar dan mungkin tak bisa dihindari. Rakyat juga mungkin saja malah menjadi bingung dengan banyaknya pilihan. Sedikit nya calon memang semakin membuat simpel dan mudah bagi rakyat dalam menentukan pilihannya.

Dengan banyaknya pasangan calon yang maju, tentu akan semakin jauh dari upaya efisiensi biaya pilpres. Dapat dipastikan dengan peserta pilpres yang lebih dari tiga pasangan calon, sangat memungkinkan pelaksanaan pilpres tidak satu putaran. Itu berarti pengeluaran pun akan semakin membengkak, baik itu berupa logistik pilpres maupun dana kampanye pasangan calon.

Selain itu, banyaknya pasangan calon juga akan membuat capres terpilih tidak memiliki kekuatan yang solid di parlemen. Dengan pelaksanaan dua putaran, sebenarnya dukungan terhadap capres terpilih tidak mayoritas. Tambahan dukungan di putaran kedua dapat dikatakan merupakan dukungan semu karena rakyat dihadapkan pada situasi “daripada tidak memilih alias golput“. Koalisi yang dibangun pada putaran kedua tak lebih hanya koalisi yang rapuh dan transaksional.
Perkuat presidensial Ambang batas presiden yang tinggi seperti yang dicantumkan dalam UU Nomor 42/2008 sebenarnya juga memiliki nilai plus. Dengan ambang batas mencapai 20 persen tentunya akan semakin sedikit partai politik yang dapat mengusung calonnya sendiri. Selanjutnya jumlah pasangan calon yang akan maju juga akan semakin mengerucut. Hal ini bisa saja memudahkan rakyat dalam menentukan pilihannya.

Efisiensi yang diinginkan dalam pelaksanaan pilpres juga sangat terbuka bila pasangan calon yang berkandidasi cuma tiga pasangan saja.
Kondisi ini akan memungkinkan pelaksanaan pemilihan dalam satu putaran sehingga penghematan anggaran pilpres dapat dilakukan semaksimal mungkin. Sedangkan bila dilakukan dua putaran, sudah barang tentu anggaran juga membengkak.

Nilai plus lainnya dari penggunaan ambang batas yang tinggi adalah memperkuat sistem presidensial di Indonesia. Dengan maksimal hanya tiga pasangan calon yang muncul dalam persaingan, maka bisa dipastikan akan ada tiga koalisi besar yang mengusung calonnya masing-masing.
Siapa pun yang terpilih, nantinya akan mendapat dukungan politik yang kuat di DPR karena merupakan salah satu koalisi besar dalam pencapresan. Koalisi tersebut akan berlanjut di pemerintahan dan juga parlemen. Pada akhirnya presiden terpilih dapat melaksanakan tugastugas kepresidenannya tanpa harus terganggu oleh sikap oposisi di DPR.

Sudah mengerucutnya jumlah koalisi di DPR juga akan semakin mendorong terciptanya sedikit fraksi di DPR. Koalisi yang dibuat oleh partaipartai yang lolos ke DPR sebelum pilpres berlangsung, bisa dilanjutkan di parlemen sehingga nantinya hanya akan ada paling banyak tiga fraksi di DPR sesuai dengan kesamaan platform dalam membangun bangsa. Bila fraksi jumlahnya tak banyak, maka proses legislasi di DPR pun akan semakin fokus dan mudah tanpa banyak pembahasan yang berlarut-larut.

Memang, dengan ambang batas yang tinggi, hak-hak partai politik yang lolos ke DPR dengan perolehan kursi di bawah 20 persen untuk mengajukan capresnya menjadi tercederai. Padahal, pengajuan pasangan calon merupakan hak partai politik pemilik kursi di DPR sebagaimana tercantum dalam konstitusi.

Tapi, seharusnya syarat untuk mengajukan capres juga jangan terlalu mudah, namun juga tidak terlalu memberatkan. Angka 15 persen rasarasanya sudah cukup moderat dan tidak menutup peluang munculnya putra-putra terbaik bangsa dalam jumlah yang memadai.

__

PRESIDEN RI: MANUSIA SETENGAH DEWA?
Oleh Nurul S Hamami

Selama Orde Baru berkuasa, lembaga kepresidenan muncul sebagai kekuatan yang sangat dominan di an- tara lembaga-lem baga negara lainnya.

