Bumerang buat Parpol di DPR?

Posted on September 27, 2012

0


VERIFIKASI PARTAI POLITIK (1)

Saat Undang-Undang mengenai Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD baru disahkan dalam rapat paripurna di DPR, dalam sebuah perbincangan lepas, seorang anggota panitia khusus RUU tersebut langsung melontarkan kegelisahannya.

Adalah soal syarat partai politik untuk menjadi peserta pemilu yang menjadi pangkal kekhawatirannya. Tidak mudah bagi parpol untuk memenuhi syarat memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, 75 persen kabupaten/kota di provinsi bersangkutan, 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota bersangkutan, plus anggota sekurangnya 1.000 atau seperseribu dari jumlah penduduk di kepengurusan kabupaten/kota bersangkutan.

Ketentuan tersebut jauh lebih berat ketimbang ketentuan yang berlaku pada Pemilu 2009, sewaktu parpol cukup memiliki kepengurusan di dua pertiga jumlah provinsi, dua pertiga jumlah kabupaten/kota di provinsi bersangkutan, plus keanggotaan sekurangnya 1.000 atau seperseribu dari jumlah penduduk di kepengurusan kabupaten/kota bersangkutan.

Jika dibawa ke Mahkamah Konstitusi, diduga ketentuan itu akan dibatalkan. ”Konsekuensinya, semua peserta Pemilu 2009 bisa langsung ikut Pemilu 2014. Ini seperti kasus 2009,” begitu prediksi anggota pansus itu.

Benarlah, ketentuan tersebut akhirnya dimintakan pengujian ke MK. Namun, lebih dari yang dibayangkan sang politikus, putusan MK, pada Rabu (29/8), justru mengharuskan semua parpol diverifikasi ulang. Artinya, tidak ada ”keistimewaan” lagi bagi sembilan parpol peserta Pemilu 2009 yang memenuhi parliamentary threshold dan berhasil mendudukkan wakilnya di DPR. Mereka pun mesti diperlakukan sama dengan parpol, bahkan yang baru berdiri sekalipun.

MK berpendapat, penyederhanaan parpol dapat dilakukan dengan menentukan syarat-syarat administratif tertentu untuk mengikuti pemilu. Namun, syarat tersebut harus diberlakukan sama untuk semua parpol yang akan menjadi peserta pemilu tanpa pengecualian. Pemberlakuan syarat yang berbeda kepada peserta suatu kontestasi yang sama merupakan perlakuan yang tidak sama atau perlakuan secara berbeda (unequal treatment) yang bertentangan dengan konstitusi.

 

Menurut Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, putusan MK tersebut benar-benar menjadi pukulan bagi parpol yang selama ini abai untuk merawat daftar anggotanya. Tidak mengherankan jika parpol itu kemudian terkesan terburu-buru menyiapkan persyaratan, terutama soal salinan kartu tanda anggota.

Bahkan parpol yang sudah memiliki wakil di DPR pun diprediksi tak akan gampang menembus persyaratan tersebut. Persebaran kekuatan yang tak merata di seluruh wilayah Indonesia bisa menjadi pengganjal parpol bersangkutan.

Sisi lain, dalam soal legislasi, hal itu semestinya menjadi pelajaran penting bagi parlemen ataupun pemerintah. Aturan ketat yang coba diterapkan ternyata mentah. ”Kalau saja (persyaratan parpol peserta pemilu dalam UU Pemilu) sama dengan UU Pemilu sebelumnya, ceritanya mungkin saja berbeda,” ujar Sebastian, awal September.

Realitas di lapangan, parpol yang memiliki wakil di parlemen lumayan diuntungkan karena mereka bisa memforsir para anggota DPR/DPRD (plus para staf ahlinya) untuk mengumpulkan KTA itu. tetapi bukan problem yang gampang. Pengurus daerah yang mestinya menjadi ujung tombak pun tak sepenuhnya bekerja secara optimal. Amat susah menghimpun kembali, memfotokopi ulang KTA yang sudah dibagikan kepada para anggota.

Ketentuan mengenai persyaratan pemilu memang salah satu upaya awal untuk menciptakan sistem kepartaian yang sederhana. Ringkasnya, tidak bisa lagi parpol dengan gampang berkompetisi dalam pemilu. Seperti dinyatakan oleh politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ganjar Pranowo, verifikasi di KPU merupakan saringan awal untuk penyederhanaan sistem kepartaian. Oleh karena itu,penyelenggara pemilu mesti ketat dan tegas menerapkan ketentuan.

Proses panjang mesti dilalui dalam tahap verifikasi ini. Sampai 29 September mendatang, 34 parpol masih diberi kesempatan memperbaiki berkas pendaftaran di KPU. Mereka yang lolos dari verifikasi administratif ini kemudian akan berlanjut ke saringan verifikasi faktual.

(Sidik Pramono)