KONSOLIDASI DEMOKRASI SULAWESI SELATAN

Posted on August 10, 2012

0


Dari Luwu ke Luwu Raya?

KOMPAS/ASWIN RIZAL HARAHAPSuasana di perbatasan Kabupaten Wajo dan Luwu, Sulawesi Selatan. Di Luwu terdapat wilayah enklave, yakni Walenrang dan Lamasi (Walmas), akibat pemekaran Kota Palopo pada tahun 2002. Kini, Walmas tengah diproses menjadi Kabupaten Luwu Tengah.

Pengantar Redaksi

Dari Belopa, ibu kota Kabupaten Luwu; kita harus melintasi wilayah Kota Palopo untuk masuk ke wilayah Walenrang dan Lamasi yang masih termasuk ke dalam wilayah administratif Luwu. Posisi ”enclave” itulah yang kemudian menjadi salah satu alasan penting perjuangan mengusulkan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah.

***

Menurut anggota DPRD Kabupaten Luwu, Akib Sabbaran, itu memang ”disengaja”. Ketika calon Kota Palopo hendak dimekarkan dari Kabupaten Luwu awal tahun 2000-an, mulanya kedua kecamatan itu disertakan ke wilayah calon daerah otonom baru. Sidik Pramono dan Aswin Rizal Harahap

Namun, Akib yang 24 tahun menjabat sebagai Kepala Desa Ilanbatu, Kecamatan Walenrang, termasuk salah satu yang tidak sepakat. Biarlah kedua wilayah itu tetap bersama Luwu. Argumentasinya, Walenrang dan Lamasi memang harus ditinggalkan di daerah induk untuk suatu saat nanti dimekarkan menjadi kabupaten tersendiri.

Pemikirannya: hanya dengan menjadi kabupaten sendiri, pembangunan di wilayah itu tidak akan dianaktirikan. ”Kalau tidak ada  ’orang’ di situ, susah daerah berkembang,” ujar Akib saat ditemui di Luwu pertengahan Juli lalu. ”(Jika Kabupaten Luwu Tengah terbentuk), meratalah kampung-kampung tua di Luwu ini.”

Perjalanan selanjutnya, Walenrang dan Lamasi dimekarkan menjadi beberapa kecamatan lagi, salah satunya demi mencukupkan jumlah minimal kecamatan untuk bisa membentuk kabupaten sendiri. Kini, tercatat enam kecamatan di wilayah Walenrang-Lamasi, yakni Walenrang dan Lamasi sendiri sebagai induk, Walenrang Barat, Walenrang Utara, Walenrang Timur, dan Lamasi Timur.

Kondisi yang terpisah dari wilayah Kabupaten Luwu itulah yang kini dijadikan alasan kenapa Luwu Tengah harus dibentuk. Mengutip Sekretaris Forum Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah, Umar Alatas, kondisi Walenrang-Lamasi yang ”terjepit” wilayah Kota Palopo itu terasa kian menyulitkan warga. Contoh sederhana, jika ada kebakaran atau kerusuhan di wilayah Walenrang-Lamasi, perangkat pemadam kebakaran ataupun aparat keamanan terkonsentrasi di ibu kota kabupaten yang lokasinya jauh.

”Pernah pasien ditolak di Palopo karena KTP-nya Luwu. Padahal mesti dirujuk ke Belopa (ibu kota Luwu), jauh sekali,” cerita Umar yang kini menjabat Camat Walenrang Utara.

Karena itu, Umar menilai, dengan potensi yang dimiliki, Walenrang-Lamasi layak menjadi kabupaten sendiri. Kemampuan keuangan daerah pastilah lumayan karena sumber daya pertambangan, pertanian, dan perkebunan dirasa cukup prospektif. Sumber daya manusia yang dimiliki pun dirasa mencukupi untuk mengelola pemerintahan sendiri.

”Karena itu, sambil proses di sini jalan, kami terus berusaha lewat wakil di Senayan,” cerita Umar sambil menyebutkan sejumlah anggota DPR sejumlah partai politik, terutama yang berangkat dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan III.

Luwu Tengah belum masuk 19 calon daerah baru yang akan dibahas bersama oleh DPR bersama pemerintah. Dokumen yang diperoleh Kompas dari Komisi II DPR menyebutkan, usul pembentukan Luwu Tengah termasuk 33 usul pembentukan daerah otonom baru yang mesti diverifikasi kembali.

Luwu Raya?

Jauh sebelum perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat menguat, sebenarnya gagasan pembentukan Provinsi Luwu Raya ataupun Luwu-Tana Toraja lebih dulu mencuat. Namun, ide pemekaran itu tak kunjung mewujud, salah satunya karena pertarungan memperebutkan kekuasaan, pengaruh, dan sumber-sumber antara kelompok-kelompok elite (Dik Roth: Gubernur Banyak, Provinsi Tak Ada).

Berada di wilayah bagian timur-laut Provinsi Sulawesi Selatan, Luwu terhitung luas, sekitar seperempat keseluruhan wilayah Sulsel. Tidak mengherankan jika dari sebuah kabupaten saja sampai era Orde Baru berakhir, daerah Luwu kini sudah terbagi menjadi empat kabupaten/kota. Selain Kabupaten Luwu sebagai induk yang sebenarnya, daerah hasil pemekaran adalah Kabupaten Luwu Utara, Kota Palopo, dan Kabupaten Luwu Timur. Luwu Timur sendiri sebenarnya merupakan hasil pemekaran dari Luwu Utara.

Apakah perjuangan membentuk Luwu Tengah, demi mencukupkan syarat jumlah kabupaten/kota untuk membentuk provinsi tersendiri, menjadi bagian gagasan Luwu (Raya)? ”Itu urusan nanti. Buat kami, Luwu Tengah dulu terbentuk,” kata Umar.

