DISKUSI KALIMANTAN BARAT – Kompas

Posted on August 13, 2012

0


 

Cerita Panjang Konflik dan Kekerasan

Kompas, 13 Agustus 2012
Oleh Agustinus Handoko





Pengantar Redaksi: Harian Kompas bersama dengan Universitas Tanjungpura, Pontianak, pada 12 Juli lalu menggelar diskusi terbatas bertema ”Manajemen Konflik dalam Pilkada Kalbar”. Diskusi yang dibuka Rektor Untan Thamrin Usman dan diantarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat AR Muzamil itu menampilkan pakar konflik sosial Syarif Ibrahim Alqadrie, serta sosiolog Chairil Effendi dan Yohanes Bahari sebagai pembicara. Laporan diskusi diturunkan dalam empat tulisan mulai hari ini hingga Kamis, 16 Agustus 2012.

Provinsi Kalimantan Barat memiliki sejarah panjang konflik antarkelompok dan beberapa di antaranya disertai kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa. Perlu upaya rekonsiliasi hingga masyarakat tingkat bawah supaya konflik itu tidak berulang kembali.

Pengungsian sebagai persoalan ikutan pascakonflik sampai saat ini juga belum selesai. Belum selesainya persoalan itu antara lain ditandai dengan masih adanya sejumlah pengungsi, terutama korban konflik tahun 1999 di Kabupaten Sambas yang menuntut bantuan. Mereka mengaku belum mendapat bantuan seperti yang dijanjikan oleh pemerintah meski sebagian besar pengungsi lain sudah menerimanya.

Sejak tahun 1950, setidaknya terjadi 15 konflik disertai kekerasan di Kalbar. Sebelum itu, sudah ada beberapa kali konflik antarkelompok, setidaknya yang tercatat sejak tahun 1900-an yang dirancang oleh pemerintah kolonial Belanda.

Pascakonflik besar tahun 1999 berbagai pihak sudah menempuh upaya rekonsiliasi. Kelompok yang pernah terlibat konflik pun sudah sepakat menjaga perdamaian Kalbar.

Bara masih menyala

Meski sudah ada upaya tak berkesudahan, bara konflik itu masih tetap ada di bawah permukaan. Masalah sepele, seperti kesalahpahaman antara anggota kelompok pemuda dan organisasi massa pada Maret lalu di Kota Pontianak bisa menjadi contoh. Kesalahpahaman dua kelompok berbeda itu nyaris menimbulkan bentrokan massa. Akibatnya, aktivitas ekonomi di Kota Pontianak terganggu selama dua hari karena masyarakat mengkhawatirkan terulangnya kerusuhan seperti yang pernah terjadi. Apalagi, ada upaya menyeret persoalan kecil itu ke persoalan agama dan etnis.

Bentrokan massa dan kerusuhan bisa dicegah berkat kesigapan aparat, pejabat pemerintah, dan kesepahaman di tataran elite antarkelompok. Namun, peristiwa ini seolah mengonfirmasi kekhawatiran mengenai masih adanya potensi konflik di Kalbar.

Anggota Penasihat Dewan Adat Dayak Kalbar dan Guru Besar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan Universitas Tanjungpura (Untan), Pontianak, Yohanes Bahari berpendapat, akar persoalan belum sepenuhnya diselesaikan. Kesepakatan damai di tingkat elite kelompok ternyata tidak membumi hingga ke akar rumput.

Menurut Yohanes, ada empat penyebab konflik di Kalbar. Pertama, kesenjangan akses individu dan kelompok masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Kedua, interaksi antarkelompok yang memiliki orientasi, nilai, dan kepentingan yang berbeda. Ketiga, persaingan memperoleh kekuasaan formal dan informal. Keempat, ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang bersifat struktural dan sistemik.

Keempat penyebab konflik yang diajukan oleh beberapa ahli itu, menurut sudut pandang masyarakat Dayak, sesuai dengan apa yang mereka alami. Setidaknya ini bisa menjelaskan mengapa masyarakat Dayak di Kalbar beberapa kali terlibat konflik.

