Pemaparan Dipo Politis

Posted on October 1, 2012

0


Parpol dinilai akan saling buka kartu menjelang Pemilu 2014.

Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Tohari menilai publikasi jumlah pejabat negara dari parpol yang terlibat korupsi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam sebagai tindakan politis. Ia juga mempertanyakan periode yang dijadikan acuan peringkat korupsi parpol.“Jangan-jangan Dipo Alam sengaja memilih momentumnya pada saat dalam list angka mereka yang terseret korupsi paling besar dari Partai Golkar. Jadi, dia memilih momentum saja untuk menghantam Golkar,“ ujar Hajriyanto dalam pernyataan ke media, Sabtu (29/9) malam. Dalam pendataan yang dipublikasikan Dipo, Partai Golkar memuncaki posisi parpol yang kadernya paling banyak terlibat korupsi.

Ia juga menyoal soal periode waktu yang digunakan Dipo Alam untuk memetakan parpol paling korup. Menurut Hajriyanto, periode 2004-2012 yang digunakan Dipo barangkali memang mengarah ke Partai Golkar sebagai penyumbang koruptor terbanyak. Kendati demikian, jika periode 2009 sampai 2012 yang dipakai, Hajriyanto berpandangan bisa lain lagi hasilnya.

Sebabnya, banyak pejabat negara dari periode belakangan berasal dari Partai Demokrat. “Mestinya pembeberan ini secara periodik setiap tahun, dong. Jangan cuma pada saat angka Golkar tertinggi saja dibeberkan, tetapi pada saat parpol lain yang besar disembunyikan,“ ungkap Wakil Ketua MPR ini.

Walaupun begitu, Hajriyanto mengatakan, partainya tetap mengevaluasi data tersebut. “Kalau secara persentase Partai Golkar tetap juga yang terbesar, ya, saya mau ngomong bagaimana lagi? Paling-paling cuma bisa `ngelus dada’. Segera diproses saja secara hukum,“katanya.

Wakil Bendahara Partai Golkar Bambang Soesatyo menyatakan, Golkar tidak khawatir data yang dipublikasikan Dipo memengaruhi keterpilihan Golkar. “Daftar tersebut tidak akan berpengaruh pada elektabilitas partai Golkar pada 2014,“ ujar Bambang pada Republika, Ahad (30/9).
Menurutnya, langkah Dipo memublikasi data tersebut tidak akan memengaruhi persepsi publik bahwa Istana Kepresidenan adalah pusat korupsi.

Bambang juga menilai, beberapa kasus besar seperti Century, Hambalang, dan Wisma Atlet dipandang masyarakat meli batkan orang-orang penting yang dekat dengan istana. Lebih jauh, Bambang berpandangan langkah Dipo ini hanya tengah berupaya mencari muka pada Presiden dengan mengklaim bahwa partai Presiden bukanlah juara korupsi.
Bukan barometer Pengamat politik dari Charta Politica, Yunarto Wijaya, menilai pemeringkatan partai politik yang paling banyak tersandung korupsi tidak tepat. Menurutnya, hal tersebut tidak menunjukkan partai satu lebih buruk dari partai lainnya atau sebaliknya dalam kasus korupsi. “Dalam kasus korupsi, tidak tepat membuat peringkat.
Korupsi itu absolut, tidak ada siapa yang lebih baik dari siapa,“ kata dia.

Menurutnya, data yang dipaparkan oleh Dipo Alam hanya semakin menegaskan bahwa korupsi sudah menjalar ke semua partai politik. Ia pun tidak menyalahkan anggapan jika pernyataan dan pemaparan Dipo Alam itu tendensius.

Yunarto beranggapan, tidak bisa membandingkan satu partai yang baru berdiri dengan yang sudah lama karena jumlah kepala daerah dari partai mereka pun akan berbeda. Belum lagi, harus lihat pula kerugian yang ditimbulkan dari korupsi, bukan sekadar jumlah orang yang terlibat.

Selain itu, Yunarto juga menilai pembeberan keburukan antarpartai ini tak lepas dari Pemilu 2014 nanti. Upaya saling serang akan semakin gencar menjelang pemilu nanti. Sejak setahun belakangan ini politik buka kartu sudah mulai terasa.

Walaupun begitu, Yunarto menilai ini hal yang positif buat demokrasi. “Banyak fakta yang nantinya terbuka, tinggal perangkat hukum yang bergerak saja.“

Dipo Alam menegaskan, pemaparan data tersebut tidak untuk mendiskreditkan salah satu partai. Data tersebut murni data yang diterima dari Kejaksaan Agung, Polri, dan Puspom.

Dari 176 laporan yang masuk, mayoritas oknum kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi berasal dari Partai Golkar menduduki peringkat tertinggi dengan 36,36 persen. Mereka merupakan pejabat negara yang dimohonkan izin persetujuan tertulis Presiden untuk pemeriksaan berbagai kasus selama periode Oktober 2004-September 2012. Urutan kedua ditempati PDIP dengan 18,18 persen dan disusul Partai Demokrat. Sementara, dari kalangan birokrat/TNI hanya 3,40 persen dan dari latar belakang independen/nonpartai sebanyak 4,54 persen.

“Saya tidak ingin kemukakan data hanya untuk membuka aib seseorang atau aib partai politik atau parlemen atau siapa pun,“ katanya akhir pekan lalu. Menurutnya, data yang dipaparkan ke hadapan publik ini tak lain untuk menegaskan tak ada tindakan tebang pilih yang dilakukan presiden. c39 ed: fitriyan zamzami

Advertisements
Posted in: Politik