Tata Sistem Pemerintahan

Posted on September 27, 2012

0


 

Kamis,27 September 2012
Perjelas Konsep Pemilihan Umum Serentak

Jakarta, Kompas – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan memperjelas konsep penyelenggaraan pemilihan umum serentak. Keserentakan itu seharusnya didasarkan pada semangat penataan sistem untuk efektivitas pemerintahan dan bukan semata-mata efisiensi anggaran.

”Konsep, skema, dan jadwal waktu kapan wacana tersebut diwujudkan belum begitu jelas,” kata Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris dalam rapat dengar pendapat umum dengan panitia kerja Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Komisi II di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/9).

Menurut Syamsuddin, setidaknya terdapat enam model pemilu serentak yang selama ini diwacanakan. Dari enam wacana tersebut, Syamsuddin merekomendasikan model serentak dengan pengelompokan pemilu nasional dan pemilu lokal.

”Jika pemerintah dan DPR hendak menata kembali format penyelenggaraan pemilu dan pilkada, saya lebih merekomendasikan pemilu nasional serentak dan pemilu lokal serentak. Pemilu nasional diselenggarakan paling lambat dua tahun sebelum pemilu lokal,” ujarnya.

Dijelaskan, pemisahan pemilu nasional dengan pemilu lokal itu tidak hanya efisien dari segi biaya, tetapi juga menguntungkan dari segi hasil yang didapat. Keuntungan yang didapat antara lain terbentuk koalisi kuat yang didasarkan pada platform politik, terbentuknya pemerintahan nasional dan daerah yang lebih efektif, meminimalkan potensi pecah kongsi dalam pemerintahan, serta membuka peluang publik menilai dan mengoreksi kinerja pemerintahan.

Di tempat terpisah, Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Didik Supriyanto mengatakan, masih terjadi kesenjangan pemahaman dalam pelaksanaan pemilu serentak. Secara akademis, pemilu serentak adalah menggabungkan pemilu eksekutif dengan pemilu legislatif demi terwujudnya pemerintahan yang kongruen. Pejabat eksekutif terpilih berasal dari partai atau koalisi partai yang menguasai mayoritas legislatif.

”Ini adalah bagian dari rekayasa pemilu untuk membentuk pemerintahan yang stabil dan efektif,” ujar Didik.

Percepat periode

Namun, yang mencuat di permukaan saat ini, pembicaraan menyangkut pemilu serentak semata-mata demi penghematan biaya. Wacana pemilu serentak semestinya mengedepankan kepentingan pemilih dan kinerja parpol.

Pemilu mestinya tidak hanya mempermudah pemilih dalam memilih, tetapi juga memudahkan mereka mengevaluasi dan mengontrol kinerja parpol. Dengan pemilu legislatif yang berlangsung dalam kurun lima tahun, sulit bagi pemilih untuk mengukur kinerja partai. ”Kalau harus menunggu lima tahun, terlanjur lupa,” ujar Didik.

Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Muhammad Asfar, juga berpendapat, pemilu serentak seharusnya didasari pertimbangan penataan sistem pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, serta jangan hanya didasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu.

Kitab pemilu

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo berpendapat, pemilu serentak tidak bisa serta-merta diatur dalam Undang-Undang Pilpres. Apabila ingin menyelenggarakan pemilu serentak, seharusnya perubahan dilakukan pada sistem kepemiluan secara keseluruhan.

”Jadi, UU Parpol diubah, UU Pileg diubah, UU Pilpres diubah, UU Pemda dan (UU) Pilkada diubah, termasuk UU MD3 (MPR, DPR, dan DPR),” kata Ganjar.

Dengan demikian, menurut Ganjar, akan ada semacam kitab undang-undang pemilu. Kitab itulah yang mengatur mengenai parpol, pileg, pilpres, pilkada, penyelenggara pemilu, serta penanganan sengketa pemilu. Semua pemilu, baik pilpres, pileg, maupun pilkada, diselenggarakan dengan sistem yang sama dengan model penanganan sengketa yang sama pula. (NTA/DIK)