Ungkapan senada disampaikan Ketua Kerukunan Keluarga Luwu Raya Buhari Kahar Muzzakar yang ditemui di Makassar. Anggota DPRD Provinsi Sulsel dari Partai Amanat Nasional itu mengakui bahwa niatan membentuk provinsi sendiri memang belakangan ini tak sekencang masa-masa sebelumnya.

Dokumen Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia Tahun 2010-2025 yang disusun Kementerian Dalam Negeri 2012 memperlihatkan, terdapat potensi penambahan satu provinsi baru di Sulawesi Selatan. Namun, berdasarkan kelayakan kapasitas fiskal daerah, Provinsi Sulawesi Selatan termasuk yang masih tidak cukup memiliki kapasitas fiskal untuk membentuk provinsi baru.

Tiga calon

Untuk pembentukan kabupaten/kota, terdapat tiga calon daerah otonom baru yang diaspirasikan masyarakat Sulawesi Selatan, sementara estimasi Desartada hanya menyebut cukup dua daerah baru saja. Rinciannya, satu daerah otonom baru pada 2016-2020 dan satu lagi di kurun 2021-2025.

”Selain Luwu Tengah, Bone Selatan layak dimekarkan,” sebut Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Moh Roem. Kapan? Luwu Tengah relatif lebih siap, seluruh syarat administratif telah coba dilengkapi. Sementara itu Bone Selatan, terutama bergantung pada Pemerintah Kabupaten Bone sendiri.

Kembali merujuk dokumen Desartada, salah satu dasar pembentukan daerah otonom baru yang harus dipertimbangkan adalah kebutuhan pemantapan konsolidasi demokrasi di tingkat lokal, penjalinan kohesivitas sosial di tengah-tengah elemen daerah, serta akulturasi budaya masyarakat daerah. Pemekaran harus menghindari potensi terjadinya konflik antaretnis, agama, ras, dan kelompok kepentingan serta mendorong semakin kuatnya kelekatan sosial antarberbagai perbedaan yang ada di daerah.

Perjalanan yang panjang menuju wilayah Luwu mungkin masih sama jauhnya dengan realisasi gagasan pembentukan Luwu Raya.

Saat Akar Golkar Tersebar

Sidik Pramono dan Aswin Rizal Harahap

Pemungutan suara Pemilihan Umum Gubernur Sulawesi Selatan baru akan berlangsung pada 22 Januari 2013. Namun, sekalipun pencoblosan masih terentang dalam waktu enam bulan mendatang, suhu politik di Sulsel terus meningkat selama tiga bulan terakhir.

Hingga kini terdapat tiga pasangan calon yang diperkirakan bakal bersaing ketat dalam pilkada nanti. Pasangan petahana (incumbent) Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang dipastikan bakal maju lagi. Kendaraan utamanya adalah Partai Golkar yang masih terunggul di DPRD Sulawesi Selatan. Tantangan serius bakal muncul dari pasangan calon Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar yang disokong koalisi yang dimotori Partai Demokrat.

Pasangan ketiga yang disebut-sebut sebagai ”kuda hitam” adalah pasangan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi. Pasangan ini disokong penuh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Rudiyanto kini Ketua Partai Gerindra Sulsel. Jika klaim kedua pasangan lain benar, hitungan obyektif mengisyaratkan faktor persyaratan dukungan masih menjadi sedikit kendala bagi pasangan ini untuk maju mencalonkan diri. Menghimpun partai-parlemen kecil peluangnya.

”Tapi nanti pasti ada jalannya,” ujar Sekretaris Partai Gerindra Makassar Arif Bahagiawan optimistis.

Syahrul-Agus kini dijagokan Partai Golkar dan sejumlah partai lain. Saat maju dalam pilkada 2007, Syahrul-Agus yang kader Partai Golkar tulen justru maju didukung Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Lewat pertarungan ketat dan proses hukum berbelit, mereka mengalahkan pasangan Amin Syam-Mansyur Ramly yang didukung penuh Partai Golkar.

Dalam rentang usia yang tak jauh berbeda, ketiga pasangan ini bisa diikatkan dengan ”ilmu yang sama”, yakni faktor Golkar.

Pasca-kemenangan 2007, Syahrul-Agus telah kembali ke induknya. Keduanya tak pernah dipecat dari keanggotaan Partai Golkar. Syahrul kini menjadi Ketua Partai Golkar Sulsel setelah dalam musyawarah daerah ia mampu mengalahkan Ilham yang sempat mengisi posisi itu.

Imbas persaingan

Bisa jadi karena imbas persaingan di pucuk pimpinan nasional Partai Golkar, Ilham tak bisa mempertahankan kursi Ketua Partai Golkar Sulsel. Ilham yang masih tercatat sebagai Ketua Ormas Nasional Demokrat Sulsel itu kemudian menyeberang ke Partai Demokrat. Karier politik Wali Kota Makassar untuk periode kedua tersebut masih moncer. Ilham pun langsung meroket menjadi Ketua Partai Demokrat Sulsel.

Aziz yang putra mendiang Kahar Muzzakar pernah kalah telak saat maju sebagai calon gubernur pada 2007. Namun, Aziz terbukti sukses terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Sulsel sejak 2004. Kakak kandungnya, Buhari Kahar Muzzakar, Sekretaris Partai Amanat Nasional Sulsel dan kini anggota DPRD Sulsel. Saudaranya yang lain, Andi Mudzakkar, adalah Bupati Luwu sekaligus Ketua Partai Golkar Luwu. ”Dia (Andi Mudzakkar) yang paling pusing mau pilgub ini,” kata Buhari sambil tergelak.