21 Mei 1998. Soeharto menyatakan diri ber henti sebagai Presiden RI. Ribuan mahasiswa yang “menduduki“ Ge dung MPR/DPR pun meluapkan kegembiraannya. Inilah akhir dari kekuasaan presiden yang otoriter dan sudah berkuasa selama 32 tahun.Gelombang reformasi yang bergulir sepanjang bulan Mei 1998 itu salah satu tuntutannya memang mendesak Soeharto mundur dari kursi presiden. Mahasiswa yang menjadi motor gerakan reformasi bersama tokoh-tokoh nasional menilai Soeharto sudah melenceng jauh dari tugas menjalankan amanat hati nurani rakyat.

Dengan kekuasaannya yang besar, Soeharto telah menjelma sebagai satu-satunya pusat kekuasaan atas Indonesia, baik politik maupun ekonomi. Lembaga DPR yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan justru dibuat menjadi sekadar lembaga “stempel“ kebijakan pemerintah. Peminggiran partai politik yang dimulai dengan fusi partai pada 1973, menjadikan Golkar ­­yang dirinya duduk sebagai Ketua Dewan Pembina–sebagai kekuatan dominan di DPR.

Reformasi politik yang bergulir pada Mei 1998 itu pun telah mengakhiri semuanya. Elemen-elemen masyarakat selanjutnya menuntut dilakukannya reformasi kekuasaan eksekutif, dalam hal ini kekuasaan presiden yang terlalu besar. Hanya dengan reformasi kekuasaan eksekutif itulah pengalaman besarnya kekuasaan presiden pada masa rezim Orde Baru tak terulang lagi.
Sangat dominan Selama Orde Baru berkuasa, lembaga kepresidenan muncul sebagai kekuatan yang sangat dominan di antara lembaga-lembaga negara lainnya. Bahkan dengan kekuasaannya, presiden bagaikan manusia setengah dewa. Ia bisa memerintahkan apa saja tanpa takut perintah tersebut diabaikan, termasuk kemungkinan akan diganjal oleh DPR yang memiliki fungsi pengawasan.

Mengapa lembaga kepresidenan selama rezim Orde Baru tampil sebagai kekuatan yang dominan? Ada sejumlah faktor yang membuat kekuasaan eksekutif menjadi sa ngat dominan selama rezim kekuasaan Soeharto itu. Pertama, faktor konstitusi. Sebelum UUD 1945 diamendemen, secara eksplisit dinyatakan tu gas dan kewenangan presiden men ca kup tidak hanya bidang eksekutif, tapi juga legislatif.

Sebelum amendemen, presiden meme gang kekuasaan membentuk undang-un dang dengan persetujuan DPR. Ini menegas kan bahwa eksekutif sekaligus menjalankan fung si le gislatif yakni membuat undang-un dang. Jelas bahwa DPR hanya ting gal me nyetujui undang-undang yang dibuat oleh DPR. Dengan besarnya kekuasaan Soe harto atas partai po litik, tentunya semakin tumpullah pe ran DPR yang terkesan tinggal stempel apa yang dimaui pemerintah.

Pada amendemen pertama, 19 Oktober 1999, bunyi pasal tersebut telah diganti menjadi: presiden ber hak mengajukan rancangan undangundang kepada DPR (Pasal 5 ayat 1).

Dengan demikian presiden tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga yang membuat undang-undang.

Selain itu, kekuasaan membentuk un dang-undang sepenuhnya kini menjadi mi lik DPR (Pasal 20 ayat 1).

Sebelum diamen demen, DPR hanya memberi persetujuan terhadap un dang-undang yang diajukan peme rintah. Kekuasaan DPR dalam membentuk undang-undang diperkuat dengan bunyi Ayat 5 pasal 20 tersebut yang tetap mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undangundang meskipun dalam 30 hari masih belum disahkan oleh presiden.

Reformasi kekuasaan presiden juga dikuatkan oleh bunyi ayat-ayat dalam Pasal 20 A UUD 1945 hasil amendemen kedua, 18 Agustus 2000.

Salah satunya yakni DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Juga diberikannya hak interpelasi, hak angket, dan hak me nyatakan pendapat. Hak-hak tersebut jelas merupakan kekuatan bagi legislatif untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Presi den sebagai kepala eksekutif tak bisa lagi sewenang-wenang dalam menjalankan pemerintahannya.

