Teraju – Republika, Jum’at 05 Juli 2012

Posted on July 6, 2012

0


SYAHWAT DALAM JARING KEKUASAAN

Oleh Muhammad Subarkah

Memandang seks dalam jaringaan kekuasan terasa ada situasi mendua. Di satu sisi, dari luar terkesan masyarakat bersikap “rigid”, tapi di sisi lain mereka malah terkesan permisif. Ada apa ini?

Persoalan seks dan ke kuasaan di belahan dunia mana pun se olah menjadi sebuah wilayah yang tabu untuk dibicarakan.
Isu ini dianggap hanya sekadar biang gosip atau desas-desus belaka. Apalagi, pada sebagian isi kepala manusia masih ba nyak yang dihinggapi sindrom bahwa seks adalah sesuatu yang tabu, bahkan kumuh, bila itu dihubung-hubungkan dengan kekuasaan.Padahal, semua pun mafhum, kadang kekuasaan berjalan layaknya “serigala“. Seks sebenarnya adalah sebuah dunia nyata, bukan dunia rendah (under world)–meminjam istilah mendiang pakar sejarah Onghokham.
Menurut dia, pada sisi ini paling tidak sudah semenjak dahulu kala seks sebenarnya adalah soal penting dalam setiap gerak kekuasaan.
Pengaruh ini membentang, baik itu dalam sistem kekuasaan tradisional maupun kekuasaan yang lebih modern.

Pada masa yang sekarang ini, misalnya, meski bentuk kekuasaan banyak mengklaim dirinya sudah lebih beradab, tetapi dalam soal `yang satu itu’ situasinya juga tak jauh beda dengan masa-masa kerajaan atau kediktatoran di masa lalu. Pelibatan seks dalam jaringan kekuasaan terlihat berkelindan secara nyata.
Ini bisa dilihat dengan terus munculnya berbagai kasus pejabat negara yang terkungkung dalam persoalan skandal seks. Tak tanggung, tak hanya ceritanya yang keluar dalam berbagai versi tulisan di media massa, gambar hidup melalui video pun sudah bertebaran ke publik.
Tak hanya beberapa politisi parlemen dan petinggi negara masa kini saja yang terlibat, beberapa aksi dari pejabat daerah sempat pula tersebar luas.

Dunia memang tak suci. Tak peduli itu pejabat maupun rakyat jelata, kalau masih dapat disebut manusia, mereka pasti bukan malaikat yang tak punya nafsu. Penyalahgunaan seks yang sejatinya bisa saja hanya sebatas “kegiatan rekreasi“ tiba-tiba menjadi semakin bernilai dramatis, bila aktor-aktor pelakunya adalah sosok yang berada dalam lingkar kekuasaan.

Pada pertengahan Juni lalu, misalnya, publik melihat dan terus mengamati betapa repotnya Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat akibat munculnya kontroversi dugaan skandal video mesum seorang anggota wakil rakyat. Mereka sempat sibuk memanggil dan memeriksa anggoat DPR yang diduga menjadi aktor dari tayangan itu. Bantah membantah pun terus terjadi, namun di sisi lain video mesum itu sudah kadung tersebar luas.

Dan, tak kalah seru dengan kasus video, publik pun pada saat ini menikmati pemberitaan mengenai gugat menggugat istri mantan anggota kabinet. Sebuah tabloid mingguan memuat gambar sang mantan menteri itu secara besar-besaran. Para pengasong koran menjajakannya di berbagai perempatan jalan.
Dalam berita itu diceritakan sang istri mantan menteri menggugat suaminya yang melakukan selingkuh dengan seorang wartawati. Anehnya, meski merasa diselingkuhi sang istri tidak mau dicerai karena alasan adanya larangan bercerai dari ajaran agama yang dianutnya.

“Wah, kalau berita yang seperti itu laris manis, Mas. Saya sempat menjualnya sepuluh tabloid per hari. Orang-orang banyak yang suka,“ kata Oni, penjual asongan koran dan majalah yang mangkal di perempatan jalan Jendral Sudirman, Jakarta.

Yang tak kalah menghebohkan adalah kisah pencarian status seorang anak penyanyi dangdut yang mencari pengakuan dari seorang mantan pejabat penting rezim Soeharto. Tak hanya cukup berpekara di pengadilan agama, perselisihan mereka naik ke meja peradilan Mahkamah Konstitusi (MK). Hasilnya, si artis memenangkan perkara dan hakim MK mengabulkan tuntutannya agar anak yang dicintainya mendapat pengakuan sebagai anak sah dari “bapak biologis“ yang mantan orang penting itu.

Tak hanya itu, beberapa tahun silam, juga ada kasus penyalahgunaan seks seorang pejabat negara yang sangat menghebohkan.
Saat itu adalah pelakunya seorang petinggi partai sekaligus politikus penting di parlemen.
Cerita ini semakin seru serta penuh bumbu drama karena si politikus ini dahulu adalah mantan ketua sebuah organisasi masa mahasiswa yang berbasis keagamaan.

Publik saat itu memang dibuat heboh. Tayangan video perbuatan cabul mereka terunggah ke berbagai jaringan media massa. Tayangan berita gosip televisi dibuat sibuk menyoroti kasus ini siang malam. Publik pun yang sempat menonton tayangan itu ikut ribut sekaligus juga mengolok-oloknya seakan mereka adalah orang yang lebih suci dari pada pihak korban (pelakunya).
Kasus ini pun usai ketika si pejabat negara itu mundur dari jabatannya.

