Dialog Atasi Masalah

Posted on September 27, 2012

0


 

Kompas – Kamis, 27 September 2012
Penguatan Serikat Buruh Unit Perusahaan Sangat Penting

Jakarta, Kompas – Pemerintah perlu menata kembali desentralisasi kewenangan ketenagakerjaan untuk menangani masalah hubungan industrial yang kian kompleks. Elite serikat buruh dan pengusaha pun harus membangun komunikasi yang transparan dalam forum bipartit untuk mengatasi masalah.

Demikian benang merah diskusi ketenagakerjaan bertajuk ”Upah Buruh: Kesejahteraan Versus Politisasi”, di Jakarta, Rabu (26/9). Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional (SPN) Baso Rukman Abdul Jihad menjadi pembicara.

”Dialog modal sosial kita. Tidak ada pihak yang dirugikan dan tingkat keberhasilannya lebih besar daripada aksi mogok yang tidak sesuai aturan,” kata Anton.

Iklim hubungan industrial kembali bergejolak setelah presidium Majelis Pekerja Buruh Indonesia siap mogok pada 3 Oktober 2012. Mereka menuntut pemerintah menghapus praktik alih daya (outsourcing), membebaskan buruh dari kewajiban iuran jaminan kesehatan, menjalankan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat mulai 1 Januari 2014, dan menolak upah murah.

Anton mengatakan, Indonesia gagal memanfaatkan peluang emas meningkatkan investasi sektor riil akibat pemerintah belum kompak mengatasi masalah domestik. Pemerintah seharusnya memperbaiki iklim investasi dengan membangun infrastruktur, menjamin pasokan energi, dan menarik kewenangan ketenagakerjaan dari daerah.

”Masalah ketenagakerjaan seharusnya tidak boleh didesentralisasi karena politisi daerah yang tidak memahami esensi gemar memanfaatkan untuk kepentingan jangka pendek mereka. Kondisi ini yang terjadi sekarang sehingga buruh lebih sering berunjuk rasa ketimbang berdialog dengan manajemen,” kata Anton.

Menurut Anton, dialog bipartit tingkat perusahaan tidak akan menghapus semangat perjuangan hak buruh. Anton meminta buruh turut memikirkan nasib 70,7 juta pekerja informal yang hanya mungkin menjadi pekerja formal jika ada penciptaan lapangan kerja baru.

Baso mengatakan, isu upah minimum telah menjadi komoditas pihak tertentu, terutama menjelang masa pemilihan umum kepala daerah. Hal ini terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, meski petahana yang memanfaatkan isu upah minimum tidak terpilih kembali.

Pemerintah menyadari kompleksitas masalah ketenagakerjaan. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenakertrans Iskandar Maulana mengatakan, penguatan peran serikat buruh tingkat perusahaan sangat penting untuk meredam masalah hubungan industrial sejak awal.

”Kami fokus meningkatkan kompetensi pengurus serikat buruh unit perusahaan. Serikat buruh tingkat perusahaan yang memahami aturan akan mampu bernegosiasi dengan baik, menuntut manajemen menaati ketentuan,” kata Iskandar. (ham)

Posted in: BURUH