Teraju, Republika, Kamis 12 Juli 2012

Posted on July 12, 2012

0


IKHWANUL MUSLIMIN tak Terbendung

Oleh Harun Husein

Sepekan setelah dilantik sebagai presiden, Mursi melancarkan serangan balik. Antara lain dengan memulihkan parlemen yang dibubarkan militer.

Sempurna. Kata ini pantas dise matkan kepada Ikhwanul Musli min di Mesir. Betapa tidak, semua lembaga yang dipilih dalam pesta demokrasi, dimenangkan Ikhwa nul Muslimin. Mulai dari majelis rendah (Majlis al Sha’ab/DPR), majelis tinggi (Majlis al-Shura/Senat), hingga lembaga kepresidenan. Sabtu, 30 Juni, Muhammad Mursi, dilantik sebagai presiden.

Pelantikan Mursi, mencatatkan sejumlah sejarah baru di negeri seribu menara itu. Pertama, inilah kali pertama Mesir dipimpin presiden yang dipilih melalui proses yang demokratis, bukan demokrasi semu seperti pemilu presiden yang sudah-sudah. Kantor Berita BBC menyebutnya pemilu presiden itu sebagai the fully democratic poll in Egyptian history.

Kedua, inilah kali pertama tokoh Ikhwanul Muslimin menjadi orang nomor satu di Mesir, sejak organisasi tersebut didirikan Hasan alBanna, 84 tahun silam. Muhammad Mursi adalah salah seorang pemimpin eksekutif Ikhwanul Muslimin, dan ketua Partai Kebebasan dan Keadilan (Freedom and Justice Party, FJP), sayap politik organisasi legendaris itu.

Ketiga, inilah kali pertama Mesir dipimpin presiden berlatar belakang sipil, sejak negara itu berbentuk republik pada 1952. Mursi merupakan presiden kelima di era republik. Empat presiden sebelumnya berlatar belakang militer.
Mereka adalah Muhammad Najib (1953-1954), Jamal Abdul Nasir (1956-1970), Anwar Sadat (1970-1981), dan Husni Mubarak (1981-2011).
Sabotase Perjalanan Ikhwanul Muslimin mencapai puncak piramida politik Mesir tidaklah mudah. Berbagai peristiwa yang provokatif, konspiratif, bahkan dinilai sebagai kudeta terselubung, menyertainya. Tapi, toh, Ikhwanul Muslimin tak terbendung.

Upaya penggagalan tersebut terlihat intensif dan sistematis pascakemenangan Ikhwanul Muslimin dalam pemilu parlemen. Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (the Supreme Council of the Armed Force/SCAF) bersama Mahkamah Konstitusi (MK) dan para hakim agungnya, melakukan move-move politiskonspiratif yang mengatasnamakan hukum dan konstitusi.

Pertama, diskualifikas Khairat el-Shater, calon presiden kharismatis yang diusung Ikhwanul Muslimin. Alasannya, Khairat masih berstatus terpidana politik era Mubarak.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mendiskualifikasi Shater adalah Faruq Sultan, yang juga ketua MK. Buntutnya, Ikhwanul Muslimin kemudian memajukan calon cadangan: Muhammad Mursi.

Kedua, pemberian kesempatan kepada loyalis Mubarak untuk memperebutkan kekuasaan. Sebelum proses pendaftaran calon presiden, sebenarnya parlemen telah meloloskan Undang-Undang (UU) Isolasi Politik.
Lewat UU ini, semua tokoh di era rezim Mubarak, dilarang mencalonkan diri sebagai presiden selama 10 tahun ke depan, terhitung sejak tumbangnya Mubarak pada 11 Februari 2011. UU ini kemudian disahkan SCAF –yang berperan sebagai eksekutif masa transisi.

Pengesahan UU tersebut, mengancam pencalonan Ahmad Shafiq, marsekal yang pernah menjadi perdana menteri di akhir kekuasaan Mubarak. Tapi, Shafiq kemudian mengajukan banding ke KPU. Dan, KPU yang dipimpin Faruq Sultan, ternyata mampu bertindak di atas UU. Sebab, KPU kemudian menerima banding itu, sehingga Shafiq tetap bisa menjadi kontestan pemilu presiden.

Ketiga, setelah pemilu presiden digelar, tak ada yang meraih suara mayoritas. Sehingga, pemenangnya harus ditentukan melalui melalui putaran kedua. Ada dua calon yang maju ke putaran kedua, yaitu Mursi dan Shafiq. Di tengah proses tersebut, Shafiq yang melanggar UU Iso lasi Politik, kembali dipersoalkan ke MK. Dan Faruq, kembali pasang badan untuk Shafiq.

Pada 14 Juni 2012, Faruq Sultan selaku ketua MK, menyatakan Shafiq tetap bisa maju dalam pilpres putaran kedua. Sebab, UU Isolasi Politik, bertentangan dengan konstitusi.
Bukan hanya itu. Pada hari itu juga, MK mengumumkan bahwa aturan pengisian anggota parlemen di UU Pemilu Parlemen melanggar konstitusi. Keputusan ini berbuntut pembubaran parlemen.

UU Pemilu Parlemen menyatakan sepertiga anggota parlemen dipilih berdasarkan sistem distrik berwakil tunggal (FPTP) –dengan peserta pemilu perseorangan-dan dua pertiganya dipilih dengan sistem proporsional daftar –dengan partai sebagai peserta pemilu. Namun, untuk pemilihan dengan sistem FPTP itu, orang partai boleh maju secara perseorangan.

UU Pemilu Parlemen disusun oleh SCAF pada September 2011, atau dua bulan sebelum pemilu parlemen. Semula, SCAF membuat klausul yang menyatakan 50 persen anggota parlemen dipilih dengan sistem proporsional daftar, dan 50 persen lainnya dengan FPTP.
SCAF mensyaratkan, 50 persen anggota parlemen yang dipilih dengan FPTP itu, adalah orang independen nonpartisan.

Langkah SCAF tersebut mendapat tentangan dari hampir seluruh kekuatan politik saat itu. SCAF akhirnya merevisi UU Parlemen. Kaplingnya menjadi dua pertiga dipilih dengan proporsional daftar, dan sepertiga dipilih dengan FPTP di mana orang partai boleh juga menjadi kontestannya di jalur perseorangan itu.

