Kronik Bea Keluar Bahan Mentah

Posted on June 14, 2012

0


Digugat Jepang, Menperin Siapkan Lawyer

Terbaik

Kebijakan BK Bahan Mentah Tambang Mau Dibawa Ke WTO
Rakyat Merdeka_Kamis, 14 Juni 2012 

Namun, rencana gugatan Ne­geri Matahari Terbit itu di­tang­gapi santai Menteri Per­in­dustrian (Menperin) MS Hidayat. Dia me­negaskan, pihaknya akan me­nyiapkan pengacara (lawyer) terbaik untuk meng­hadapi itu.RMOL.Gara-gara dikeluarkannya kebijakan bea keluar (BK) untuk ekspor bahan mentah tambang, Pemerintah Indonesia akan digugat Jepang ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Hidayat mengatakan, Peme­rin­tah Jepang keberatan karena ra­tusan perusahaan pengolahan (smelter) di Jepang sedang me­nunggu-nunggu bahan baku dari Indonesia.

“Jepang industri hilirnya ber­kembang, bahan bakunya dari In­donesia, dia dapat nilai tambah sa­­ngat besar. Kita juga ingin se­perti itu, jadi kenapa dia (Jepang) ke­beratan, intinya itu,” ujar Hi­dayat usai bertemu perwakilan Ka­­mar Dagang dan Industri (Ka­din) di kantornya, kemarin.

Untuk diketahui, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (Per­men ESDM) No.7 Tahun 2012 tentang bea keluar ekspor ba­han mentah. Kebijakan itu un­tuk menggerakkan sektor hi­lirisasi serta mendorong pem­ba­nguan industri pengolahan (smel­­ter) dan menekan ekspor bahan tambang yang berlebihan.

“Yang jelas, kita akan siapkan lawyer-lawyer terbaik kita untuk menghadapi gugatan Jepang. Ka­rena yang saya dengar mereka akan membawanya ke WTO,” tegas Hidayat.

Kendati begitu, bekas Ketua Umum Kadin ini belum mau membeberkan strategi apa yang akan digunakan Indonesia untuk membela kebijakannya di WTO.

Dia merasa, kebijakan untuk me­larang ekspor raw material (bahan mentah) mineral pada 2014 dan mengenakan bea ke­luar 20 persen itu tidak ada yang salah dan sudah banyak negara yang melakukannya.

“Banyak negara yang ju­ga me­nge­tatkan ekspor bahan men­­tah mineralnya guna meme­nuhi ke­butuhan dalam negeri dan me­ning­katkan nilai tambah,” kata politisi Partai Golkar itu.

Menteri Perdagangan (Men­dag) Gita Wirjawan mengatakan, pi­haknya masih berkomunikasi de­ngan Jepang dan perwakilan Indonesia yang ada di WTO.

“Kami akan cari tahu latar be­lakangnya apa, apakah ini karena ke­bijakan pengenaan bea keluar secara umum terhadap mineral atau mineral khusus,” kata Gita.

Gita mengatakan, Jepang me­ru­pakan negara penyerap nikel yang cu­kup besar. Data dari Ke­men­terian Keuangan Jepang me­nye­butkan, negara itu mengimpor 3,65 juta ton bijih nikel tahun 2011. Indonesia memasok 1,95 juta ton atau 53 persennya. Mes­ki rencana Jepang itu dinilai pre­­ma­tur, namun kata, Gita itu bi­sa dilakukan dengan berbagai ca­ra, salah satunya secara bilateral.

Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani menilai, percepatan pemberlakukan bea keluar eks­por tambang itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertam­bangan Mi­neral dan Batu bara (Minerba). Pasalnya, dalam atur­an tersebut pe­larangan baru mu­lai diber­la­kukan pada 2014.