Sementara, lama dikenal sebagai pengacara kawakan, Andi Rudiyanto Asapa terpilih menjadi Bupati Sinjai dua periode. Rudi cenderung ”merah”. Sebelum menjadi Ketua Partai Gerindra Sulsel, Rudi pernah memimpin Partai Republika Nusantara (RepublikaN) Sulsel. Untuk pilkada mendatang, Rudi menggandeng Andi Nawir, kini anggota DPRD Provinsi Sulsel dari Partai Demokrat. Nawir pernah menjabat Bupati Pinrang dua periode. Dengan Sulsel merupakan lumbung suara tradisional Partai Golkar, gampang ditebak afiliasi politik Nawir sebelumnya.

Persaingan (atau perpecahan) internal Partai Golkar telah terbukti berujung pada menyeberangnya tokoh Partai Golkar kepada kontestan pemilu lain. Sekalipun infrastruktur partai-partai lain belum sekokoh Partai Golkar, toh faktor ketokohan bisa membawa lari suara ke partai lain.

”Hal ini (menarik tokoh yang kecewa) seperti juga yang terjadi di daerah lain. Ini (di Sulsel) terjadi sangat kasatmata,” kata pengamat politik dari Unhas, Adi Suryadi Culla.

Bagaimana Partai Golkar menanggapi ini? ”Janggal kalau ada partai mau juara, namun tidak mencetak kadernya sendiri,” kata Wakil Ketua Partai Golkar Sulawesi Selatan Moh Roem dalam perbincangan medio Juli di Makassar. ”(Bagi Partai Golkar) tidak masalah karena nama besar pun, di lapangan belum tentu sebesar namanya.”

Roem mengakui kompetisi dalam pilkada gubernur nanti cenderung lebih terbuka. Meski survei menempatkan calon mereka unggul dengan selisih lumayan ketimbang calon lain, kerja keras tak boleh terhenti. Pengalaman saat 2007, manakala popularitas petahana anjlok dalam dua bulan menjelang pemungutan suara, penurunannya susah tertahankan. Meski demikian, Roem optimistis peluang calonnya masih lebih besar.

Politik akomodasi

Roem menekankan tidak ada persoalan terkait penetapan pasangan calon untuk pilkada gubernur. Hasil survei menjadi acuan dalam penetapan calon. Namun, Roem mengakui ada sedikit perbedaan pendapat di tingkat kabupaten/kota. Persoalan di Bone dan Takalar itu sudah terselesaikan, salah satunya lewat politik akomodasi.

Di Bone dan Takalar, dua anak bupati yang sedang menjabat ternyata tidak direstui oleh DPP Partai Golkar. Jalan akomodatif diambil di Takalar ketika Natsir Ibrahim digandeng sebagai calon wakil bupati. Sebaliknya, Andi Muh Irsan Galigo yang menjadi anggota DPRD Sulsel dari Partai Golkar nekat maju lewat jalur perseorangan. Jika mampu menggalang dukungan, ia akan menjadi Andi Fashar Padjalangi, kandidat Partai Golkar, yang pada pilkada sebelumnya kalah dari ayahnya. Kondisi seperti inilah yang diyakini akan memberaikan soliditas “beringin” saat pemilu gubernur nanti.

Sosiolog dari Universitas Hasanuddin, Rahmat Muhammad, menilai ikatan Partai Golkar Sulsel lebih bersifat kultural ketimbang struktural. Mayoritas kader lebih mengikatkan diri dalam ormas ataupun sekadar mendukung. Biasanya ikatan pada ketokohan, bukan menjadi keanggotaan-secara-masif. ”Patron-klien secara kultur sangat kuat. Kalau tokoh bersangkutan melakukan konsolidasi, itu berbahaya bagi Partai Golkar,” prediksi Rahmat.

Inilah risiko (ataukah keuntungan) manakala akar Partai Golkar telah jauh menyebar.

Melepas Kungkungan Etnisitas

Sidik Pramono dan Aswin Rizal Harahap

”Waktu itu orang-orang bilang dia orang Toraja, padahal bukan,” cerita seorang warga Jeneponto pada pertengahan Juli lalu. Pria yang bekerja di Makassar itu mengenang pengalaman saat Pemilihan Umum Gubernur Sulawesi Selatan 2007. Informasi mengenai asal-usul etnis para calon kuat diembus-embuskan, mengalir dari mulut ke mulut.

Entah oleh siapa, tapi tujuannya jelas. Faktor asal-usul itu diharapkan menjadi preferensi pilihan atas kandidat yang maju. Bahkan, kalau perlu informasi ”dibelok-belokkan” untuk mengaburkan latar belakang seorang calon. Ujung akhirnya adalah soal kedekatan. Pemilih diharapkan memberikan suara untuk calon yang seasal-usul. ”Namanya orang desa, yang banyak dibilang orang itulah yang dipercaya. Tapi itu dulu. Kalau buat pilgub depan belum tahu,” kata bapak dua anak ini tertawa.

Pada pemilu gubernur Sulsel 22 Januari 2013, tiga pasangan calon bakal maju bersaing. Mereka adalah Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang, Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar, Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi. Keseimbangan representasi etnis, disengaja atau tidak, teridentifikasi dari masing-masing pasangan.

Syahrul Yasin Limpo adalah representasi orang Makassar. Ia pernah menjabat Bupati Gowa, posisi yang kini dijabat oleh adiknya, Ichsan. Keluarga Syahrul terhitung sukses, menonjol di politik dan birokrasi. Mendiang ayahnya, Muh Yasin Limpo, adalah bangsawan asal Cikoang-Bontonompo, pernah menjadi Bupati Maros, Gowa, dan Takalar. Ibunya, Nurhayati pernah menjadi anggota DPR.

Agus Arifin Nu’mang terlahir berdarah bangsawan Bugis. Agus pernah menjadi Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebelum kemudian maju sebagai calon wakil gubernur mendampingi Syahrul. Ayahnya, Arifin Nu’mang, adalah Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) pada kurun 1966-1978. Nama sang ayah kini diabadikan sebagai nama rumah sakit umum daerah di Kabupaten Sidrap.