MK menyatakan justru di situlah pelanggarannya. Sebab, sepertiga anggota parlemen yang dipilih dengan sistem FPTP itu, seharusnya adalah orang independen nonpartisan.
Karena ternyata juga diisi orang partai, MK menyatakan sepertiga kursi parlemen menjadi tidak sah.

Yang harus dilakukan pascaputusan MK, menurut sejumlah pakar konstitusi, adalah memilih ulang sepertiga anggota parlemen yang dinyatakan tidak sah. Tapi, berbekal putusan MK, SCAF kemudian membubarkan parlemen. Buntutnya, kekuasaan legislatif yang semula lepas ke tangan sipil lewat pemilu, kembali ke tangan para jenderal di SCAF. Konstitusi baru Keempat, konspirasi itu semakin terang benderang, ketika pada 18 Juni –atau sehari setelah pelaksaan pilpres putaran kedua-SCAF mengumumkan Deklarasi Konstitusi Baru yang mempreteli sejumlah kewenangan presiden. Antara lain, melucuti kewenangan presiden sebagai pemimpin tertinggi militer dan kepolisian. Kekuasaan atas militer tetap berada di tangan SCAF.

Lewat deklarasi itu, posisi petinggi MK juga diamankan. Kewenangan presiden menunjuk ketua MK dihapuskan. Sebelum presiden baru dilantik, SCAF memfasilitasi pemilihan ketua MK lewat majelis hakim agung. Yang terpilih adalah Maher el-Beheiry, yang mulai menjalankan tugasnya pada 1 Juli, hampir bersamaan dengan permulaan masa tugas presiden baru.

Di deklarasi itu dibuat klausul yang menyatakan SCAF tetap memegang kekuasaan parlemen. Bahkan, memungkinkan SCAF lebih lama lagi menggenggam kekuasaan parlemen. Sebab, parlemen baru harus dipilih sebulan setelah adanya konstitusi baru. Sementara, konstitusi baru itu harus dibuat oleh Majelis Konstitusi -yang bisa diganti di tengah jalan oleh SCAF-dan harus pula disetujui referendum.

Langkah militer membubarkan parlemen dan memreteli kekuasaan presiden ini, kemudian membuat massa kembali turun ke jalanjalan untuk menyuarakan protes, termasuk berkumpul ke Tahrir Square. Namun, Ikhwanul Muslimin memilih tak bereaksi berlebihan. Kendati tak setuju dengan pembubaran parlemen, para tokoh Ikhwan menyatakan menghormati hukum. Bahkan, saat kekuasaan presiden dilucuti, Muhammad Mursi berkata kepada Aljazeera, “Saya cinta militer.“

Kelima, KPU menunda pengumuman hasil pilpres putaran kedua. Seharusnya, pengumuman dilakukan 20 Juni. Tapi, KPU menunda dengan alasan untuk memeriksa komplain para kandidat. Saat itu, muncul spekulasi bahwa militer akan mensabotase hasil pilpres yang memenangkan Mursi. Hitung cepat dan penghitungan paralel sejumlah lembaga rata-rata memenangkan Mursi dengan 52 persen dan Shafiq 48 persen.

Sampai di sini, massa kembali turun ke jalan. Bahkan, ribuan orang bahkan sampai ber kemah di Tahrir Square, seolah mempersiapkan diri untuk mencetuskan revolusi jilid kedua.

Tapi, ketegangan tersebut berakhir antiklimaks, ketika pada 24 Juni, Ketua KPU, Faruq Sultan, menyatakan komplain terhadap hasil pemilu di 400-an TPS, tidak mengubah hasil pemilu. Sehingga, Faruq Sultan pun akhirnya mengumumkan Muhammad Mursi sebagai pemenang pilpres putaran kedua.
Skakmat Setelah pasti menjadi presiden pilihan rakyat, barulah Mursi mengeluarkan pernyataan ofensif. Jumat , 29 Juli, sehari sebelum pelantikannya di MK, Mursi mendatangi massa di Tahrir Square. Di sana, dia dilantik secara simbolis sebagai presiden. “Tidak ada institusi yang boleh berada di atas rakyat,“ tandas Mursi, mengkritik SCAF.

Pernyataan itu dipertajam dalam pidatonya di Universitas Kairo, sehari berikutnya.
Pada acara yang juga dihadiri Ketua SCAF, Marsekal Hussein Tantawi, itu, Mursi mengingatkan militer agar menghormati keinginan rakyat, serta mengisyaratkan militer agar kembali ke barak. “Militer harus kembali ke peran dasarnya, mempertahankan bangsa dan perbatasan,“ kata Presiden Mursi.

Tapi, yang paling menyengat dari pidato di Universitas Kairo, adalah janji Mursi untuk memulihkan parlemen yang telah dibubarkan oleh SCAF. Dan, janji itu dibuktikannya sepekan kemudian. Ahad, 8 Juli, Mursi mengeluarkan dekrit pemulihan parlemen. “Mursi kepada tentara: Skakmat“, demikian headline di harian Al-Watan. Media lainnya menulis Mursi mengalahkan militer.

Serangan balik Mursi itu, membuat SCAF dan MK kebakaran jenggot. Mereka buru-buru menggelar rapat darurat, serta menyampaikan pernyataan bahwa dekrit presiden tersebut inkonstitusional. Tapi, Selasa, 10 Juli, parlemen yang sudah dibubarkan kembali bersidang. Sehingga, secara faktual, kini ada dua pihak yang memegang kekuasan legislatif, yaitu parlemen dan SCAF.

“Konfrontasi pertama ini“, tulis harian Al Akhbar, “menjadi akhir bulan madu singkat [Mursi] dengan SCAF yang dipimpin Marsekal Hussein Tantawi.“

***

Percaturan Politik IKHWAN VS MILITER

Oleh Harun Husein

Transisi demokrasi bukanlah perkara yang mudah dilalui. Demikian para pemikir demokrasi berteori.Banyak jebakan dan ketidakpastian dalam proses itu. Dan, militer merupakan aktor potensial yang bisa membajak proses demokratisasi itu. Pendapatpendapat itu, dikonfirmasi sekali lagi dalam transisi demokrasi di Mesir.Di negeri para Fir’aun itu, Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (SCAF), yang mendapat mandat mengawal proses transisi demokrasi, justru menjadi aktor antagonis yang penuh dengan tipu muslihat. Bahkan, sejumlah kalangan menyebut SCAF sejatinya telah melancarkan sejumlah kudeta terselubung terhadap parlemen dan presiden hasil pemilu paling demokratis dalam sejarah Mesir.

