Sawit Buol Membawa Perubahan

Posted on September 26, 2012

0


ANATA SYAH FITRI SABAM SINAGA

Media Indonesia, 26.09.2012

Jika melihat curamnya kawas berpikir dua kali untuk mePERJALANAN menuju Buol dapat ditempuh melalui jalan darat dan udara. Dari Kota Palu, jarak Buol yang berada di ujung utara Sulawesi Tengah mencapai sekitar 600 kilometer.Waktu tempuh Palu-Buol hanya 1,5 jam dengan pesawat.
Jika lewat perjalanan darat, waktu tempuhnya mencapai 15-17 jam, belum termasuk waktu istirahat.Pada perjalanan pertama ini, kami sengaja mengambil rute darat. Selain ingin menjajal beratnya medan Jalan TransSulawesi yang terkenal ganas, kami ingin memotret suasana di sepanjang perjalanan. Pulangnya direncanakan melalui udara dari Bandara Pogogul, Buol, ke Bandara Mutiara, Palu.Kami mengambil rute TransSulawesi pantai barat. Saat melewati dua kabupaten, Donggala dan Tolitoli, kondisi jalan terbilang cukup bagus. Jalan berbukit dengan pemandangan lereng gunung dan hamparan pantai silih berganti melewati jalanan permukiman.Tak jarang jalanan aspal mulus menyambung dengan jembatan yang sedang diperbaiki. Terpaksa kami melewati jembatan sementara dari batang kayu.Beberapa kali sopir sewaan yang membawa kami menepikan kendaraan agar bisa mengabadikan indahnya pantai barat Sulawesi. Tak jarang pula kendaraan kami melambat karena rombongan sapi melintasi jalan raya. Rombongan sapi sering ditemui sepanjang Donggala hingga Buol. Sapi-sapi itu memang punya pemilik, tapi tidak punya kandang. Mereka merumput tanpa gembala dan tidur di mana suka.Pada malam hari, sopir harus ekstra hati-hati memperhatikan jalan jika tidak ingin menabrak sapi. Soalnya, sapisapi itu sering tidur di aspal.“Kalau di sini, kita harus mengalah sama sapi. Aspal hangat sehingga sapi suka tidur di situ,” jelas Aksa, warga Palu, sopir travel sewaan sekaligus pemandu selama di Sulteng.Selain sapi, tanaman kelapa, kakao, dan cengkih menjadi pemandangan utama. Kelapa yang umurnya puluhan tahun mendominasi wilayah dataran rendah, sedangkan kakao dan cengkih ditanam di kawasan tepi bukit dan pegunungan.Begitu juga halnya dengan perkebunan sawit, yang berada di daerah terpencil dengan kontur tanah bertebing serta penuh jurang. Jika melihat curamnya kawasan perkebunan, investor akan berpikir dua kali untuk menanamkan modal di sana. Kecuali jika pemerintah membantu membuka akses, atau pengusaha itu sendiri punya komitmen memajukan daerah tersebut.Itulah sebabnya Sarkawi sangat bersyukur saat pengusaha swasta nasional, Hartati Murdaya, merintis hutan belantara nan terjal menjadi perkebunan sawit. “Mereka setengah mati membuka akses jalan. Saudara saya beruntung bisa bekerja di sana bersama ribuan warga lainnya. Pengetahuan warga bertambah untuk mengelola plasma,” kata Sarkawi yang berjualan kelontong di Jalan Syarif Mansyur, Buol.Manfaat kehadiran PT Hardaya Inti Plantation (HIP) diakui sebagian warga Buol yang bersentuhan langsung.Setelah perusahaan masuk, tanah warga menjadi besertifi kat karena biayanya ditalangi langsung oleh perusahaan.Bukan hanya itu, perusahaan juga melebarkan akses jalan dan membangun infrastruktur dari permukiman ke perkebunan. Dengan begitu, harga tanah warga pun terdongkrak naik. Warga yang kemudian tumbuh menjadi