Masyarakat Dayak pada awalnya sangat bergantung pada hutan. Hutan adalah semacam supermarket bagi mereka. Segala kebutuhan bisa diperoleh di hutan. Kondisi itu berubah drastis sejak tahun 1960 saat pemerintah menggalakkan program transmigrasi dari Jawa dengan tujuan Kalbar. Saat itu, pemerintah juga menggulirkan program hutan tanaman industri, hak penguasaan hutan, pembukaan kawasan perkebunan, dan pertambangan sehingga kedatangan warga dari luar Kalbar berlangsung masif.

Sejak itu, tekanan terhadap masyarakat Dayak kian kuat. Akibatnya, gesekan dengan kelompok lain mulai memicu ketegangan. Ini sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis masyarakat Dayak yang kehilangan sumber ekonomi.

Guru Besar Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Untan Syarif Ibrahim Alqadrie mengatakan, konflik dan kekerasan di Kalbar berulang karena putusnya komunikasi antargenerasi. Resolusi damai yang sudah dilakukan oleh generasi tua tak dikomunikasikan secara baik pada generasi muda.

Hal itu menimbulkan persoalan karena generasi muda berhadapan dengan generasi muda kelas bawah dari luar Kalbar yang datang untuk bekerja. Apalagi, di beberapa daerah persaingan antarkelompok untuk menguasai sumber ekonomi atau lapangan pekerjaan dimenangkan oleh kelompok pendatang.

Pada masa lalu ini masih diperburuk oleh tersendatnya komunikasi antara pemerintah pusat di Jawa dan pemerintah daerah di Kalbar. Beberapa pulau di luar Jawa, termasuk Kalimantan, menjadi kawasan pinggiran. Tingkat perhatian pemerintah pusat terhadap kawasan pinggiran ini lebih kecil dibandingkan perhatian ke Jawa.

Lingkaran 30 tahun

Menurut Syarif, kekerasan di Kalbar bisa dikelompokkan dalam lingkaran 30 tahunan, yakni 1900-an, 1930-an, 1960-an, dan 1990-an, serta bisa dijelaskan menggunakan pendekatan sosial, ekonomi, konspirasi, dan politik. Pada lingkaran ketiga terjadi konflik besar, yakni tahun 1967, yang berakibat pada pengusiran kelompok masyarakat Tionghoa dari kawasan pedalaman dekat. Pedalaman dekat adalah Kabupaten Landak, Kabupaten Pontianak, dan Kabupaten Bengkayang. Kekerasan pada lingkaran ketiga itu bisa dijelaskan menggunakan pendekatan konspirasi.

Menurut Syarif, kekerasan itu merupakan dampak permainan kelompok tertentu untuk mengusir pemberontakan PGRS/Paraku di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Konflik dan kekerasan yang beberapa kali terjadi pada lingkaran keempat (1990-an) bernuansa politis. Konflik-konflik yang terjadi adalah upaya penguasa untuk membenturkan beberapa pihak yang berbeda pendapat supaya kekuasaannya langgeng.

Syarif menawarkan hipotesis kerja untuk mengantisipasi berulangnya konflik dan kekerasan dalam lingkaran tahun 2020. Konflik dan kekerasan pada lingkaran itu harus mulai diantisipasi sejak sekarang.

Pertama, pemerintah pusat harus memberi perhatian lebih kepada Kalbar, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun ekonomi. Kedua, aparat pemerintah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, tak sibuk dengan urusan birokrasi, fokus pada kepentingan masyarakat. Ketiga, elite politik dan ekonomi mengurangi egoisme terhadap kepentingan kelompoknya. Keempat, tokoh dan pemuka masyarat tak terseret dalam kelompok yang hanya memberikan keuntungan materi dan menggerakkan massa untuk kepentingan kelompok.

Terkait dengan pemilihan kepala daerah, Kalbar justru menunjukkan fenomena menarik. Saat kepala daerah dipilih oleh lembaga perwakilan, justru terjadi kekerasan, seperti di Kabupaten Pontianak. Namun, saat dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat, konflik justru tak terjadi.