SCAF, misalnya, secara mengejutkan tiba-tiba membubarkan parlemen Mesir, ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan bahwa sepertiga kursi majelis rendah yang dipilih dalam pemilu parlemen, tidak konstitusional. Padahal, sejumlah pakar menilai putusan MK masih membuka opsi untuk memilih ulang anggota parlemen yang sepertiga itu, dan tak perlu membubarkan parlemen hasil pemilu. Tapi, langkah itu memang menguntungkan SCAF. Sebab, setelah parlemen bubar, kekuasaan legislative jatuh ke tangan SCAF.

Berdasarkan hasil pemilu parlemen pada akhir 2011 hingga awal 2012, parlemen Mesir –baik majelis rendah (Majlis alShaab/DPR) maupun majelis tinggi (Majlis al-Shura/Senat) telah didominasi Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP), sayap politik Ikhwanul Muslimin. DPR dan Senat pun kemudian diketuai oleh tokoh-tokoh FJP. Sekretaris Jenderal FJP, Sa’ad elKatatny menjadi ketua DPR, sementara tokoh FJP lainnya, yaitu Ahmad Fahmi, menjadi ketua Senat.

Langkah mengejutkan SCAF lainnya adalah tiba-tiba mengumumkan Deklarasi Konstitusi Baru pada 18 Juni 2012 -dua sebelum jadwal normal pengumuman hasil pemilu presiden putaran kedua. Lewat Deklarasi Konstitusi Baru itu, kekuasaan presiden yang belum lagi terpilih, sudah dipreteli secara dramatis. SCAF buru-buru mengambilalih kontrol atas militer sebelum presiden baru terpilih. Akibatnya, presiden terpilih tidak lagi menjadi panglima tertinggi militer dan kepolisian. Masih banyak lagi ranjau-ranjau yang ditanamkan militer untuk melemahkan presiden terpilih.

Berikut kronologi percaturan politik di negeri Piramida tersebut, sejak meletusnya revolusi melati hingga terpilihnya Muhammad Mursi sebagai presiden:

(a). 25 Januari 2011 Revolusi melati bergulir di Mesir,terinspirasi pada revolusi di Tunisia.

(b). 11 Februari 2011 Husni Mubarak yang berkuasa sebagai presiden selama tiga dekade tumbang. Jenderal angkatan udara Mesir, itu, menunjuk Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (The Supreme Council of the Armed Forces, SCAF) untuk menjalankan tugas negara. Dewan berang gotakan 21 jenderal itu, diketuai Marsekal Hussein Thanthawi.

(c). 13 Februari 2011 SCAF menyampaikan jaminan untuk mengawal proses transisi Mesir sampai parlemen dan presiden Mesir terpilih lewat pemilu, membubarkan parlemen yang dipilih di era Mubarak, serta memberi mandat kepada dirinya untuk mengeluarkan undang undang. SCAF juga mengumumkan pembentukan komite untuk mengamandemen beberapa pasal konstitusi, yang akan dipu tuskan melalui referendum nasional.

(d). 19 Maret 2011 Digelar referendum terhadap amandemen konstitusi. Ada dua kubu yang bertarung dalam proses ini, yaitu kubu Islamis (kubu na’am) dan kubu liberal-sekuler (kubu laa). Kubu liberal-sekuler menolak amandemen terbatas dan menghendaki konstitusi baru dibuat sebelum pemilu, sementara kubu Islamis menghendaki amandemen terbatas disetujui dan konstitusi baru dibuat oleh parlemen pasca-pemilu. Hasil referendum memperlihatkan kemenangan telak kubu na’am, dengan 14.192.577 suara atau 77,2 persen. Sedangkan, kubu laa, hanya meraih 4.174.187 suara atau 22,8 persen.

Hasil referendum ini, selain merupakan ‘pemilu’ pertama yang ber langsung demokratis, juga merupakan test pengaruh politik pertama di kancah politik Mesir. Lewat amandemen ini, kubu Islamis meng golkan proposalnya. Selain konstitusi baru dibuat enam bulan setelah pemilu, juga membatasi masa jabatan presiden selama dua periode –dengan masing-masing masa jabatan setiap periode se lama empat tahun, dari semula enam tahun; membatalkan pasal terorisme di konstitusi yang kerap dijadikan alasan pihak keaman an menangkap orang yang diduga membahayakan rezim penguasa.

(e). 30 Maret 2011 SCAF mengadopsi konstitusi sementara yang disetujui lewat refe rendum, yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Konstitusi 30 Maret 2011. Konstitusi sementara ini antara lain menegaskan Mesir sebagai negara demokrasi, serta membuka keran berserikat dan berkumpul –seperti pendirian partai politik; pembu kaan keran kebebasan pers, serta memberi jaminan kepada militer untuk mengawal proses transisi sehingga SCAF pun mendapat legitimasi kekuasaan di bidang eksekutif maupun legislatif.

(f). 16 April 2011 Merespons tuntutan revolusi, pengadilan mem bubarkan Partai Nasional Demokrat (NDP), mesin politik penguasa, dan menyita asetnya untuk ne gara. Sejak 1981 hingga 2011, partai ini dipimpin Mubarak. NDP didirikan oleh Anwar Sadat pada 1978.

(g). 30 April 2011 Ikhwanul Muslimun mengumumkan secara resmi pendirian Partai Keadilan dan Kebebasan (Hizb al Hurriya wa al-‘Adala/Freedom and Justice Party/FJP), sayap politik yang disiapkan mengikuti pemilu. Muham Hurriya wa al-‘Adala/Freedom and Justice Party/FJP), sayap politik yang disiapkan mengikuti pemilu. Muhammad Mursi menjadi presiden partai ini, Essam el-Erian menjadi wakil presi dennya, dan Saad el-Katatny sebagai sekretaris jenderal.