n perkebunan, investor akan anamkan modal di sana. Perusahaanlah yang membangun jalan dan merawatnya.Paling tidak sebanyak tiga kali per tahun dilakukan pengaspalan.’’ petani plasma bisa mendapatkan penghasilan Rp1 juta per bulan.Sebelumnya mereka sama sekali tidak punya pendapatan. “Tanah kami ini dulu lahan kabo (telantar),” jelas Asma yang suaminya, Rakib, bekerja di bagian perawatan alat berat.Rakib bekerja di PT HIP sejak 1996. Awalnya ia hanya pemotong rumput. Setelah berkeluarga pada 2000, posisinya naik ke bagian perawatan alat berat. Rakib pun tinggal di lorong X perumahan karyawan divisi I.tambahan. Perusahaan memberikan beasiswa bagi anakanak yang berprestasi. Putra sulungnya, Fajri, mendapat uang sebesar Rp100 ribu per bulan atas prestasi rangking satu. Adapun Hastam, adik Fajri, mendapat Rp75 ribu untuk rangking dua.Rakib, yang merupakan warga asli Buol, sudah bergabung dengan PT HIP sejak pembukaan lahan 16 tahun lalu. Selain itu, ayah dua anak itu mendapat penghasilan tambahan dari plasma.Karena Rakib punya plasma, bank pun memberikan kredit untuk pembelian sepeda motor. Sebelumnya, bank tidakmau karena tidak ada penjamin. “Sekarang ini warga sudah banyak yang merenovasi rumah, bahkan membangun rumah baru karena dijamin perusahaan,“ imbuh Asma.Rasyid, warga Buol yang bukan petani plasma, juga mengaku diuntungkan dengan kehadiran perusahaan perkebunan karena jalan permukiman menjadi terawat.
Jalan aspal yang dibangun perusahaan dan dinikmati warga sehari-hari mencapai 35 km melintasi Desa Yugut, Unone, Diat, Biau, Bungkudu, serta Negeri Lama, dengan lebar 3-4 meter.“Perusahaanlah yang membangun jalan dan merawatnya.
Paling tidak sebanyak tiga kali per tahun dilakukan pengaspalan. HIP juga memperbaiki jembatan yang rusak. Sejak perusahaan mengeruk sungai yang dangkal dan membuat danau, desa yang rawan banjir seperti Bungkudu, Unone, dan Biau tak lagi banjir,“ cetusnya. Rasyid meminta supaya tidak mendengarkan suara dari luar Kabupaten Buol yang selalu menyebutkan perusahaan HIP mengakibatkan banjir dan segala macam. “Sudah tahulah maksud mereka untuk memeras perusahaan,“ tandasnya.Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Buol Effendi Nonci menyebutkan program plasma yang ditawarkan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Cipta Cakra Murdaya (CCM) memberikan manfaat dan keuntungan bagi daerah dan masyarakat setempat.“Itu jelas. Investasi masuk ke daerah pasti sangat bermanfaat bagi rakyat. Apalagi program plasma yang diadakan sangat menguntungkan.
Masyarakat yang tadinya tidak punya lahan bisa memiliki lahan begitu program plasma ini dibuat,“ ujar Effendi, kemarin.
(Edn/Faw/HF/T-1) anata@mediaindonesia.com sabam@mediaindonesia.com

**
WAWANCARA Dulu Ekonomi Rakyat hanya Ditopang Kopra

Pengantar: Bupati Buol 2002-2007 Karim Hanggi merupakan salah satu tokoh masyarakat yang membidani kelahiran Kabupaten Buol bersama Ir Karim Mbouw, bupati pertama. Anggota DPR/ MPR RI dari Partai Golkar tersebut menjelaskan bagaimana perjalanan Buol dari kota kecamatan hingga menjadi kabupaten kepada Anata Syah Fitri dan Sabam Sinaga.Seperti apa sejarah Buol?
Zaman dahulu namanya Kerajaan Buol. Lalu pada zaman Belanda sampai kemerdekaan dianggap sebagai kewedanaan, swapraja, gabungan beberapa kecamatan. Dulunya waktu kewedanaan masih masuk Kabupaten Gorontalo, Sulawesi Utara. Tapi pada 1960, Tolitoli bagian dari Donggala bergabung degan Buol menjadi satu kabupaten yang namanya Buol Tolitoli. Itu berlaku terus hingga masuk Provinsi Sulawesi Utara Tengah (Suluteng).
Suluteng pecah lagi menjadi Sulut dan Sulteng.
Buol Tolitoli masuk Sulteng. Buol tertarik ke Sulteng. Secara geografis dia masuk Sulut, tapi pemerintahan masuk Sulteng. Itu sejarahnya.

Kapan pemekaran dimulai?
Kami berdiri sendiri menjadi kabupaten sejak 12 Oktober 1999. Tapi sebenarnya perjuangan sudah lama, dari 1966. Malah waktu itu kejaksaan negeri sendiri membantu daerah ini untuk dimekarkan. Jaksanya waktu itu omnya Andi Mallarangeng. Berpisahlah Kabupaten Buol dengan Kabupaten Tolitoli.

