Gugatan Arbitrase Churchill Mining : Pemerintah Kirim Notifikasi Kuasa Hukum

Posted on August 13, 2012

0


Koran Tempo , SENIN, 13 AGUSTUS 2012

JAKARTA – Pemerintah Indonesia mengirim pernyataan atau notifikasi penunjukan kuasa hukum kepada Badan Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional (ICSID) terkait dengan gugatan arbitrase Churchill Mining Plc. Kuasa hukum tersebut bakal mewakili Indonesia yang digugat Churchill lantaran pencabutan izin tambang. “Kami sudah kirimkan, sekarang tinggal tunggu bola saja dari mereka,” kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Rudi Rubiandini, kepada Tempo akhir pekan lalu.

Kuasa hukum yang mewakili Pemerintah Indonesia yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Dalam Negeri, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mengatakan, pengiriman notifikasi tersebut karena penunjukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Juli lalu. Indonesia, kata dia, memiliki argumen yang cukup kuat untuk melawan gugatan itu. Proses akuisisi oleh Churchill dinilai menyalahi aturan. “Pencabutan izin Churchill oleh Bupati itu benar,” katanya.

Seperti diketahui, pada 22 Juni lalu, ICSID mengabulkan gugatan Churchill kepada pemerintah Indonesia atas pencabutan izin lahan tambang. Churchill menuntut Indonesia membayar ganti rugi US$ 2 miliar atau Rp 18 triliun setelah izin tambang seluas 35 hektare miliknya dicabut oleh Bupati Kutai Timur, Isran Noor.

GUSTIDHA BUDIARTIE | FERY FIRMANSYAH

 

 

 

Posted in: PERTAMBANGAN