Menyadari kenyataan itu, memang paling tidak ada satu pelajaran yang bisa dipetik. Bila Anda sudah masuk ke dalam lingkaran kekuasaan maka saat itulah siapa pun orangnya, dia harus mempertontonkan sebagai sosok yang suci. Jangankan menyalahgunakan hasrat seksualnya, hanya sekadar sembunyi-sembunyi menonton sebuah video atau gambar porno ketika tengah rapat di gedung parlemen, hendaknya itu jangan sekali-kali dilakukan.
Sebab, kalau lagi apes setinggi apa pun jabatannya, dia pasti akan dilengserkan! Memang situasi itu terasa sangat munafik sebab pada kenyataanya di masyarakat pelaku permisif tetap saja tersebar luas. Fakta jelas mengatakan, pengunggah gambar porno di Indonesia adalah salah satu tertinggi di dunia.
Belum lagi, meski sudah menjadi rahasia umum, di mana banyak sekali pejabat bupati di suatu wilayah tertentu, lebih banyak “plesiran“ ke tempat hiburan malam dari pada tinggal di daerah yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Terkait akan situasi ini, suatu saat sempat ada guyonan dari seorang pejabat daerah seusai dilantik di Departeman Dalam Negeri.
Ketika ada wartawan yang bertanya mengenai prioritas pertama dari program kerja setelah dia resmi terpilih, dia dengan sikap sangat santai menanggapi bahwa ia akan memindahkan Lokasari (tempat hiburan malam di Jakarta) ke wilayahnya. Alasannya, biar para pejabat di daerahnya `tidak suka’ lagi keluyuran jauh-jauh ke tempat hiburan itu. Ia berujar mengajak bercanda si wartawan.

Memang, mengutip sosiolog Walter Reckless, penyelewengan seks dalam kekuasaan selain merupakan pukulan terhadap rumah tangga, menyebarkan kebohongan, dan memperlemah tali perkawinan, juga akan memperlemah kepribadian, dalam hal ini adalah si pejabat. Namun, pada sisi lain penyelewengan seks dalam kekuasaan juga akan mendorong berkembangnya penyalahgunaan kekuasaan, kecurangan, dan perbuatan melawan hukum para pejabat negara. Bahkan, yang paling berbahaya, di antaranya adalah penyalahgunaan seks di kalangan pejabat negara akan melemahkan pertahanan nasional karena terkuaknya rahasia negara.

Dalam sejarah dunia menjelang perang dunia pertama di Eropa, sangat dikenal seorang pekerja seks keturunan Indonesia, Matahari.
Tercatat sebelum `berpindah tugas’ ke Eropa, Matahari mempunyai pelanggan para pejabat bahkan bangsawan di Hindia Belanda. Kiprah Matahari ini terus berlanjut ke Eropa hingga dia kemudian terlibat sebagai mata-mata Prancis ketika berperang melawan Jerman pada Perang Dunia I. Rahasia militer Jerman `bobol’ ke tangan Prancis setelah Matahari mendapatkannya dengan cara “tidur bersama“ pejabat dan petinggi militer Jerman.

Usaha untuk mendisiplinkan pejabat dari gangguan perbuatan serong ini pun sudah semenjak dahulu dilakukan. Pada masa awal kololonial Belanda, Gubernur Jenderal Belanda, Jan Pieterszoon Coen, pada 1620, sudah berusaha melarang keras “perilaku bejat“ para anggota tentaranya yang melakukan praktik pergundikan dengan perempuan pribumi. Dia mengatakan, praktik seksual seperti itu sangat membahayakan kepentingan pemerintahannya.

Usaha yang sama juga dilakukan ketika gubernur Hindia Belanda dijabat Rafles pada awal 1800-an. Dia saat itu melarang keras, bahkan menghukum, perilaku pejabat yang melakukan praktik seksual yang tidak senonoh. Apalagi, saat itu Raffles melihat bahwa hampir semua orang Eropa yang tinggal di Batavia hidup dalam alam pergundikan.

Selepas zaman kolonial, pengaturan yang lebih ketat pada soal hubungan seks para pejabat, muncul pada zaman Orde Baru. Saat itu, penyelewengan seksual para pejabat ditindak sangat tegas. Meski para wanita dikumpulkan dalam wadah organisasi pendukung kiprah pejabat kaum lelaki, Dharma Wanita, posisi tawar perempuan tak bisa dianggap rendah. Saat itu, terlihat sikap istri Presiden Suharto, Tien Suharto, yang sangat keras terhadap pejabat negara yang suka menyeleweng (misalnya, punya istri lebih dari satu). Publik saat itu mahfum, bila ada pejabat negara yang berani berpoligami atau melakukan tindakan penyelewengan seksual maka dia pasti akan langsung dipecat.

Namun, situasi yang `ketat’ pada zaman rezim Suharto itu kini cenderung luruh.
Penyelewengan seksual pejabat terbuka ke mana-mana. Salah satu puncak kasusnya antara lain ketika ada pejabat lembaga antikorupsi masuk ke dalam bui hanya karena dia dituding berbuat tidak senonoh kepada perempuan yang menjadi caddy golf.

Namun, seperti dikatakan Direktur Citra Komunikasi Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Toto Izul Fatah, mengatakan, meski terkesan “rigid“, pada kenyataannya masyarakat Indonesia kini lebih bersikap permisif terhadap perilaku seks para pejabat. Mereka tidak memandang sisi moral pejabat sebagai hal ideal yang harus dipunyai setiap pejabat. Mereka masih bisa memahami bila ada pejabat nakal.

“Publik kebanyakan tak mau ambil pusing terhadap soal-soal pribadi (seksual) para pejabat. Bahkan, faktanya meski diindikasikan video mesumnya sudah beradar luas, pejabat yang diduga menjadi pelakunya masih bisa menang dalam ajang pemilu kepala daerah,“ kata Toto.

Dengan kata lain, nilai-nilai ideal dari seorang pejabat negara di kalangan sebagian besar masyarakat bukan menjadi hal yang penting. Mereka masih bisa memaklumi bila ada pejabat yang punya “perilaku seksual“ yang tak terpuji. “Yang sudah ada videonya saja masih bisa menang, apalagi kalau yang hanya digosipkan atau sekadar dituduh saja.
Publik menganggap `nilai ideal moral’ pejabat sebagai hal yang tak terlalu penting,“ tandasnya. Jadi, inilah masyarakat kita…?

