FOKUS KASUS ANTABOGA – CENTURY, Jum’at 6 Juli 2012

Posted on July 6, 2012

0


KASUS ANTABOGA-CENTURY
Anak Tiri Bernama Perlindungan Nasabah

Oleh ORIN BASUKI

Angin segar muncul dari Mahkamah Agung yang menerbitkan dua putusan berkekuatan hukum tetap atas kasus pengembalian dana milik nasabah Bank Century Cabang Solo dan Bank Global Internasional. Namun, itu belum akhir dari perjuangan. Nasabah masih harus menunggu realisasi pengembalian dana simpanan dan investasi mereka. Entah sampai kapan.

apat Kerja Tim Pengawas Penyelesaian Kasus Bank Century DPR RI dengan Menteri Keuangan Agus Darmawan Wintarto Martowardojo di Jakarta, Rabu (4/7), menunjukkan ketidakpastian itu. Ada masalah teknis yang alot dalam membayar dana nasabah Bank Century (kini Bank Mutiara), pemilik produk reksadana Antaboga yang akhirnya raib. Korbannya sekitar 1.200 nasabah dengan nilai investasi Rp 1,4 triliun.

Tiga pihak yang terkait dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) itu tidak serta-merta sepakat membayar dana nasabah. Baik Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), direksi Bank Mutiara, maupun menteri keuangan sama-sama saling menunggu.

Sementara itu, sekitar 30 nasabah Bank Century—yang duduk di tribun ruang rapat kerja—hanya mampu bergumam, berteriak spontan, dan mengurut dada melihat kenyataan bahwa uang mereka tidak akan kembali secepatnya. Mereka disuguhi tiga opsi sumber keuangan untuk pengembalian dananya.

Opsi pertama, menggunakan kas Bank Mutiara. Atas opsi itu, Direktur Utama Bank Mutiara Maryono menegaskan, pihaknya tidak dapat secara gegabah mengeluarkan dana dari kas Bank Mutiara karena bank ini merupakan bank rekap milik negara. Akan tetapi, Agus Martowardojo langsung mengingatkan Maryono bahwa Bank Mutiara bukanlah aset negara. Agus meminta Maryono dapat bersikap atas dasar pertimbangan korporasi.

Opsi kedua, menggunakan suntikan dana LPS ke Bank Mutiara. Ini memungkinkan karena LPS pemegang saham Bank Mutiara. Jika modal LPS berkurang, LPS bisa meminta suntikan modal ke pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, dari APBN 2013. Uang APBN itu harus diganti dengan dana hasil penyitaan aset mantan pemegang saham Bank Century yang tersebar di dalam dan luar negeri.

”Pemerintah bisa memberikan dana talangan hingga Rp 1,2 triliun untuk mengembalikan dana nasabah. Itu bukan dana hilang sebab nanti bisa diganti dengan dana hasil penyitaan aset, yang katanya bisa Rp 1,5 triliun,” tutur anggota Tim Pengawas Penyelesaian Kasus Bank Century DPR RI, Achsanul Qosasi.

Opsi ketiga, memakai pembayaran dari hasil penyitaan aset eks pemilik saham Bank Century. Opsi ketiga ini menjadi yang terburuk bagi nasabah. Pasalnya, dari daftar aset yang telah dihimpun pemerintah, belum banyak yang dapat diuangkan.

Pada kesempatan itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyebutkan, total aset yang terhimpun sekitar Rp 245 miliar. Ini antara lain berasal dari dana investasi nasabah yang disimpan di reksadana Antaboga dan diselewengkan pemilik saham Bank Century sebesar Rp 230 miliar.

”Namun, perlu putusan pengadilan agar dapat menggunakan aset-aset itu,” ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

Ketua Forum Nasabah Korban Bank Century Z Siput Lokasari pada rapat kerja itu menegaskan, apa pun cara yang akan ditempuh LPS, pemerintah, atau Bank Mutiara, hal terpenting adalah pembayaran harus dilakukan tahun ini juga.

”Itu perintah MA, harus dilaksanakan segera dan tunai. Tidak sulit mencairkannya. Tinggal periksa bilyet kepemilikan reksadana Antaboga pada setiap nasabah, cek keabsahannya, lalu bayar. Nilainya sekitar Rp 1,4 triliun,” ungkapnya.

Tim Pengawas Penyelesaian Kasus Bank Century pun hanya mampu mendesak LPS, direksi Bank Mutiara, dan menteri keuangan untuk segera melaksanakan putusan MA. ”Terserah bagaimana sumber dananya nanti, yang jelas pembayarannya harus melalui Bank Mutiara,” kata pemimpin Rapat Kerja Tim Pengawas, Pramono Anung.

Namun, tidak ada kata pasti tentang waktu pembayaran dananya. Padahal, setiap nasabah sudah menunggu sejak tahun 2008. Saat itu, Bank Century menawarkan produk investasi reksadana Antaboga kepada nasabah dengan iming-iming imbalan bunga 10-12 persen setahun.

Pada Oktober 2008, Bank Century bermasalah hingga harus disuntik modal tambahan oleh LPS senilai Rp 6,7 triliun. Direksi Bank Century diganti dan bersamaan dengan itu nasib uang nasabah pembeli produk Antaboga menjadi buram. Hingga saat ini, baru nasabah Bank Century yang mendapatkan putusan tetap dari MA berupa penggantian dana sekitar Rp 40 miliar, sementara nasabah yang lain belum jelas.

Bank Global

Nasib dana nasabah Bank Global Internasional (selanjutnya Bank Global) setali tiga uang. Putusan tetapnya dikeluarkan MA pada tahun 2008. Isi putusannya memerintahkan pemerintah membayar dana milik 136 nasabah yang diinvestasikan pada obligasi subordinasi.

Namun, perintah lembaga hukum tertinggi itu pun tidak langsung terlaksana. Surat keputusan pembayaran berdasarkan program penjaminan pemerintah senilai Rp 150 miliar, seperti yang diharapkan para nasabah, tidak kunjung diterbitkan menteri keuangan.