Satu hal yang mendasar adalah adanya reformasi dalam hal pemilih an presiden dan masa jabatannya.

Bila sebelum amendemen pertama, presiden dipilih oleh MPR maka setelah amndemen presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat (Pasal 6 A). Sedangkan untuk jabatannya, presiden hanya boleh menjabat dua kali (Pasal 7). Sebelumnya, tak ada batasan berapa kali seseorang menjabat sebagai presiden. Inilah yang membuat Soeharto pada masa Orde Baru dapat terpilih berturut-turut selama tujuh kali.Kedua, karena faktor dual posisi yakni sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Sebagai kepala negara, presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara; mengangkat duta dan konsul; memberi grasi, amnesti, abolisi, dan sebagainya.

Sebelum amendemen pertama, dalam hal mengangkat duta dan konsul serta menerima duta negara lain, presiden tak perlu meminta pertimbangan DPR. Namun, setelah amendemen, fungsi itu ditambahkan yakni presiden harus memperhatikan pertimbangan dari DPR (Pasal 13).
Begitu pula dalam hal pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14).

Faktor ketiga yang menjadikan kekuasaan kepresidenan selama rezim Orde Baru dominan yakni adanya jenis “kekuasaan“ lain. Berbagai sebutan yang melekat pada jabatan presiden dijadikan sebagai sumber kekuasaan baru. Misalnya, mandataris MPR berubah menjadi pengganti MPR; panglima tertinggi ABRI berubah menjadi alat kekuasaan presiden. Melekatnya hak prerogratif presiden membuat pihak lain tidak boleh memengaruhi proses pelaksanaan hak tersebut.
Sumber keuangan Faktor keempat yang membuat dominannya kekuasaan presiden pada masa Orde Baru yakni penguasaan sumber keuangan. Baik secara institusional maupun pribadi, presiden menguasai sumber keuangan yang cukup besar sehingga dapat digunakan untuk mempertahankan kekuasaannya.

Sekurang-kurangnya terdapat empat sumber keuangan presiden saat itu: APBN, penerimaan BUMN, yayasan-yayasan yang langsung dipimpin presiden (dana yayasan dihimpun melalui keppres), bisnis anggota keluarga dan pengusaha (klien politik).

Yang juga sangat besar perannya dalam menjadikan lembaga kepresidenan menjadi kekuatan yang do minan yakni faktor ideologi. Pancasila lebih digunakan sebagai alat hegemoni terhadap rakyat daripada sebagai pedoman atau tolok ukur dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Faktor lainnya yakni format politik. Rezim Orde Baru nyatanya tidak berbeda dengan rezim Orde Lama dengan konsep demokrasi terpimpinnya. Rezim Orde Baru lambat laun menjadi rezim otoriter dan tidak demokratis.

Kalaupun demokrasi berjalan, namun hanyalah untuk menggugurkan proseduralnya saja ­bukan pada substansinya. Kekuasaan Orde Baru telah meminggirkan kekuatan lain seperti parlemen, partai politik, dan kelompok kepentingan. Inilah yang melanggengkan kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun.
Pengurangan kekuasaan Setelah era Reformasi, segala bentuk kekuasaan presiden yang berlebihan tersebut sudah berkurang banyak. Ini karena adanya amendemen UUD 1945 yang mengurangi kekuasaan hanya berada di tangan presiden. Misalnya saja, pemilihan presiden langsung oleh rakyat, presiden bukan lagi mandataris MPR, sebab presiden secara moral politik bertanggung jawab kepada rakyat.

Buah dari reformasi politik melalui amendemen UUD 1945 juga berupa kekuasaan presiden yang dikontrol oleh DPR. Presiden dapat dimakzulkan bila melanggar UUD, korupsi, pengkhianatan, dan lainlain yang terkait tindak kejahatan dan pidana.

Refomarsi kekuasaan presiden juga menyangkut tugas dan kewenangannya yang dikontrol oleh DPR.
Hal ini terjadi pada rekrutmen jabatan-jabatan tertentu seperti gubernur BI, kapolri, panglima TNI, yang dilakukan dengan persetujuan DPR.