Ilham Arief Sirajuddin sekarang Wali Kota Makassar untuk periode kedua. Aco, begitu panggilan akrabnya, lahir dan besar di Makassar sekalipun sempat menempuh pendidikan SMA di Bandung. Ayahnya pernah menjadi Bupati Gowa. Sekalipun begitu, kebanyakan orang mafhum Ilham adalah orang Bugis Bone.

Aziz Qahhar Mudzakkar jelas memiliki darah kental Luwu, Bugis-tua. Dalam pemilu gubernur kali ini, ia adalah satu-satunya calon yang asli Luwu. Persaudaraan orang Luwu, to wija Luwu, mendapat ujian. Kondisi dilematis bakal menghinggapi saudaranya yang lain, Andi Mudzakkar, yang kini Bupati sekaligus Ketua Partai Golkar Luwu. ”Hubungan keluarga tidak mungkin dipisahkan. Tapi kan organisasi juga punya aturan sendiri,” kata Maqbul Halim, juru bicara Partai Golkar Sulsel.

Andi Rudiyanto Asapa menjadi Bupati Sinjai sejak 2003. Gelar Andi menunjukkan posisinya sebagai bangsawan Bugis. Istrinya punya darah Toraja. Rudi yang dikenal dekat dengan kelompok aktivis pernah memimpin Lembaga Bantuan Hukum Ujungpandang. Rudi pernah menjadi pengacara untuk aktivis mahasiswa korban represi rezim Orde Baru.

Andi Nawir Pasinringi kini anggota DPRD Provinsi Sulsel dari Partai Demokrat. Nawir pernah dua periode menjadi Bupati Pinrang. Kesediaannya maju sebagai calon wakil gubernur berarti ”menantang” Partai Demokrat yang mengajukan Ilham. Nawir pernah kalah bersaing dengan Ilham saat memperebutkan posisi Ketua Partai Demokrat Sulsel.

Sentimen primordial

Sulawesi Selatan diidentifikasi sebagai gabungan dari etnis Makassar, Bugis, Toraja/Luwu, dan juga Mandar—kini wilayah yang menjadi basis tradisionalnya telah menjadi Provinsi Sulawesi Barat. Basis tradisional orang Makassar, terutama wilayah Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, dan Selayar. Basis tradisional orang Bugis berada di wilayah tengah Sulsel, terutama poros Bone, Soppeng, dan Wajo. Basis etnis Toraja berada di wilayah Tana Toraja, seperti juga Luwu di wilayah Kabupaten Luwu berikut daerah hasil pemekarannya.

Sentimen etnis terjadi di tingkat elite politik, juga berpengaruh atau berdampak terhadap masyarakat. Sentimen primordial itu juga tampak jelas dalam birokrasi pemerintahan. Siapa pun yang memegang eselon I, misalnya, orang yang berada di bawahnya harus berasal dari suku yang sama. Ketika orang Bone dominan di birokrasi, para pegawai memanggil atasannya dengan sebutan ”puang” walau mereka bukan turunan bangsawan. Pasca-pemilihan gubernur 2007, karena yang menang adalah Syahrul Yasin Limpo yang notabene orang Gowa Makkasar, penyebutannya pun berubah menjadi ”karaeng” (Siti Zuhro: Model Demokrasi Lokal).

Mengutip tesis Sugiprawaty (Etnisitas, Primordialisme, dan Jejaring Politik di Sulawesi Selatan: 2009), ruang kontestasi yang terbuka pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulsel tidak lepas dari persaingan antaretnis dalam merebut superioritas, dominasi, dan hegemoni. Hal ini disebabkan kemajemukan etnis di Sulsel yang di masa Orde Lama dan Orde Baru tidak muncul ke permukaan karena berhasil diredam dengan pengangkatan gubernur oleh pemerintah pusat.

Hal tersebut berubah dengan terbukanya persaingan antarkandidat menggunakan identitas dan simbol etnis untuk mendapatkan simpati dan suara. Kemajemukan etnis di Sulsel dalam analisis politik merupakan dua sisi yang tidak terpisahkan: satu sisi kemajemukan etnis tersebut menjadi sumber harmoni sosial dan akulturasi politik, sementara di sisi lain dapat menjadi sumber konflik dan disintegrasi yang laten.

Pengajar Universitas Islam Negeri Alauddin, Muhammad Sabri AR, menyebutkan, politik identitas adalah hal yang mengendap di struktur alam bawah sadar, sekalipun tak terang-terangan dimunculkan sebagai jargon politik. Dengan kondisi sosial yang terus berkembang, termasuk adanya kawin-mawin antaretnis, semestinya perbenturan identitas itu tak akan mudah lagi.

Masyarakat Sulsel, terutama elite politiknya, yang menentukan apakah faktor etnisitas masih menjadi pokok soal dalam persaingan.

Mengokohkan Dinasti Politik

Sidik Pramono dan Aswin Rizal Harahap

Pengalaman lebih dari 30 tahun silam tak pernah dilupakan Haris Hody, kini Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan. Selepas shalat Jumat di Jalan Mappanyukki, ia sesekali mampir makan siang di rumah Ichsan Yasin Limpo di Jalan Haji Bau, Kota Makassar. Keduanya adalah teman sepermainan, ayah mereka pun sama-sama tentara.

Siang seperti itu keluarga Yasin Limpo biasa berkumpul. Sang ayah, Muh Yasin Limpo yang biasa dipanggil Teta, menjadi poros pertemuan. ”Di situ nilai nasionalisme, karakter kepemimpinan, ditanamkan oleh Teta kepada anak-anaknya. Ya mirip-mirip pendidikan politiklah,” kenang Haris pada suatu petang di kawasan Losari, Makassar, pertengahan Juni lalu.

