Bila Ada PHK Pekerja Tambang, Pemerintah Harus Tanggung Jawab

Posted on June 21, 2012

0


 Ester Meryana | Tri Wahono | Minggu, 27 Mei 2012 | 23:28 WIB
 JAKARTA, KOMPAS.com — Abdurahman, Presidium Solidaritas Para Pekerja Tambang Nasional (Spartan) dari wilayah Sulawesi Tenggara, menyebutkan, pemerintah harus bertanggung jawab bila ada pemecatan pekerja tambang akibat terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.

“Berangkat dari asas mekanisme perburuhan ‘no work, no pay’ maka pengusaha bisa saja menolak membayar pesangon,” sebut Abdurahman dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (27/5/2012).

Dia menjelaskan, pengusaha bisa saja mengatakan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak terjadi karena keinginannya. Akan tetapi, PHK terjadi lebih pada karena penerbitan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2012.

Di dalam hukum, dia menerangkan, pertanggungjawaban atas melakukan atau tidak melakukan sesuatu tentu tidak dikenakan kepada penerima akibat, tetapi kepada yang menjadi penyebab.

“Dalam hal ini, maka pemerintah-lah yang harus bertanggung jawab membayar pesangon pekerja tambang yang di-PHK akibat terbitnya Permen Nomor 7 Tahun 2012 ini,” sambung dia.

Dia menambahkan, pemerintah juga harus menyiapkan lapangan kerja baru bagi para pekerja tambang yang terkena PHK. “Dan kami juga akan melakukan aksi serentak nasional yang melibatkan pekerja tambang dari 200 perusahaan tambang,” pungkas Abdurahman.

Ia menyebutkan, aksi rencananya akan dilakukan di Kementerian ESDM. Sebelumnya, Spartan memprediksi akan ada pemecatan sebanyak 4 juta pekerja tambang terkait terbitnya Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2012.

Permen itu diterbitkan dalam rangka untuk mengamankan terlaksananya amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya terkait kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri paling lambat tanggal 12 Januari 2014.

Pasalnya, sejak penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut (UU No 4/2009), belum tecermin suatu rencana yang komprehensif dari pemegang IUP Mineral untuk melaksanakan undang-undang dimaksud, khususnya dalam pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian, dan/atau bentuk kerja sama pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri.

Dalam tiga tahun terakhir setelah UU No 4/2009 diterbitkan, telah terjadi peningkatan ekspor bijih mineral secara besar-besaran, seperti ekspor bijih nikel meningkat sebesar 800 persen, bijih besi meningkat 700 persen, dan bijih bauksit meningkat 500 persen.

Oleh karena itu, guna menjamin ketersediaan bahan baku untuk pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan, diperlukan adanya pengendalian ekspor bijih mineral

__

Aturan Bea Keluar Ancam 4 Juta Pekerja Tambang

 Ester Meryana | Tri Wahono | Minggu, 27 Mei 2012 | 20:28 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com – Presidium Solidaritas Para Pekerja Tambang Nasional (Spartan) dari wilayah Sulawesi Tenggara, Abdurahman, mengatakan, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Permurnian Mineral berpotensi menimbulkan pemecatan hubungan kerja lebih dari 4 juta pekerja tambang.

“Sudah hampir bisa dipastikan ribuan lebih perusahaan tambang akan berhenti beroperasi dan berproduksi sehingga akan mem-PHK-kan lebih dari 4 juta pekerja tambang,” sebut Abdurahman, dalam konferensi pers, di Jakarta, Minggu (27/5/2012).

Ia menjelaskan, pekerja terancam di-PHK karena perusahaan tidak lagi bisa mengekspor bahan mentah sesuai Permen ESDM tersebut. Ketika perusahaan dilarang ekspor berarti perusahaan tidak bisa berproduksi.

“Berarti kami tidak bisa bekerja sehingga kami bisa di-PHK,” sambung dia.

Ancaman PHK tersebut bahkan sudah terealisasi di Sulawesi Tenggara. Ia menyebutkan, ada 360 orang karyawan di satu perusahaan tambang setempat yang sudah dirumahkan.

“Bukan lagi ada ancaman, tapi sudah ada karyawan yang sudah dirumahkan,” tegas Abdurahman.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, di Jakarta, Jumat (4/52012), mengadakan konferensi pers mengenai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Permurnian Mineral.

Permen ESDM No 7/2012 diterbitkan dalam rangka untuk mengamankan terlaksananya amanat Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya terkait dengan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri paling lambat tanggal 12 Januari 2014.

Pasalnya, sejak diterbitkannya UU No 4/2009 tersebut, belum tercermin suatu rencana yang komprehensif dari pemegang IUP Mineral untuk melaksanakan undang-undang dimaksud khususnya dalam pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian, dan/atau bentuk kerja sama pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri.