Dalam hal sumber keuangannya, presiden dikontrol oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23 E). Selain itu, presiden tak boleh lagi memimpin yayasan-yayasan, harta kekayaannya juga dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meskipun kekuasaannya sudah banyak direformasi, namun dalam riil politik, jabatan presiden tetap memiliki magnet tersendiri. Inilah yang membuat partai politik tetap menempatkannya sebagai tujuan untuk merebutnya. Mungkin karena mereka tetap beranggapan presiden adalah manusia setengah dewa. Tak salah bila sekarang ini soal pencapresan pada 2014 sudah mulai ramai dibicarakan.

__

PENCALONAN PUN MULAI RAMAI

Dengan adanya pemilihan terbuka ­semacam konvensi–maka akan membuka peluang calon lainnya.

Wajah Aburizal Bakrie semringah di hadapan Ketua DPD Partai Golkar se-Indonesiadi Yogyakarta, Sabtu, 12 Mei lalu. “Saya terima pencalonan presiden dari seluruh DPD Partai Golkar provinsi se-Indonesia.
Saya siap dicalonkan sebagai calon presiden Partai Golkar pada Pemilu 2014,“ katanya.

Ical ­panggilan bagi Aburizal-memang pantas bersuka cita. Dukungan 33 ketua DPD Golkar dalam Rapat Konsultasi Nasional partai ini merupakan dukungan riil menuju pencalonannya sebagai kandidat presiden pada 2014. Dukungan ini tinggal dikukuhkan dalam Rapat Pimpinan Nasional (rapimnas) Golkar pada awal Juli nanti.

Rapimnas semestinya dilakukan pada Oktober. Namun, sudah sejak beberapa bulan lalu wacana dimajukannya jadwal rapimnas mencuat.
Pada pertemuan 33 ketua DPD Golkar di Yogyakarta itu pun disepakati untuk mendesak dimajukannya rapimnas ke bulan Juli.

Entah apa yang membuat para elite Golkar ngebet mendesak dimajukannya rapimnas tiga bulan lebih awal. Yang pasti, dalam rapimnas itulah nantinya nama Ical akan dikukuhkan sebagai capres satu-satunya dari partai yang berkuasa selama rezim Orde Baru itu untuk maju ke Pilpres 2014. Alasannya, agar waktu untuk sosialisasi ke rakyat cukup banyak.

Boleh jadi Ical sebelumnya sempat khawatir pencalonannya bakal terganjal dari internal partai. Pertama, ada suara-suara vokal di elite DPD II Golkar yang menentang penunjukkan langsung Ical sebagai capres tunggal. Menurut mereka, mesti ada mekanisme yang membuka tokoh-tokoh Golkar lainnya tampil.
Kedua, Dewan Pertimbangan (wantim) juga tidak merasa ada relevansi yang urgen mempercepat pelaksanaan rapimnas. Wantim yang diketuai oleh Akbar Tanjung juga menyiratkan adanya pemilihan terbuka bagi capres Golkar.

Ical dan lingkaran dekatnya di Golkar tentu cemas dengan dilakukannya pemilihan capres secara terbuka di internal partai. Dengan adanya pemilihan terbuka ­semacam konvensi–maka akan membuka peluang calon lainnya di luar Ical. Sebut saja Jusuf Kalla dan Akbar sendiri.
Kedua tokoh senior “partai beringin“ ini masih memiliki kharisma dan pendukung di akar rumput Golkar.

Bila pemilihan terbuka dilakukan, bukan tidak mungkin keduanya mengeliminasi pencalonan Ical. Tergusurnya Akbar dalam konvensi capres Golkar untuk Pemilu 2004 oleh Wi ranto, menjadi cermin. Padahal, saat itu Akbar adalah ketua umum Golkar.

Tak heran, pertemuan Ical dengan Akbar dalam rapat konsultasi dan koordinasi antara DPP dan wantim pada 8 Mei terlihat hambar. Meskipun bersalaman, namun keduanya tidak berpelukan menempelkan pipi kanan dan piki kiri sebagaimana dilakukan Ical saat bertemu elite Golkar yang lain di rapat tersebut.
Sebelum pertemuan ini, wantim mengirim surat ke DPP pada 25 April dan terdapat sejumlah poin yang ditanyakan kepada DPP Golkar.

Bagi wantim, kata Akbar, yang perlu dilakukan Golkar bukanlah menetapkan calon presiden, namun menyiapkan mekanisme dan sistem pencalonan presiden yang terstruktur untuk digunakan di setiap pencalonan presiden. Akbar menambahkan, penetapan capres baru bisa dilakukan dalam rapimnas berikutnya atau tahun depan.