***

KISAH PERGUNDIKAN DI BATAVIA

Oleh Muhammad Subarkah

Praktik penyimpang seksual, yakni pergundikan pejabat, menjadi hal wajar di masa kolonial. Bahkan, Batavia yang menjadi pusat kekuasaan Hindia Belanda sempat disebut sebagai kota para nyai atau gundik. Ini karena pada masa kolonial itu begitu banyak ditemukan nyai beserta anak-anaknya.

Apakah benar dunia per gundikan pernah eksis di nusantara? Jawab nya, boleh saja ada pi hak yang tidak terima atau marah. Tapi, fakta sejarah jelas menyatakan bahwa situasi ini pernah terjadi. Bahkan, tidak tanggung-tanggung ini terjadi di pusat kekuasaan Hindia Belanda, yakni di Batavia. Pada awal 1800, bertepatan dengan bubarnya kongsi dagang B VOC dan diangkatnya Herman Willem Daendles sebagai gubernur jenderal, di sana didapatkan kenyataan maraknya dunia pergundikan atau pernyai-an di kota ini.

Saat itu Daendles khawatir akan kemampuaan pemerintahannya di dalam menahan ekspansi Inggris yang juga mengincar wilayah Hindia Belanda. Ia khawatir melihat kenyataan sedikitnya jumlah orang Eropa yang berdiam di Hindia Belanda yang bisa dikerahkan untuk menghadapi balantentara Inggris bila datang menyerang. Ia beranggapan, sedikitnya jumlah orang Eropa di Kepulauan nusantara dianggap sebagai kelemahan serius Pemerintahan Belanda.

Kenyataan sejarah ini ditulis dan sekaligus juga terucap oleh penulis Buku Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda, Reggie Bay. Sekitar setahun silam dalam sebuah wawancara dengan penulis, secara terbuka ia mengatakan, memang Batavia pada saat itu sudah layak disebut sebagai kota gundik dan budak. Ini karena hampir semua pejabat pemerintah pasti mempunyai dua hal tersebut. ìNyai dan budak itulah yang melayani kebutuhan tuan pejabat Eropanya,î kata Reggie.

Usaha Daendles untuk melipatgandakan kedatangan orang Eropa ke Batavia ternyata tidak efektif. Mau tidak mau ia akhirnya mengarahkan perekrutan tentaranya ke masyarakat di Hindia Belanda. Nah, pada saat itulah dia kemudian terkejut ketika melihat kenyataan banyaknya orang Indo hasil dari kawin campur dan pergundikan yang begitu luas tersebar hingga kalangaan pejabat tinggi. Tak cukup dengan itu, Daendels pun semakin merasa heran akan banyaknya anak yang lahir dari hubungan campur yang kebanyakan dari mereka kemudian ditelantarkan sang ayah Eropanya.

Sadar akan fenomena meluasnya pergundikan itu sekaligus demi menyelamatkan kepentingan kekuasaan kolonial-terutama untuk memperoleh anggota tentaranya-maka Daendles kemudian melakukan pengesahan anak-anak Eurasia secara hukum.
Anak-anak dari para nyai ini kemudian diakui secara resmi oleh ayah Eropanya. Ini dilakukan Daendels dengan harapan bahwa mereka nanti ketika sudah menjadi tentara akan setia kepadanya.

Namun, usaha Daendles gagal.
Pada 1811, jabatan Daendles diganti oleh Jan Willen Janssens yang ternyata hanya berlangsung beberapa bulan sebelum datangnya balatentara Inggris ke Jawa yang dipimpin oleh Raffles. Dan, tak beda dengan Daendles ia pun melihat `kejanggalan’ itu. Ia juga mendapati meluasnya praktik pergundikan hingga ke kalangan elitenya. Bagi Raffles dan para orang Inggris lainnya yang saat itu kebanyakan masih mempunyai landasaran moral sangat konservatif dalam urusan seks, menjalani hubungaan dengan perempuan Asia-lebih parah lagi sampai menikahi mereka-adalah merupakan aib yang sangat besar.

Tak cukup hanya dengan prihatin, Raffles mulai menerapkan pelarangan atas praktik aib ini. Bukan hanya itu, bersama istrinya, Olivia, Raffles selaku gubernur jenderal Hindia Belanda saat itu pun berusaha memberi contohnya secara langsung. Ia berpendapat bahwa istri, terutama istri laki-laki yang mempunyai jabatan tinggi, harus melakukan tugas tertentu di masyarakat.
Olivia mendapat tugas penting resmi untuk menjalin kontak dengan pejabat tinggi pribumi dan Eropa di Hindia Belanda.

Akibat kebijakan ini, para pejabat dan penduduk Belanda lama di koloninya pun terpaksa mengikutinya.
Mereka juga semakin sering tampil keluar bersama istri yang juga semakin terlihat dalam kehidupan masyarakat.
Bahkan, kebijakan Raflles ini sempat menjadi tren dan terus berlangsung hingga beberapa dasawarsa ke depan.

Namun, seperti yang ditulis Reggie Bay, sikap orang Inggris yang tak membenarkan pergundikan di Hindia Belanda ini tidak serta-merta menjamin lenyapnya pergundikan di bawah pemerintahan mereka. Warga Inggris pun terkadang hidup secara terang-terangan dengan gundik Asia.
Bahkan, ketika itu ada cerita soal pergundikan yang kemudian menjadi kisah monumental, yakni kisah antara tuan putih asal Inggris Edward Wiliiam dengan Nyai Dasima.

Namun, bila mundur ke masa dua ratus tahun sebelumnya, menyebarnya usaha untuk memberantas praktik pergundikan diHindia Belanda (Batavia) sudah pernah dilakukan. Kemunculan praktik nyai di kota ini dimulai dari kedatangan para peragawati VOC di nusantara sekitar 1600. Apalagi, hingga masa-masa berikutnya, kota pendudukan ini sempat mengalami masa kelangkaan perempuan Eropa. Akibatnya, urusan rumah tangga hingga pemenuhan kebutuhan seksual dari para pejabat kolonial yang kebanyakan datang dengan sta tus masih lajang itu digantikan perannya oleh orang Asia.

