Pemerintah Akan Revisi Harga Gas

Posted on July 6, 2012

0


Kompas, 06 Juli 2012. hal.20

Kepentingan Negara Didahulukan

Jakarta, Kompas – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana menyesuaikan penurunan besaran kenaikan harga gas bagi konsumen industri dengan besaran kenaikan harga beli gas dari kontraktor kontrak kerja sama. Saat ini penyesuaian itu tengah dibahas.

Pembahasan terkait revisi harga dan jadwal kenaikan harga gas itu ditargetkan bisa rampung pada September 2012.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Evita H Legowo menyampaikan hal itu, Kamis (5/7), saat ditemui seusai menghadiri acara pemberian beasiswa bagi putra-putri pegawai negeri sipil Kementerian ESDM golongan 1 dan 2 serta anak yatim dan yatim piatu di lingkungan Kementerian ESDM di kantor Kementerian ESDM, Jakarta.

Saat ini pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya sedang membahas permintaan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) agar dilakukan revisi atas besaran kenaikan harga beli gas di hulu atau dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

”Sekarang masih dibicarakan. Pokoknya, sudah diputuskan bahwa harganya berubah, tetapi harga gas di hulu belum diputuskan selisihnya. Jadi, kemungkinan ada revisi harga gas di hulu. Namun, saya tidak tahu berapa kisaran revisi itu. Saya tidak berani bicara karena berkasnya masih di tangan Pak Menteri ESDM. Pokoknya sebelum September ini sudah diputuskan,” kata Evita menegaskan.

Meski amandemen perjanjian jual-beli gas telah ditandatangani PT PGN dengan kontraktor kontrak kerja sama, perubahan perjanjian itu masih menunggu keputusan Menteri ESDM. Jadi, saat ini pemerintah sedang mengolah kembali amandemen perjanjian jual-beli gas itu.

Sesuaikan jadwal

Menteri ESDM Jero Wacik menyatakan, pemerintah berencana menyesuaikan jadwal kenaikan harga beli gas dari KKKS dengan harga jual gas dari PT PGN kepada konsumen industri di wilayah Jawa Barat. ”Jadi, jika kenaikan harga gas di hilir pada 1 September dan 1 April, maka begitu juga dengan jadwal kenaikan harga gas di hulu,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi Gde Pradnyana menyatakan, pendapatan di hulu adalah pendapatan negara secara langsung. Karena itu, kepentingan negara semestinya tidak dikalahkan kepentingan perusahaan, dalam hal ini PT PGN, apalagi jika perusahaan itu bukan 100 persen milik pemerintah.

”Selama ini kami mencatat, dengan harga gas di hulu yang sangat rendah, PGN telah menikmati margin sangat besar, padahal 40 persen sahamnya milik asing dan swasta,” ujarnya.

”Kenaikan harga gas di hulu perlu dilakukan bukan hanya untuk menambah penerimaan negara, melainkan juga untuk menggiatkan eksplorasi gas guna memenuhi kebutuhan domestik. Jika harga gas domestik terlalu rendah, tak ada yang tertarik mengembangkan lapangan-lapangan gas bagi kebutuhan domestik,” kata Gde. Akibatnya, kegiatan hulu untuk domestik mati suri.

”Agar hulu dan hilir dua-duanya bisa hidup, yang di tengah ini semestinya tidak mencari keuntungan terlalu besar. Pengguna akhir di hilir bisa tetap hidup jika peran ganda PGN sebagai transporter dan trader dapat dikurangi. Misalnya, dengan membatasi volume gas PGN melalui pipa transmisi sehingga penjual lain bisa masuk ikut memakai pipa itu dengan membayar toll-fee saja kepada PGN. Sebab, pipa transmisi pada prinsipnya bersifat akses terbuka, tidak boleh dimonopoli untuk kepentingan perdagangan PGN sendiri,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan PT PGN Heri Yusuf menyatakan, PT PGN menginginkan revisi kenaikan harga beli gas dari KKKS. Hal ini terkait keputusan pemerintah untuk menurunkan besaran kenaikan harga gas untuk konsumen industri dari 55 persen menjadi 50 persen dan diberlakukan bertahap, yakni naik 35 persen pada September nanti, dilanjutkan naik 15 persen pada April 2013.

(EVY)

Advertisements
Posted in: Energi