(h). 20 September 2011 SCAF –yang memegang kekuasaan legislatif–mengamandemen Undang-Undang Pemilu Parlemen. Lewat amandemen tersebut, 50 persen anggota parlemen harus dipilih dengan sistem pro porsional daftar, dan 50 persen lainnya dipilih dengan sistem distrik berwakil tunggal (FPTP). Pemilihan lewat sistem FPTP ini, dikhususkan untuk peserta pemilu independen nonpartai, dan orang partai tak boleh menjadi kontestan di sana.

(i). 25 September Setelah mendapatkan tekanan dari banyak kekuatan politik, SCAF akhirnya merevisi UU Pemilu Parlemen. Jumlah wakil rakyat yang dipilih melalui sistem FPTP dikurangi menjadi 33,3 persen, dan orang partai boleh menjadi peserta pemilu di jalur independen ini. Sementara, 66,66 persen kursi lainnya, diperun tukkan bagi wakil rakyat yang dipilih melalui jalur partai.

(j). 28-29 November 2011 Digelar pemilihan anggota majelis rendah (Majlis al-Sha’ab/DPR) putaran pertama. Disusul pemilihan anggota majelis rendah putaran kedua pada 14-15 Desember 2011, dan putaran ketiga pada 3-4 Januari 2012. Hasilnya, FJP meraih kursi mayoritas, yaitu 213. FJP kemudian memimpin Aliansi Demokrasi untuk Mesir, yang total kursinya 235. Dengan meraih suara mayoritas, Sa’ad el Katatny, sekretaris jenderal FJP, kemudian menjadi ketua DPR.
HASIL PEMILU MAJELIS RENDAH MAJLIS AL-SHA’AB)

Partai/Aliansi                                    Kursi1. Aliansi Demokrasi untuk Mesir        235

Freedom & Justice Party                      213

Dignity Party                                         6

Ghad El-Thawra Party                             2

Civilization Party                                    2

Islamic Labour Party                              1

Affiliated Independents                        11

2. Blok Islamis                                  123

Al-Nour Party 107

Building & Development Party 13

Authenticity Party 3

3. New Wafd Party 38

4. Egyptian Bloc 34

Sosial Democratic Party 16

Free Egyptian Party 15

Progressive Unionist Party 3

5. Al-Wasat Party 10

6. Reform and Development Party 9

7. The Revolution Continues Alliance 9

Socialist Popular Alliance Party 5

Freedom Egypt Party 1

Revolution Youth Coalition 1

Equality & Development Party 1

Independent 1

8. National Party of Egypt 5

9. Freedom Party* 4

10.Egyptian Citizen Party 4

11.Union Party 2

12.Conservative Party 1

13.Democratic Peace Party 1

14.Justice Party 1

15.Arab Egyptian Unity Party 1

16. Independen 21

17. Ditunjuk 10

Total 508

(k). 29-30 Januari 2012 Digelar pemilihan anggota Majelis Tinggi (Majlis al-Shura) putaran pertama. Disusul kemudian dengan putaran kedua pada 14-15 Februari 2012, dan run off pada 21-22 Februari 2012. FJP dan aliansinya kembali meraih kursi terbanyak, yaitu 105 (58,33 persen). Dan, Ahmad Fahmi dari FJP pun menjadi ketua Majlis al-Shura, lembaga yang sepadan dengan senat.

HASIL PEMILU MAJELIS TINGGI (MAJLIS AL-SHURA)

Partai/Aliansi        Kursi1. Aliansi Demokrasi untuk Mesir 105

2. Blok Islamis 45

3. New Wafd Party 14

4. Egyptian Bloc 8

5. Freedom 3

6. Democratic Peace 1

7. Independen 4

8. Ditunjuk Presiden 90

Total 270

(l). 31 Maret 2012 FJP mengajukan Khairat el-Shater sebagai calon pres iden. Tokoh senior Ikhwanul Muslimin, yang juga milyuner dan pengusaha komputer terbesar iden. Tokoh senior Ikhwanul Muslimin, yang juga milyuner dan pengusaha komputer terbesar di Mesir ini, keluar masuk penjara di era Mubarak. Keputusan memajukan Shater dilakukan setelah Majelis Syura Ikhwanul Muslimin dua kali bertemu, yang berakhir dengan voting: Dari 108 anggota Majelis Syuara, 56 men dukung Shater.

(m). 12 April 2012 Parlemen meloloskan UU Isolasi Politik yang melarang mantan pejabat tinggi di era Mubarak mencalonkan diri sebagai presiden dan jataban publik lain. UU tersebut berlaku untuk 10 tahun, terhitung sejak 11 Februari 2011 atau saat kejatuhan Mubarak.

(n). 14 April 2012

KPU Mesir mendiskualifikasi 10 dari 2 KPU Mesir mendiskualifikasi 10 dari 23 nama ca Usatoday lon presiden, yaitu Umar Suleiman (bekas wakil pres iden), Khairat El-Shater, Hazem Salah Abu Ismail, Ayman Nour, Ahmad Awad Al-Saidi, Mortada Mansour, Ibrahim El-Gharib, Mamdouh Qutb, Houssam Khayrat and Ashraf Barouma.

Diskualifikasi terhadap nama-nama calon presiden tersebut, belum berkaitan dengan UU Isolasi Politik, karena belum di setujui pemerintah yang dipegang SCAF. Karena itu, Ahmad Shafiq, loyalis Mubarak, tetap diloloskan KPU sebagai calon presiden. Ahmad Shafiq yang juga bekas petinggi Angkatan Udara Mesir, ditunjuk sebagai perdana menteri oleh Mubarak, pada 31 Januari 2011. Tapi, jabatan itu dipegangnya kurang dari dua bulan. Ahmad Shafiq mundur pada 3 Maret 2011.

Khusus kasus Shater, dia dinyatakan tidak lolos karena meru pakan tahanan politik di era Mubarak dengan dakwaan mem bentuk milisi antipemerintah. Sebelum merampungkan tujuh tahun masa hukumannya, Shater keluar penjara saat revolusi meletus. Meski Shater sudah mendapatkan pengampunan dari SCAF, namun itu dianggap belum cukup, karena tidak mengubah status Shater sebagai terpidana. Gagal mengajukan Khairat el-Shater, FJP kemudian menggunakan plan B dengan mengajukan Muhammad Mursi.