Kenapa diperjuangkan menjadi kabupaten?
Karena namanya kabupaten yang diperhatikan hanya ibu kotanya. Kecamatan tidak bisa buat apa-apa meski tidak diurus. Saat itu yang memimpin perjuangan menjadi Kabupaten Buol adalah Ir Abdul Karim Mbouw.
Dia pejabat gubernur di sini, kepala biro pembangunan, dan dia orang asli Buol. Pemekaran diresmikan pada saat pelantikan bupati pertama, Abdul Karim Mbouw, pada 12 Oktober 1999 di Kemendagri. Baru menjabat Oktober, ia meninggal pada Februari 2000.
Saya menggantikan Pak Karim Mbouw tahun 2000 sampai 2002. Setelah itu, ada pemilihan di DPRD Buol, saya definitif menjadi bupati sampai 2007. Kemudian saya kalah melawan Amran Batalipu yang memimpin Buol periode 2007-2012.

Kabupaten Buol didominasi suku Buol yang cenderung homogen. Apakah itu menjadi salah satu faktor kenapa Buol susah maju?
Penduduk Buol kurang lebih 30 ribu jiwa.
Suku Buol mayoritas di sini atau sekitar 70%80% total penduduk. Sebelum menjadi kabupaten, Buol sudah memiliki lapangan udara sendiri, namanya Bandara Pogogul. Orang Buol sangat ramah dengan pendatang, kami terbuka. Kehidupan masyarakat banyak dipengaruhi suku Bugis dan agama Islam, tapi kerukunan umat beragama sangat bagus di Buol. Warga sangat senang jika pendatang menikahi wanita Buol. Meski cenderung homogen dan memiliki bahasa sendiri, warga Buol bisa berkomunikasi dengan bahasa In donesia secara lancar. Sampai yang tinggal di atas gunung pun bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.

Apa yang menonjol pada orang Buol?
Suka bersekolah. Karim Mbouw kuliah hingga ke Bulgaria. Sekolah-sekolah di Buol cukup bagus sejak zaman penjajahan Belanda.
Orangtua sangat senang kalau anaknya sekolah. Sayangnya, kondisi ekonomi yang sulit membuat banyak warga Buol tidak mampu menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi. Dulunya, ekonomi rakyat hanya ditopang oleh hasil perdagangan kelapa, kopra.
Memang kehidupan ekonomi tidak terlalu bagus.

Apa yang menyebabkan Buol tidak terlalu maju?
Mungkin karena pertanian yang monokultur. Misalnya hanya kopra. Sekarang kan sudah agak berkembang dengan adanya perkebunan kelapa sawit dan warga setempat direkrut menjadi pekerja. Saat saya menjabat Bupati Buol pada 2000-2007, ada perkebunan swasta nasional milik Hartati Murdaya membuka kebun kelapa sawit. Lahan itu tadinya hutan belantara. Perusahaan Hartati merekrut sampai 3.000 pekerja. Hartati mendapat izin usaha seluas 71 ribu hektare, kemudian dikurangi menjadi 50 ribu hektare. Karena peraturan dikurangi lagi sehingga hanya dapat HGU untuk 22 ribu hektare. Lalu ada peraturan agraria lagi, setiap daerah maksimal hanya 20 ribu hektare untuk perkebunan. Tapi karena telanjur turun HGU 22 ribu hektare, dibiarkan saja. Dari 22 ribu hektare itu, sudah ditanami 12 ribu. Dia sudah punya dua pabrik CPO, satu mesin kapasitas produksi 90 ton per hari, yang satu lagi kapasitas 45 ton per hari.

Apa kelebihan CPO dari Buol?
CPO dari Buol berkualitas tinggi karena asam lemaknya di bawah 3%. Karena itulah CPO masih di atas kapal saja sudah ditawar orang. Lahan sawit di Buol sangat subur dan berkualitas bagus, sebab hutan yang dibuka untuk lahan.

Setelah 13 tahun dimekarkan, apa perkembangan Buol?
Kalau saya melihat, syukur ada kabupaten, sudah ada kemajuan. Tapi mungkin belum seperti yang diharapkan. Tapi sudah lebih bagus daripada dulu sewaktu masih kecamatan, jalan aspal saja hanya berapa kilometer. Kalau sekarang kan sudah banyak. Kita berharap dengan bupati yang baru ini akan lebih berkembang. (T-1)

**

Pengusaha Butuh Kepastian Hukum

MENGAPA Buol berkembang lambat? Pertanyaan tersebut mengganggu banyak tokoh Buol. Sekjen DPP Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) Herman Heru Suprobo mencatat beberapa kendala.

Pertama soal kepastian hukum. Pengusaha akan menanamkan investasi jika aturan main cepat, murah, terukur, dan transparan.
Aturan main abu-abu menyulitkan pengusaha karena mereka tidak bisa mengukur sampai kapan investasi bisa balik modal dan menguntungkan.