Pada awalnya memang tidak ada orang Jawa yang menjadi nyai. Para perempuan ini didatangkan dari daerah kolonial lain, seperti India, Sulawesi, Filipina, Su lawesi, dan Bali. Mengapa demikian? Ini karena para pejabat VOC khawatir mereka akan terkena sabotase bila mempunyai gundik yang berasal dari Jawa.

Selaku Gubernur Jenderal, Jaan Pieterszoon Coen, jelas merasa kha watir akan meluasnya pola hidup ber sama lelaki Eropa dengan para budak perempuan pribumi (nyai). Ia malah melihat praktik menyimpang ini se bagai suatu ancaman terhadap ke beradaan pemerintahan kolonial. Ma ka, Coen menjadi marah, kemudian me ngeluarkan larangan untuk me melihara seorang atau lebih gundik di rumah pejabatnya. Larangan ini berlaku pada 11 Desember 1620.

Usaha untuk mengatasi kelangkaan perempuan Eropa diantisipasi Coen dengan mendatangkan perempuan Ero pa melalui Heren van de Com pagnie. Para perempuan yang akan didatangkan ke Hindia Belanda itu haruslah para gadis atau perempuan muda yang berkelakuan baik dan diutamakan yang pernah dididik secara ketat di panti asuhan. Sebelumnya juga Coen mengeluarkan kebijakan membawa perempuan lajang Eropa ke Hindia Belanda dan mempunyai ke wa jiban menikah dengan para pega wai VOC. Sebagai kompensasinya, mereka akan mendapat pelayaran gratis beserta mas kawin.

Setelah berlangsung beberapa la ma, ternyata usaha Coen tetap tak me nuai hasil. Jumlah pergundikan di wi layah kolonial ini tidak berkurang secara signifikan. Apalagi, dia mendapati kenya taan bahwa perempuan lajang yang dahulu didatangkan dari Eropa untuk kawin dengan pejabat VOC malah hanya membuat masalah. Menurut dia, mereka hanya mabuk-mabukan dan bertindak di luar aturan Tuhan.

Usaha penertiban moral pejabat dan pegawai pemerintahannya pun ga gal total. Apalagi, pada saat itu tim bul pemikiran, anak-anak yang lahir di Hindia Belanda dari hubungan se sama orang kulit putih tidak tahan terhadap iklim tropis dan sering sakit-sakitan.

Akibatnya, mereka yang me nentang Coen berpendapat lain: jika Hindia Belanda harus menjadi koloni maka perkawinan antara lelaki kulit putih dan perempuan Asia harus diutamakan.

Tak cukup hanya dengan alasan politik kekuasaan itu, mereka yang kontra terhadap pelarangan Coen itu juga memakai alasan langkanya pengiriman perempuan dari Belanda ke nusantara sehingga praktik ‘pernyaian’

hendaknya dibiarkan saja. Sikap ini kemudian didukung oleh Gubernur Jenderal Carel Reyniersz (memimpin Hindia Belanda dari 1650-1653) dan penggantinya, Joan Maetsuyker. Keduanya malah memberikan dukungan kuat adanya perkawinan antara pegawai VOC dan perempuan Asia atau Eurasia (indo). Salah satu alasannya, para perempuan Asia lebih menguntungkan dikawini daripada perempuan Eropa karena untuk membiayai hidup mereka itu lebih murah. Alhasil, kebijakan Coen untuk menerapkan praktik kolonialisasi massal laki-laki dan perempuan kulit putih itu gagal total.

Akibat meluasnya praktik pergundikan di koloni Hindia Belanda ini maka muncullah masalah sosial. Ini terjadi ketika anak-anak hasil hubungan itu kemudian telantar dan tak terawat. Untuk mengatasinya, pemerintah kolonial kemudian pada 1624 mendirikan sebuah panti asuhan di Batavia. Tetapi, usaha ìmuliaî ini gagal total karena hanya sebagian anak anak telantar itu yang bisa masuk ke sana. Sebagian besar anak-anak yang lahir dari hasil pergundikan itu hidup bersama ibu mereka di tengah masya rakat Asia. Kelak, anak perempuan ini bila sudah besar akan menjadi budak sedangkan yang laki-laki akan masuk menjadi anggota militer.

Yang paling menyedihkan, citra anak-anak yang lahir dari pergun dikan ini sangat negatif. Dalam berbagai arsip dari masa itu mereka itu dipandang tak lebih sebagai hewan ternak belaka. Menurut Jan Pieters zoon Coen, anak-anak gundik ini ha nya sibuk mengejar kesenangan dan perempuannya suka menghabis-ha biskan uang. Mereka dianggap pema las seperti ibu Asia atau pribuminya.

Se dangkan, anak gundik laki-lakinya dianggap bodoh, rendah diri, dan tidak dapat dipercaya. Jabatan ter tinggi mereka hanya sebagai juru tulis, asisten pegawai, atau pegawai rendahan lainnya.

Ya, itulah cerita kisah getir anak gundik di Batavia dan di nusantara pada masa Kolonial Belanda. Terlalu memang! ■

**

SEKS BERIRISAN DENGAN KEKUASAAN!