(o). 23 April 2012 SCAF mengesahkan UU Isolasi Politik. Dengan demikian, semua pejabat era Mubarak –termasuk Ahmad Shafiq-kehilangan hak menjadi calon presiden. Ketentuan ini tak berlaku untuk Amr Mussa, yang pernah menjabat menteri luar negeri dan sekjen Liga Arab, yang merupakan salah seorang tokoh penggerak revolusi 2011.

Ahmad Shafiq mengajukan banding kepada KPU.

(p). 25 April 2012 KPU menerima banding yang diajukan Ahmad Shafiq.

(q). 23-24 Mei 2012, Pemilu presiden digelar. Sebanyak 13 kandidat maju dalam pil pres. Tak ada yang meraih suara mayoritas. Alhasil, dua calon yang meraih suara terbanyak pertama dan kedua, harus ber tarung lagi di pilpres putaran kedua.

HASIL PILPRES PUTARAN I

Kandidat                                  Partai                              Suara               Persentase

Muhammad Mursi               Freedom

and Justice Party         5.764.952       24,78

Ahmad Shafiq                        Independen                     5.505.327       23,66

Hamdeen Sabahi                   Dignity Party                4.820.273      20,72

Abdel Moneim                         Independen                    4.065.239      17,47

Aboul Fotouh Amr Moussa  Independen                    2.588.850       11,13

Mohammad                             Independen                        235.374          1,01

Salim Al-Awa Khaled Ali    Independen                         134.056         0,58

Abu Al-Izz                                Socialist Popular                 40,090           0,17

Al-Hariri Alliance Party Hisham National 29,189 0,13

Bastawisy Progressive Unionist Party

Mahmoud Independent 23.992 0,10

Houssam Mohammad Democratic 23.889 0,10

Fawzi Issa Generation Party Houssam Democratic 22.036 0,09

Khairallah Peace Party Abdulla Authenticity Party 12.249 0,05

Alashaal

(r). 14 Juni 2012 Mahkamah Konstitusi membuat dua keputusan menghebohkan jagad politik Mesir.

Pertama, menyatakan Ahmad Shafiq tetap boleh ikut pilpres putaran kedua. Mahkamah menyatakan UU Isolasi Politik yang menjegal para pejabat era Mubarak ikut pilpres-tidak konstitusional. Sekadar catatan, Ketua Mahkamah Konstitusi adalah Faruq Sultan, yang juga merupakan Ketua KPU –yang meloloskan banding Ahmad Shafiq sehingga bisa ikut pilpres putaran pertama.

Kedua, menyatakan UU Pemilu –yang memuat klausul sepertiga jumlah kursi diisi berdasarkan sistem FPTP bertentangan dengan konstitusi. Sebab, orang partai bisa ikut dalam pemilihan tersebut. Seharusnya menurut Mahkamah, sepertiga kursi tersebut khusus untuk calon independen non partai.

Saat itu, muncul berbagai penafsiran terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagian menyatakan hanya perlu dilakukan pemilihan ulang terhadap sepertiga kursi parlemen yang tidak sah. Tapi, SCAF yang mengek sekusi keputusan MK, justru menjadikannya dasar untuk membubarkan parlemen yang telah dikuasai kubu Islamis. Putusan Mahkamah itu pun menjadi pembenaran SCAF untuk merebut kembali kekuasaan legislatif yang telah jatuh ke tangan sipil lewat pemilu parlemen.

Langkah SCAF membubarkan parlemen dan mengambil alih kekuasaan legislatif itu, mendapatkan banyak tentangan. Ketua DPR, Saad el-Katatny, menilai langkah SCAF merupakan pe langgaran konstitusi. Dia meminta dilakukan referendum untuk memutuskan apakah parlemen perlu dibubarkan atau tidak. Para pakar pun menilai pengambilalihan parlemen oleh SCAF sebagai langkah yang tidak dapat dibenarkan. Namun, suara-suara terse but dianggap sepi oleh SCAF.

Sekadar informasi, pemilu parlemen Mesir digelar dengan sistem campuran (mixed). Sebanyak 332 kursi (66,6 persen) dipilih dengan sistem proporsional daftar (list PR), dan 166 (33,3 persen) lainnya dipilih berdasarkan sistem pluralitas/mayoritas varian first past the post (FPTP, distrik berwakil tunggal) atau di Indonesia kerap dikenal dengan sistem distrik.

(s). 16-17 Juni 2012 Digelar pemilu presiden putaran kedua, yang merupakan per tarungan antara Muhammad Mursi versus Ahmad Shafiq.

(t). 18 Juni 2012 Belum usai keterkejutan atas pembubaran parlemen, dan saat warga Mesir sedang tegang menunggu hasil pilpres putaran kedua, SCAF kembali melakukan manuver yang tak kalah menge jutkan. Yaitu, mengumumkan Deklarasi Konstitusi Baru, yang merupakan amandemen atas Deklarasi Konstitusi 30 Maret 2011.

Deklarasi Konstitusi Baru ini dinilai sebagai “kudeta terselubung“, karena mempreteli kekuasaan presiden yang segera terpilih lewat pemilu. Isi Deklarasi Konstitusi Baru, dan berbagai jurus militer untuk mempreteli kewenangan presiden baru, antara lain: Kontrol presiden terhadap militer dipangkas. Deklarasi Konstitusi Baru menempatkan SCAF sebagai pemimpin tertinggi angkatan bersenjata dan Kementerian Pertahanan, sampai terbentuknya konstitusi baru (artikel 53). Padahal, dalam Konstitusi 1971, kewenangan tersebut ada di tangan presiden. Dengan perubahan ini, SCAF memiliki otoritas besar mengurus urusan militer, termasuk menunjuk pemimpin militer serta memperpanjang masa jabatan para komandan militer.

Presiden pun tidak dapat mendeklarasikan perang tanpa persetujuan SCAF.

Presiden tidak lagi menjadi komandan tertinggi kepolisian.

Pada Konstitusi 1971, komandan tertinggi kepolisian adala presiden. Deklarasi Konstitusi Baru tak menjelaskan secara gambling siapa yang memegang kekuasaan tertinggi terhadap kepolisian.

