Buka APBD DKI

Posted on October 1, 2012

0


 

 

 

 

 

Senin,01 Oktober 2012

Hari Ini Jokowi Ajukan Permohonan Berhenti sebagai Wali Kota

Jakarta, Kompas – Pemerintahan baru yang dipimpin Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama harus membuka APBD DKI Jakarta kepada publik untuk mencegah peluang penyalahgunaan anggaran. Dengan membuka, masyarakat juga tahu penggunaan anggaran dan bisa ikut mengawasi.Hal ini dikatakan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, di Jakarta, Minggu (30/9).”Jika perlu, ditempel di kantor-kantor atau melalui media mana saja. Ini akan memudahkan masyarakat untuk ikut memantau kemungkinan penyalahgunaan anggaran. Dengan membuka APBD, masyarakat juga jadi tahu program yang dilaksanakan dan alokasi anggarannya,” kata Zuhro.Zuhro menduga, langkah ini akan sulit pada awalnya, terutama menghadapi penolakan dari pihak-pihak yang resisten terhadap persoalan anggaran, tetapi ini tetap harus dilakukan.”Kuncinya adalah birokrasi. Ini yang harus dibenahi dan dirangkul karena ini seperti mesin untuk bekerja. Orang bisa saja bilang bahwa ada resistensi, apalagi pemerintahan Jokowi (sapaan Joko Widodo) masih baru dan berasal dari luar Jakarta. Tapi, yang harus diingat, birokrasi itu, di mana pun, karakteristik dan sifatnya sama. Jadi, mestinya bisa dirangkul. Apalagi, dengan gaya Jokowi yang rendah hati dan mudah dekat dengan berbagai kalangan,” kata Zuhro.Jokowi juga harus menjaga agar birokrasi bersih dan profesional dan tidak dipolitisasi, terutama untuk kepentingan pemilu ke depan.Terkait dengan dukungan partai yang minim, menurut Zuhro, hal itu juga tidak akan jadi masalah jika birokrat sudah dirangkul. Jika pemerintahan Jokowi-Basuki mendapat masalah dengan DPRD, sebaiknya diperhadapkan dengan masyarakat.”Ingat, Jokowi, kan, menang karena dipilih masyarakat, jadi biar saja nanti DPRD diperhadapkan dengan masyarakat jika itu akan menjadi masalah Jika perlu, buka saja pendopo atau rumah jabatan untuk didatangi masyarakat,” kata Zuhro.Permohonan berhentiSebagai Wali Kota Solo, Jokowi pun hari ini, Senin (1/10), berencana mengajukan surat permohonan berhenti dari jabatannya menyusul keluarnya pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.Jokowi bersama Basuki Tjahaja Purnama ditetapkan sebagai gubernur/wakil gubernur terpilih DKI Jakarta, mengungguli perolehan suara pesaingnya, Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli.”Saya sudah mengantongi surat dari KPU DKI Jakarta, yakni tentang penetapan gubernur/wakil gubernur terpilih. Surat ini akan dijadikan lampiran bagi surat permohonan berhenti saya. Surat permohonan berhenti sudah selesai diketik. Semula akan diserahkan hari ini, tetapi saya lupa kalau ini hari Minggu. Jadi, baru besok Senin akan diserahkan ke DPRD Kota Solo,” kata Jokowi, kemarin.Ketua DPRD Kota Solo YF Sukasno mengatakan, jika surat permohonan berhenti dari Jokowi telah diterima, hal itu akan dibawa ke Badan Musyawarah DPRD Kota Solo untuk menentukan agenda rapat paripurna.”Rapat paripurna kemungkinan digelar hari Selasa. Setelah itu, keputusan diantar ke gubernur untuk diminta persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur,” kata Sukasno.Terkait dengan penentuan wakil wali kota Solo berikutnya, menurut Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, pihaknya masih menunggu tiga hari terkait dengan kemungkinan ada gugatan hasil Pilkada DKI Jakarta melalui Mahkamah Konstitusi.Setelah masa ini lewat, nama-nama yang telah masuk sebagai kandidat wakil wali kota Solo baru akan digodok di partai untuk mendampingi Rudyatmo yang menggantikan Jokowi sebagai Wali Kota Solo.PDI-P telah menerima lebih dari 10 nama sebagai masukan kepada partai yang diunggulkan sebagai calon wakil wali kota Solo. (ren/eki)

 

 

 

 

 

Advertisements