Dengan percepatan pelarangan ekspor tersebut, kata dia, ke­sia­pan industri pengolahan masih sangat terbatas. Aki­bat­nya, ha­nya sedikit hasil tam­bang (bijih mineral) yang dapat tertampung di smelter dalam ne­geri.

“Dengan kondisi ini, bisa sa­ja dikeluarkan juknis (petunjuk teknis) yang menyesuaikan de­ngan komplikasi masalahnya atau Permen ESDM direvisi kembali,” katanya.

Dewi juga menilai, aturan itu tidak adil karena tak berlaku untuk kontrak karya (KK) seperti PT Freeport Indo­nesia dan PT Newmont Nusa Teng­gara (NNT). Aturan itu ha­nya berlaku untuk pemegang izin usaha pertamba­ngan (IUP) ope­rasi produksi dan izin per­tam­bangan rakyat (IPR).

Dengan ketidaksiapan dan ter­batasnya kapasitas industri pe­ngolahan saat ini, maka beban pengusaha tambang bertambah. Karena itu, pemerintah harus se­gera mengkaji ulang kebijakan tersebut.

“Itu untuk meminima­li­sasi dampak negatif bagi pelaku usa­ha dan masyarakat yang ber­po­tensi kuat terjadi pemutusan hu­bungan kerja (PHK) akibat Per­men tersebut,” cetusnya.

Untuk diketahui, Jepang meng­gugat kebijakan Pemerintah Indo­nesia soal pembatasan eks­por be­berapa komoditas barang mentah mulai 6 Mei lalu dengan menge­nakan tarif bea keluar sebesar 20 persen secara kese­luruhan. Je­pang menilai, kebija­kan tersebut akan berdampak pada terpu­ruknya in­dustri ma­nufaktur di negaranya lantaran biaya untuk smelter logam di Jepang akan naik. [Harian Rakyat Merdeka]

 **

Hilirisasi Industri SDA Jadi Keharusan

Seputar Indonesia_Thursday, 14 June 2012

JAKARTA– Hilirisasi industri yang berbasis sumber daya alam (SDA) dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sektor-sektor industri lainnya di dalam negeri.

Indonesia yang kaya SDA selama ini dinilai kurang memperoleh manfaat dari potensi tersebut karena kebanyakan hasil tambang ataupun sumber daya alam lain diekspor dalam bentuk mentah. Menteri Perindustrian MS Hidayat mencontohkan, industri hilir berbasis nikel seperti stainlesssteel dan nickelalloy saat ini belum tumbuh sehingga Indonesia bergantung sepenuhnya pada impor.

Padahal, kebutuhan sejumlah sektor industri akan produk-produk nikel itu sangat besar. Sektorsektor industri yang membutuhkan produk itu antara lain adalah konstruksi,minyak dan gas,automotif,elektronika,permesinan, dan jalur kereta api. “Sementara,dalam beberapa tahun terakhir justru terjadi ekspor besar-besaran bijih nikel yakni sebesar 33 juta ton pada tahun lalu, atau meningkat delapan kali dibandingkan tahun 2008,”kata Hidayat dalam jumpa pers di Kemenperin, Jakarta,kemarin.

Hidayat mengatakan, saat ini memang sudah ada industri yang mengolah bijih nikel menjadi ferronickel dan nickel matte. Namun, kapasitas produksinya masih terbatas yakni 80.000 ton,dan itu pun seluruhnya diekspor.Salah satu alasan belum berkembangnya industri pengolahan barang tambang mineral adalah belum adanya kepastian ketersediaan bahan baku untuk jangka panjang.

Karena itu, diharapkan kebijakan pembatasan ekspor akan menjamin ketersediaan suplai jangka panjang yang memacu pertumbuhan industri pengolahan. Terkait itu pula,pemerintah memprioritaskan pengembangan industri berbasis mineral logam berupa besi baja, aluminium ,nikel,dan tembaga.Pasalnya, penggunaan produk-produk itu sangat luas.Untuk industri besi baja, kata Hidayat, cadangan terbukti bijih besi (iron ore) yang ada adalah sekitar 115 juta ton.