”Karena peraturan tentang penjaminan sudah selesai dan, kalau ada putusan MA, kami masih akan mengklarifikasi bunyi putusan tersebut. Kami harus melihat apakah putusan itu sudah clean and clear (bersih dan jelas). Apakah ada kewajiban lain yang harus dibayarkan,” tutur Agus.

Bank Global menawarkan obligasi subordinasi pada 19 Mei 2003 dan berhasil memikat sejumlah investor karena prospektus awalnya menegaskan kondisi bank sangat baik. Secara mengejutkan, pada akhir Oktober 2004, Bank Indonesia menutup Bank Global karena memiliki rasio kecukupan modal (CAR) di bawah 8 persen, padahal sepengetahuan nasabah 40 persen lebih. Baru pada 2008, MA memutuskan dana nasabah harus dibayar oleh Kementerian Keuangan.

Di Jakarta, Senin (2/7), Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis menegaskan, pemerintah tidak bisa mengelak lagi dari kewajiban membayar dana nasabah Bank Global. Komisi XI DPR akan mempertanyakan hal ini kepada menteri keuangan.

”Dalam APBN selalu dialokasikan dana risiko fiskal yang digunakan pada saat terjadi gugatan hukum yang menyatakan pemerintah kalah, biasanya Rp 400 miliar setahun. Kasus Bank Global Rp 150 miliar, seharusnya bisa langsung dibayar,” ucapnya.

Sementara itu, nasib nasabah lain, yakni PT Elnusa Tbk, malah lebih mengenaskan karena belum memasuki tahap gugatan hukum. Elnusa pasrah meskipun tetap berusaha mendapatkan kembali dana depositonya Rp 111 miliar yang raib dibawa oknum sebuah bank swasta. Jika jalur hukum diambil, Elnusa memperkirakan kasus mereka tidak akan tuntas dalam tiga tahun.

”Jika mengambil jalur hukum, kami membutuhkan waktu hingga akhir tahun 2014. Kami tetap akan jalani,” ujar Wakil Presiden Legal Korporasi PT Elnusa Tbk Imansyah Syamsoeddin di Jakarta pada akhir Mei lalu.

Simbol termajinalkan

Bagi Ekonom Sustainable Development Indonesia, Dradjad Hari Wibowo, kasus Antaboga, Bank Global, atau Elnusa adalah simbol dari perlidungan nasabah yang dianaktirikan dalam sistem kelembagaan keuangan di Indonesia. Nasabah Bank Global, Antaboga, atau Elnusa malah harus mengadu ke DPR yang hanya mampu memberikan rekomendasi politik, sementara solusi seharusnya muncul dari otoritas pengawas lembaga keuangan.

”DPR RI hanya memiliki kekuatan menekan secara politik. Sementara Bapepam-LK dan BI lepas tangan,” ujarnya di Bogor, Rabu (4/7).

Pengamat Hukum Perbankan, Pradjoto, mengingatkan, timbulnya kasus perbankan itu tidak terlepas dari sikap nasabah yang silau pada janji keuntungan besar. Ini bukan penyederhanaan kasus nasabah bank, melainkan ada masalah perbankan yang rumit dan tidak pernah berdiri sendiri.

”Hukum mampu membaca pertalian yang kompleks di perbankan dengan jiwanya, yaitu keadilan,” tuturnya. (HAR)

***

Kemenangan Tertunda Nasabah Bank Century
 Oleh Suhartono

Empat tahun sudah berlalu. Namun, upaya Zaman Siput Lokasari (61) mendapatkan kejelasan pengembalian uangnya dan kawan-kawannya belum juga pasti. Siput Lokasari dan kawan-kawan masih harus menunggu. Entah sampai kapan.

Sekitar Rp 1,4 triliun dana simpanan nasabah Bank Century—kini Bank Mutiara—yang dipindahkan ke produk investasi reksa dana Antaboga Delta Sekuritas tak kunjung kembali.

”Kami berjuang keras selama empat tahun ini. Secara finansial, kami urunan sukarela. Bagi yang mampu menyumbang sukarela, silakan,” ujar Siput saat ditemui Kompas di DPR, Kamis (5/7).

Siput hadir di DPR untuk memberikan keterangan kepada Tim Pengawas DPR untuk Bank Century. Ia mewakili para nasabah yang dirugikan dan tergabung dalam Forum Nasabah Korban Bank Century.

Hingga kini, beban berat juga masih dirasakan Adjie Chandra (55) di Solo, Jawa Tengah. Adjie yang juga Direktur Pendidikan Yayasan Tripusaka, Solo, memikirkan nasib dana yayasannya yang masih tertahan di Bank Century. Padahal, dana itu digunakan untuk menomboki biaya operasional sekolah di bawah yayasannya. Yayasan itu mengelola sekolah, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. ”Setiap bulan kami nombok Rp 15 juta untuk biaya operasional sekolah. Sampai sekarang masih ada Rp 1,25 miliar yang nyangkut di Century,” kata Adjie, Senin.

Dana itu berasal dari penggalangan dana donatur dan bunganya dimanfaatkan yayasan untuk biaya operasional sekolah. Semula dana ditempatkan di sejumlah bank. Namun, deposito terproteksi yang ditawarkan Bank Century dengan bunga 12 persen per bulan membuat ia tertarik. Kala itu, bank lain cuma memberikan bunga 5,5-6 persen dipotong pajak.

Semua dana akhirnya disimpan di Bank Century. Ketika ada gelagat tak baik, dana akan ditarik. Namun, yang dapat ditarik hanya sebagian.

Harapan mendapatkan bunga dari produk reksa dana yang dijual melalui Bank Century juga lenyap begitu Kim Lan (60) tahu krisis likuiditas menyergap bank tersebut.

Sangat menyesakkan jika Kim mengingat kejadian pada tahun 2008 lalu itu. Pasalnya, uang Rp 125 juta hasil keringatnya selama 40 tahun berdagang kue lenyap begitu saja.

