Media Sosial Bisa Gambarkan Realitas

Posted on September 27, 2012

0


AKTIVITAS PEMILIH

Jakarta, Kompas – Aktivitas dan percakapan di media sosial dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta bisa jadi alat ukur kecenderungan dukungan publik kepada kandidat. Dua kali putaran, prediksi berdasar aktivitas di Twitter (salah satu media sosial) mendekati hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei.

”Suara di media sosial merupakan representasi suara rakyat. Ketepatan ini bisa didapat salah satunya karena media sosial kini merata digunakan berbagai golongan masyarakat, tidak hanya golongan menengah,” ujar Direktur PoliticaWave Yose Rizal dalam kuliah umum di Kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta, Rabu (26/9).

Yose mengklaim, pemilih yang belum menentukan pilihan (undecided voters) di Twitter kecil persentasenya karena di Twitter mereka lebih jujur. Tanpa ditanya, mereka bersedia mengatakan dukungannya. Berbeda dengan survei dengan hasil besarnya undecided voters.

Berbeda dengan survei yang memakai sampel ratusan orang, media sosial menggunakan sampel 500.000 pemilik akun.

Yose memaparkan, media sosial kini tidak sekadar merekam percakapan para pengguna, tetapi juga bisa dianalisis dengan algoritme tertentu untuk, misalnya, memetakan dampak, sentimen, afiliasi, kecenderungan, dan keberpihakan.

Pola komunikasi

PoliticaWave juga memetakan pola komunikasi Jokowi dan Foke. Pada kubu Jokowi, akun-akun yang membela Jokowi terdistribusi menyebar merata dan umumnya sukarelawan. Tidak ada tokoh sentral dominan. Percakapan lebih natural dan justru luas tersebar.

Pada kubu Foke, percakapan terlihat tersentralisasi pada akun-akun tertentu. Sebarannya justru tidak meluas karena pengikutnya overlap (saling melingkupi) di antara akun-akun itu. ”Namun, kerja di putaran kedua tim Foke cukup berhasil karena menaikkan dukungan di putaran kedua,” ujarnya.

Menurut Direktur Utama PoliticaWave Sony Subrata, inti media sosial adalah membuat koneksi, bukan sekadar memiliki banyak akun dan banyak pengikut. Jika hubungan baik dijaga dan tata krama dipelihara, isu-isu yang jadi bumerang tak terjadi.

Dalam diskusi, kemampuan media sosial menggambarkan realitas ini digugat terutama untuk daerah yang warganya tidak bermedia sosial. Karena itu, pemilihan kepala daerah di Sulawesi Selatan dan Jawa Barat yang penetrasi media sosialnya lebih rendah akan dijadikan ujian berikutnya. (AMR/INU)

Posted in: Politik