I bnu Wahyudi lahir di Ampel, Boyolali, Jawa Tengah, pada 24 Juni 1958. Dia adalah seorang sastrawan Indonesia yang kini juga menjabat sebagai dosen di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Selain mengajar di almamaternya, ia juga menjadi pengajar tamu di Jakarta International Korean School, Prasetiya Mulya Business School, Universitas Multimedia Nusantara (sejak 2009), dan SIM University Singapura.Pendidikan S-1 dalam bidang sastra Indonesia modern diselesaikan di Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada 1984. Antara 1991 dan 1993, Ibnu Wahyudi mengikuti kuliah di Center for Comparative Literature and Cultural Studies, Monash University, Melbourne, Australia, dan memperoleh gelar MA, serta menempuh pendidikan doktor (ilmu susastra) di program pascasarjana UI.
Selama tiga tahun (1997-2000), ia menjadi dosen tamu di Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, Korea Selatan. Khusus untuk memperoleh gelar MA, dia menulis tesis mengenai persoalan pergundikan atau `nyai’ pada masa Hindia Belanda di Indonesia.Kumpulan puisinya yang sudah terbit adalah Masih Bersama Musim (KutuBuku, 2005), Haikuku (Artiseni, 2009), dan Ketika Cinta (BukuPop, 2009), sementara kumpulan prosa mininya berjudul Nama yang Mendera (Citra Aji Parama, 2010). Buku puisinya, Masih Bersama Musim, masuk dalam 10 besar penghargaan Khatulistiwa Literary Award 2005. Buku-buku yang pernah disusun atau disuntingnya adalah Lembar-Lembar Sajak Lama (kumpulan sajak P Sengodjo) terbitan Balai Pustaka (1982), Pahlawan dan Kucing (kumpulan cerpen Suripman) terbitan Balai Pustaka (1984), Konstelasi Sastra (Hiski, 1990), Erotisme dalam Sastra (1994), Menyoal Sastra Marginal (2004), Toilet Lantai 13 (Aksara 13, 2008), Ode Kebangkitan (2008), dan banyak lagi. Dalam sejarah Indonesia, sampai seberapa jauh pengaruh soal seks dalam jaringan kekuasaan? Baik itu masa prakolonial, kolonial, maupun kemerdekaan?
Sama dengan para penguasa umumnya di belahan dunia manapun, kehidupan seks para penguasa di Indonesia pada masa lalu maupun pada masa sekarang cenderung menampakkan suatu “keluarbiasaan“, baik secara kuantitas maupun kualitas. Penyebabnya tentu adalah karena dorongan atau kehidupan seks melekat sebagai hasrat pada diri manusia pada umumnya. Ia merupakan libido, yaitu suatu nafsu berahi yang bersifat naluri. Sementara, di sisi lain, kekuasaan politis yang jika tidak diperoleh secara turun-temurun juga harus diperjuangkan dengan suatu taktik dan strategi yang berlandaskan atas ambisi kekuasaan, dapat dikatakan bersifat naluriah pula. Dengan adanya kemiripan pola atas dua “kekuasaan“ ini, menjadi tidak mengherankan jika keduanya juga menunjukkan adanya keterkaitan dan keseiringsejalanan dalam perilaku masing-masing.Kisah-kisah para penguasa atau kaisar di Cina yang konon memiliki ribuan wanita simpanan atau juga kehidupan Raja Mongkut (Rama IV) dari Thailand yang mempunyai istri dan ratusan selir, maupun adanya harem yang umumnya dijaga para kasim di sejumlah kesultanan di Timur Tengah, misalnya, dengan jelas menunjukkan adanya praktik kehidupan yang mendampingkan antara kekuasaan politis dan kekuasaan seksual. Dengan pengertian lain, memiliki banyak wanita dalam kehidupan para penguasa tersebut, tidak semata mata menunjukkan kesuperioran dalam ihwal kehidupan seksual mereka, tapi dapat berarti juga akan suatu penguasaan yang ekspansif secara politis. Tidak sedikit data yang menunjukkan bahwa para wanita yang dijadikan selir atau gundik itu adalah bukan para wanita dari kalangan biasa atau kalangan “bukan siapa-siapa“ saja, tapi banyak pula berasal dari kalangan bangsawan juga atau dari kerajaan taklukan, baik yang diserahkan dengan keterpaksaan maupun karena adanya niat-niat tersembunyi di balik itu.Dalam riwayat-riwayat yang tercatat mengenai genealogi atau perjalanan sejumlah kerajaan di Indonesia pada masa silam, kebersandingan dua kekuasaan ini begitu kuat terasa. Indikator historis yang menjelaskan bahwa Ken Arok sampai tega menghabisi Tunggul Ametung, bukan hanya dilandasi oleh ambisi kekuasaan, melainkan juga sangat mungkin lebih karena keterpesonaan Ken Arok atas sosok Ken Dedes yang begitu menawan. Pada kasus ini yang terjadi adalah dua naluri dasar manusia yang berlaku secara bersama, bukan sebagai pemenuhan atas suatu ambisi ekspansif, melainkan lebih pada ambisi erotis. Hal ini tentu cukup berbeda dengan banyak diambilnya para wanita dari daerah taklukan atau diserahkannya para wanita sebagai semacam upeti dari daerah taklukan yang pertama-tama lebih didasari oleh ambisi pembangunan akan suatu citra kuasa.

Sementara itu, dari fakta yang menunjukkan bahwa banyak raja dari Keraton Surakarta, misalnya, mempunyai banyak anak, mengindikasikan adanya praktik kekuasaan yang cenderung absolut dan tidak terbatas.
Para Pakubuwana (III, IV, V), misalnya, yang masing-masing memiliki puluhan anak menunjukkan adanya langkah-langkah legiti masi dan pengukuhan akan kekuasaan melalui suatu pembiakan keturunan yang diharapkan mampu melanggengkan kekuasaan.
Bahwa, akhir-akhir ini terjadi kekisruhan di kerajaan itu, agaknya kurang diantisipasi pada masa lalu.

Di alam kemerdekaan, kekuasaan politis juga masih banyak beririsan dengan perilaku seks yang dilandasi oleh berbagai kepentingan. Kehidupan presiden pertama RI, Soekarno, yang begitu karismatik dan flamboyan mendapat respons setara oleh sejumlah wanita dengan pelbagai cara. Kemudian, dalam lingkup yang lebih terbatas, tidak sedikit orang yang tengah dalam posisi penting atau “berkuasa“–menteri, gubernur, bupati, camat, lurah, anggota legislatif, bahkan sampai tenaga pendidik di sekolah maupun perguruan tinggi, dan yang lainnya–terjebak dalam keterlenaan akan pesona seks yang dalam beberapa kasus pada akhirnya menjerembapkan mereka ke dalam kenistaan. Kendati demikian, boleh dikatakan hampir tidak ada kata “kapok“ sebab agaknya godaan erotis semacam ini telah mampu mengalahkan akal sehat. Maka, selalu masih kita baca dan dengar perihal tingkah para “penguasa“ ini yang terjerat oleh kehidupan seks yang tidak sepantasnya pada masa ketika norma-norma agama sudah begitu kuat menyangga.

