Bila Kemhan Menyikapi UU KIP – Republika.01.10.2012

Posted on October 1, 2012

0


Kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), menjadikan setiap badan dan lembaga publik wajib terbuka dalam menyampaikan informasi yang dimilikinya, tak terkecuali Kementerian Pertahanan (Kemhan). Sebagai badan publik, Kemhan pun mendapat kewajiban untuk menjalankan UU tersebut.

Namun, bagaimana pengaplikasian UU tersebut, karena Kemhan memiliki informasi soal pertahanan negara yang sejatinya menjadi riskan untuk disebarluaskan. Berikut petikan wawancara Wartawan Republika Ahmad Reza Safitri dengan Kepala Pusat Komunikasi (Kapuskom) Publik Kemhan, Mayjen TNI Hartind Asrin.

Soal UU KIP, sejauh ini bagaimana Kemhan menjalankan amanat UU tersebut?
KIP itu berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008, berlakunya dua tahun setelah efektif, yakni 2010. Kemhan tentunya mempedomani UU tersebut.
Namun dalam Pasal 17 UU teersebut, ada pengecualian. Yakni informasi yang dikecualikan bisa untuk tidak dipublikasikan. Pengecualian itu tidak hanya untuk Kemhan, semua kementerian sama. Untuk Kemhan, adalah soal intelijen, atau rencana operasi militer. Kemudian spesifikasi dari alutsista, tidak boleh disampaikan, termasuk dalam UU KIP. Tidak semua informasi dipublikasikan. Dengan adanya UU tersebut, Kemhan harus mempublikasikan semua kebijakankebijakan yang ada secara terbuka.
Jadi hanya beberapa hal saja yang tidak disampaikan.Selama ini, informasi apa saja yang paling diminati masyarakat untuk diketahui?
Masyarakat ingin aman dan nyaman. Biasanya mereka menanyakan soal aktualisasi dari kejadian yang ada di masyarakat, terkait keamanan, seperti peristiwa pelanggaran perbatasan oleh negara sahabat, kapal, maupun pesawat terbang. Juga soal konflik level publik, yakni Kamtibmas, bagaimana peran TNI dalam menghadapi ini. Juga soal alutsista, kenapa harus dibeli, sehingga mereka ingin tahu karena masyarakat, juga sebagai alat kontrol sosial. Dengan demikian transparansi dan akuntabel dapat terwujud.

Tidak masuk dalam kategori rahasia, seumpama soal pengamanan negara, terkait banyaknya konflik daerah?
Itu tidak apa-apa. Cuma yang tidak boleh soal disposisi kekuatan dari satuan, itu dirumuskan dalam Permenhan tentang informasi yang dikecualikan. Selagi itu merupakan konsumsi publik, kita sampaikan. Selama ini ada pengalaman menolak permintaan informasi karena dianggap rahasia?
Masyarakat terutama media massa sudah sangat paham dengan Kemhan. UU KIP sudah tersebar dan disahkan, sehingga ada beberapa informasi yang dikecualikan dan dipublikasikan. Kita terbuka, karena ada prinsip terbuka, transparan dan akuntabilitas.

Dalam fungsinya, Puskom juga bertugas menguji informasi dan mengamankan informasi pertahanan.
Maksudnya apa?
Informasi pertahanan yang bisa dipublikasikan, wajib sesuai amanat UU. Namun ada hal yang tidak bisa dipublikasikan, seperti intelejen, rencana operasi militer, alutsista terkait spesifikasi dan proses pengadaannya. Tapi nanti kalau kontrak sudah ditandatangani dan efektif, maka baru bisa dipublikasikan.

Masalah pembelian, karena uangnya dari rakyat, harus terbuka, belinya dimana. Soal itu bagaimana?
KIP itu memang adalah amanat UU. Masalah alutsista harus terbuka ya, tapi sebelum kontrak efektif, itu tidak boleh diumumkan karena ada masalah proses spesifikasi teknis. Tapi setelah ditandatangani, maka akan diumumkan. Kita akan beli berikut harganya, sehingga bisa dikontrol masyarakat dalam pengadaan alutsista. Kita juga sudah punya situs resmi, http://www.kemhan.go.id. Nanti akan ada informasi mengenai banyak hal.
Apabila ada hal-hal yang mau ditanyakan langsung juga boleh.

