Perkembangan Listrik Geotermal Lambat Terhambat Perizinan

Posted on August 14, 2012

0


KORAN TEMPO, SELASA, 14 AGUSTUS 2012
JAKARTA — Mekanisme perizinan wilayah kerja panas bumi yang tidak tepat selama ini menjadi kendala dalam pengembangan energi panas bumi. Pemberian izin eksplorasi didasarkan kepada penawar harga termurah, bukan berdasarkan kapabilitas teknis maupun pendanaan peserta lelang.

 

“Ada izin yang sudah belasan tahun dikeluarkan, sejak 1990-an, tapi belum diapa-apakan karena perusahaannya masih muter-muter cari duit,” kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kardaya Warnika, kemarin.

Ia menjelaskan, pada mekanisme lama, peserta lelang memberi penawaran harga listrik tanpa mengetahui cadangan panas bumi yang mereka miliki. Padahal harga listrik baru bisa ditentukan jika produksi dan biaya produksi sudah diketahui.

“Tapi produksi baru diketahui kalau sudah tahu cadangan. Cadangan diketahui dari eksplorasi, tapi eksplorasi baru bisa dilakukan kalau sudah ada izin. Secara akademik, ini keliru.”

Saat ini pemerintah menetapkan harga pembelian listrik (feed in tariff) dari panas bumi agar tak ada lagi negosiasi harga. Ke depan, pemenang tender ditentukan berdasarkan kemampuan teknis perusahaan, seberapa cepat produksi, dan kemampuan finansial, agar proyek bisa segera berjalan setelah kontrak ditandatangani. “Mulai Agustus 2012 ini akan berlaku untuk yang belum tanda tangan PPA (Power Purchase Agreement) dengan PLN,” kata Kardaya.

Perubahan harga listrik dari panas bumi ini akan diatur dalam Peraturan Menteri Energi. Selain menaikkan harga pembelian, harga beli per wilayah akan dibedakan karena disesuaikan dengan ketersediaan energi alternatif di setiap daerah.

Untuk listrik tegangan tinggi, tarif baru yang akan diberikan adalah US$ 10 sen per kilowatt-hour (kWh) di Sumatera. Tarif baru lainnya yang diterapkan adalah US$ 11 sen per kWh di Jawa, US$ 12 sen per kWh di Kalimantan, US$ 14 sen per kWh di Sulawesi dan Maluku, serta US$ 17 sen per kWh di Papua. Sementara itu, pada tegangan menengah, harga ditambah US$ 1,5 sen per kWh.

BERNADETTE CHRISTINA

 

 

 

Posted in: Energi