Apakah bila pada masa kini begitu banyak pejabat publik yang melakukan skandal seks merupakan fenomena biasa?
Skandal seks yang dilakukan oleh para pejabat maupun figur-figur yang ternama tentu dapat ditempatkan di antara fenomena yang “biasa“ dan “luar biasa“. Yang sering dilupakan oleh banyak pelaku skandal itu adalah bahwa akibat dari laku yang sedemikian itu dapat dikatakan sebagai hampir tidak sebanding dengan kenikmatan yang pernah direguknya, yang sangat boleh jadi hanya sesaat dan di luar pertimbangan akal sehat. Bagaimana akan dikaitkan dengan akal sehat sebab masalah ini adalah masalah syahwat, yang menjadi gawat jika selalu dituruti begitu saja? Maka dalam konteks ini, pagar etika atau norma agama yang semestinya mampu menjaga. Namun, celakanya banyak pula mereka dari kalangan yang secara awam dikira tidak mugkin melakukan tindak pemaksaan kekuasaan yang berhubungan dengan seks kepada mereka yang harus dilindungi ternyata malahan melakukan hal yang menjijikkan itu dari norma yang berlaku. Misalnya saja, tidak sedikit guru agama atau pengasuh suatu pondok yang melakukan perbuatan nista dengan pelecehan seksual terhadap murid atau siswa yang semestinya diasuhnya.

Dari lingkungan yang lebih besar, skandal seks ini telah banyak kita dengar, tentu ada yang menyebabkan “jatuhnya“ tokoh itu, namun ada yang terus melenggang dengan kekuasaannya. Contoh-contoh yang masih segar dalam ingatan kita adalah skandal yang dilakukan oleh Bill Clinton (presiden Amerika Serikat) dengan Monica Lewinsky, Silvio Berlusconi (perdana menteri Italia) dengan sejumlah wanita muda, Dominique StraussKahn (direktur eksekutif IMF) dengan Piroska Nagy (bawahannya), Eliot Spitzer (gubernur New York) dengan Ashley Dupre, sampai Yahya Zaini (anggota DPR) dengan penyanyi dangdut Maria Eva. Namun demikian, tidak berarti pula bahwa dari “kalangan biasa“ tidak pernah terjadi skandal seks. Dari media massa, kita sering mendengar bahwa ada seorang satpam yang mempunyai wanita simpanan lebih dari seorang atau tukang becak yang ternyata hidup bersama dengan beberapa wanita.

Masalahnya, memang bukan apakah lalu persoalan ini “biasa“ atau “luar biasa“, semuanya terpulang dari ukuran norma yang sepantasnya kita terapkan. Sayangnya, penguatan atas permasalahan etika atau norma yang seharusnya dalam kehidupan modern ini hampir-hampir tidak diajarkan lagi di sekolah-sekolah. Namun, terlepas dari soal ini, ada masalah penting lain yang agaknya perlu kita camkan, yaitu semakin menipisnya keterkaitan antara kata dan perbuatan.

Pada masa gubernur jenderal keempat di Hindia Belanda, JP Coen, di Batavia, dia sangat sempat dibuat sibuk memberantas skandal para pejabat kolonial. Apakah tindakan ini penting juga dilakukan sekarang?
Tindakan JP Coen yang gencar memberantas skandal seks pada masa ketika Indonesia masih dicengkeram oleh kekuasaan Hindia Belanda tetap perlu dilakukan sekarang ini, tentu dengan alasan dan pertimbangan yang berbeda. Jika pada masa kolonial itu yang terjadi adalah skandal seks antara para pejabat Hindia Belanda dan para pelacur atau dengan para wanita piaraan atau gundik mereka yang berbeda ras atau bangsa, yang terjadi sekarang jauh lebih kompleks permasalahannya. Tidak boleh dilupakan juga, pengaruh perkembangan teknologi masa kini telah “mengajar“ dengan mudah–siapa saja–akan praktik berhubungan seks, bahkan sudah sampai melanda anak-anak usia SD maka antisipasi yang mungkin dan masih efektif dilakukan hanya melalui dunia pendidikan. Namun, lagi-lagi, siapkah para pejabat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyiapkan materi ajar atau perangkat yang mampu menyadarkan para siswa dan juga guru akan bagaimana seharusnya memandang kehidupan seks dan praktiknya dalam kehidupan?
Namun, jika Kemendikbud–katakanlah-sudah mampu menyiapkan materi ajar yang sangat tepat dan bagus, tetapi atmosfer atau lingkungan keseharian tidak mendukung, siasia saja jadinya. Mudahnya saja, bagaimana pelajaran etika–misalnya–akan efektif kalau produk sinetron atau perfilman di sisi lain menawarkan kehidupan yang bertolak belakang atau justru berlawanan, yaitu dengan umbaran syahwat yang gawat?
Menurut Anda, benarkah nilai moral masih penting ditegakkan di Indonesia?
Sebab, pada kenyataannya, di negara sebebas Amerika, Inggris, Jerman, dan Prancis, rakyat di sana tetap menginginkan figur pejabat negara atau pemimpin yang bersih dari skandal?
Moralitas tetap penting ditegakkan, namun sanksi-sanksi hukum juga harus dilaksanakan dengan sangat ketat. Benar bahwa figur pejabat yang bersih dan bebas dari macam-macam skandal tetap kita harapkan, namun kesemuanya itu hampir tidak akan terwujud tanpa penegakan hukum yang adil. Di negara-negara yang membebaskan beredarnya majalah atau film porno, jarang kita dengar adanya pelecehan seksual atau pemerkosaan sebab salah satu penyebabnya adalah ketatnya penegakan hukum. Jangankan melecehkan seseorang secara seksual, baru mengirim suitan kepada lawan jenis saja bisa mengalami ancaman hukuman. Inilah, saya kira, kuncinya, yaitu penegakan hukum yang ketat.
Sebab itu, jika ada seorang pemerkosa dan sekaligus pembunuh hanya dihukum ringan, jangan berharap pelecehan seksual atau pemerkosaan akan berhenti di Indonesia.