Namun, tahun lalu ekspor bijih besi mencapai 13 juta ton atau meningkat tujuh kali dibandingkan dengan 2008 pada saat belum diberlakukannya UU No 4/2009 tentang Mineral dan Batubara. “Apabila kondisi ini tidak dikendalikan, maka diperkirakan cadangan bijih besi akan habis dalam waktu sembilan tahun. Kondisi ini tidak mendorong tumbuhnya industri besi baja dalam negeri,”tuturnya.

Sementara untuk aluminium , ekspor bijih bauksit pada tahun lalu mencapai 40 juta ton, atau naik lima kali lipat dibandingkan 2008. Cadangan terbukti bauksit yang sebesar 180 juta ton diperkirakan akan habis dalam empat hingga lima tahun ke depan apabila tidak dilakukan pengendalian. Tanpa itu juga, industri aluminium di dalam negeri tidak akan tumbuh.Padahal, industri aluminium adalah industri terpenting kedua setelah industri besi baja.

Sementara, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Industri, Riset, dan Teknologi Bambang Sujagad mengatakan, pihaknya mendukung program hilirisasi industri berbasis SDA.“Kami akan membentuk tim bersama untuk penyusunan road map soal program ini, termasuk akan menggandeng PLN. Karena, berbicara soal pembangunan smelter pengolahan dan pemurnian berarti terkait pasokan listrik,”kata Bambang.

Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perdagangan,Distribusi, dan Logistik Natsyir Mansyur menambahkan, yang terpenting saat ini adalah pihaknya fokus berupaya agar investasi pembangunan smelter bisa berjalan. Terkait rencana Jepang menggugat kebijakan pembatasan ekspor ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Hidayat menegaskan bahwa pihaknya tidak menahan ekspor dengan menetapkan bea keluar bahan mineral .

“Itu adalah demi kepentingan nasional. Memang, ada pihak-pihak yang keberatan dan akan membawa ini ke sidang WTO.Tidak apaapa. Itu hak mereka. Kita siapkan lawyer-lawyer skala internasional dan sudah atur strategi untuk itu,”tegasnya.

Terpisah, Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro menilai sikap Jepang yang mempermasalahkan bea keluar barang tambang mineral dan non-mineral tidak tepat.

Bambang menegaskan, aturan itu tidak dimaksudkan untuk melarang ekspor barang tambang ,tetapi lebih pada pengenaan hambatan ekspor sehingga tidak melanggar ketentuan WTO. “Kita nggak melarang, tapi mengenakan hambatan ekspor,”tandas Bambang. sandra karina/maesaroh

 **

Let Japan process nickel in Indonesia: Industry minister

Linda Yulisman, The Jakarta Post, Jakarta | Thu, 06/14/2012 7:27 AM

The government is inviting Japan to relocate its nickel ore processing industry to Indonesia, vowing to provide the world’s second largest nickel consumer with sufficient raw materials and tax incentives.

Industry Minister MS Hidayat said on Wednesday in Jakarta that the government was ready to open a dialogue with interested parties about the possibility of investing in Indonesia’s downstream nickel sector.

“Industry in Japan has developed by relying on a raw material supply from Indonesia. It’s time for Indonesia to benefit from added value, and, for this reason, we are inviting Japanese firms to participate,” Hidayat told reporters after a meeting with members of the Indonesian Chambers of Commerce and Industry (Kadin) at his office.

The government tightened export requirements for 65 raw minerals and imposed a 20 percent tax last month in anticipation of implementing a total ban on raw minerals exports in 2014, as required by the 2009 Mining and Coal Law.

The government said the rule was necessary to curb overexploitation as miners crank up production ahead of the full ban. Nickel ore exports, for example, 33 million tons in 2011, an eight-fold jump over their 2008 level.

