Revolusi Ekonomi Negara-negara Arab

Posted on August 13, 2012

0


Sinan Ulgen,
KETUA STUDI KEBIJAKAN LUAR NEGERI DAN EKONOMI (EDAM) DI ISTANBUL, VISITING SCHOLAR PADA CARNEGIE EUROPE

Koran Tempo OPINI, SENIN, 13 AGUSTUS 2012

Showdown yang berlangsung saat ini antara kelompok Islamis dan militer yang berkuasa di Mesir merupakan peringatan betapa sulitnya transisi demokrasi yang mungkin bakal terwujud di dunia Arab. Jelas, gagalnya kesepakatan berbagi kekuasaan ini bakal memperpanjang ketidakstabilan politik. Tapi kemacetan di bidang ekonomi akibat kegagalan ini sama merusaknya pada upaya konsolidasi pemerintahan yang demokratis.

Pemimpin-pemimpin Arab yang baru muncul, dari kalangan Islamis sampai mantan pejabat-pejabat rezim lama yang diciptakan kembali, sangat menyadari perlunya meningkatkan prospek ekonomi negeri mereka. Mereka tahu betul bahwa popularitas mereka bisa dipertahankan, hanya jika mereka mampu memberi bukti keberhasilan mendorong pertumbuhan, menyediakan lapangan kerja, dan meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Semuanya bakal merupakan tantangan yang sulit diatasi dalam situasi saat ini–dan lebih-lebih lagi dengan latar belakang destabilisasi Musim Bunga Arab dalam sistem ekonomi di seantero Timur Tengah dan Afrika Utara.

Bahkan di negara-negara seperti Tunisia dan Mesir, di mana transisi menuju demokrasi lebih maju, ketidakpastian politik telah menimbulkan kecenderungan-kecenderungan yang mengganggu pencapaian di bidang ekonomi. Untuk pertama kalinya sejak 1986, ekonomi Tunisia menciut sebesar 1,8 persen pada 2011. Angka pengangguran mencapai 18 persen tahun lalu, naik dari 1,3 persen pada 2010. Sementara itu, ekonomi Mesir mengalami kontraksi sebesar 0,8 persen, dan satu juta warga Mesir kehilangan pekerjaan mereka. Arus masuk investasi asing ke Mesir juga merosot, dari US$ 6,4 miliar pada 2010 menjadi cuma US$ 500 juta pada 2011.

Kombinasi kecenderungan-kecenderungan negatif ini mempengaruhi neraca fiskal serta neraca eksternal negeri-negeri itu. Defisit anggaran Mesir mencapai 10 persen dari PDB, sementara cadangan devisanya turun menjadi US$ 15 miliar–suatu jumlah yang cukup cuma untuk menutup belanja impor selama tiga bulan ke depan. Di Tunisia juga, defisit anggaran telah melebar sejak terjadinya revolusi, meningkat dari 2,6 persen PDB pada 2010 menjadi 6 persen pada 2011.

Merosotnya ekonomi dengan cepat beserta ekspektasi yang tinggi yang timbul dari transisi politik itu telah menimbulkan desakan yang kuat. Aktor-aktor politik yang bermunculan merasakan tekanan untuk mengembangkan program-program ekonomi yang lebih terperinci dan menangani keluh-kesah materi masyarakat yang semakin meningkat. Misalnya, sementara kelompok Islamis pada intinya fokus pada tema-tema politik dengan memberikan tekanan pada partisipasi, inklusivitas, dan reformasi demokrasi, kampanye pemilihan baru-baru ini menyaksikan bergesernya retorika pada aspirasi ekonomi.

Secara keseluruhan, pemain-pemain politik yang baru muncul ini–terutama partai-partai Islamis–telah menyuarakan nada yang lunak mengenai keikutsertaan aktor-aktor internasional. Program ekonomi partai-partai ini umumnya pro-pasar, yang menekankan peran sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan dan menarik modal asing. Negara dipandang sebagai wahana untuk menjamin keadilan sosial, dan ada sekali-sekali rujukan pada kaidah- kaidah syariah.

Baik di Tunisia maupun di Mesir, misalnya, politikus-politikus Islamis telah memberi jaminan bahwa sektor pariwisata yang secara ekonomi kritis itu tidak akan dikenai restriksi terkait dengan hukum Islam. Program ekonom kelompok-kelompok Islamis ini juga mengakui peran lembaga-lembaga internasional dalam membantu mengatasi tantangan yang dihadapi negeri-negeri mereka.

Sesungguhnya, sementara resistansi terhadap bantuan dan intervensi asing sangat kuat sehubungan dengan reformasi demokratis yang berlangsung saat ini, para pemimpin Arab itu tampaknya lebih reseptif terhadap kemitraan dengan Barat mengenai tujuan-tujuan ekonomi yang hendak mereka capai. Kelemahan ekonomi, karena itu, memberi peluang yang belum pernah ada sebelumnya bagi kerja sama internasional dengan kepemimpinan Arab yang baru, yang harus mencakup tujuan-tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang.

Tujuan jangka pendeknya harus diberi prioritas, karena banyak partai Islamis itu berada di bawah tekanan yang kuat untuk menunjukkan bukti-bukti hasil yang positif dalam-satu siklus pemilihan yang baru saja berlangsung itu. Pemerintah-pemerintah yang baru ini menghadapi tantangan untuk segera menciptakan lapangan kerja. Untuk ini, satu-satunya resep yang ada hanyalah dengan investasi di bidang proyek infrastruktur skala besar. Belanja yang dikeluarkan pemerintah dalam bidang ini bisa menciptakan lapangan kerja padat karya yang bakal membantu membendung laju pengangguran.

Masyarakat internasional bisa membantu pemerintah-pemerintah Arab ini melancarkan dan mempertahankan inisiatif tersebut dengan beberapa cara. Pertama, ia bisa meningkatkan jumlah bantuan keuangan yang sudah dijanjikan. Ia juga bisa memberikan bantuan kepakaran teknik kepada para pembuat kebijakan Arab dalam manajemen utang. Tanpa kepakaran kelas satu dalam mengelola utang, suatu ekonomi yang melaksanakan proyek-proyek infrastruktur skala besar berisiko menyisihkan investasi sektor swasta karena terlalu bergantung pada penghematan dana domestik.

Akhirnya, masyarakat internasional bisa membantu pemerintah-pemerintah Arab itu membangun kerangka hukum dan regulasi yang aman dan pasti untuk kemitraan antara pemerintah dan swasta bagi proyek-proyek infrastruktur skala besar. Aktor-aktor internasional, bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah Arab, nantinya bisa membantu memasarkan peluang-peluang yang terbuka ini, sehingga memungkinkan ekonom-ekonomi Arab memanfaatkan pendanaan internasional jangka panjang yang fokus pada pembangunan infrastruktur.

Hanya kombinasi opsi-opsi inilah yang akan memungkinkan ekonomi-ekonomi Arab menciptakan pelbagai lapangan kerja dalam jangka pendek, seraya menghindari risiko destabilisasi ketidakseimbangan fiskal atau ketiadaan pendanaan untuk investasi sektor swasta. Barat, pada akhirnya, bakal banyak menarik keuntungan dari kemitraan yang solid dengan dunia Arab guna meningkatkan masa depan ekonomi masyarakatnya. Bahkan, di tengah-tengah krisis keuangan yang berkepanjangan, pemerintah di negara-negara Eropa pasti bisa ikut dalam agenda yang memprioritaskan alih know-how daripada penyediaan dana tunai.

Hak cipta: Project Syndicate 2012