Broker Masih Bisa Jual Timah Tanpa Izin

Posted on June 1, 2012

0


 M.Latief | Erlangga Djumena | Jumat, 1 Juni 2012 | 03:08 WIB
KOMPAS/KRIS RAZIANTO MADA. Sebagian hutan di Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung menjadi areal tambang timah, Minggu (22/4/2012). Ribuan hektar hutan di provinsi kepulauan itu berubah menjadi tambang ilegal. Penindakan aparat tidak membuat petambang jera.

 

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam tiga tahun terakhir setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara diterbitkan, terjadi peningkatan ekspor bijih mineral secara besar-besaran. Di antaranya ekspor bijih nikel yang meningkat hingga 800 persen, bijih besi 700 persen, dan bijih bauksit mencapai 500 persen.

Atas situasi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) berupaya mengendalikan ekspor bijih mineral tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (Permen) ESDM Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Permurnian Mineral. Selain mengendalikan ekspor bijih mineral yang terus meningkat, pemerintah melalui permen tersebut juga berupaya menjamin ketersediaan bahan baku untuk pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan.

“Bagi sejumlah daerah keharusan membangun perusahaan smelter (perusahaan dengan fasilitas pemurnian mineral) merupakan kebijakan baru. Namun, tidak demikian dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena puluhan perusahaan smelter telah berdiri sebelum kebijakan tersebut diterbitkan,” ungkap anggota Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (LCKI Babel), Bambang Herdiansyah, di Jakarta, Kamis (31/5/2012).

Menurut dia, Babel bukan hanya membutuhkan permen yang mengharuskan perusahaan tambang membangun smelter untuk menyelamatkan lingkungan dan ketersediaan bahan baku, melainkan juga peraturan yang bisa mencegah sejumlah pengusaha timah menyelundupkan timah asal provinsi tersebut.

Kekhawatiran Bambang dinilai masuk akal. Pasalnya, menurut Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri Kementerian Koordinator Perekonomian Edy Putra Irawadi, para pedagang perantara atau broker barang tambang masih dapat mengekspor hasil tambang mineral Indonesia meskipun tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) dan tidak membangun smelter. Hal ini membuat Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2012 menjadi lemah.

Situasi tersebut bisa membuat ekspor mineral tetap tidak terkendali, meskipun saat ini pemerintah telah menetapkan bea ekspor tambang sebesar 20 persen. Hal serupa juga sangat mungkin terjadi dengan para broker timah di Bangka Belitung. Pasalnya, hingga saat ini tidak semua pengusaha timah di Bangka Belitung mau menjual produk timahnya melalui Pasar Timah Indonesia yang telah digagas pada Januari 2012 lalu.

Menanggapi hal tersebut, dalam siaran persnya, Thamrin Sihite selaku Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM menyatakan, pihaknya mendukung adanya aturan yang bisa mendorong pasar timah dalam negeri lebih meningkat. Namun, segala prasyarat harus dipenuhi agar nantinya pasar timah Indonesia mampu bersaing dengan pasar komoditas timah yang sudah ada.

“Saya pikir standardisasi untuk timah di dalam negeri menjadi penting,” ungkapnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri ESDM bidang Mineral Batu Bara, Tabrani Alwi, menuturkan, regulasi terkait pasar timah Indonesia perlu didorong melalui Kementerian Perdagangan karena hal itu menjadi domain mereka. Aturan tersebut, menurut dia, bisa saja berupa Peraturan Menteri Perdagangan, yang mewajibkan semua produsen timah domestik menjual produknya melalui pasar timah Indonesia.

Tabrani juga meyakini, Pasar Timah Indonesia bisa mendorong penciptaan lapangan kerja baru di samping meningkatkan pendapatan negara karena produk yang dipasarkan sudah memiliki nilai tambah (added value).

Berbeda dengan Tabrani, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisna Murti justru enggan berkomentar ketika dikonfirmasi mengenai kemungkinan pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan terkait pasar timah Indonesia.