By introducing a total ban, the government hopes that new investment, particularly in smelters, will flow into the nation and help expand the local downstream sector.

At present, Indonesia — one the world’s largest exporters of natural commodities, including nickel and coal — exports a vast amount of raw materials and imports processed products instead.

The archipelago, for example, has proven nickel reserves of 577 million tons. However, the companies processing nickel ore into ferronickel and nickel matte still have a limited annual production capacity, around 80,000 tons, all of which is exported, according to the Industry Ministry’s statistics.

The domestic nickel-based downstream industry, such as for stainless steel and nickel alloy, has not developed, driving the nation to import large amounts of semi-finished products to fulfill local demand across a wide range of sectors, including the construction, oil and gas, automotive, electronics and machinery sectors.

The development of the domestic nickel ore processing industry would generate 105-fold added value in terms of value, Hidayat said.

The minister said that Indonesia would offer an invitation for bilateral talks with Japan and that the government was ready in case Japan made good on a pledge to file a complaint with the World Trade Organization on the total export ban.

“If they want to do that [file a complaint], that’s their right […] We consider this an appropriate policy because basically we don’t prohibit exports, but instead restrict exports for our domestic interests, and we aim to promote industrialization locally,” Hidayat said.

Meanwhile, the Trade Ministry’s international trade cooperation director general Iman Pambagyo shared a similar view, saying that the government would accept offers for bilateral talks on the matter and explain the reasons for its policy to Japan.

“The WTO’s rules permit export restrictions under certain conditions,” Iman said, adding that the government would wait for the possible complaint as it was still unclear which article Japan might use to challenge Indonesia’s policy before world trade’s governing body.

The Japanese government said that it would take its case to the WTO if compromise failed, as previously reported.

Japan lodged a similar complaint with the WTO to contest China’s ban on rare earths exports.

**

RI Konsisten pada Hilirisasi

Kompas, 14 Juni 2014

Keberatan Jepang Tetap Direspons Lewat Diplomasi di WTO

Jakarta, Kompas – Meski Jepang menyatakan keberatan dengan pelarangan ekspor tambang mentah, Indonesia akan tetap konsisten menerapkan kebijakan tersebut. Pelarangan ekspor bertujuan mendorong hilirisasi dan tidak menyalahi ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Rabu (13/6), di Jakarta, mengatakan, pihaknya segera berkomunikasi dengan duta besar RI di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) guna membahas keberatan Jepang tersebut. ”Tentunya kita akan cari tahu latar belakangnya keberatan mereka apa saja. Terus mereka keberatan dengan seluruh jenis tambang atau hanya nikel saja. Jadi, untuk sementara kita akan melakukan penggalian lebih dalam mengenai motif dan alasannya,” katanya.

Menurut dia, argumen pemerintah untuk melarang ekspor tambang mentah sangat jelas. Semangat hilirisasi tambang menjadi alasan kuat di balik kebijakan tersebut. Semangat tersebut sudah dituangkan dalam bentuk undang-undang.

”Jadi, kita tetap akan konsisten. Tahun 2014 itu sudah harus dilakukan hilirisasi. Sampai sekarang, pada kenyataannya pembangunan smelter untuk menjadikan nikel untuk industri masih minim sekali,” ujarnya.

Gita mengatakan, untuk bisa mewujudkan hilirisasi tambang, instrumen bea keluar diperlukan untuk memengaruhi perilaku pasar. Pemerintah menetapkan bea keluar 65 jenis tambang mineral sebesar 20 persen. Bea keluar rencananya juga diterapkan ke komoditas batubara.

”Untuk batubara, bea keluar bisa saja diterapkan, tetapi di luar perusahaan yang sudah melakukan kontrak karya. Besaran bea keluar batubara bisa sama dengan mineral, yakni 20 persen,” paparnya.