Ketika kemudian usia makin dewasa, tatkala keturunan Yasin Limpo cemerlang berkiprah di dunia politik dan birokrasi, Haris memahami. Kebiasaan seperti itulah yang kemudian membentuk keluarga Yasin Limpo menjadi seperti saat ini.

Syahrul, anak kedua, menjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Anak pertama, Tenri Olle, menjadi anggota DPRD Provinsi Sulsel. Ichsan menjadi Bupati Gowa, jabatan yang juga pernah diemban ayahnya dan Syahrul. Haris menjadi anggota DPRD Kota Makassar. Irman menjadi Kepala Dinas Industri dan Perdagangan Provinsi Sulsel. Sementara, meski mayoritas keluarganya di Partai Golkar, pada Pemilu 2009 Dewie menjadi calon anggota DPR dari Partai Hati Nurani Rakyat.

Bahkan, kini generasi berikutnya mulai mentas di panggung politik. Anak Syahrul, Indira Thita Chunda, menjadi anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN). Anak Ichsan, Adnan Purichta, menjadi anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Partai Demokrat.

Menanggapi persebaran keluarganya di pentas politik itu, Syahrul membantah bahwa hal itu adalah arena fasilitas tertentu dari dia atau partai politik. Mereka memiliki talenta untuk berpihak kepada rakyat. Mereka menjadi caleg bukan karena anak-cucu Yasin Limpo (Kompas, 21 Oktober 2009).

Dikedepankan

Tidak ada yang salah jika dinasti politik terbentuk secara alamiah, rasional, merujuk pada kompetensi. Di negara-negara demokrasi maju pun telah tercatat keluarga yang punya sejarah panjang dalam dunia politik mereka.

Namun, yang menjadi soal adalah jika faktor keluarga itulah yang semata-mata dikedepankan. Kompetensi personal seolah tak cukup untuk dijadikan modal politik.

Praktiknya, seorang calon harus mempunyai cantelan kekerabatan, garis keturunan dari tokoh-tokoh yang telah dikenal. Praktik jamak, kalau perlu seseorang harus menelusuri silsilahnya, untuk mendapatkan pertalian darah dengan tokoh yang telah dikenal di masa lalu. Faktor lain, para bangsawan diuntungkan karena akses mereka yang lebih luas, termasuk kesempatan memperoleh pendidikan yang bisa dijadikan modal dalam kontestasi.

”Kalau dilihat dari daftar wisuda, kebanyakan lulusan itu merupakan generasi kedua, atau bahkan pertama, yang menjadi sarjana dalam keluarganya,” cerita budayawan dari Universitas Hasanuddin, Alwy Rachman.

Mengenali sejarah seseorang memang lebih gampang dengan menilik nama keluarga di belakang namanya. Tak hanya Yasin Limpo, banyak pejabat di Sulsel yang memiliki akar kekerabatan yang jelas dengan pejabat sebelumnya. Ilham Arif Sirajuddin, kini Wali Kota Makassar dan kandidat gubernur, adalah anak mantan Bupati Gowa. Wakil Gubernur Agus Arifin Nu’mang, ayahnya pernah lama menjadi Bupati Sidenreng Rappang. Anak sejumlah kepala daerah di Sulsel pun bersiap-siap meneruskan posisi ayahnya. Pemilu secara langsung bisa menjadi jalan untuk mengokohkan ”kebangsawanan” seseorang.

Mengutip Muhtar Haboddin, kemenangan golongan bangsawan dalam pilkada menjadi pemicu terjadinya ledakan partisipasi golongan bangsawan dalam pilkada. Dari sembilan kabupaten yang dimenangi golongan bangsawan, sebanyak 74 calon bupati dan wakil bupati dan 30 di antaranya berlatar belakang golongan bangsawan.

Bahkan, di daerah yang masih kental semangat kebangsawanannya pun, seperti Kabupaten Bone, Wajo, Jeneponto, dan Soppeng, para bangsawan mendominasi bursa bupati dan wakil bupati. Dominasi bangsawan di empat kabupaten ini bisa dimaknai trah bangsawan tetap eksis dalam panggung politik lokal. Mereka adalah figur-figur yang bisa memanfaatkan dan menguasai proses politik desentralisasi dan liberalisasi politik.

Potret Lembaga Pengganggu Koruptor

KOMPAS/ASWIN RIZAL HARAHAP
Suasana diskusi tentang penyelewengan dana APBD dan kasus korupsi lain di Kantor Komite Pemantau Legislatif (Kopel) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kopel menjadi salah satu lembaga swadaya masyarakat yang aktif menyuarakan kritik terhadap praktik korupsi di instansi pemerintah.
 
 
 

Tak mudah menemukan ruang kosong untuk memarkir mobil di halaman sebuah rumah dua lantai di kawasan Batua Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tak ada papan nama mencolok, tetapi aktivitas di dalam rumah terasa sejak di luar pagar. Barisan motor terparkir di depan rumah. Di lantai bawah, beberapa anak muda menekuni tumpukan dokumen. Lantai dua digunakan untuk pertemuan.

Itulah kantor Komite Pemantau Legislatif (Kopel), lembaga nonpemerintah yang berpusat di Kota Makassar. Secara legal, Kopel didirikan 10 Maret 2000. Awalnya mesti berpindah-pindah, tapi kini punya kantor sendiri. Mereka dapat tanah 140-an meter persegi dengan harga relatif murah. Bangunan dua lantai didirikan bertahap. Banyak pejabat daerah hadir saat peresmian. Tawaran bantuan mengalir, tapi ditolak agar tetap independen. ”Kalau diterima, bisa kalah (megah) itu kantor polda,” canda Direktur Eksekutif Kopel Syamsuddin Alimsyah.