Peran Kemhan dalam pengamanan negara, terutama menyangkut peristiwa yang belakangan marak terjadi seperti Sampang dan teror Solo?
Itu kriminalitas pada takarannya, masih pada ranah publik. Sehingga yang berwenang dalam menghadapinya adalah kepolisian. Memang ada RUU yakni RUU Kamtibmas. Idealnya suatu negara mempunyai sistem keamanan nasional.
Siskamnas dibakukan dalam bentuk regulasi UU Keamanan Nasional. Ini berlaku universal. Negara kita belum ada. Pandangan para pakar, itu sudah ada UU masing-masing. Ada UU Kepolisian, TNI, dan Intelejen. Namun kita belum memiliki sistem keamanan nasional. Yakni dalam bentuk UU Keamanan Nasional. Nantinya ini akan menjadi UU yang mengintegrasikan aktor-aktor keamanan tadi. Sehingga aktor keamanan tadi bisa bersinergi menghadapi ancaman keamanan.
Harapannya segera di UU-kan dan disahkan DPR.

Poin pentingnya dari RUU tersebut?
Aktor keamanan tadi bergerak masing-masing, tidak bersinegeri.
Seharusnya tidak ada aktor keamanan yang menentukan diri sendiri. Polisi mengatakan misalnya keamanan tingkatnya Kamtibmas, ditentukan sendiri dan dilakukan sendiri. Padahal ada suatu badan yang menentukan bahwa ancaman itu harus dilakukan bersama. Dalam sistem keamanan nasional, nantinya akan ada eskalasi ancaman. Tertib sipil itu wilayah kepolisian. Darurat militer, nanti adalah TNI yang di depan. Eskalasi itu akan menentukan penanganan. UU Kamnas akan mensinergikan dan mengintegrasikan aktor-aktor tadi.

UU Kamnas pemberlakuannya bagaimana? Nanti masyarakat akan juga dilibatkan, contoh ada dewan keamanan nasional. Di sana ada anggota tetap dan tidak. Tetap misalnya Polri, bisa Kapolda, Pangdam, Kejaksaan, Kehakiman, kepala daerah, dan lainnya.
Tidak tetap bisa masyarakat, tergantung isu, kalau agama ada tokoh agama yang juga dilibatkan. Bergabung untuk mengidentifikasi masalah kemudian aksi. Masyarakat tidak sebagai objek tapi subjek.

Targetnya UU itu diberlakukan?
Ini harus secepatnya terwujud dalam UU Keamanan Nasional. Sangat tergantung dengan agenda temanteman di DPR untuk bisa segera mengundang Kemhan untuk memberikan penjelasan substansi pasal per pasal. Juga semua elemen masyarakat untuk hadir dan berbicara bagaimana UU Kamnas yang cocok untuk kita.

Soal perkembangan alutsista bagaimana?
Presiden Amerika Serikat, Barack Obama bersedia membantu pengadaan rudal bagi Indonesia. Kita sedang dalam proses hibah F-16. Ini dalam proses. Tentunya kalau kita membeli pesawat tempur, harus dilengkapi dengan senjata. Senjata ini yang ditawarkan mereka. Kita masih menunggu TNI AU apakah cocok, harganya juga. Terakhir akan kita laporkan kepada DPR sebagai hak budget, apakah dananya tersedia. Pangkalan Militer AS di Darwin Australia. Bukankah itu harusnya dicurigai?
Saat kami kesana, memang ada pangkalan itu. Gonjang-ganjing kabar itu ternyata memang ada. Kami masuk ke Robertson Barracks, Brigade Infanteri-1 Mekanis. Memang ada marinir AS sebanyak 200 personel.
Mereka memang punya 2.500 personel dalam jangka waktu lima tahun. Apa yang kita khawatirkan, ternyata tidak seperti yang kita takuti. Mereka di sana hanya kamp sementara. Kalau permanen, itu memang ada maksud tertentu.
Tapi sudah tuntas, bahwa itu hanya camp sementara. Tidak ada gedung khusus, mereka hanya tidur di kontainer dan berotasi selama enam bulan dan berganti. Itu hanya meningkatkan kemampuan dan pelatihan. Apa yang dilakukan adalah dua topik latihan, latihan kemanusiaan dan juga operasi bantuan bencana alam.
Indonesia juga akan ikut latihan tersebut. Peluang ikut bagi negara Asean lain juga terbuka.

Latihan bersama dengan militer asing, apa kita tidak takut kekuatan kita diintip negara lain?
Kita tidak boleh mengucilkan diri.
Semua negara itu harus saling share dan berhubungan. Salah satunya adalah meningkatkan profesionalisme prajurit. Jadi kerja sama itu saling menguntungkan. Kita juga tahu, mana yang bisa dibuka dan tidak.

I ed: hiru muhammad

 

 

 

Posted in: Uncategorized