Selama ini, Jepang jadi negara tujuan utama ekspor nikel. Karena itu, kebijakan pertambangan RI sangat berdampak kepada mereka. Untuk bea keluar, misalnya, dampaknya adalah kenaikan harga nikel. Harga nikel dunia diproyeksikan naik sekitar 18 persen pada kuartal IV.

Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo mengatakan, sampai Rabu pagi, duta besar RI untuk WTO belum menerima salinan keberatan Jepang tersebut. ”Jadi, kami belum baca isi poin-poin keberatan mereka apa saja. Argumentasi diberikan setelah kami membacanya,” katanya.

Keberatan seperti yang dilakukan Jepang, lanjutnya, adalah hal biasa dalam konteks perdagangan internasional. Keberatan biasanya diselesaikan dalam forum konsultasi. Namun, jika salah satu pihak tidak puas, mereka bisa mengajukan gugatan. ”Kasus keberatan seperti itu jumlahnya menumpuk di WTO. Jadi, bukan hal yang istimewa,” ujarnya.

Menurut Iman, dalam kesepakatan WTO tidak ada larangan suatu negara untuk menerapkan pelarangan ekspor.

”Memang, ada beberapa negara yang terikat ketentuan tersebut, seperti China. China tidak boleh melakukan pelarangan ekspor karena sebelum bergabung ke WTO, dia sudah menandatangani aturan yang dipersyaratkan untuk bisa masuk ke WTO,” ujarnya. (ENY)

**

Pembatasan Ekspor Mineral Jangan Gentar

Media Indonesia, 14 Juni 2012

Gugatan pemerintah Jepang itu tidak memiliki ALASAN KUAT.

INDONESIA tidak perlu khawatir dengan keberatan dan pengaduan Jepang ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait dengan kebijakan pembatasan ekspor mineral mentah. Alasan pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan program hilirisasi untuk memberi nilai tambah komoditas dapat di pakai untuk membela diri dalam negosiasi ataupun sidang di forum tersebut.

“Selama kita memiliki data lengkap alasan kebijakan itu.

Misalnya apa yang kita lakukan ialah untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri dan mendukung hilirisasi,” ujar pengamat ekonomi dari Universitas Padjadjaran Ina Primiana kepada Media Indonesia, kemarin.

Menurut Ina, bila alasan ter

sebut dijelaskan secara detail dengan merujuk dampak yang luas terhadap industri dan ekonomi nasional, itu tidak akan ada masalah.

“Tentunya WTO akan memahami jika alasan kita ialah untuk memberikan nilai tambah terhadap komoditas tersebut sehingga tidak harus semua diekspor,” tuturnya.

Dalam pandangan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Thamrin Sihite, gugatan pemerintah Jepang itu tidak memiliki alasan kuat.

“Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 7/2012 itu kan untuk memastikan kecukupan pasokan dalam negeri. Tidak ada alasan mereka untuk kita bawa ke WTO.

Argumentasi kita kuat. Kita bukan melarang kok, (melainkan) dengan syarat. Ini kan untuk lingkungan hidup, penataan, itu kan niatnya. Jadi enggak ada urusan dengan WTO,” ujar Thamrin.

Ia menjelaskan Jepang telah salah persepsi dengan mengartikan pembatasan ekspor itu sebagai pelarangan ekspor.

Menteri Perdagangan Gita

Wirjawan memilih pendekatan bilateral melalui dialog dengan Jepang dan berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Indonesia di WTO Jenewa, Swiss.

“Kami akan cari tahu latar belakangnya apa, apakah ini karena postur kebijakan pengenaan bea keluar (BK) secara umum saja terhadap mineral atau ada mineralmineral khusus,” ungkap Gita Wirjawan seusai membuka Forum Komunikasi Nasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), di Jakarta, kemarin.