Kopel terhitung sebagai organisasi masyarakat sipil yang kini naik pamor. Sempat jatuh-bangun di awal pendirian, berbagai lembaga donor nasional dan internasional merujuk Kopel sebagai mitra. Bisa enam program sekaligus mereka kerjakan setahun. Kopel kini punya perwakilan di Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Yogyakarta, dan Sumatera Utara.

Kondisi berbeda dihadapi Anti-Corruption Committee (ACC), organisasi yang pernah dipimpin Abraham Samad, yang kini Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka menempati rumah-toko di pertokoan Pettarani, Kota Makassar. Kantor itu disewa, mereka terbiasa berpindah.

Lembaga yang dideklarasikan 26 Desember 1998 ini hidup dari para pendiri dan pengurus. Sesekali ada program dari lembaga donor. Sebagai lembaga antikorupsi, mereka selektif menggandeng mitra. Sekadar ajakan berkoalisi dengan lembaga lain pun mesti dicermati. Jangan sampai ada ”penyusup” yang kemudian menorehkan noda. Integritas pertama, mungkin juga segalanya. ”Sekali kena, risikonya mana orang akan percaya?” kata Ketua Badan Pekerja ACC Abdul Muttalib.

Para staf tak bisa sepenuhnya mengandalkan pendapatan dari ACC. Muttalib membuka praktik pengacara. Prinsip mantan aktivis mahasiswa ini jelas. Klien terindikasi korupsi, tak mungkin ia bela meski ia bisa mendapatkan banyak uang dari sana. Kok bisa bertahan? ”Istriku pegawai negeri,” kata mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Makassar ini, sambil tersenyum.

Kehadiran organisasi masyarakat sipil dibutuhkan untuk menjembatani masyarakat dengan negara atau partai politik dan birokrasi. Kehadiran organisasi masyarakat sipil di Sulsel, khususnya di Makassar, diwarnai catatan tak menyenangkan.

Menurut penelitian Roy V Salomo, LSM di Makassar, bahkan di Sulsel, pernah berembuk mengganti sebutan jadi organisasi nonpemerintah (ornop) karena reputasi LSM yang buruk. Pemicunya, penyelewengan kredit usaha tani oleh LSM. LSM diolok-olok dengan istilah ”Lao Sala Maneng”, semuanya dibawa pergi dan tidak ada yang beres (Skenario Indonesia 2025 dan Tantangan yang Dihadapi oleh Administrasi Publik: 2009)

Sementara R Siti Zuhro dkk mencatat, LSM di Sulsel belum menunjukkan perannya yang signifikan. Tidak sedikit LSM bermain dua kaki. Di satu sisi mereka mengkritisi pemerintah dan DPRD, di sisi lain mereka mencari proyek untuk mempertahankan hidup. LSM dinilai belum mampu mendampingi masyarakat mengorganisasi ide dan gagasan. LSM yang seharusnya menjadi cikal-bakal kelas menengah, di tataran praksis, tidak berkembang dan tidak mampu menjadi penarik gerbong demokrasi. Namun, bukan berarti civil society di daerah ini tidak bekerja sama sekali (Model Demokrasi Lokal: 2011).

Syam maupun Muttalib masih yakin, organisasi masyarakat sipil bisa berperan mengartikulasikan aspirasi rakyat. Menurut Syam, Kopel mendorong masyarakat lebih berani mengungkap saat mereka merasa dirugikan pejabat publik ataupun birokrasi. Mereka terdidik lewat pertemuan konstituen yang diinisiasi sejak menjelang Pemilu 2004. Banyak mata yang kini menyoroti perumusan kebijakan publik. ”Paling kurang, kami mengganggu anggota DPRD yang mau korupsi,” kata Syam.

Pengajar Universitas Hasanuddin, Adi Suryadi Culla, mengingatkan, organisasi masyarakat sipil semestinya tumbuh dari masyarakat sehingga idealnya masyarakat pula yang membiayai organisasi itu. Kemandirian bisa dilahirkan karena kedekatan dengan masyarakat sebagai penyokongnya, juga manakala organisasi itu punya semacam sayap usaha untuk membiayai diri sendiri.

Namun, realitas di lapangan, organisasi masyarakat sipil tak lahir sebagai gerakan yang independen. Lembaga lebih banyak bergantung pada dana internasional, sekalipun itu tak bisa serta-merta dipastikan, bakal ada intervensi. Namun, kebergantungan pada program donor bisa menjadikan organisasi masyarakat sipil kerap lupa menggarap isu lokal khas.

Tantangan bagi elemen masyarakat sipil di Sulsel. Bisa? (Sidik Pramono/Aswin Rizal Harahap)

Dari Desa Padang sampai Bara

Sidik Pramono dan Aswin Rizal Harahap

KOMPAS/ASWIN RIZAL HARAHAP
Suasana Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Di desa ini, ada peraturan desa tentang keagamaan yang memberikan sanksi berupa hukum cambuk bagi pemeluk agama Islam yang melanggar norma dan etika.

Perawakannya kurus, tetapi ototnya terlihat liat. Tinggi 160-an sentimeter, dengan potongan rambut cepak. Jumat pertengahan Juni lalu, saat menerima Kompas, ia bercelana loreng di bawah lutut. Kausnya bertuliskan kegiatan satuan militer. ”Orang sering mengira saya tentara,” katanya tertawa.

Dialah Andi Rukman Jabbar. Jabatan resminya Kepala Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sesekali ia pula yang harus tega mengayunkan potongan bambu ke badan warganya yang terbukti bersalah melanggar peraturan desa.