Di daerah pemekaran seperti Buol, kendala utama ialah kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur yang belum memadai. Pemerintah daerah (pemda) biasanya hanya memaparkan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Namun, mereka kerap melupakan SDM yang ada, bagaimana membuat sistem yang mampu melayani investor secara cepat, murah, transparan, dan terukur.

Jika pemda memang benar-benar bisa, perizinan harus bisa dilaksanakan dalam batas waktu tertentu. “Jangan bilang bisa, tetapi tidak dilaksanakan sehingga saat pengusaha mengurus perizinan investasinya dibuat lama dan tidak jelas kapan selesainya. Bagi pengusaha yang sudah telanjur masuk yang tadinya tidak ingin menabrak aturan, akhirnya menabrak,“ tegas Herman di Jakarta, Senin (24/9).

Menurut Herman, kalangan pengusaha tidak akan mau menabrak aturan main. Hal itu akan merugikan usaha mereka di masa depan. Pengusaha kerap dituding menabrak aturan main dengan memberi imbalan kepada birokrasi. Padahal, hal itu akibat aturan abu-abu. Kalau sudah ada aturan tidak boleh berinvestasi hal-hal tertentu, seharusnya pemda dengan tegas melarangnya.

Setiap proses berinvestasi memerlukan kepastian hukum. Kepastian itu memberikan rasa aman. Terkait dengan perlindungan terhadap investor, seharusnya pemda dan pemerintah pusat mampu dan berkewajiban memberikan jaminan dalam berinvestasi agar tidak ada masalah hukum.

“Jangan sampai investasi yang akan dan sudah dikeluarkan mengalami kerugian sangat besar,“ terangnya.

Salah satu tokoh masyarakat Buol, Muhammad Syafei T Tama, melihat investor belum sepenuhnya dapat menyejahterakan masyarakat karena manajemen dan pengelolaan sumber daya ekonomi sangat buruk.

“Amran Batalipu merasa hanya dia yang bisa dan mampu sehingga semua jajaran pemerintahan, seperti kepala dinas, tunduk kepada kebijakannya yang salah,“ tuturnya.

Investor mau tidak mau harus mengikuti irama permainan Amran selaku Bupati Buol.
“Dia merasa kuat, bahkan menganggap Buol itu miliknya. Investor hanya bisa membangun kalau berurusan dengan Amran Batalipu.
Itulah yang membuat pembangunan Buol lamban karena semua tertutup buat publik,“ imbuh Syafei.
Sarat nepotisme Menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buol Marwan Dahlan, Buol sangat berpotensi menjadi daerah yang makmur karena memiliki sumber daya alam melimpah seperti emas, tembaga, biji besi, semen putih, hutan, dan perkebunan.

“Sejak 1999 hingga 2007 pemerintahan berjalan normal. Dari pemerintahan Karim Hanggi ke Amran Batalipu cukup bagus. Tapi sejak Amran memegang Buol pada 2007, kebijakan pemerintah cenderung bernuansa politis,“ jelas Marwan.

Ia membandingkan pemerintahan Karim Hanggi (1999-2007) dengan Amran Batalipu (2007-2012). Karim menempatkan diri sebagai orang tua yang mengerti sekali kemauan dan budaya masyarakat Buol.

Amran mengeluarkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan sebagai penguasa.

Kebijakan dimaksud terkait dengan pendidikan dan pengobatan gratis. Marwan menilai kedua kebijakan tersebut tidak maksimal.
“Kebijakan pengobatan gratis, misalnya, masyarakat berobat gratis di rumah sakit, tetapi diwajibkan membeli obat dan itu artinya tidak gratis,“ ungkapnya.

Marwan juga menyoroti Pemerintah Kabupaten Buol yang sarat nepotisme. Yang mengisi posisi Ketua DPRD Buol, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Buol, hingga Kepala BPMD Buol merupakan keluarga Amran.

Hal tersebut bisa menjadi gangguan dalam menerbitkan kebijakan pemerintah daerah.
“Bukan hal tabu lagi ia melibatkan keluarga dan realitasnya memang seperti itu. Apakah itu mengganggu? Bisa jadi. Itu sangat memengaruhi ruang-ruang kebijakan pemerintah di sini,“ tandas Marwan.

Saat ini DPRD Kabupaten Buol tengah mengevaluasi pertanggungjawaban Bupati Buol Amran Batalipu lima tahun ke belakang. “Kami akan mengukur capaian-capaian terakhir pemerintahan selama lima tahun ini. Hasilnya seperti apa nanti akan menyusul disampaikan,“ cetusnya. (HF/Faw/Edn/T-1)

 

 

 

Posted in: Uncategorized