Sikap berbeda ditunjukkan Menteri Perindustrian MS Hidayat yang menyatakan siap menghadapi gugatan tersebut dengan menyiapkan sejumlah pengacara terbaik. (Wta/AI/ Bug/E-6)

**

BELEID EKSPOR MINERAL Indonesia Siap Dibawa ke WTO

Koran Tempo, 14 Juni 2012

Kebijakan Indonesia berbeda dengan Cina.

Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat menyatakan pemerintah si ap diadukan ke Organisasi Per dagangan Dunia (WTO) oleh negara-negara yang keberatan atas kebijakan ekspor mineral.

“Itu hak mereka. Kami siapkan lawyer terbaik untuk membela kepentingan nasional,” ujarnya kemarin.

Hal ini menanggapi keberatan beberapa negara atas kebijakan ekspor mineral dan pertambangan Indonesia, seperti Jepang dan Cina.

Dalam pertemuan dengan perwakilan Jepang beberapa waktu lalu, Hidayat menjelaskan, selama puluhan tahun Indonesia mengalirkan pasokan bahan baku ke negara itu. Tapi, selama kurun waktu itu, industri dalam

negeri belum mencicipi nilai tambah dari produk tersebut.

Dia kembali menegaskan tidak ada pelarangan ekspor mineral mentah dari Indonesia.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.

Beleid itu menyebutkan, pengusaha mineral masih diperbolehkan mengekspor dengan beberapa ketentuan. Beberapa syarat harus dipenuhi, antara lain, perusahaan terbebas dari tum pang-tindih lahan pertambangan serta memiliki program un tuk pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri.

Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo menilai Indonesia tidak akan menemui kenda

la dalam eksaminasi di WTO.
Pasalnya, secara umum, aturan WTO membolehkan pembatasan ekspor yang bersifat temporer.

Terlebih ini bukan kali pertama pemerintah Jepang berencana mengadukan negara mitra dagangnya ke WTO. Sebelumnya, Jepang mempermasalahkan Cina yang membatasi ekspor produk mineral langka (rare earth). “Posisi kita lebih baik karena Cina dalam aksesi ke WTO berkomitmen tidak akan membatasi atau melarang ekspornya,“ ucapnya.

Ia juga menilai pernyataan pemerintah Jepang membawa Indonesia ke WTO perlu ditelaah lebih jauh konteksnya seperti apa. Sebab, negara anggota WTO bisa meminta konsultasi di salah satu komite di WTO untuk membahas kebijakan negara anggota lainnya. “Jadi tidak langsung ke dispute mechanism.“

GUSTIDHA BUDIARTIE | EKA UTAMI APRILIA | RR ARIYAN

**

Ribuan Pekerja Tambang Dirumahkan

Koran Tempo, 14 Juni 2012
Perwakilan Sentra Informasi Solidaritas Para Pekerja Tambang Nasional, Juan Forti Silalahi, menyatakan, sejak beleid yang mendorong peningkatan nilai tambah mineral diberlakukan pada Mei lalu, hingga kini sudah 18 ribu pekerja tambang dirumahkan. Ribuan karyawan dirumahkan hingga ada kejelasan mengenai aturan larangan ekspor.

Selain itu, ada 4 juta pekerja tambang yang terancam dipecat. Jumlah ini berasal dari pekerja tambang yang bekerja di perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP).

Juan menilai Peraturan Menteri Energi Nomor 11 Tahun 2012 ini sangat memberatkan perusahaan tambang karena harus merogoh kocek hingga Rp 1 miliar untuk mendapatkan rekomendasi ekspor bijih tambang. Saat ini ada lebih dari 6.500 perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan dengan potensi pendapatan negara sekitar Rp 6,5 triliun.

Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Ribka Tjiptaning, mengatakan komisinya telah menyurati Komisi VII untuk mencabut beleit itu.

Hal ini dilakukan menanggapi keluhan para pekerja tambang soal PHK besar-besaran akibat larangan ekspor bijih mineral. “Calon penganggur akan lebih banyak kalau ini juga diberlakukan,” katanya.

**