SCAF juga telah menunjuk anggota Dewan Pertahanan Nasional, lembaga mayoritas anggotanya adalah para perwira militer yang juga tergabung di SCAF. Lembaga berwenang mengambil keputusan penting soal keamanan dan keselamatan negara.

SCAF tetap memegang kekuasaan DPR, sampai terpilihnya anggota DPR yang baru (artikel 53/2).

Kewenangan presiden untuk membubarkan parlemen jika diperlukan, yang tertulis di Konstitusi 1971, diambangkan. Tidak jelas lagi apakah kewenangan itu masih akan ada di tangan presiden atau tidak.

Presiden, perdana menteri, dan Dewan Tertinggi Yudikatif, diberi otoritas yang sama. Pada Konstitusi 1971, kekuasaan ini hanya diberikan kepada presiden dan DPR.

Deklarasi Konstitusi Baru yang disusun Baru yang disusun SCAF menyatakan presiden tidak dapat mengganti Ketua Mahkamah Konstitusi (artikel 57). Sementara itu, SCAF telah memfasilitasi pemilihan Ketua MK oleh Majelis Besar Hakim-hakim, berdasarkan senioritas, tidak lagi ditunjuk presiden seperti sebelumnya. Dan, SCAF telah mengon firmasi penunjukan Maher el-Beheiry sebagai Ketua MK, dan dia mulai bertugas 1 Juli 2012. Kendati Deklarasi Konstitusi Baru itu penuh masalah, sebelum Mesir mem punyai konstitusi baru, Mahkamah Konstitusi itu akan memainkan peranan penting yang menentukan kekuasaan presiden dan militer. Sebab, satu-satunya pihak yang berhak menafsirkan konstitusi, adalah MK.

SCAF berhak membubarkan Majelis Konstitusi –yang menyusun konstitusi, atau Konstituante-jika gagal men jalankan tugasnya sampai selesai, serta membentuk Majelis Konstitusi yang baru dalam sepekan. Majelis Konstitusi itu harus menyusun draf konstitusi yang kelak dibawa ke publik untuk disetujui lewat referendum. Jika disetujui, sebulan kemudian digelar pemilu parlemen (artikel 60 B).

APBN 2012/2013 yang disusun kabinet bentukan militer juga dinyatakan berlaku pada hari pertama presiden baru terpilih. Satu-satunya pihak yang berhak mengubah dan menyetujui APBN adalah parlemen. Tapi, parlemen telah dibubarkan, dan kekuasaan legislatif kini di tangan SCAF.

SCAF menunjuk Mayor Jenderal Abdel Mukmin Fouda sebagai Kepala Kantor Kepresidenan, kendati saat itu presiden terpilih hasil pilpres putaran kedua belum lagi diumumkan.

Seorang tokoh FJP, Ashraf Badreddin, mengatakan bahwa aksi SCAF itu sebagai sebuah konspirasi untuk menggagalkan pemerh intahan baru. Sebenarnya, kata dia, parlemen sedang bersiap menyikapi rancangan APBN itu, karena di dalamnya penuh dengan ambiguitas dan celah penyimpangan. Antara lain, pem borosan keuangan negara, dan pemotongan subsidi yang tanpa penjelasan.

Calon presiden yang tereliminasi, Abdel Moneim Aboul Fotouh, menyebut move militer itu sebagai sebuah kudeta. Tokoh oposisi, Muhammad Elbaradei, juga menggambarkan langkah tersebut sebagai kemunduran bagi demokrasi dan revolusi.

Langkah militer ini kemudian membuat massa kembali a

(u). 20 Juni 2012

Seharusnya KPU mengumumkan hasil pilpres putaran II.

Namun, KPU menundanya dengan alasan masih butuh waktu , untuk mempelajari gugatan yang disampaikan para kandidat.

Ketua KPU, Faruq Sultan, mengatakan ada hasil pemilu di 400-an TPS ­dari 14 ribu TPS-yang dipersoalkan.

Di tengah penundaan itu, kedua kubu mengklaim sebagai an pemenang. Namun sebagian besar media independen, memenangkan Muhammad Mursyi atas Shafiq, dengan 52 persen versus 48 persen.

Ada dugaan, militer hendak melakukan sabotase terhadap n hasil pilpres, untuk memenangkan Ahmad Shafiq. Sehingga, massa pun kembali turun ke jalan. Bahkan, puluhan ribu orang lantas berkemah di Tahrir Square, seperti saat berdemo k mendesak pengunduran diri Mubarak pada Januari 2011.

(v). 24 Juni 2012 Ketua KPU, Faruq Sultan, mengumumkan Muhammad Mursi sebagai pemenang pilpres putaran kedua. Faruq mengatakan u 466 pengaduan yang disampaikan para calon presiden, ternyata tidak mengubah hasil pilpres putaran II. Adapun hasil yang diu mumkan KPU adalah:

HASIL PILPRES PUTARAN II

Kandidat                         Suara                 Persentase

Mohamed Morsi            13.230.131               51,73

Ahmed Shafik               12.347.380               48,27

(w). 29 Juni 2012 Muhammad Mursi berpidato di hadapan massa di Tahrir Square.

Di lokasi yang merupakan episentum revolusi Mesir itu, massa secara simbolis mengambil sumpah Mursi sebagai presiden.

Mursi menjanjikan membentuk pemerintahan yang inklusif, mengikutsertakan Muslim, Kristen Koptik, dan kalangan perempuan.

(x). 30 Juni 2012

Muhammad Mursi dilantik sebagai presiden Mesir di Mahkamah Konstitusi. Seharusnya, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan presiden Mursi dilakukan di hadapan parlemen, sesuai Deklarasi Konstitusi 30 Maret 2011. Namun, parlemen telah dibubarkan.

Beruntung, pada Deklarasi Konstitusi Baru, SCAF membuat exit clausul yang menyatakan bahwa dalam situasi parlemen dibubarkan, presiden terpilih diambil sumpahnya di Mahkamah Konstitusi (artikel 30).

Dalam pidato pertamanya di MK, Mursi menjanjikan sebuah era baru, yaitu sebuah pemerintahan/negara sipil, P konstitusional, dan modern. Selanjutnya, Mursi bertolak h ke Universitas Kairo. Di sana, dia menyampaikan agenda . besar yang bertabrakan dengan muslihat SCAF. Dia mengatakan parlemen akan dipulihkan, dan militer harus kembali ke barak.