Bagaimana pendapat Anda bila melihat begitu banyaknya pejabat daerah yang banyak diduga sibuk keluyuran di tempat hiburan di Jakarta daripada mengurusi atau tinggal di daerah yang seharusnya dipimpinnya?
Lagi-lagi masalahnya adalah budi pekerti dari para pejabat itu dan mungkin memang ada yang salah dengan sistem pemilihan pejabat kita. Jika seorang pejabat daerah ketika “bertugas“ di Jakarta hanya `dugem’ di sejumlah tempat mesum atau dilokalisasi, yang harus dipertanyakan adalah komitmen moral yang bersangkutan dan konstituen yang memilihnya.

Kenyataan ini mungkin memang marak, tetapi ini sungguh sangat disayangkan.
Tanggung jawab moral macam apa yang akan ia tunjukkan kepada orang-orang di daerahnya? Pejabat seperti ini pantasnya memang harus diturunkan dan diberi sanksi sosial.
Tapi, mungkinkah hal itu kita lakukan di negara yang hampir-hampir tidak bersistem yang moralistis ini?

**

DARI KEN DEDES HINGGA RATU KIDUL

Oleh Muhammad Subarkah


Persoalan seks dan jaringan kekuasaan sudah terjadi semenjak zaman kerajaan dahulu. Sayangnya, meski kadang dijadikan basis legitimasi, perempuan kerap kali dipakai sebagai objek semata.“Suwarga nunut, neraka katut (bila masuk surga cuma numpang, bila masuk ne raka mesti ikut).“Peribahasa Jawa ini memang bias gender karena menganggap perempuan adalah “makhluk kelas dua“, yakni cuma numpang di kala senang atau berkuasa layaknya parasit, tapi pasti ikut sengsara ketika tak berkuasa.Bila dirunut dari sejarahnya, pada masa lalu meski kerap hanya dipandang sebagai makhluk “pelengkap penderita“ kekuasaan memang bersikap mendua. Perempuan pada kurun tertentu kadang hanya dianggap sebagai ajang pelampiasan nafsu seksual yang bersikap rekreatif, tetapi pada saat yang lain perempuan ditempatkan di sisi “terhormat“, yakni sebagai basis mitos atau legitimasi sebuah kekuasaan. Situasi paradoks ini terjadi dari zaman ke zaman. Dan, khusus di Indonesia, situasi ini tidak hanya terjadi di kerajaan Jawa, tetapi juga terjadi di berbagai kerajaan di luar Jawa lainnya.Bila menengok pada sejarah kerajaan di Jawa, peran ganda perempuan ini tampak pada kisah seorang perem puan bernama Ken Dedes. Di kisahkan dia semula adalah putri seorang begawan yang kemudian kawin dengan pejabat Akuwu di Tumapel, Tunggul Ametung. Dia perempuan yang sangat cantik sehingga kabar pesonanya tersebar ke mana-mana.
Dan, salah satu orang yang juga jatuh hati kepadanya adalah seorang anak muda berandalan, Ken Arok, yang kelak mendirikan Kerajaan Singosari.

Awak mula “kegilaan“ Ken Arok pada Ken Dedes terjadi ketika dia melihat putri ini turun dari kereta. Saat itu kain Ken Dedes tersingkap sehingga Ken Arok sekelebat dapat melihat kemaluannya. Entah berlebihan atau tidak, Ken Arok yang saat itu masih menjabat sebagai kepala pasukan Tumapel menyatakan kemaluan Ken Dedes saat itu seperti mengeluarkan sinar keperakan. Melihat kenyataan itu maka Ken Arok kemudian bertanya kepada gurunya, Pendeta Lohgawe.
Dia bertanya, apa makna dari perempuan yang berciri seperti itu.

Menjawab pertanyaan muridnya, Pendeta Lohgawe menjawab bahwa itu menandakan Ken Dedes adalah perempuan agung dan keturunannya kelak akan menjadi raja. Mendengar keterangan itu, Ken Arok pun terkesima. Dia kemudian merenung dan meresapkan kata-kata dari Lohgawe.
Akibatnya, beberapa waktu kemudian Ken Arok memutuskan untuk merebut Ken Dedes dengan cara membunuh Tunggul Ametung meski harus dilakukannya dengan cara kurang kesatria. Ken Dedes kemudian dapat diperistrinya meski saat itu tengah dalam keadaan mengandung.

Apakah ramalan Lohgawe terbukti? Dari mitos yang ada setelah Ken Arok memperistri Ken Dedes, ternyata anak-anak yang lahir dari rahimnya itu akhirnya menjadi raja-raja meski setelah satu sama lain terlibat dalam suatu intrik perebutan kekuasaan secara berdarah-darah. Nah, raja-raja itulah yang kemudian dipercaya menurunkan raja-raja di tanah Jawa.

Cerita yang serupa juga muncul dalam periode konflik kekuasaan kerajaan Islam di Jawa. Dalam wawancara di majalah Prisma edisi Juli 1991, Permadi SH mengatakan hal yang sama dengan kisah Ken Dedes yang juga terjadi saat merebaknya pemberontakan yang dilakukan Aria Penangsang di Kerajaan Pajang. Kala itu ada seorang putri dari keraton itu yang bernama Ratu Kalinyamat (ma kamnya kini ada di Jepara). Saat itu putri ini sangatlah bersedih ketika tahu suaminya meninggal karena di bunuh secara licik oleh Aria Penangsang.

