PENDIDIKAN Kaum Miskin Kota Perlu Diberi Akses

Posted on October 1, 2012

0


Senin,01 Oktober 2012

Jakarta, Kompas – Gubernur terpilih DKI Jakarta, Joko Widodo, dan pasangannya, Basuki Tjahaja Purnama, harus membuka akses seluas-luasnya. Kaum miskin kota selama ini kurang mendapat akses pendidikan yang berkualitas. Hal itu terjadi seiring dengan komersialisasi sektor pendidikan yang merambah ke sekolah negeri.

”Ada cukup banyak warga Jakarta yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang SMA dan sederajat. Saat bersekolah di SD dan SMP tidak masalah, masih dapat dijangkau. Namun, ketika lulus SMP jadi masalah karena tidak ada biaya sehingga tidak dapat melanjutkan ke SMA,” kata Koordinator Tim Kajian Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) Retno Listyarti, Minggu (30/9), di Jakarta.

Menurut Retno, ada banyak anak pintar di Ibu Kota, tetapi miskin. Kelompok ini tidak bisa mengakses pendidikan di sekolah berstatus rintisan sekolah bertarif internasional atau RSBI. Umumnya, mereka terganjal persoalan biaya sehingga ada kecenderungan anak-anak pintar tersebut tidak berani mendaftar ke SMA/SMK RSBI.

”Mereka sudah menyingkirkan diri sebelum mendaftar,” kata Retno.

Dia berharap kepada gubernur terpilih agar menyelesaikan persoalan ini. Seharusnya tidak ada lagi hambatan bagi siapa pun untuk mengakses pendidikan berkualitas. Dia juga meminta gubernur terpilih tidak menjual isu pendidikan untuk kepentingan politik.

”Selama ini, pendidikan adalah isu yang sering dijual, tetapi jarang disentuh pemimpin. Isu pendidikan tidak melulu soal pendidikan gratis. Ada banyak hal dalam dunia pendidikan yang lebih penting dan perlu diselesaikan,” tutur Retno, yang juga guru di salah satu SMA di Jakarta.

FMGJ mencatat ada empat persoalan pendidikan di Ibu Kota yang perlu diselesaikan segera. Persoalan yang dimaksud mengenai akses atas pendidikan berkualitas; kualitas pendidikan, baik fisik maupun nonfisik; kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan; serta kekerasan dalam dunia pendidikan.

Rekomendasi

Berangkat dari persoalan itu, FMGJ menyampaikan rekomendasi agar pemerintah menghapus sekolah internasional dan RSBI di Jakarta. DKI harus menjadi pelopor dari penolakan atas kebijakan RSBI, yang tidak lama lagi akan di putus oleh Mahkamah Konstitusi.

”Kualitas bukan hanya milik sekolah kaya dan anak-anak kaya saja. Kebijakan pendidikan soal RSBI dan kelas internasional selama ini hanya menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi dalam pendidikan,” tuturnya.

Secara terpisah, Gubernur terpilih DKI Jakarta, Joko Widodo, menyatakan siap menyelesaikan persoalan pendidikan di Ibu Kota. Persoalan ini salah satu dari tiga program prioritas jangka pendek pemerintahannya.

Ia berjanji akan menggulirkan kartu pintar untuk memberikan akses kepada semua warga yang membutuhkan. ”Semua warga harus dapat akses pendidikan. Mereka yang selama ini putus sekolah harus didorong kembali ke sekolah,” kata Joko Widodo yang biasa disapa Jokowi.

Kartu pintar yang dimaksud dipakai untuk membantu siswa masuk ke sekolah. Pemerintah membantu pendanaan sekolah, termasuk pengadaan seragam dan buku pelajaran.

”Kami akan melihat komposisi anggaran terlebih dahulu. Jika cukup dananya, dalam tiga bulan ini, kami akan selesaikan persoalan ini,” kata Jokowi.

Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, mengatakan, komposisi anggaran memungkinkan program kartu pintar digulirkan.

”Masih ada dana tersisa untuk anggaran 2012. Program ini bisa disempurnakan tahun anggaran berikutnya. Yang lebih penting, sistem penggunaannya dibangun sejak sekarang,” katanya. (NDY)