Pelantikan pada Sabtu, 30 Juni 2012, tersebut, sesuai dengan rencana semula dari SCAF untuk mengalihkan kekuasaan kepada sipil pada tanggal tersebut. Tapi, SCAF i mengalihkan kekuasaan eksekutif setelah mempretelinya, sementara SCAF terus memegang kekuasaan legislatif p dan mengkooptasi kekuasaan yudikatif.

(y). 8 Juli 2012

Muhammad Mursi mengeluarkan dekrit memulihkan parlemen yang telah dibubarkan. Harian Al-Watan, lantas menuliskan head , line berjudul “Mursi kepada tentara: Skakmat“.

Sumber: Ahramonline/Aljazeera/Reuters/BBC/Alarabiya/Wikipedia, dan berbagai sumber.

**

Siuman Berkat Arab Spring

Setelah tertindas, kini Ikhwan menjadi pemenang.

Musim semi Arab (Arab Spring), men jadi berkah bagi ha ra kah Ikhwanul Mus limin. Betapa tidak, pemilu yang digelar pascarevolusi penumbangan para autokrat, memberi membuat la rangan kepada partai-partai yang ber afiliasi dan terinsprasi pada Ikhwanul Muslimin dicabut. Mereka pun ikut pemilu dan menang. Dan, kemenangan itu bukan hanya di lembaga legislatif, tapi juga eksekutif. Itulah yang terlihat di Mesir, Tunisia, Maroko.

Di Mesir, lewat pemilu paling be bas dan demokratis sepanjang sejarah negeri itu, sayap politik Ikhwanul Mus limin memenangkan pemilu presi den dan pemilu parlemen –baik pe milu majelis rendah (majlis al sha’ab) maupun majelis tinggi (majlis alshura). Presiden Partai Kebebasan dan Keadilan, sayap politik Ikhwanul Muslimin, terpilih menjadi presiden sipil pertama di republik Arab Mesir.

Sebelumnya, di Tunisia, Partai Ennahda –yang menurut pendirinya, Rachid Ghannouchi terinspirasi Ikh wanul Muslimin-juga memenangkan pemilu legislatif yang digelar pada 23 Oktober 2011 lalu. Partai Ennahda atau Hizb al-Nahdhah yang berarti kebangkitan atau renaisans, ini, meraih 41 persen kursi parlemen. Dan sekretaris jenderal partai itu, Hamad Jebali, menjadi perdana menteri. Pa dahal, sebelum Arab Spring, Ennah dah merupakan partai terlarang, dan tokoh-tokohnya dipenjarakan.

Di Maroko, Partai Keadilan dan Pembangunan (Hizb al-‘Adala wa alTanmiya)–yang terinspirasi pada Ikhwanul Muslimin-juga meraih kemenangan dalam pemilu parlemen yang digelar 25 November 2011. Partai

ini meraih 107 kursi atau 27 persen dari total 395 kursi parlemen. Dan, seperti di Tunisia dan Mesir, pemimpin partai ini, Abdelilah Benkirane, akhir nya terpilih menjadi perdana menteri.

Berbilang dekade sebelum partaipartai yang memiliki hubungan de ngan Ikhwanul Muslimin di Turki ter sebut memenangkan pemilu, Turki telah memulainya. Sejak era Partai Refah yang dipimpin oleh Necmetin Erbakan, dilanjutkan oleh Partai Ke adilan dan Pembangunan yang dipim pin Recep Tayyip Erdogan. Selain me raih banyak kursi di parlemen, Er ba kan dan Erdogan juga menjadi per dana menteri.

Hamas di Palestina juga sebelumnya memenangkan pemilu parlemen pada 25 Januari 2006 lalu, dengan me raih suara sebanyak 44,4 persen yang dikonversi menjadi 75 kursi. Hamas yang didirikan Syeikh Ahmad Yasin, yang juga tokoh Ikhwanul Muslimin Palestina, ini, mengalahkan Fatah yang meraih 41,4 persen suara atau 45 kursi. Tapi, hasil pemilu ini kemudian diberangus atas dukungan Barat.

Ikhwanul Muslimin sangat antikolonialisme Barat. Di Mesir, sikap itu diejawantahkan dengan upaya menggulingkan monarki yang pro-Barat, serta membantu perjuangan melawan kolonialisme di sejumlah negara.
Akibatnya, pada November 1948, pemerintah menahan 32 pemimpin Ikhwanul Muslimin, dan melarang organisasi itu. Tak lama kemudian, Hasan al-Banna terbunuh.

Dalam revolusi penggulingan monarki di Mesir, Ikhwanul Muslimin yang pada tahun 1948 sudah beranggotakan 500 ribu orang, bahu membahu bersama sejumlah perwira militer nasionalis seperti Jamal Abdul Nasir. Dan, pada 1952, revolusi itu berhasil menumbangkan Monarki.
Sejak itulah, pemerintahan di Mesir berubah bentuk menjadi republik.

Tapi, bulan madu Ikhwan dengan militer berlangsung singkat. Pada 13 Januari 1954, pemerintahan Jamal Abdul Nasser membekukan Ikhwanul Muslimin. Bukan hanya organisasinya yang dilarang, para aktivisnya pun akrab dengan jeruji penjara. Kondisi itu berlangsung terus di bawah Anwar Sadat dan Husni Mubarak.

Selama periode itu, tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin mengikuti pemilu sebagai perseorangan. Pada 2005, tokoh-tokoh Ikhwan berhasil meraih 88 kursi parlemen, atau 20 persen. Di antara yang terpilih ini adalah Muhammad Mursi –yang kini menjadi presiden Mesir. Hasil pemilu ini, menempatkan tokoh-tokoh Ikhwan sebagai oposisi penting.

Pelarangan kepada Ikhwanul Muslimin itu baru berhenti sejak Husni Mubarak ditumbangkan Arab Spring.
Meski demikian, kali ini Ikhwanul Muslimin memilih tidak terjun langsung dalam pemilu, tapi mendirikan sayap politik untuk ikut pemilu. Ikhwanul Muslimin mendirikan Partai Kebebasan dan Keadilan. Dan, kiprah pertama Partai Kebebasan dan Keadilan di panggung politik negeri Fir’aun itu, langsung memberi hasil mengesankan.