”Saya sebut nama Bank Century dan Antaboga dalam doa saya supaya dana itu tak dibawa kabur. Kualat itu orang yang ambil uang nasabah,” kata warga Jambi ini, yang dihubungi dari Medan, Rabu.

Kim, ibu tiga anak dan nenek empat cucu ini, adalah seorang pembuat kue untuk sembahyang warga Tionghoa. Ada kue pesanan orang, ada pula yang diantar ke toko-toko. Kadang-kadang ia membuat empek-empek sagu pesanan orang. ”Saya bangun pagi-pagi untuk membuat kue. Anak-anak besar hasil dari kue itu,” papar Kim.

Kue dijual dengan harga Rp 1.000 hingga Rp 1.500 per potong. Ia ambil untungnya seratus rupiah demi seratus rupiah, hingga ia memiliki tabungan sekitar Rp 100 juta. ”Menurut rencana, uang itu akan saya gunakan untuk tabungan hari tua. Kalau sudah tua, kami kan tidak bisa bekerja,” kata Kim lagi.

Awalnya, ia tertarik membeli produk Antaboga ketika bertemu dengan Inge, seorang pegawai Bank Century di Jambi. ”Waktu itu dijanjikan bunga 10 persen. Uang saya kurang. Saya cuma punya Rp 100 juta, dia tambahi Rp 99 juta supaya bisa beli Antaboga. Lalu dikit-dikit ada untung saya tambahkan, jadi semua Rp 125 juta,” kata dia.

Berbalik

Siput, Adjie, dan Kim Lan adalah sebagian dari 1.200 nasabah Bank Century yang ikut membeli investasi reksa dana yang ditawarkan subagen Bank Century. Sejak Bank Century dinyatakan sebagai bank gagal yang berdampak sistemik serta diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan, 21 November 2008, uang para nasabah Bank Century tak dapat diambil lagi.

Pemerintah beralasan nama dan dana mereka tak tercatat dalam pembukuan bank. Terang saja mereka berang karena tak bisa mengambil uangnya sendiri. Rangkaian protes menyeruak di sejumlah kota, mulai dari Jakarta, Solo, Yogyakarta, Surabaya, hingga Medan.

Beberapa tahun nasib mereka terkatung-katung. Dana milik nasabah tak ada kabar beritanya. Namun, nasib seperti berbalik. Tak diduga, perjuangan para nasabah yang menggugat secara hukum di pengadilan dan lembaga akhirnya berbuah.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Yogyakarta mengabulkan tuntutan mereka, pada 8 Agustus 2009. BPSK memerintahkan PT Bank Mutiara Tbk mengembalikan dana nasabah atas nama Veronica Lindayati senilai Rp 5,463 miliar.

Putusan berikutnya yang melegakan adalah putusan Mahkamah Agung (MA) pada 19 April 2012. MA memerintahkan Bank Mutiara mengembalikan dana milik 27 nasabah Bank Century Solo senilai Rp 35,437 miliar plus denda Rp 5,675 miliar.

Bagi Sri Gayatri (49), warga Surabaya, putusan MA itu diharapkan dapat segera dijalankan agar uang milik pribadi ataupun keluarganya sebesar Rp 75 miliar dapat kembali.

”Saya semula ditawari reksa dana dengan bunga tinggi. Yang menawari orang Century. Jadi, saya percaya saja,” kata Gayatri.

Tinggal harapan

Namun, harapan tetaplah harapan. Meski sudah ada putusan hukum yang inkracht, Direktur Utama Bank Mutiara Maryono menegaskan tak dapat membayar dana nasabah atas putusan BPSK. Alasannya, putusan eksekusi yang dimintakan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta dinilai tidak menyebutkan secara rinci nilai pengembaliannya sehingga belum bisa dijalankan.

Atas putusan MA, Maryono berkilah, pihaknya tak dapat secara gegabah mengeluarkan dana kas Bank Mutiara karena bank ini merupakan bank rekapitalisasi milik negara.

”Bank rekap berbeda dengan bank umum biasa. Kami harus ekstra hati-hati,” ujarnya saat dipanggil DPR, Rabu.

Namun, Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo, yang juga ikut dipanggil ke DPR, langsung mengingatkan Maryono. Katanya, Bank Mutiara bukan aset negara. Jadi, Maryono hendaknya dapat bersikap atas dasar pertimbangan korporasi.

Koordinator 27 nasabah di Solo, Sutrisno (45), juga mengingatkan masalah besar bagi negara jika putusan MA itu tak diindahkan Bank Mutiara. ”Kalaupun ada peninjauan kembali, seharusnya tidak menghalangi eksekusi putusan MA,” ujarnya.

Ia berharap juga putusan BPSK dan MA bisa jadi pedoman bagi nasabah Bank Century yang lain menuntut pengembalian dana. Mungkinkah kemenangan nasabah Bank Century cuma kesuksesan yang tertunda? (oin/eki/wsi)

(hal.33)

***

PENYELIDIKAN

Mencari Celah untuk Menuntut

Februari lalu, Abraham Samad belum genap 100 hari memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, sejumlah anggota Tim Pengawas DPR untuk Kasus Bank Century sudah geregetan, tak sabar menunggu tuntasnya kasus bank yang kini bernama Bank Mutiara. Ia dinilai lamban.

Salah seorang anggota Timwas, Bambang Soesatyo, menuding adanya tangan kekuasaan ikut bermain di balik KPK. Anggota lain, yang tak mau disebut identitasnya, juga pesimistis. Kalaupun Abraham berani menuntaskan kasus Bank Century, Abraham disebutkan bakal kalah voting.

”Ada tiga pimpinan yang menolak Bank Century dituntaskan. Abraham dan seorang ketua KPK lain di pihak yang kalah,” ujar anggota DPR itu, Februari lalu.

