Fenomena Faisal Basri

Posted on August 14, 2012

0


KORAN TEMPO, SELASA, 14 AGUSTUS 2012

A.E. Priyono,
DIREKTUR RISET PADA PUBLIC VIRTUE INSTITUTE, JAKARTA

Faisal Basri adalah sebuah anomali dalam politik Indonesia kontemporer. Di tengah-tengah sistem demokrasi elitis yang didominasi partai, ia memilih maju dalam pemilukada DKI sebagai calon independen. Banyak politikus mencibir dan menganggapnya naif. Para pengamat juga skeptis. Ia menolak membeli–ya, membeli dalam pengertian harfiah–dukungan partai, seperti yang disyaratkan sebuah partai tempat sebelumnya ia pernah menjadi sekjen ketika ia meminta dukungannya.

Ia mengecam praktek politik transaksional itu sebagai tradisi yang menyebabkan makin tertutupnya partisipasi popular. Singkatnya, Faisal Basri maju dalam sebuah sistem politik elektoral di mana politik kartel kepartaian menjadi asasnya. Dan dia tahu persis bahwa ini berarti perlawanan terhadap seluruh sistem politik.

Apa itu politik kartel? Katz & Mair (1992) mencirikan politik kartel sebagai yang ditandai oleh kolusi dan kerja sama antar-partai, lebih ketimbang kompetisi ideologis di antara mereka. Watak politik kartel adalah perebutan kepentingan untuk saling melakukan interpenetrasi antara partai dan negara. Pola-pola kolusi dan kerja sama antar-partai adalah dalam rangka merebut dan memonopoli akses pada sumber daya negara.

Dalam konteks Indonesia, politik kartel kepartaian punya dukungan sosial yang kuat di kalangan kelas menengah yang sedang mencari posisi-posisi strategis, seiring dengan terbukanya struktur kesempatan politik baru akibat proses demokratisasi. Mereka inilah yang menjadi penopang utama partai-partai politik. Tapi, di tengah-tengah elite ekonomi-politik lama yang tidak pernah berubah, partai-partai politik kelas menengah itu akhirnya terserap ke dalam struktur oligarki, dengan puncak kekuasaan yang tetap dipegang oleh kelas plutokratik yang memonopoli ekonomi dan politik.

Faisal Basri persis berada pada posisi outsider dari semua itu. Seperti halnya aktivis lainnya, ia melihat bahwa oligarki kepartaian mulai kehilangan legitimasi. Krisis dan kontradiksi internalnya semakin lama semakin terkuak akibat praktek korup mereka yang makin luas. Ini juga yang menyebabkan kepercayaan masyarakat pada politik kepartaian terus merosot selama sepuluh tahun terakhir. Ia yakin terjadinya perubahan hanya soal waktu. Ia ingin menggunakan momentum kejenuhan publik pada praktek politik kartel kepartaian untuk merintis jalan awal menuju perubahan. Dan tak salah jika ia melihat Jakarta sebagai ladang uji cobanya.

Melalui dukungan publik dari lapisan massa non-partai, ia menggalang konstituen dengan cara yang sama sekali berbeda. Ia berharap bisa menarik sebagian dukungan massa golongan-putih. Dalam kalkulasinya, jumlah golput di Jakarta mencapai angka hingga 2,5 juta pemilih. Ia memproyeksikan 1 juta massa golput akan berpaling kepadanya. Jumlah yang sesungguhnya tidak memadai untuk membuatnya memenangi kontestasi. Sejak awal, target yang diproyeksikan memang hanya berkisar pada angka belasan persen. Dan itulah anomalinya. Dengan proyeksi sekecil itu, bukan kemenangan itu benar yang hendak dicapainya. Pada akhirnya ia bahkan hanya memperoleh 5 persen suara, atau sekitar 300 ribu pemilih dari total 7 juta jumlah DPT.

Jika pada titik itu Faisal Basri adalah anomali, apakah benar ia memperjuangkan sesuatu yang naif? Tidak! Tampaknya dia punya kalkulasi tersendiri. Pertama, pemilih Jakarta sering dianggap sebagai pemilih yang rasional, independen, dan cair. Kedua, di Jakarta, jumlah kelas menengah yang punya kesadaran politik tinggi jauh lebih besar dibanding di wilayah-wilayah lain (Tadjoeddin 2012). Ketiga, karena dua kombinasi itu, ditambah suasana batin “anti-partai” yang makin meluas, Jakarta memiliki jumlah swing voters yang paling tinggi (40-50 persen, di atas rata-rata nasional yang hanya berkisar 30 persen). Pada angka swing voters inilah Faisal Basri bekerja.