**

 

 

Kearifan Lokal Menjadi Kunci

Selasa, 14 Agustus 2012 




Salah jangan membuang saudara, benar jangan membuang bangsa//
Galah besar bergalah kecil, galah kecil kita lapisi//
Kesalahan besar kita perkecil, kesalahan kecil kita habisi//

 

 

Pantun itu dibacakan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura (Untan), Pontianak, Prof Dr Chairil Effendi dalam diskusi soal manajemen konflik dalam pemilu kepala daerah (pilkada) di Kalimantan Barat, yang digelar Harian Kompas bersama Untan, Juli lalu. Ia juga menyampaikan pepatah dalam bahasa Melayu, ”Kite same kite bah…. Menang jadi arang, kalah jadi abu”.

Setidaknya, ada empat kelompok etnik di Kalbar, yaitu Dayak, Melayu, China, dan Madura. Dayak dan Melayu merupakan penduduk asli, mayoritas. Adapun China dan Madura serta suku bangsa lain yang jumlahnya lebih kecil merupakan pendatang. Sejak zaman penjajahan hingga saat ini, terutama keempat kelompok etnis terbesar di Kalbar itu kerap terlibat dalam persaingan tajam memperebutkan dominasi ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Perbedaan karakter sosial-budaya kerap kali menjadikan hubungan antarkelompok etnis itu bersifat konfliktual.

Namun, Chairil Effendi mengingatkan, konflik komunal yang kerap terjadi di Kalbar tak hanya bersumber pada perbedaan etnis itu, tetapi juga dari adanya benturan perbedaan kebutuhan, persepsi, kekuasaan, nilai, serta emosi dan perasaan yang muncul. Namun, hal itu memang tidak bisa dilepaskan akumulasi kondisi yang tercipta sejak masa Orde Baru. Konflik yang terjadi tidak dapat dipisahkan pula dengan masalah identitas dan pemerataan distribusi sumber daya yang timpang.

Sebagai salah seorang pemuka masyarakat Melayu di Kalbar, mantan Rektor Untan ini tak memungkiri, warga Melayu di provinsi itu pun berulang kali terlibat dalam berbagai konflik yang terjadi. Namun, sesungguhnya masyarakat Melayu selalu mencoba menghindarkan terjadinya konflik dalam masyarakat, apalagi yang bersifat komunal dan hingga menimbulkan korban jiwa. Itu karena mereka terikat dengan petuah yang disampaikan oleh leluhurnya dahulu, yang disampaikan dalam bentuk pantun, pepatah, dan nasihat. Ucapan kite same kite bah adalah kearifan lokal yang menggambarkan masyarakat Melayu seharusnya mengedepankan semangat musyawarah mufakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Semua masalah bisa diselesaikan dengan baik.

Tidak berbeda dengan masyarakat Melayu, Ketua Pusat Kajian Resolusi Konflik dan Perdamaian Untan Prof Dr Yohanes Bahari pun mengungkapkan, masyarakat Dayak juga lebih mengutamakan harmoni dan kebersamaan daripada harus berkonflik dalam menyelesaikan persoalan. Memang pada awalnya dalam masyarakat Dayak dikenal adanya hukum tumas, yakni nyawa ganti nyawa, dan darah ganti darah. ”Namun, sejak tahun 1984, hukum tumas tak ada lagi, digantikan dengan hukum adat yang lebih manusiawi, lebih beradab,” papar pemuka masyarakat Dayak itu.

Yohanes Bahari mengisahkan, seluruh puak Dayak di Kalimantan lebih dari 172 tahun lampau berkumpul di Tumbak, Kalimantan Tengah, dan menyepakati hukum asli yang dinilai kurang manusiawi ditiadakan. Hukum adat yang lebih berbudaya diakui dan dihormati bersama. Ada tiga rumpun hukum adat Dayak yang mengatur kehidupan bersama di masyarakat. Pertama adalah adat badarah putih. Hukum ini mengatur sanksi sosio-kultural, terutama yang terkait dengan kehidupan berumah-tangga.