Abraham yang dikonfirmasi Kompas ketika itu tersenyum. Sambil berbincang di selasar lantai III Gedung KPK, ia menegaskan komitmennya, yakni tak ingin tercatat gagal memimpin pemberantasan korupsi di KPK.

Sejak menerima pengaduan dan menyelidiki kasus Bank Century tahun 2009, KPK memang belum menemukan tanda-tanda kemajuan. Padahal, sejumlah temuan audit investigasi dan forensik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah diumumkan. DPR juga sudah menyimpulkan adanya kesalahan prosedur saat pemberian dana talangan untuk Bank Century.

Dari beberapa kali gelar perkara, kasus itu belum memiliki indikasi pidana. Namun, saat diskusi Bank Century digelar Pimpinan Kolektif Majelis Nasional Keluarga Alumni HMI, Mei lalu, Penasihat KPK Abdullah Hehamahua memberi asa.

Ada celah yang bisa ditelusuri. KPK akan memeriksa Siti CH Fadjrijah asalkan ada izin dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Sebab, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) itu masih sakit sejak kasus itu terkuak.

”Dengan memeriksa Siti Fadjrijah, KPK berharap ada petunjuk baru. Sebab, Siti Fadjrijah memberikan memo dari Gubernur BI (Boediono) kepada bawahannya. Memo itu meminta jangan sampai ada bank gagal,” ujar Abdullah.

Abraham membenarkan bahwa pihaknya akan meminta rekomendasi IDI. Namun, hingga kini KPK belum juga mengirim surat meskipun Sekjen IDI Slamet Budiarto sudah bersiap jika surat KPK datang.

Mantan anggota Pansus Bank Century, M Misbakhun, tetap sabar. ”Apa pun yang bisa membantu penuntasan Bank Century harus dijalani KPK,” katanya.

Pekan lalu, Abraham menyatakan akan menjadikan putusan Mahkamah Agung—soal pengembalian dana nasabah Bank Century yang membeli reksadana Antaboga—sebagai masukan. ”Putusan MA menjadi masukan KPK untuk melihat pengawasan bank,” katanya. Tetapi, ia tak merinci korelasi pengawasan BI dengan putusan MA.

Sejauh ini, MA baru mengabulkan gugatan 27 nasabah Bank Century untuk mendapatkan ganti rugi pembelian reksadana Antaboga Delta Sekuritas lewat subagen Bank Century. Bank itu salah dan dinyatakan melawan hukum karena prosedur penjualan reksadananya tak sesuai Undang-Undang No 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen.

Denny Kailimang, pengacara Robert Tantular (salah seorang mantan pemilik Bank Century), membenarkan pengawasan BI lemah. ”Ada 10 surat teguran BI, akan tetapi tak pernah ada sanksi. Ini membuat bank tak terkontrol,” kata Denny, Selasa (3/7).

BPK juga telah melihat lemahnya pengawasan BI terhadap bank. Buktinya, salah satu temuan BPK, yang juga diungkap KPK, adalah soal dana Rp 1 miliar yang ”dipinjam” Deputi Gubernur BI (tak aktif) Budi Mulia dari Robert Tantular. Dengan kata lain, pengawas bank meminjam uang dari pihak yang diawasi.

Temuan ini tampaknya mendorong KPK untuk membidik penyebab lemahnya pengawasan BI. Itulah mengapa putusan MA bakal menjadi masukan KPK. (har)

***

PENYELENGGARAAN

Asal Transparan, OJK Bermanfaat

Penyimpangan dana nasabah perbankan dan lembaga keuangan lain di Indonesia mencatat sejarah panjang dan terus berulang mengikuti sifat manusia yang ingin selalu berlebih atau tamak. Lihat catatan Bank Indonesia, sepanjang tahun 2012 saja ada 1.009 laporan kejahatan perbankan. Oleh karena itu, pengawasan atas lembaga keuangan menjadi keharusan dan harapan masyarakat membubung tinggi, terutama dengan munculnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

Lembaga ini dibekali perangkat hukum lengkap melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. OJK diizinkan menyusun perencanaan organisasinya sendiri, menyidik pelaku kejahatan keuangan, dan menghukumnya.

Khusus dalam pengawasan bank, OJK diberi kewenangan Pasal 39, yakni berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam membuat peraturan pengawasan pada kewajiban pemenuhan modal minimum bank hingga penertiban produk perbankan dan transaksi derivatif.

Ini penting karena beberapa kasus kejahatan perbankan muncul karena inovasi liar dari pemilik bank dalam menciptakan produk investasi, sementara edukasi nasabah masih lemah. Kasus seperti itu muncul dalam perkara nasabah eks Bank Century yang diiming-imingi pengembalian tinggi pada produk reksadana Antaboga.

OJK juga dilibatkan ketika Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) mengambil keputusan. FKSSK adalah lembaga penting karena terkait dengan penyelesaian dan penanganan bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik. Ini perlu agar kegalauan dalam menetapkan bank gagal yang sistemik atau tidak sistemik tidak terulang lagi, seperti yang terjadi pada tahun 2008 saat Bank Century disuntik Rp 6,7 triliun.

Untuk memperkuat posisinya, OJK memiliki pejabat penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dapat menyidik tersangka pelaku kejahatan perbankan. Tanpa perlu birokrasi berbelit, penyidik OJK bisa memeriksa, menggeledah, menyita dokumen, dan mencegah orang bepergian ke luar negeri.

Hasil kerja penyidik OJK wajib ditindaklanjuti kejaksaan maksimal 90 hari sejak laporan diterima. Ini perlu agar penyelesaian kasus perbankan bisa cepat dituntaskan sehingga potensi pelarian tersangka bisa ditekan.

Namun, ekonom Universitas Indonesia, Nina Sapti, mengatakan, kekuatan Undang-Undang OJK ada pada kewajiban pelaporan keuangan OJK yang diberikan secara bulanan, tiga bulan, semesteran, dan tahunan kepada DPR dan publik. Jika kewajiban pelaporan itu bisa ditegakkan, OJK akan sangat transparan. Transparansi adalah isu yang tidak diperoleh pada masa BI.