Bahwa pada akhirnya sebagian besar swing voters lari ke Jokowi-Ahok, tentu kita memerlukan penjelasan empiris yang lebih cermat. Sentimen populis Jokowi-Ahok mungkin memang lebih menarik kelas bawah dan menengah-bawah. Sasaran utama yang hendak dijangkau Faisal terutama memang lebih pada segmen kelas menengah terdidik. Mengapa dan bagaimana kita bisa menjelaskannya?

Pertama, ada keyakinan mengenai sudah munculnya pemilih muda yang mulai sadar-politik. Inilah pemilih muda dan berpendidikan–suara dan perilaku mereka tampak jelas di media sosial. Dari pengamatan saya, peranan anak muda warga digital yang menjadi pendukung pasangan Faisal-Biem, seperti Pandji Pragiwaksono, termasuk ikut mempengaruhi pikiran, perilaku, dan pilihan politik mereka dalam pemilukada DKI.

Pandji adalah tipikal aktivis media sosial baru di kalangan anak muda yang memiliki pandangan sangat kritis terhadap politikus partai. Dengan jumlah follower Twitter-nya yang mencapai 250-an ribu, ia sangat aktif menyuarakan simpati dan dukungannya terhadap Faisal-Biem.

Penelusuran yang dilakukan SX Indeks PT Saling Silang sejak April hingga Juli menunjukkan sentimen positif atas pasangan Faisal Basri dan Biem Benyamin: menempati urutan tertinggi dibanding empat pasangan lainnya, yaitu 92,43 persen. Ini melampaui kandidat yang diusung Golkar, Alex-Nono (84,49 persen), Hidayat-Didik (79,91 persen), Hendardji-Riza (78,59 persen), dan Jokowi-Ahok (78,27 persen). Urutan terendah adalah untuk pasangan Foke-Nara (70,98 persen).

Kedua, di dalam peta media sosial juga terdapat begitu banyak komunitas sipil yang telah lama siap ditransformasi menjadi kelompok-kelompok partisipasi civic dan politik. Bukan hanya untuk menghadapi politik pemilihan umum, jauh lebih dari itu adalah membangun rumah demokrasi yang kokoh. Tapi tampaknya segmen itu harus tetap dilihat sebagai lapisan luar dari sebuah jaringan kepentingan-kepentingan publik di bawahnya. Ini yang tampaknya belum cukup dikerjakan, padahal jaringan kepentingan publik yang dikonsolidasikan menjadi syarat bagi pengembangan model demokrasi partisipatoris, seperti yang tampak mengilhami Faisal Basri.

Langkah Faisal Basri membangun dukungan politik dari kelas menengah terpelajar yang cenderung menguasai jaringan media sosial baru memang merupakan langkah strategis. Tapi, seperti disebutkan di atas, langkah ini memerlukan strategi yang lebih besar di ranah gerakan sosial berbasis kepentingan publik. Gerakan inilah yang persisnya dilakukan oleh contoh-contoh demokrasi partisipatoris yang berhasil seperti di Brasil dan Venezuela.

Demokrasi partisipatoris dibangun berdasarkan penggalangan dukungan publik sebagai respons langsung atas beragam bidang kepedulian, khususnya dengan skema untuk merancang penanggulangan masalah secara mandiri. Isu-isu publik yang bisa digalang untuk mendapatkan dukungan luas itu antara lain adalah jaminan kesehatan, kesejahteraan sosial, transportasi, dewan kota dan pembangunan kawasan perkotaan, kebudayaan dan leisure, pendidikan dan pembangunan ekonomi, hingga yang paling vital, pajak.

Inilah isu-isu publik yang berpotensi menumbuhkan solidaritas kewargaan lintas kelompok; dan secara institusional bahkan bisa menciptakan pelembagaan dewan-dewan delegatif yang bertumpu pada partisipasi aktif publik real maupun publik virtual. Seperti dalam pengalaman Amerika Latin, dewan-dewan delegatif inilah yang berhasil mengontrol dewan representatif berbasis partai politik. Dengan kata lain, demokrasi representatif yang mewakili kepentingan elitis kaum politisi partai bisa ditandingi oleh demokrasi partisipatoris berbasis kepentingan publik dari ranah popular-egaliter.