Editorial 6 Juli 2012

Posted on July 6, 2012

0


Kompas – Waduk dan Pesan Kekeringan

 

Dari sisi foto yang dimuat di halaman depan harian ini Kamis (5/7), kesan yang pertama-tama timbul boleh jadi keindahan, romantik.

Namun, kesan romantik tersebut segera sirna begitu membaca berita yang mengiringinya. Ternyata Waduk Ir H Djuanda yang terletak di Purwakarta, Jawa Barat, mulai dilanda kekeringan. Rabu lalu, jumlah air yang masuk hanya 47 meter kubik per detik, padahal yang harus dikeluarkan untuk irigasi, air baku minum, dan industri sebesar 187 meter kubik per detik. Dua waduk lain yang ada di Sungai Citarum—yakni Waduk Saguling dan Cirata—juga punya tinggi muka air lebih rendah dari rencana normal.

Pertama, kita tentu menyadari, kita memang sedang berada di tengah musim kemarau, dengan curah hujan di sejumlah tempat lebih sedikit dibandingkan dengan curah hujan pada musim hujan. Akan tetapi, karena selama beberapa tahun terakhir kita sudah terbiasa dengan wacana pemanasan global dan perubahan iklim, kita juga punya syak, jangan-jangan fenomena waduk kering ini juga bagian dari efek pemanasan global, apalagi jika angka tinggi muka air tahun ini lebih rendah daripada tahun sebelumnya.

Ya, itulah situasi yang kita hadapi dewasa ini dalam hal iklim dan cuaca. Kepastian musim yang sebelumnya menjadi rujukan untuk cocok tanam kini semakin sulit didapat. Tahun lalu kita mengenal musim kering yang basah, tetapi tahun ini bisa jadi yang terjadi adalah musim kering yang benar-benar kering.

Mungkin saja muncul kekhawatiran: kalau Juni saja sudah kuat gejala keringnya, berapa nanti tinggi muka air waduk-waduk kita pada Agustus atau Oktober, sebelum musim hujan datang kembali? Semestinya kita bisa menyusun skenario B manakala musim kering benar-benar nyata, dan waduk yang jadi andalan kita untuk pertanian, penyediaan air baku minum, dan bahkan energi listrik tidak mewujud seperti lazimnya.

Selain lebih rajin memelihara waduk yang sudah ada, kita juga bisa terus menjajaki potensi hidroenergi di berbagai pelosok Tanah Air. Khususnya dalam bidang energi listrik, pikiran kita harus lebih terbuka lagi terhadap sumber-sumber energi baru. Realitas perubahan iklim harus menjadi momentum untuk bangkitnya energi baru dan terbarukan. Usai sudah era wacana.

Kita juga punya pekerjaan rumah untuk terus mengembangkan pertanian yang bibit dan tanamannya lebih kurang rentan terhadap kondisi kekurangan air, atau kadang kelebihan air. Selebihnya tentu saja kita dituntut bersikap semakin arif terhadap lingkungan.

Laporan tentang mulai surutnya tinggi muka air di Waduk Ir H Djuanda kiranya bisa menjadi lonceng pengingat tentang kemungkinan tibanya musim kering ekstrem, yang pengaruhnya tidak saja akan dirasakan di wilayah yang dipengaruhi tiga waduk itu, tetapi juga di berbagai wilayah lain di Tanah Air.

**

Seputar Indonesia

TAJUK, Kembali Fokus ke Kasus Korupsi Besar
Friday, 06 July 2012
Korupsi benar-benar makin menjadi-jadi.Terakhir,dugaan kasus korupsi pengadaan Alquran di Kementrian Agama membuat publik bergidik sekaligus marah besar. Bisabisanya untuk hal suci seperti itu korupsi tetap dilakukan.

Tentu tidak salah jika publik menilai bahwa orang-orang yang terlibat di dalamnya—baik anggota DPR, pegawai Kementerian Agama, maupun rekanan—benar-benar sudah jadi orang yang tidak punya hati.Bagaimana tidak,secara sederhana,tanpa mark up anggaran seharusnya bisa lebih banyak Alquran yang dicetak dan sampai ke tangan masyarakat.

Bisa dikatakan para koruptor ini menjadi penghambat sampainya barang suci itu ke tangan publik. Lebih gila lagi, ternyata para terduga koruptor ini memiliki hubungan keluarga. Apakah ini salah satu pertanda bahwa keluarga sebagai pusat kehidupan masyarakat timur mulai mengalami degradasi sehingga bisa menjadi tempat berkomplot merencanakan aksi busuk?