Seusai shalat Jumat itu, Rukman sedang di rumah. Kantor Desa Padang hanya berjarak sekitar 200 meter dari rumahnya. Saat itu, listrik padam, kantor pun sepi. Pintu ruang kerja Rukman masih dibiarkan terbuka dengan kunci yang menggantung. Padahal, ada barang berharga, seperti perangkat komputer di ruangannya. ”Di sini aman. Orang takut mencuri,” kata Rukman meyakinkan.

Desa Padang pernah ramai menjadi bahan berita. Bukan karena desa berpenduduk 900-an keluarga itu merupakan pemasok tenaga kerja ke luar negeri, melainkan Peraturan Desa Muslim Padang Nomor 5 Tahun 2006 mengenai Pelaksanaan Hukum Cambuk yang menjadi pokok soal.

Dalam peraturan yang diteken pada 28 Januari 2006 tersebut dimuat soal hukum cambuk bagi pelanggar hukum syariat kepada pelaku perzinahan, peminum minuman beralkohol dan zat adiktif lainnya, judi, serta penganiayaan. Misalnya, penjual dan peminum minuman beralkohol dan zat adiktif lainnya dikenai hukum cambuk 40 kali. Pelaku perzinahan bisa dicambuk 100 kali atau dilimpahkan ke kepolisian untuk diperoses sesuai hukum KUHP.

Pelaksanaan eksekusi hukum cambuk bertempat di kantor desa dan disaksikan oleh sejumlah tokoh masyarakat atau tokoh agama dan aparat desa. ”Tidak seperti di Aceh yang dicambuk di lapangan dan ditonton banyak orang,” cerita Rukman. ”(Hukum cambuk di Desa Padang) keras, tetapi bukan penganiayaan. Untuk efek jera,” tuturnya.

Sekalipun menuai banyak protes dari kalangan luar, Rukman yakin peraturan desa itu benar. Rukman mengklaim, tak ada masyarakatnya yang menolak karena mereka merasakan manfaatnya. Dengan hukum cambuk, persoalan bisa selesai lebih cepat. Warga terhukum pun terbebas dari sanksi sosial. Berbeda halnya dengan pelimpahan proses ke kepolisian yang tidak serta-merta menghilangkan sanksi sosial dari masyarakat setempat.

Di sisi lain, Rukman yakin, hukum formal tak bisa memerintahkan pencabutan peraturan desa itu. ”Kalau mau dicabut, dasarnya apa? Perdes ini kan tidak ada aturan (lebih atas) yang mengaturnya,” kata Rukman.

Bulukumba terletak di sisi selatan Sulawesi Selatan, sekitar 150 kilometer arah timur Makassar. Mayoritas warganya beragama Islam. Wilayah berpenduduk sekitar 400.000 jiwa ini sejak dulu dikenal sebagai wilayah pengembangan Islam. Ulama terkenal penyebar Islam di Bulukumba adalah Khatib Bungsu bergelar Dato’ Ri Tiro yang datang awal abad ke-17 dari Sumatera.

Daerah ini memiliki peraturan yang ”berbasis syariah Islam”. Bukan hanya satu, melainkan empat, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol; Perda Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq, dan Shadaqah; Perda Nomor 5 Tahun 2003 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah; serta Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Al Quran bagi Siswa dan Calon Pengantin.

Mantan Bupati Bulukumba Andi Patabai Pabbokori yang ditemui di Makassar bercerita, perda merupakan formalisasi aspirasi yang tumbuh di masyarakat dan tak pernah diletakkan dalam konsep pembentukan negara Islam. Ketika kriminalitas meningkat, anak-anak muda dengan minuman keras menjadi pemicu keonaran; panggilan amar ma’ruf nahi munkar merupakan pilihan jalan.

Faktanya, saat peraturan ditetapkan, masyarakat, yang direpresentasikan oleh DPRD setempat, tak menolak. Pemerintah pusat juga tak pernah meminta pencabutan. Memang, pengusaha kafe atau perajin minuman tradisional balo (beralkohol) awalnya memprotes, tetapi akhirnya bersedia diajak sepaham. Pemerintah membantu pengucuran kredit berbunga ringan. ”Warga non-Muslim malah senang, mereka tak diganggu sama anak-anak muda yang nakal.”

Butuh tujuh tahun sebelum kemudian Patabai bisa mengegolkan perda tersebut. Patabai yang dua periode menjabat bupati (1995-2005) menekankan, sosialisasi dan keteladanan merupakan kunci penegakan aturan. Contohnya, peraturan soal pungutan pajak profesi diterapkan langsung kepada pejabat daerah, zakat dikuti dari tunjangan jabatan dan langsung masuk ke kas badan amil zakat setempat.

Pengajar Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Muhammad Sabri AR, menyebutkan, Islam di Sulsel bisa berkembang karena pertautan eratnya dengan nilai-nilai kultural. Dialog kultural mesti dilakukan sebelum nilai-nilai itu bisa dibumikan.

Bulukumba adalah salah satu tujuan wisata terkemuka di Sulsel, selain Tana Toraja. Bulukumba punya pusat pembuatan pinisi yang amat terkenal di Tana Beru. Pantai Tanjung Bira dan wilayah sekitarnya dikenal indah dengan pasir putih sehalus bedak. Di kawasan wisata seperti itu, bir masih boleh dijual. Seperti kata Patabai, perda itu hanya mengikat warga Muslim Bulukumba. ”Tidak ada yang mengganggu,” cerita Stefan Reinhard, pria muda campuran Jerman-Batak pengelola Bara Beach Bungalows and Restaurant.

Dalam perjalanan menuju Pantai Bara, berderet rumah, yang mayoritas bagian mukanya tanpa jendela, bertuliskan ”bar” atau ”karaoke”. Senja itu, dari atas jalanan berbatu kerakal terlihat perempuan-perempuan muda bersolek di halaman.