**

Mursi, Family Man yang Mengakhiri Dominasi Militer

Muhammad Mursi, atau leng kapnya Muhammad Mursi ‘Isa al-Ayyat, lahir di Pro vin si Syarqiya, Mesir, 20 Agus tus 1951. Dia adalah figur pemimpin yang sederhana.

Persentuhannya dengan Ikhwanul Muslimin, terjadi ketika Mursi menempuh pendidikan di Universitas Kairo, pada 1975-1978. Usai meraih gelar mas ter di sana, Mursi bertolak ke Amerika, dan belajar di University of Sout hern California, hingga meraih PhD pada 1982.

Tiga tahun berikutnya, dia menjadi asisten profesor di California State University, dan sempat bekerja untuk NASA. Dua dari lima anak Mursi lahir di AS dan berkewarganegaraan AS.

Pada 1985, suami Nagla Ali Mah mud, ini, kem bali ke Mesir, dan mengajar di Universitas Za gazig. Sambil mengajar, dia meneruskan aktivi tas politiknya di Ikhwanul Muslimin, hingga menjadi anggota Majlis al-Shaab pada 2000-2005, mewakili distrik Zagazig.

Saat itu, dia maju sebagai calon independen, karena Ikhwanul Muslimin dilarang ikut pemilu.

Pria yang memiliki tiga cucu ini, terlibat di Ikh wanul Muslimin dari tingkat ranting, hingga menjadi salah seorang pengurus eksekutif tingkat pusat. Saat organisasi yang didirikan Hasan alBanna itu mendirikan Partai Kebebasan dan Keadilan –sayap politik yang disiapkan untuk ikut pemilu parlemen-Mursi ditunjuk menjadi presidennya.

Mursi kemudian maju sebagai kandidat presi den, setelah Khairat el-Shater —kandidat yang di usulkan Ikhwanul

Muslimin— didiskualifikasi KPU. Ter nyata, nasib membawa Mursi menjadi presiden, lewat pemilu dua putaran.

Mursi meng akhiri dominasi militer di kursi kepresidenan.

Mursi yang menurut sejumlah informasi menghafal Alquran, ini, merupakan orang yang sederhana, banyak canda dan tawa, serta memiliki senyum lebar. Ahramonline juga menggambarkannya sebagai seorang family man yang senang ngemong cucu.

Tapi, Mursi tetaplah orang yang tegas.

Dan, itu ditunjukkanya dalam mengha dapi militer, setelah dia terpilih men jadi presiden. Dalam pidato di Universitas Kairo, beberapa jam setelah dilantik, Mursi mengingatkan militer untuk kembali ke barak, serta menegaskan tak boleh ada institusi yang menempatkan dirinya di atas rakyat.

Kesederhanaan Mursi, antara lain terlihat pada rumahnya yang biasa saja, dan tak lebih baik dibanding rumahrumah di sekitarnya. Pada bagian atap nya terlihat menonjol besi-besi cor, yang sengaja disiapkan untuk ditingkat bila diperlukan, atau kalau ada uang.

“Kita tidak menginginkan presiden tinggal di sebuah planet, sementara rakyat tinggal di planet lain,“ komentar Mursi kepada wartawan Reuters yang menemuinya.

Dalam pidatonya di Tahrir Square, sehari sebelum dilantik sebagai presiden, Mursi menegaskan seorang presiden adalah pelayan rakyat. Dan, semua itu semakin lengkap dengan sikap istri Mursi, Nagla Ali Mahmud, yang menolak sebutan ibu negara. ■ harun husein

**

LOBI IKHWAN UNTUK KEMERDEKAAN INDONESIA


Negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir.Demikian tertulis dalam buku sejarah kemerdekaan Indonesia. Tapi, bukubuku sejarah umumnya tak menjelaskan lebih lanjut, mengapa dan bagaimana Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia.

Pengakuan dari negara lain, merupakan sya rat penting berdirinya sebuah negara. Dan, un tuk ini, bangsa ini pantas berterima kasih kepada tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Sebab, mere ka lah yang melobi agar pemerintahnya mendu kung kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Ikhwanul Muslimin yang saat itu jaringannya telah tersebar, juga menggalang dukungan-du

kung an negara Arab lainnya untuk mendukung ke merdekaan Indonesia. Dan, setelah Mesir, ne gara-negara Timur Tengah lain pun mendukung kemerdekaan Indonesia.Para pemimpin Mesir dan negara-negara Arab saat itu, bahkan membentuk Panitia Pembela Indonesia. Mereka mendorong pembahasan soal isu Indonesia di berbagai lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa Bangsa dan Liga Arab.

Dalam bukunya, Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri, Zein Hassan menulis bahwa pe nga kuan kemerdekaan itu, pada akhirnya mem buat posisi Indonesia setara dengan negara-ne gara lainnya –termasuk Belanda—dalam per

juang an diplomasi internasional.Proklamator Bung Hatta pun menyatakan, “Kemenangan diplomasi Indonesia dimulai dari Kairo. Karena, dengan pengakuan mesir dan negaranegara Arab lainnya terhadap Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat penuh, segala jalan tertutup bagi Belanda untuk surut kembali atau memungkiri janji, sebagai selalu dilakukannya di masa-masa yang lampau.” Peran Ikhwanul Muslimin dalam kemerde ka an Indonesia, itu, masih dapat ditelusuri jejaknya da lam artikel bertajuk Ikhwanul Muslimin di Wi

kipedia. Di sana dicantumkan foto-foto tokoh bangsa seperti Sjahrir dan H Agus Salim yang menemui Mursyid Am Ikhwanul Muslimin, Hasan al-Banna, untuk menyampaikan terima kasih atas dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia.Saat itu, untuk mendukung kemerdekaan Indonesia, Ikhwanul Muslimin kerap mengerahkan massa untuk berdemonstrasi, termasuk menghalau kapal-kapal Belanda yang melewati Terusan Suez. Terutama, saat Indonesia sedang dalam revolusi fisik melawan kembalinya Be landa. ■ harun husein

Posted in: Politik