Mungkin fenomena ini bisa menjadi kajian tersendiri bagi para sosiolog, psikolog, budayawan,dan rohaniwan. Lucunya, sang terduga koruptor sudah buru-buru meminta maaf ke publik atas kekhilafannya itu.Dia bahkan mengaku kaget atas kasus ini. Bisa jadi mungkin dia kaget kenapa kasus ini bisa sampai terbongkar, padahal mungkin dia berharap bisa hidup makmur dengan harta korupsinya.

Apakah menurutnya publik bisa memaafkan hal itu? Memaafkan tentu tidak,namun kalau lupa itu sering terjadi di negeri ini. Sudah sering kasus besar terlewatkan begitu saja.Hanya ramai di awal,namun perhatian teralihkan di akhirnya sehingga para koruptor melenggang bebas. Pelajaran apakah yang bisa ditarik dari blow up kasus korupsi terbaru ini? Minimal ada dua hal.

Pertama,publik mudah lupa akan kasus korupsi. Publik seringkali antusias di saat kasus baru meledak, namun seiring berjalannya waktu publik terkesan melupakan ending dari kasus itu.Tekanan tidak terus dilancarkan kepada para aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Polri,Kejaksaan Agung, juga Presiden untuk secepatnya mengurung orang-orang yang terlibat dan mengembalikan kerugian negara.

Satu kasus besar bailout Bank Century misalnya dapat menjadi contoh betapa mudahnya publik lupa akan kasus yang memiliki potensi korupsi yang sangat tinggi itu.Hanya segelintir pihak yang masih terus meneriakkan financial fraud yang disinyalir berhubungan dengan kakap-kakap politik di negeri ini tersebut.

Pelajaran kedua,koruptor sama sekali tidak jera.Pemberantasan korupsi masih belum menakuti mereka hingga mengurungkan niat buruknya menggembosi keuangan negara. Lembaga ad hoc pemberantasan korupsi KPK masih bertindak ad hoc dengan hanya melakukan penangkapan-penangkapan kecil, sementara cenderung membiarkan kasus-kasus besar.

Padahal jika belajar dari pemberantasan korupsi dari negaranegara maju misalnya Hong Kong yang menjadi kiblat pembentukan KPK, efek jera dan kepastian hukum akan ditegakkannya hukuman atas semua kasus korupsi menjadi titik utama.

Jangan sampai KPK malah terjebak dengan kasus-kasus kecil yang terkesan hanya untuk menambah portofolio jumlah pemberantasan, namun tidak menyentuh pemain kakap. Jangan pula KPK menghabiskan energinya untuk hal yang bukan menjadi core pembentukannya.

Keramaian koin untuk KPK bisa menjadi contoh. Harusnya KPK tidak ikut ambil bagian mendukung new social movement itu. Anggap saja itu sebagai dukungan,namun jangan sampai mengalihkan perhatian KPK. Dengan ikutnya beberapa pimpinan KPK mendukung langsung gerakan itu, tudingan KPK tidak fokus memberantas korupsi tak terhindarkan.●

Editorial: Intervention into $10b project

The Jakarta Post | Editorial | Fri, July 06 2012, 9:14 AM
Paper Edition | Page: 6

At first glance, Finance Minister Agus Martowardojo’s defiance of the President’s instruction regarding the government’s guarantee for the feasibility study on the US$10 billion Sunda Strait Bridge project appeared to be an act of insubordination, a “renegade” attitude that could severely damage the credibility of the government’s policy-making capability.

But a deeper reading of Presidential Decree No. 86, which was issued last December and which gives the consortium, led by the Artha Graha business group, and consisting of Lampung and Banten provincial administrations, virtually full control over the country’s largest-ever infrastructure project, reveals many flaws, contravening the principles governing the public-private partnership (PPP) scheme in infrastructure development.

We cannot understand how the legal experts at the President’s Office could have overlooked the potentially grave consequences of the decision to give the consortium of businessman Tommy Winata’s Artha Graha group and the two provincial governments exclusive rights to carry out a feasibility study and make the basic design of the 29-kilometer bridge, which will link Sumatra and Java, Indonesia’s most-populated islands.

The government should have realized that no investors or lenders will be interested in the big project if it is not developed under the PPP scheme, given not only the huge investment required, but also the significant risks involved and the long pay-back period. After all, the tariffs passed on to the users of the bridge, which will determine the returns on the investment, will be set by the government.

PPP regulations require that the government provide investors with a guarantee fund and viability gap fund to make the project economically and commercially viable, thereby making it attractive to lenders and the investing public, as well.

But if the consortium wholly controls the feasibility study (the “brain”of the project) and all the other engineering and financing preparations for the project, how can the government make a reliable risk assessment to determine the amount of the guarantee fund and viability gap fund it will have to provide under the PPP scheme?

However, the biggest question is: “Will there be any other potential investors interested in bidding on the project, when even the government, despite being the owner of the project, knows very little about it, and the consortium, which is in charge of conducting the feasibility study, will also be one of the bidders?”