Pemilih adalah Raja

Oleh ASWIN RIZAL HARAHAP dan SIDIK PRAMONO

Daftar pemilih tetap nyaris menjadi persoalan di setiap pemilihan kepala daerah di Indonesia. Dalam pertarungan yang ketat, daftar pemilih bisa menjadi faktor penentu kemenangan seorang calon.

Para bakal calon gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, Ilham Arief Sirajuddin, dan Andi Rudiyanto Asapa, dengan posisinya saat ini ataupun pengalaman panjang- nya, dinilai memiliki kemampu- an setara untuk bersaing.

Sekretaris Partai Gerakan In- donesia Raya (Gerindra) Arif Bahagiawan menyebut ketiganya sebagai ”ko b o i ”yang saling tahu kelebihan dan kekurangan. Masing-masing memiliki pendu- kung fanatik. Risikonya besar ji- ka ada pihak yang berlaku cu- rang. Karena itu, Selle KS Dalle dari tim pemenangan Il- ham-Aziz Qahhar Muzakkar berharap agar semua pihak mengedepankan kompetisi sehat, saling beradu program.

Soal potensi kecurangan, juru bicara Partai Golkar Sulsel, Maqbul Halim, punya jawaban. ”Incumbent itu selalu dalam sorotan publik. Ibaratnya lampu di puncak bukit, sekali saja redup pasti akan kelihatan,” k a t a ny a .

Agar keributan soal data pemilih tidak terjadi di Sulsel, Komisi Pemilihan Umum Sulsel sudah berketetapan untuk memperketat proses penetapan daftar pemilih tetap. Ketua KPU Provinsi Sulsel Jayadi Nas, akhir Juli, mengemukakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulsel sebelum penyerahan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) pada 13 Agustus.

”Untuk sementara, estimasi jumlah DP4 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 7 juta jiwa. Namun, hal itu perlu diverifikasi ulang karena jumlah daftar pemilih tetap tahun 2007 hanya 5,4 juta jiwa,” ujar Jayadi.

Guna mencegah upaya menguntungkan salah satu pasangan calon, KPU Sulsel memediasi pertemuan antarpetugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan KPU Kabupaten/Kota. Data riil dari daerah itu akan dicocokkan dengan DP4 dari Pemprov Sulsel untuk mengantisipasi kartu tanda penduduk (KTP) ganda.

Setelah menerima DP4, KPU Sulsel akan menindaklanjutinya dengan perekrutan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) pada 1-14 September. Berbeda dengan pilkada sebe- lumnya, KPU akan memilih 15.514 orang PPDP yang juga berstatus sebagai pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) setempat.

”Dengan memahami betul wilayah tugasnya, kinerja PPDP diharapkan benar-benar akurat dan tepat sasaran,” ujar anggota KPU Sulsel, Ziaurrahman Mustari. Seperti biasa, metode kerja PPDP dilakukan dengan mendatangi satu persatu rumah penduduk. Mereka mencatat jumlah pemilih berdasarkan data yang tercantum dalam kartu ke l u a r g a .

KPU Sulsel bahkan berencana melibatkan tim sukses pasangan calon kepala daerah dalam proses rekapitulasi data pemilih pada 20 November nanti. Langkah ini ditempuh guna menghindari komplain saat penyerahan kartu pemilih dua minggu sebelum pemungutan suara yang dijadwalkan digelar pada 22 Januari 2013.

”Tim sukses berhak mengajukan tambahan atau pengurangan jumlah DPT apabila memiliki dasar yang kuat. Kami terbuka dengan semua masukan demi kelancaran proses pilkada,”kata Ziaurrahman. Meski demikian, perdebatan mengenai DPT akan tetap terjadi apabila pemerintah tidak tegas menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menurut Ziaurrahman, sekitar 50 persen dari 85.600 mahasiswa yang ada di Kota Makassar masih memegang KTP daerah asal. Padahal, dalam UU diatur, warga yang telah tinggal minimal enam bulan harus me- miliki KTP setempat. ”Pe r s o a l a n akurasi jumlah pemilih menjadi tantangan, terutama di kota-kota besar yang banyak dihuni pendatang,”u j a r ny a .

Pengajar Universitas Islam Negeri Alauddin, Firdaus Mu-hammad, mengingatkan, perso-alan daftar pemilih tak boleh sampai menjadi akar keributan, terlebih dengan persaingan yang diprediksi akan berjalan ketat nanti. Daftar pemilih adalah awal, jika sampai daftar itu diwarnai ketidakakuratan, problem berikutnya pasti akan menyertai. Perdebatan soal kenaikan jumlah pemilih harus dituntaskan.

Dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur Sulsel 2013, KPU Sulsel menyatakan bahwa di luar persoalan DPT, tidak ada kendala. KPU Sulsel siap menyelenggarakan pilkada di 15.514 TPS dengan alokasi anggaran Rp 319 miliar. Sebanyak Rp 261 miliar di antaranya untuk pelaksanaan pilkada putaran pertama. Anggaran itu belum ter- masuk biaya pengamanan dan pengawasan pilkada di 24 kab u p a t e n / kot a .

Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Komisaris Besar Chevy Achmad Sopari mengatakan, pihaknya telah mengajukan dana sebesar Rp 43,9 miliar untuk pengamanan pilkada dua putaran. Apabila pilkada berlangsung satu putaran, biaya pengamanan yang dibutuhkan Rp 37,5 miliar. Polda Sulselbar mencatat, tujuh kabupaten/kota rawan konflik politik menjelang pelaksanaan pilkada.

Kericuhan pemilihan gubernur lima tahun silam tentu tak diharapkan. Salah satunya, daftar pemilih haruslah benar-benar ”bersih”. Bukan semata-mata demi kelancaran penyelenggaraan pemilu, tetapi juga karena pemilih memang semestinya menjadi raja dalam setiap perhelatan demokrasi.

Advertisements