Dalam tiga tahun terakhir setelah UU No 4/2009 diterbitkan, telah terjadi peningkatan ekspor bijih mineral secara besar-besaran, seperti ekspor bijih nikel meningkat sebesar 800 persen, bijih besi meningkat 700 persen, dan bijih bauksit meningkat 500 persen.

Oleh karena itu, guna menjamin ketersediaan bahan baku untuk pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan diperlukan adanya pengendalian ekspor bijih mineral.

__

Pengusaha Akan Gugat Bea Keluar Mineral

 | Erlangga Djumena | Jumat, 25 Mei 2012 | 09:27 WIB
KOMPAS/PRIYOMBODOAktivitas pemuatan batu bara ke truk pengangkut di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (11/5/2012). Rencananya pemerintah melalui peraturan Menteri Keuangan akan menetapkan bea keluar terhadap 14 komoditas mineral termasuk batu bara yang masih diekspor dalam bentuk mentah. Potensi penerimaan negara dari bea ekspor komoditas mineral ditaksir mencapai 1,6 miliar dollar AS-2 miliar dollar AS, atau setara Rp 14,776 triliun-Rp 18,47 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com – Baru keluar, aturan bea keluar ekspor mineral langsung menghadapi gelombang protes. Bahkan pengusaha pertambangan mineral berniat mengajukan uji materi (judicial review) untuk membatalkan aturan bea keluar ekspor mineral.

Sekretaris Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia, Hendra Sinadia, menilai, pungutan bea keluar ekspor mineral membebani pengusaha tambang kelas kecil dan menengah. Eksportir pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) akan sulit bertahan karena ada tambahan biaya.

Menurutnya, aturan ini tidak adil. Pengusaha yang tidak bisa bertahan akan bangkrut. Pebisnis yang terjepit dan ingin bertahan bisa jadi berusaha mengakalinya.

Sikap Poltak Sitanggang, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia, lebih keras lagi. Asosiasi ini akan mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Agung, demi mengganjal penerapan bea keluar ekspor mineral.

Sebagai catatan, protes pengusaha tambang mineral ini bermuara pada penerbitan Peraturan Menteri Keuangan No 75/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar. Beleid ini menyatakan, seluruh eksportir 65 jenis mineral, baik logam, bukan logam, maupun bebatuan wajib menyetor bea keluar ekspor 20 persen ke kas negara mulai 16 Mei 2012.

Persentase tarif bea keluar mengacu pada Harga Patokan Ekspor (HPE) yang diterbitkan Menteri Perdagangan. Penentuan HPE ini berdasarkan rata-rata harga free on board (FOB) ekspor mineral selama tiga bulan.

Menurut Deddy Saleh, Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, selama ini perdagangan bijih mentah (ore) belum memiliki rujukan harga di pasar internasional. Maka itu, HPE ditetapkan berdasarkan rata-rata harga FOB tiga bulan terakhir. “Ke depan, kami akan menggunakan jasa surveyor untuk mengetahui kandungan bijih yang diekspor,” kata Deddy, kemarin.

Bambang Brodjonegoro, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, menyatakan, beleid baru ini berpotensi menghasilkan
1,46 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 13,2 triliun per tahun ke kas negara. Alhasil, jika bea keluar berlaku mulai Mei ini, negara berpeluang meraih penerimaan baru Rp 6 triliun-Rp 7 triliun.

Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Thamrin Sihite, menambahkan, pengusaha masih boleh mengekspor 65 jenis mineral. Asalkan, mereka mengantongi sertifikat clean and clear dari Kementerian ESDM. (Herlina Kartika Dewi, Revi Yohana Simanjuntak/Kontan)

__

Pemda Obral Izin Pertambangan

FX. Laksana Agung S | Agus Mulyadi | Kamis, 24 Mei 2012 | 22:23 WIB
KOMPAS/A HANDOKO Ilustrasi: Para buruh bekerja di tambang emas tradisional di Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Jumat (16/3/2012).

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah daerah banyak yang mengobral izin usaha pertambangan. Dalam jangka pendek, hal ini tampak sebagai peningkatan investasi yang positif. Namun jangka panjang, kepentingan domestik secara keseluruhan dirugikan.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiksal, Bambang Soemantri Brodjonegoro, dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (24/5/2012), menyatakan, pemerintah daerah kurang bijaksana dalam mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP). Istilahnya, IUP diobral pemerintah daerah.

“Seolah-olah terjadi peningkatan hasil tambang yang luar biasa, tetapi sebenarnya itu tidak berkelanjutan. Jadi harus ada yang menertibkannya,” kata Bambang.

Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009, mengamanatkan bahwa ekspor barang mentah dilarang mulai 2014.  Namun sebelum periode itu datang, eksploitasi telah terjadi selama dua tahun terakhir ini.

“Bea keluar atas barang mineral mentah, bertujuan menjaga keberlanjutan industri mineral kita. Kalau dieksploitasi harus dalam jumlah yang wajar dan yang penting keberlanjutan,” kata Bambang.

__

Advertisements