Hence, the finance minister’s recommendation that the presidential decree be amended to allow for full government control of the feasibility study is not only strategic but could also save the project from becoming a potentially huge political and fiscal “time bomb”. We appreciate the initiative taken and investment made by the consortium, called Graha Banten Lampung Sejahtera, to conduct a pre-feasibility study on the bridge and other project preparations since 2004.

But pushing ahead with such a long-term project under a flawed legal foundation would only sow the seeds of a financial time bomb for investors, possibly leading eventually to a state of legal limbo like the one that mothballed the Jakarta monorail project soon after its launch in 2001.

In our opinion, the government should be able to find ways to compensate the Graha Banten Lampung Sejahtera consortium for the US$60 million investment it claims to have made so far on preparations and the promotion of the project to overseas investors. Potential foreign partners, including the China Railway Construction Corporation, which has reportedly inked a preliminary deal with the consortium, would also likely accept such changes as necessary in order to make the project economically, commercially and politically sustainable over the long term.

***

Dukungan kepada KPK

Media Indonesia

KPK harus didukung untuk memiliki infrastruktur lengkap dan kuat agar kasuskasus besar korupsi tidak dipetieskan.” Silakan tanggapi Editorial ini melalui: mediaindonesia.com

EFEKTIVITAS pemberantasan korupsi di suatu negara sangat bergantung pada seberapa kuat dukungan negara terhadap eksistensi lembaga antikorupsi.

Semakin kuat dukungan negara terhadap lembaga itu, pemberantasan korupsi pun akan kian efektif. Sebaliknya, semakin lemah dukungan negara terhadap lembaga itu, akan kian rendah pula efektivitas pemberantasan korupsi di negeri tersebut.

Postulat itu bukan pengecualian bagi Indonesia. Di negeri ini, dukungan negara terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih setengah hati sehingga hasil yang dicapai KPK dalam memberantas korupsi pun masih jauh dari harapan.

Mantan Ketua Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hong Kong, Bertrand de Speville, mengungkapkan hal itu dalam sebuah kuliah umum di Universitas Paramadina Jakarta, Rabu (4/7). Menurut mantan orang nomor satu pada lembaga sejenis KPK di Hong Kong itu, dukungan pemerintah Indonesia terhadap KPK masih sangat lemah. Khu susnya dukungan infrastruktur seperti kantor, pegawai, dan anggaran.

Dengan dukungan yang ren dah, kata De Speville, merupa kan hal konyol berharap KPK mampu menghasilkan kinerja optimal dalam memberantas korupsi.

Sesungguhnya, kondisi yang dikemukakan De Speville itu bu kannya tidak kita sadari.

Sudah sejak lama bahkan kita mewacanakan adanya upaya melemahkan posisi KPK.
ni, KPK belum memiliki kantor Lihatlah, hingga hari ini, KPK belum memiliki kantor sendiri. KPK sudah lama mengajukan permohonan untuk memiliki gedung sendiri. Namun, itu terus digantung-gantung pemerintah dan DPR.

Pemerintah dan DPR bahkan terkesan menggunakan hal itu sebagai alat bargaining ketika KPK menyidik kasus yang melibatkan para pejabat negara. Kini KPK terpaksa meminta dukungan langsung kepada rakyat untuk ikut saweran bagi pembangunan gedung tersebut.

Tak hanya masalah kantor. Jumlah pegawai KPK pun jauh dari memadai. ICAC di Hong Kong yang berpenduduk 7 juta jiwa memiliki 1.300 pegawai. Malaysia dengan penduduk 25 juta jiwa memiliki Suruhanjaya Pencegah Rasuah dengan 1.700 pegawai. Sebaliknya KPK di Indonesia yang berpenduduk sekitar 230 juta hanya memiliki sekitar 700 pegawai.

Rendahnya dukungan negara tentu saja tidak boleh menjadi alasan bagi KPK untuk mengendurkan kinerja. Untungnya, kita masih melihat bahwa dengan segala keterbatasan yang ada, KPK tetap serius bekerja.

Yang kita khawatirkan justru keberpihakan dan komitmen negara dalam pemberantasan korupsi. Dalam proyek triliunan rupiah yang kemudian dikorupsi, seperti Wisma Atlet dan Hambalang, pemerintah dan DPR mudah saja meloloskan anggaran. Namun, untuk membangun gedung KPK bernilai puluhan miliar, pemerintah dan DPR membuatnya menjadi sulit.

Karena itu, kita kembali menagih komitmen negara dalam upaya penguatan KPK. KPK harus didukung untuk memiliki infrastruktur lengkap dan kuat agar kasus-kasus besar korupsi tidak dipetieskan.

***

 

Posted in: Uncategorized