Baik Ical maupun Akbar tak memberi keterangan pers usai rapat konsultasi yang berakhir tengah malam itu. Namun, kabarnya Akbar menghormati keputusan rapimnas yang akan mengukuhkan Ical sebagai calon tunggal capres Golkar. Bagi Akbar, yang terpenting wantim telah memberikan pertimbangan kepada DPP soal pencapresan tersebut.

Sekjen Golkar, Idrus Marham, yang ditugasi untuk memberi keterangan pers usai rapat tersebut pun tak memberi jawaban tegas mengenai pertanyaan wantim soal penetapan Ical sebagai capres tunggal Golkar dalam rapimnas nanti. “Antara wantim dan DPP semangatnya sama. Kami sudah paham posisi masingmasing,“ katanya.

Sejak setahun lalu Ical memang sudah mulai menyosialisasikan dirinya ke masyarakat. Itu dilakukannya dengan kegiatan “ekonomi bangkit“ yang menyasar kalangan pengusaha kecil di seluruh Indonesia. Iklannya pun muncul di sejumlah media, baik cetak maupun elektronik. Tidak salah lagi, upaya-upaya sosialisasi tersebut terkait rencana pencapresannya pada 2014.
Hatta dan Prabowo Ical tidak sendirian dalam hal pencalonan menuju kursi RI-1 di 2014 nanti. Sejumlah tokoh juga telah dimunculkan oleh partai-partai yang duduk di DPR. Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa, adalah salah satunya. Dalam Rakernas II di Jakarta, 11 Desember 2011, Menko Perekonomian yang juga besan Presiden SBY ini disuarakan oleh DPW-DPW sebagai calon presiden 2014 dari PAN.

Namun, berbeda dengan yang terjadi di tubuh Golkar, suara di tubuh PAN telah bulat ingin mencapreskan Hatta pada Pilpres 2014. Hal ini bisa dimengerti mengingat Hatta merupakan tokoh senior PAN yang memiliki modal sosial, politik, dan birokrasi untuk running dalam pilpres dua tahun mendatang. Sebagai seorang politikus, Hatta telah berpengalaman, baik sebagai anggota DPR maupun di pemerintahan.

Di luar Hatta, memang belum ada tokoh PAN lainnya yang memiliki “jam terbang“ setinggi dirinya. Kepiawaiannya di bidang politik pun telah dibuktikannya ketika sukses menjadi ketua tim sukses pemenangan SBY-Boediono pada Pipres 2009 lalu. Namun, hingga saat ini Hatta belum memberikan jawaban atas dukungan yang datang dari dalam PAN sebagaimana muncul pada rakernas akhir tahun lalu.

Wajar bila tak ada riak-riak dalam wacana para elite PAN dalam mengusung Hatta sebagai capres mendatang. Terlebih, Amien Rais yang merupakan founding father partai berlogo matahari terbit ini jelas-jelas mendukung pencalonan Hatta. Bahkan, Amien merupakan salah satu tokoh yang mendorong tampilnya figur-figur baru yang mumpuni dalam kepemimpinan nasional di 2014.

Persoalan PAN sekarang adalah bagaimana menaikkan perolehan kursi di DPR atau suara sah secara nasional. Kalaua hanya tetap mendapat 43 kursi seperti hasil Pemliu 2009 lalu, rasanya sulit bagi PAN untuk mengusung Hatta sebagai capres.
Dengan perolehan kursi yang masih di kisaran tersebut, paling pol adalah mengajukan Hatta sebagai cawapres dengan capres dari partai yang memperoleh suara besar di DPR. Ini menjadi tugas berat sekaligus tantangan bagi pengurus PAN untuk memenangkan suara di akar rumput.

Cara lain yang bisa dilakukan oleh PAN untuk bisa mengusung capresnya sendiri adalah dengan mengegolkan diturunkannya ambang batas parlemen sebagai syarat pencapresan. Bila tetap menggunakan ambang batas yang lama sesuai UU Nomor 42/2008, yakni sebesar 20 persen perolehan kursi di DPR atau 25 persen perolehan suara sah secara nasional, tampaknya berat untuk mengajukan calon sendiri.

Namun, bila setidaknya bisa menurukan lima persen saja, maka peluang tersebut menjadi terbuka ­ seperti halnya pada Pilpres 2004 ketika mengusung Amien Rais sebagai capres. Selanjutnya tinggal mencari rekan koalisi untuk disandingkan sebagai cawapresnya Hatta.