”Sepanjang transparan, OJK akan berbeda. Sewaktu pengawasan bank masih di BI, publik tidak tahu bank mana saja yang sehat atau sakit. Tegakkan saja aturan pelaporan bulanan itu, maka perlindungan nasabah akan maksimal,” ujarnya saat berbicara dalam seminar ”Arah Masa Depan OJK” di Jakarta, Kamis (5/7).

(OIN)

**

OTORITAS JASA KEUANGAN

Menciptakan Perlindungan Paripurna

Sejak krisis keuangan global melanda tahun 2007-2008, pandangan dunia mengarah pada pelaku sektor keuangan yang telah membentuk sistem keuangan menjadi sebuah entitas yang rumit. Perkembangan sistem keuangan menyebabkan konglomerasi bisnis menjadi ruwet, memunculkan produk hibrid yang runyam, serta kebijakan keuangan yang kusut.

ondisi yang kompleks pada sistem keuangan tersebut menimbulkan permasalahan, mulai dari moral hazard para pelaku sistem keuangan, perlindungan konsumen melemah, serta koordinasi lintas sektoral rapuh dan mudah dimanipulasi. Beberapa kasus menunjukkan bahwa permasalahan tersebut juga terjadi di Indonesia.

Sebut saja kasus reksadana Antaboga yang muncul sebelum melebar ke Bank Century. Antaboga ditawarkan sebagai produk investasi ritel yang dibuat sedemikian rupa sehingga mampu lolos dari pengawasan melekat Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan Bank Indonesia (BI).

Sebagai sebuah produk reksadana, Antaboga dianggap sebagai alat investasi di bawah pengawasan Bapepam-LK sehingga BI merasa tidak perlu mengawasinya.

Namun, Bapepam-LK mengandalkan pengawasan BI karena reksadana itu dipasarkan melalui sebuah bank, yakni Bank Century. Akibatnya, banyak nasabah Bank Century yang mengalihkan dananya ke reksadana Antaboga kehilangan dananya. Masalah ini belum tuntas sepenuhnya hingga saat ini.

Belum lagi kasus nasabah Bank Global dan PT Elnusa Tbk yang menyisakan perjuangan panjang sebelum dana yang dinanti kembali ke pemiliknya.

Kekisruhan demi kekisruhan itu mengarahkan gelombang harapan dari masyarakat ke otoritas jasa keuangan (OJK). Lembaga baru ini akan meniadakan Bapepam-LK dan Pengawas BI. OJK didirikan dengan tujuan mendorong kegiatan sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel.

Ekonom Universitas Gadjah Mada, Anggito Abimanyu, mencatat dalam tulisannya di Kompas (30/3/2012), pada tahun 2011, rasio total aset sektor jasa keuangan di Indonesia adalah 66 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan diperkirakan akan mencapai 90 persen pada tahun 2020. Sementara itu, kapitalisasi pasar modal mencapai 36 persen dan diperkirakan menjadi 64 persen dari PDB pada 2020. Itu membuat posisi OJK menjadi sangat penting.

Era baru

Dengan dinamika sektor jasa keuangan itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mengingatkan, OJK dibentuk untuk mengawal era baru dalam pengawasan lembaga keuangan. OJK harus menempatkan perlindungan konsumen dalam sistem pengawasan lembaga keuangan.

”OJK harus membuat sistem perlindungan yang mampu menjamin nasabah aman dari penipuan atau malapraktik para pengelola lembaga keuangan,” tegasnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK terpilih, Muliaman Hadad, di Jakarta, Selasa (3/7), menegaskan, melihat kasus-kasus di masa lalu, otoritas pengawas lembaga keuangan sudah memberi porsi yang cukup besar untuk meresponsnya.

”Perhatian utama OJK mengenai perlindungan nasabah, baik di perbankan maupun industri keuangan lainnya, tercermin dari adanya fungsi khusus dalam struktur OJK,” kata Hadad.

Namun, itu saja tidak cukup. Pengamat hukum perbankan Pradjoto, di Jakarta, Senin (2/7), mengingatkan, kasus kejahatan keuangan yang masih terjadi memberikan isyarat bahwa di masa depan OJK harus bertindak keras. Selain itu, OJK perlu menyiapkan strategi agar lembaga keuangan tidak dibobol oleh pemiliknya sendiri.

”OJK harus turun tangan mewakili nasabah saat terjadi kasus seperti Bank Century maupun Bank Global,” ujarnya.

Itu penting karena kasus-kasus kejahatan keuangan yang belum tuntas akan dilimpahkan seluruhnya kepada OJK.

”Kalau ada kasus-kasus di Bapepam-LK atau di institusi yang perlu disehatkan, itu semua akan dibawa ke OJK. Oleh karena itu, proses pengalihannya harus baik, jangan sampai ada yang tercecer. Sebelum dan sesudah dialihkan sebaiknya diaudit sehingga ada kesinambungan,” ungkap Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Selasa (3/7) di Jakarta. (OIN/HAR)

***

UPAYA HUKUM

Memburu Aset di Swiss dan Hongkong

Kompas/Yuniadhi Agung

Sejumlah warga berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, pada tahun 2010. Mereka antara lain meminta Panitia Khusus Hak Angket Skandal Bank Century DPR yang akan berakhir masa kerjanya dapat mengusut tuntas aliran dana Bank Century.

Oleh SUHARTONO dan M FAJAR MARTA

Lagi-lagi Wakil Presiden Boediono mendapat tugas baru dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak hanya mengurus pemerintahan, tetapi juga mengejar aset Bank Century yang diboyong ke luar negeri. Sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia, namanya sering muncul dan dikaitkan dengan kasus yang hingga kini belum kunjung tuntas itu.

ejak 20 Januari lalu, Boediono memang ditunjuk sebagai pengawas untuk mengupayakan pengembalian aset Bank Century. Penunjukan itu didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penugasan kepada Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, Jaksa Agung. Mereka ditugaskan menangani pengembalian aset kasus Bank Century.