Kedua, hukum adat badarah celah atau berdarah merah. Aturan ini mengatur persoalan yang terkait dengan konflik yang disebabkan oleh perkelahian atau pembunuhan. Ketiga, adalah hukum adat nak manja hana yang mengatur kesejahteraan dan etiket pergaulan sehari-hari. Sesuai dengan hukum adat, penyelesaian setiap konflik dalam masyarakat Dayak melalui pengurus adat, dengan sanksi yang lebih manusiawi. Yang terpenting, ada permaafan dan rekonsiliasi, setelah sebelumnya pelaku yang bersalah mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Bahkan, jika pelaku benar-benar tak mempunyai harta untuk membayar denda yang diputuskan pengurus adat sebagai sulih atas kesalahannya, kepadanya bisa diampuni dan dikenai hukum darah ampa. Tak ada denda yang harus dibayarkan.

Masyarakat Dayak juga meyakini, alam ini adalah rumah bagi semua makhluk, termasuk makhluk yang tidak kelihatan. Karena itu, manusia tidak boleh memonopoli alam untuk kepentingan dirinya saja. Mereka yang berbeda pun tetap diberikan tempat untuk tetap berada.

Karena itu, orang Dayak sangat menjunjung tinggi prinsip kebersamaan. Pepatah Dayak, yang juga menjadi kearifan lokal untuk menjaga harmoni, menegaskan, ”Jangankan manusia, anjing pun diberi makan” atau ”Sesama saudara diajak makan, tamu diberi beras”. Masyarakat Dayak yang toleran, lanjut Yohanes Bahari, menjadi intoleran ketika mengalami marjinalisasi berganda secara masif dalam waktu yang lama dan tak tertahankan lagi. Intoleransi itu menjadi wujud resistensi mereka.

Raja adil disembah

Ahli Sosiologi Konflik, Prof Dr Syarif Ibrahim Alqadrie mengakui, pemilihan umum kepala daerah di Kalbar yang digelar 20 September 2012 berpotensi menimbulkan gesekan di masyarakat. Namun, ia meyakini pilkada yang digelar secara langsung memiliki tingkat kerawanan memicu konflik yang lebih rendah dibandingkan jika pemilihan itu dilakukan oleh lembaga perwakilan. Sejarah Kalbar memperlihatkan fenomena itu selama ini.

Namun, baik Yohanes Bahari dan Chairil Effendi sepakat, konflik, bahkan kekerasan terkait dengan pilkada itu bisa dihindarkan. Masyarakat Dayak, Melayu, China, Madura, dan suku bangsa lain di Kalbar pastilah tidak menginginkan adanya konflik gara-gara perebutan kekuasaan selama lima tahun semata. Keselarasan hidup yang selama ini terwujud di provinsi itu tentu lebih pantas dipertahankan, daripada dicabik-cabik dengan pertarungan yang belum tentu menyejahterakan rakyat.

Bagi masyarakat Dayak, lanjut Yohanes Bahari, ada ungkapan yang berbunyi, ”Hidup di kandung adat, mati dikandung tanah”. Orang yang mematuhi adat adalah orang yang beradat, beradab, dan dianggap sebagai manusia sesungguhnya. Tentu saja, pemimpin yang beradat akan menciptakan Kalbar yang damai, dengan menyelesaikan segala akar penyebab konflik, yaitu ketidakadilan, penindasan, diskriminasi, marjinalisasi, kebodohan, kemiskinan, dan kesewenang-wenangan.

Chairil Effendi menambahkan, masyarakat Melayu di Kalbar sesungguhnya berkepentingan dan berkeinginan perwakilannya memenangi pilkada. Namun, pada saat yang sama, masyarakat Melayu akan menghormati apa pun hasil pilihan itu, dengan harapan pemimpin yang terpilih menampilkan wajah sesuai harapan masyarakat luas, bukan hanya komunitas Melayu.

Hal ini sejalan dengan kearifan masyarakat Melayu yang tergambarkan dalam pepatah, ”Raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah”. Jadi, siapa pun yang adil, dia akan diikuti…. (TRI AGUNG KRISTANTO)

Posted in: Politik