Selain PAN, partai yang telah mantap mencalonkan tokoh utamanya sebagai capres mendatang adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Sesuai dengan hasil Kongres Luar Biasa pada 17 Maret 2012 di Bogor, Gerindra telah menetapkan Prabowo Subianto sebagai capres yang akan diusung pada Pilpres 2014. Prabowo adalah pendiri Gerindra dan kini menjabat sebagai ketua dewan pembina. Saat ini harus diakui belum ada tokoh lain Gerindra yang mampu menyaingi popularitas Prabowo.

Seperti halnya PAN, Gerindra mesti bekerja ekstra keras agar syarat pencapresan tidak memberatkan mereka untuk mengusung calon sendiri.
Pada Pilpres 2009, Gerindra tak bisa memajukan Prabowo sebagai capres karena terganjal oleh ambang batas yang disyaratkan yakni 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional. Pada Pemilu 2009, Gerindra hanya mampu merebut 26 kursi di DPR.

Akhirnya pada Pilpres 2009, mereka berkoalisi dengan PDIP, dan Prabowo sebagai cawapres mendampingi Megawati sebagai capres.
Untuk itulah Gerindra juga mesti memperjuangkan agar ambang batas presiden dapat diturunkan dalam revisi UU Pilpres pada masa sidang DPR mendatang.
Demokrat?
Partai Demokrat yang merupakan pemenang Pemilu 2009 sampai saat ini belum memutuskan siapa tokoh yang akan mereka capreskan. Setelah SBY tak bisa lagi mencalonkan karena sudah dua kali masa jabatan kepresidenannya, partai yang selama setahun terakhir didera badai kasus korupsi beberapa kadernya ini seperti gamang menentukan figur yang bisa dijadikan capres mendatang.

Tarik-menarik di internal partai ini terlihat kuat sehingga belum ada satu kata untuk menentukan capres maupun mekanisme penjaringannya.
Anas Urbaningrum, sang ketua umum yang namanya terseret-seret kasus korupsi yang dilakukan mantan bendahara umum Demorkrat M Nazaruddin, belum pasti mendapat tiket untuk menjadi capres.

Di tengah-tengah wacana akan menggunakan konvensi dalam penjaringan capres yang diusulkan oleh beberapa elite Demokrat, muncul lagi usulan mencapreskan Ani Yudhoyono yang dilontarkan elite lainnya di Demokrat. Padahal sejak awal menjabat presiden untuk periode kedua, SBY sudah mengatakan istri maupun anak-anaknya tak akan maju dalam Pilpres 2014. Boleh jadi munculnya kembali usulan tersebut tak lain untuk mengimbangi wacana konvensi.

Selain itu, muncul juga beberapa nama untuk dijadikan capres oleh elite Demokrat yang lain. Di antaranya yakni Menko Polhukam, Djoko Suyanto, dan mantan wapres Jusuf Kalla. Keduanya memang memiliki kedekatan dengan partai berlambang bintang mercy ini. Djoko adalah orang yang cukup dekat dengan SBY, sementara JK meskipun orang Golkar namun bisa diterima oleh kalangan Demokrat.

Seperti halnya Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga belum secara tegas akan mengusung siapa sebagai capres 2014.
Sejauh ini, tokoh senior PDIP, Taufiq Kiemas mengatakan Megawati tak akan lagi maju sebagai capres. Ia bahkan menegaskan 2014 merupakan saatnya tokoh-tokoh muda tampil.
Apakah ini isyarat untuk mulai mengusung Puan Maharani? Namun, di elite DPP PDIP tetap menyatakan Megawati akan dicapreskan pada 2014.

Bagaimana dengan PKS, PPP, PKB, juga Parta Hanura? PKS yang mendulang 57 kursi DPR pada pemilu 2009, belum menentukan capres yang akan diusung. Mereka membentuk tim yang memantau tokoh-tokoh nasional baik dari internal partai maupun dari luar yang dianggap memiliki kemampuan untuk memimpin Indonesia pada 2014. PPP begitu juga. Terus memantau tokoh-tokoh nasional yang mumpuni. Namun, beberapa nama telah disebut-sebut di antaranya JK dan Mahfud MD. PKB masih belum menentukan pilihannya.
Sedangkan Hanura tetap akan mengusung Wiranto.

Posted in: Politik