”Pengawas itu lebih untuk mengoordinasi menteri dan pimpinan kejaksaan, Kepolisian Negara RI, dan lainnya. Titik sen- tralnya tetap di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi, tak soal kalau Wapres menjalankan,” kata Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat, Kamis (5/7).

Dari perpres itu, para menteri dapat membentuk tim pendukung seperti BI agar perburuan aset lebih maksimal. Kewenangannya, selain menunjuk langsung konsultan hukum setempat, juga melakukan langkah strategis pengembalian aset lewat kerja sama timbal balik (mutual legal assistance/MLA) dengan negara di mana aset berada.

Untuk lebih efektif, Jaksa Agung membentuk tim terpadu yang secara teknis mendukung pencarian pelaku dan aset kasus Bank Century. Tim dipimpin Wakil Jaksa Agung Darmono.

Sebelum keluar perpres tersebut, pemerintah sebenarnya sudah memburu aset-aset Bank Century di luar negeri, khususnya di Swiss dan Hongkong serta negara lainnya. Waktu itu, pengejaran masih sebatas dikoordinasikan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum yang dipimpin Kuntoro Mangkusubroto, yang juga Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Kini, pengejaran aset Bank Century memang lebih efektif. ”Semua upaya hukum sudah dijalankan untuk mengembalikan aset. Sejauh ini cukup baik dan tinggal tunggu hasilnya,” kata Kuntoro optimistis, Kamis. UKP4 ikut mengevaluasi kinerja menteri yang mendapat tugas mengejar aset Bank Century.

Berliku

Akhir Juni lalu, Darmono melapor kepada Tim Pengawas DPR untuk Kasus Bank Century soal perkembangan kasus tindak pidana dan pengejaran aset di Swiss dan Hongkong. Dari hasil penelusuran di Hongkong, berhasil dilacak sekitar Rp 6 triliun aset Bank Century.

Aset itu meliputi surat berharga senilai 388.860.067 dollar AS, 650.006.921 dollar Singapura, dan tunai Rp 85 miliar. Surat berharga itu ditempatkan di Standard Chartered Bank dan ING Bank Arlington Assets Investment. Di Swiss dilaporkan ada aset sebesar 155,99 juta dollar AS. Namun, aset itu dikuasai Telltop Holding Limited yang disimpan dalam posisi outstanding fiduciary deposit (sebagai jaminan) di Dresdner Bank Switzerland atau LGT Bank.

Namun, tak mudah menarik aset tersebut. Jalan berliku dan butuh waktu cukup lama harus ditempuh Pemerintah Indonesia sebagai pemilik Bank Century (kini bernama Bank Mutiara). Meskipun berliku, Darmono tetap optimistis.

Menurut Darmono, langkah pertama adalah mengajukan permintaan MLA ke otoritas Hongkong karena perbedaan sistem hukum dengan hukum Indonesia. Isi MLA meminta agar aset Bank Century di Hongkong dibekukan dan bisa ditarik.

”Permintaan MLA pemerintah diterima otoritas Hongkong. Berdasarkan putusan The High of Hongkong (SAR) Court of First Instance No 2557/2010, 16 Desember 2010, telah dikeluarkan interim restrain order (penetapan pembekuan sementara) atas seluruh aset Century yang tersimpan di Hongkong. Dengan demikian, pihak yang terkait atas aset tak dapat melakukan upaya apa pun terhadap aset dimaksud, termasuk transfer atau pemindahan aset,” kata Darmono.

Namun, putusan pengadilan tinggi Hongkong baru sebatas pembekuan aset. Asetnya sendiri tak serta-merta bisa ditarik Pemerintah Indonesia. Agar dapat ditarik, sesuai saran otoritas Hongkong, pemerintah harus segera memberitahukan kepada pihak-pihak di Hongkong yang menempatkan aset tersebut untuk upaya hukum. Misalnya, sanggahan atau keberatan atas tindakan pembekuan oleh otoritas Hongkong.

”Setelah tahap ini dilalui, ternyata aset belum juga bisa ditarik. Otoritas Hongkong masih mengajukan syarat, yakni penetapan khusus dari pengadilan yang menjatuhkan vonis terhadap para terdakwa kasus Bank Century. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk merampas aset Century yang ada di Hongkong,” tambah Darmono.

Belakangan muncul persoalan. ”PN Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan mengeluarkan penetapan khusus mengenai perampasan aset tersebut. PN Jakarta Pusat kemudian menyarankan kami berkonsultasi ke Mahkamah Agung (MA),” kata Darmono.

Menurut Darmono, karena persoalan ini merupakan hal baru, dibutuhkan semacam fatwa dari MA. Fatwa itu harus menyatakan pengadilan bisa mengeluarkan penetapan khusus terkait hal itu. Untungnya, MA siap mengeluarkan fatwa soal eksekusi penyitaan aset Bank Century yang ada di Hongkong.

”Kami sudah menerima permintaan dari Ketua PN Jakarta Pusat yang intinya meminta petunjuk terkait perampasan aset Bank Century,” ujar Ketua Muda Pidana Khusus MA Djoko Sarwoko kepada Kompas, pekan ini.

Djoko juga mengaku telah memfasilitasi beberapa pertemuan antara kejaksaan negeri dan PN Jakarta Pusat soal penetapan pengadilan itu.

Dibantu Bank Dunia

Adapun soal aset di Swiss, Darmono menyatakan, tim terpadu pada 2 Februari lalu menerima delegasi Bank Dunia yang ingin membantu secara teknis kesulitan Pemerintah Indonesia menarik aset dari Swiss. Dalam pertemuan itu, Bank Dunia bersedia membantu penyempurnaan materi MLA yang diajukan kepada Pemerintah Swiss.

”Bank Dunia memandang perkara yang dijadikan tindak pidana korupsi yang dijadikan dasar permintaan MLA Pemerintah Indonesia harus sesuai dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam hukum Swiss,” ujar Darmono.