Saking sedihnya karena ditinggal mati sang suami, Ratu Kalinyamat mengeluarkan sumpah akan terus bertapa telanjang sebelum kepala Aria Penangsang dipenggal dan dijadikan alas kakinya. Bukan hanya itu, Ratu Kalinyamat sampai harus mengorbankan kesuciannya untuk diserahkan kepada Jaka Tingkir yang bersedia membunuh Aria Penangsang. Dan, setelah berhasil, kepala Aria Penang sang dipenggal dan dijadikan alas kaki

maka Ratu Kalinyamat baru bersedia menyelesaikan tapanya.Selain sosok Ken Dedes dan Ratu Kalinyamat, posisi perempuan sebagai basis legitimasi kekuasaan juga muncul dalam masa yang lebih modern. Di sebuah kerajaan yang letaknya di pedalaman selatan Jawa bagian tengah, yakni Kerajaan Mataram, mitos perempuan seperti itu terwujud dalam legenda cinta Rara (Ratu Kidul) dan Panembahan Senapati (pendiri Kerajaan Mataram). Kisah ini tertuang dalam tulisan Prof Edi Sedyawati dalam majalah Prisma edisi 7 Juli 1991.
Kisahnya begini: Pada suatu hari sebelum menjadi Raja Mataram, Panembahan Senapati berdiri di tepi laut selatan dan memperlihatkan kesaktiannya dengan berdoa kepada Allah. Maka, datanglah angin topan dan hujan badai, air laut menjadi panas dan memunculkan gelombang setinggi-tinggi gunung menggemuruh. Banyak ikan terempas di karang dan mati.

Tersebutlah ratu yang menguasi laut selatan, yakni Rara Kidul yang mempunyai kecantikan luar biasa.
Melihat laut bergejolak hebat ia merasa terkejut karena itu adalah huruhara yang belum pernah ia alami sebelumnya. Maka, ia pun naik ke darat dan melihat Senapati di tepi pantai.
Di situ ia pun segera tahu bahwa pria itulah yang menunjukkan kesaktiannya. Maka, Rara Kidul segera mendekat dan menyembah. Ia memohon kepada Senapati agar berbelas kasihan kepadanya dengan menghentikan amukan topan dan badai yang dibuatnya. Permintaan dikabulkan. Bahkan, Senapati jatuh cinta kepadanya.

Maka, Rara Kidul segera membawa Senapati ke istananya yang ada di dalam laut. Di sana segalanya serba indah, berhias emas, perak, dan permata. Semua anak buah Rara Kidul adalah makhluk halus berjenis kelamin perempuan. Senapati tinggal di istana bawah laut itu selama tiga hari tiga malam untuk berkasih-kasihan dan belajar mengenai ilmu menjadi raja.

Setelah dirasa cukup pertemuan itu maka Senapati pun kembali ke darat, ke Mataram, dengan cara berjalan di atas air. Sesampai di darat terkejutlah ia karena Sunan Kalijaga telah menunggunya di sana. Senapati langsung ditegur, disuruh menghentikan ulahnya mendemonstrasikan kesaktiannya karena ulah demikian adalah perilaku takabur. Sunan Kalijaga menasihatinya, jika ia memang berniat menjadi raja akan lebih baik berbekal puji syukur.

Tak hanya Kerajaan Mataram yang legitimasi berdasarkan daya magis perempuan, Kerajaan Pagaruyung (Minangkabau) pun mempunyai cerita yang hampir mirip. Mitos ini muncul melalui sosok Bundo Kandung. Ia adalah raja yang berdiri dengan sendirinya, terjadi bersama dengan alam ini.
Ia merupakan serpihan belahan dari Benua Ruhun, Benua Cina, dan Raja Lautan. Ia memiliki senjata, pakaian, dan perlengkapan istana yang tak ada bandingannya.

Pada satu saat Bundo Kandung hamil (sendiri), kemudian melahirkan putra, Dang Tungku, yang kelak ketika dewasa akan dikawinkan dengan Putri Bungsu. Tetapi, rencana perkawinan ini batal karena terjadi banyak masalah.

Namun, ketika masalah berhasil diatasi, Bundo Kandung malah berkehendak lain. Ia bersama Dang Tungku dan Putri Bungsu memilih naik ke langit meninggalkan Kerajaan Pagaruyung. Untungnya, sebelum pergi ke langit, Bundo Kandung menyempatkan diri untuk mengajari salah seorang raja Pagaruyung (Cindur Mato) mengenai cara mengelola kerajaan dan menjalankan pemerintahan.

Mengomentari pelibatan posisi perempuan dalam jaringan kekuasaan, pengamat budaya dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Ibnu Wahyudi mengatakan, sama dengan para penguasa umumnya di belahan dunia mana pun, kehidupan seks para penguasa di Indonesia pasda masa lalu maupun pada masa sekarang cenderung menampakkan suatu “keluarbiasaan“ baik secara kuantitas maupun kualitas.

Menurut Ibnu, sebagai penyebabnya tentu saja adalah karena adanya dorongan atau kehidupan seks yang melekat sebagai hasrat pada diri manusia pada umumnya. Ia merupakan libido, yaitu suatu nafsu berahi yang bersifat naluri.

“Sementara, di sisi lain, kekuasaan politis yang jika tidak diperoleh secara turun-temurun juga harus diperjuangkan dengan suatu taktik dan strategi yang berlandaskan atas ambisi kekuasaan dapat dikatakan bersifat naluriah pula. Dengan adanya kemiripan pola atas dua “kekuasaan“ ini menjadi tidak mengherankan jika keduanya juga menunjukkan adanya keterkaitan dan keseiringsejalanan dalam perilaku masing-masing,“ katanya.

Sebagai contohnya, ini terlihat pada kisah para penguasa atau kaisar di Cina, raja di Thailand, dan hingga kerajaan di Timur Tengah. Di dalam kerajaan ini sangat jelas menunjukkan adanya praktik kehidupan yang mendampingkan antara kekuasaan politis dan kekuasaan seksual.

“Khusus untuk Indonesia (Jawa) ada kisah Ken Arok yang tega menghabisi Tunggul Ametung bukan hanya dilandasi oleh ambisi kekuasaan, tetapi sangat mungkin lebih karena keterpesonaan atas sosok Ken Dedes yang begitu menawan. Begitu juga banyak terjadi pada contoh kasus di kerajaan Indonesia lainnya,“ tandas Ibnu Wahyudi.

Posted in: Uncategorized