Rancangan MLA beserta dokumen pun diteliti. Menurut Bank Dunia, tindak pidana yang didakwakan kepada Hesham Al-Warraq dan Raffat Rizvi bukan merupakan tindak pidana menurut hukum Swiss, melainkan pelanggaran administrasi negara.

”Sampai sekarang, Pemerintah Swiss belum menandatangani MLA yang diajukan Indonesia,” kata Darmono.

Namun, tim terpadu melakukan upaya lain mengirimkan semua temuan hukum yang menunjukkan aset yang dilarikan ke Swiss itu merupakan hasil kejahatan. ”Kami masih menunggu bagaimana tanggapan otoritas Swiss atas fakta-fakta hukum yang kami kirimkan,” tambahnya.

Guru Besar Fakultas Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyarankan Pemerintah Indonesia agar segera menerapkan dua cara supaya pengembalian aset Bank Century bisa lebih cepat.

”Pemerintah harus bekerja sama dengan kantor pengacara setempat dan memberikan pernyataan tertulis (affidavit) atau langsung mengirim pakar hukum untuk menjelaskan konteks hukum di Indonesia seperti soal putusan pengadilan, perkara    in absentia, dan lainnya,” kata Hikmahanto, Kamis (5/7). Ia juga menyatakan tak cukup hanya dengan fatwa MA untuk mengembalikan aset di Hongkong dan Swiss.

Seperti yang dikatakan Kuntoro, semuanya sudah dilakukan, termasuk saran Hikmahanto. Namun, bagaimana realisasinya? Hanya waktu yang menentukan.

***

PERKEMBANGAN KASUS BANK CENTURY

Pesan Boediono untuk Siapa?

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Sejumlah aktivis dari Kesatuan Pejuang Ampera 66 berunjuk rasa di halaman Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, April lalu. Mereka menuntut dan menagih janji KPK untuk menuntaskan kasus besar skandal Bank Century dan korupsi wisma atlet.

Oleh Suhartono
”Sesuai pesan GBI tg 31/10, persoalan Bank Century hrs dibantu & tidak ada bank yg gagal untuk saat ini, karena bila hal ini terjadi akan memperburuk perbankan & perekonomian kita,” CH 31/10.
BI adalah singkatan dari Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono. Adapun CH adalah Deputi Gubernur BI Siti CH Fadjrijah.
Itulah disposisi yang ditulis Siti Fadjrijah untuk menjawab catatan yang dibuat dan ditandatangani Direktur Direktorat Pengawasan Bank 1 BI Zainal Abidin.
Catatan itu tentang permohonan Fasilitas Repo Aset PT Bank Century Tbk yang diterima Kompas akhir pekan lalu. Surat tersebut disampaikan kepada Gubernur BI Boediono dan Siti Fadjrijah, yang membawahi pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah. Boediono sekarang adalah Wakil Presiden RI.
Catatan yang dibuat Zainal dimaksudkan untuk menjawab surat Bank Century No 638/Century/D/X/2008 tertanggal 30 Oktober 2008 kepada Direktorat Pengelolaan Moneter, yang tembusannya disampaikan kepada Direktorat Pengawasan Bank 1 BI. Isinya memohon agar diberikan fasilitas repo aset.
Dalam catatannya, Zainal menyatakan, likuiditas Bank Century terus merosot akibat penarikan dana sebesar Rp 937,7 miliar dan 18,4 juta dollar AS. Untuk memenuhi likuiditas dan rasio giro wajib minimum (GWM) harian, Bank Century mengambil dana dari bank lain dengan jumlah semakin meningkat sehingga berpotensi melanggar ketentuan GWM.
Dana yang diajukan Bank Century sebesar Rp 1 triliun tersebut direncanakan untuk bridging (talangan) sebelum bank menerima dana pembayaran surat-surat berharga (SSB) valas yang dimilikinya. Dengan fasilitas itu, Century bisa meningkatkan dana pihak ketiga dan mengembalikan pinjamannya berjangka waktu tiga bulan.
Namun, Zainal menyimpulkan, Century memiliki persoalan likuiditas berat akibat penarikan dana besar-besaran (rush). Selain itu, Century juga tergolong insolvent (tak mampu bayar) karena dari pemeriksaan yang masih berlangsung, rasio kecukupan modal (CAR) bank hanya 2,02 persen. Padahal, aturan BI, CAR bank harus minimal 8 persen.
Pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada bank, menurut Zainal, juga tidak banyak menolong. Sebab, sifatnya sementara untuk ”menyembuhkan penyakit kronis”, likuiditas.
”Sehubungan dengan hal itu, dan sesuai ketentuan, menurut hemat kami, bank tidak memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP,” ujar Zainal, di akhir catatannya.
Meskipun Zainal menyarankan Century tak layak mendapat FPJP, permohonan Century justru dipenuhi. Bahkan, belakangan diketahui angka yang dipenuhi jauh melebihi keinginan Bank Century, yakni Rp 6,7 triliun.
Bukan putusan pribadi
Juru Bicara Wakil Presiden Boediono, Yopie Hidayat, mengaku tidak tahu pasti apakah itu disposisi yang ditulis Siti sendiri atau bukan. ”Kalau ditanya asli atau tidak disposisi itu, tanyakan pada Siti,” kata Yopie, Selasa (3/7).
Yopie membenarkan keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang dipimpin Boediono untuk menyelamatkan industri bank agar perekonomian tak semakin memburuk. ”Jadi, bukan keputusan Boediono, dan itu hasil RDG berkali-kali. Keputusannya juga untuk industri perbankan, bukan cuma Century,” kata Yopie.
Namun, Panitia Khusus DPR untuk Hak Angket Bank Century punya pandangan lain. ”Bagaimana untuk industri, wong disposisi Boediono yang ditulis Siti tertulis untuk membantu Century kok,” kata mantan anggota Pansus DPR, M Misbakhun.
Sayangnya, Siti yang paling tahu soal disposisi itu belum pernah ditanyai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal itu.
”BPK memang belum memeriksa Siti karena masih sakit. BPK hanya memeriksa dokumen yang ada,” ujar Wakil Ketua BPK Hasan Bisri, awal pekan ini.
Disfungsi memori
Dalam laporannya ke DPR, KPK ingin segera memeriksa Siti, meskipun menurut keterangan tertulis dokter yang merawatnya, Prof Yusuf Misbah, pasiennya dalam kondisi sakit disfungsi memori dan menderita kelumpuhan sehingga tak bisa dimintai keterangan.
Penasihat KPK Abdullah Hehamahua sebelumnya mengakui adanya celah baru yang bisa diterobos KPK dengan memeriksa Siti. Hal itu diungkap Abdullah sebelum Ketua KPK Abraham Samad melontarkannya di depan Tim Pengawas DPR untuk Bank Century, Mei lalu, saat diskusi tentang Bank Century yang digelar Keluarga Alumni HMI.
Untuk itu, Abraham akan meminta konfirmasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) agar memeriksa ulang Siti. ”KPK ingin mendapat pendapat berbeda IDI agar bisa memeriksanya. Namun, meskipun tak bisa memeriksa, KPK masih memiliki petunjuk-petunjuk untuk menuntaskan kasus ini,” ujar Abraham, tanpa merinci petunjuk apa.
Sekjen IDI Slamet Budiarto siap saja jika diminta KPK untuk memeriksa Siti. ”IDI sudah bekerja sama dengan KPK,” ujar Slamet, sambil menambahkan, hingga kini IDI belum menerima surat permohonan KPK untuk meminta rekomendasi tersebut.
Siti dan Zainal belum bisa dihubungi. Deputi Gubernur BI Muliaman D Hadad, yang segera dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan pernah ikut RDG soal Bank Century, belum mau berkomentar.
”Kalau memang akan diperiksa, kami berharap memperhatikan kondisi kesehatan beliau karena BI selama ini selalu bekerja sama menuntaskan kasus Bank Century,” kata Kepala Biro Humas BI Difi Ahmad Johansyah.
Titik terang celah baru kasus ini tetap di tangan KPK untuk serius menuntaskan kasus Bank Century akhir tahun ini. Petunjuk yang dimiliki KPK jangan sebatas petunjuk tanpa tindak lanjut.
***
AUDIT FORENSIK
Apa Kabar Temuan BPK?
Akhir Desember 2011, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan hasil audit forensik atau disebut investigasi lanjutan terhadap aliran dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun terhadap Bank Century kepada DPR. Laporan itu telah diserahkan juga kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara RI.
Laporan itu boleh dibilang tanpa banyak fakta baru. Dalam laporannya, BPK menemukan 13 transaksi yang dinilai tak wajar, bertentangan dengan undang-undang, serta merugikan negara dan masyarakat. Transaksi itu mulai dari transaksi surat-surat berharga hingga transaksi terkait PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
Temuan BPK itu dapat dikatakan hampir sama dengan audit investigasi yang diserahkan BPK, akhir 2009. Sebut saja, temuan dana hasil penjualan surat-surat berharga yang digelapkan HAW (Hesham Al Waraq) dan RAR (Rafat Ali Rizvi). Keduanya divonis 15 tahun penjara secara in absentia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Desember 2010. Juga aliran dana Rp 1 miliar dari mantan pemilik Century, Robert Tantular, ke Deputi Gubernur BI Budi Mulia.
Dari 13 temuan, untungnya BPK menemukan dua fakta baru yang diharapkan bisa mengungkap tuntas Bank Century. Dua temuan itu terkait aliran dana dari SS (Sunaryo Sampoerna) dan istrinya, SL, ke PT MNP (Media Nusa Pradana) sebesar Rp 100,95 miliar sepanjang tahun 2006-2009. PT MNP adalah penerbit koran Jurnal Nasional (Jurnas).
Namun, BPK mengaku belum menemukan korelasi aliran dana itu dengan kasus Bank Century. Informasi lain adalah adanya transaksi penukaran valuta asing dan penyetoran hasil penukaran valuta asing dari HEW dan SKS, yang disebut-sebut kerabat Presiden.
Hingga kini, anggota Tim Pengawas DPR untuk Bank Century menyayangkan temuan BPK belum ditindaklanjuti aparat penegak hukum, termasuk KPK. ”Harusnya kasus Budi Mulia dan kasus aliran dana dari SS ke MNP dan lainnya bisa ditelusuri dan jangan didiamkan,” kata Bambang Soesatyo, akhir pekan lalu.
Ketua KPK Abraham Samad menepis jika lembaganya mendiamkan temuan BPK. ”KPK terus melakukan penyidikan atas temuan BPK, termasuk kaitan pejabat di Bank Indonesia,” ujarnya Senin (2/7) lalu. Pejabat BI yang dimaksud di antaranya mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulia yang meminjam dana Rp 1 miliar dari Robert Tantular.
”KPK juga minta klarifikasi BPK terkait ada tidaknya kerugian keuangan negara kasus Century,” jelasnya.
Kepala Humas BI Difi Ahma Djohansyah tak mau berkomentar soal Budi Mulia. ”Itu masalah pribadi antara beliau dengan Robert Tantular,” katanya, Selasa (3/7) malam.
Mantan pemimpin redaksi koran Jurnas (2006-2009), Ramadhan Pohan, yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat DPR, berkelit. ”Itu kan isu lama. Saya yakin, tak ada pelanggaran hukum,” ujarnya, Rabu (4/7), seraya menepis pernah diperiksa KPK.
Wakil Ketua BPK Hasan Bisri tak mau berkomentar soal belum ditindaklanjutinya kasus Bank Century. ”BPK sudah menyelesaikan tugasnya. Kita lihat saja mereka menjalankannya. BPK siap jika diminta memberikan klarifikasi,” paparnya. Lalu? (har)
***
Posted in: EKONOMI