Perjanjian Ekstradisi Jadi Jua lan Singapura

Posted on October 1, 2012

0


Perjanjian keamanan yang diajukan `Negeri Singa’ sebagai sya meratifikasi kesepakatan ekstradisi memberatkan Indone Pemerintah harus MENEKAN SINGAPURA agar mau meratifikasi perjanjian ekstradisi tanpa embel-embel syarat perjanjian internasional.

KESAN ogah-ogahan un tuk meratifikasi perjan jian eks tradisi dengan Singapura memang sulit dibantah. Pasalnya, pihak Singapura sudah membuka diri untuk mengembalikan para pelaku korupsi, tetapi hingga kini belum ada respons yang konkret dari Indonesia.Kini bola berada di Komisi I DPR yang selama ini berkukuh menolak ratifikasi perjanjian ekstradisi lantaran keberatan dengan syarat yang diajukan Singapura. Perjanjian keamanan atau defense cooperation agreement (DCA) yang diajukan `Negeri Singa’ sebagai syarat untuk meratifikasi kesepakatan itu dianggap memberatkan Indonesia.

Misalnya, ada poin yang menyatakan pihak ketiga diperbolehkan melakukan latihan perang di wilayah kedua negara. Perjanjian itu ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada 2007 di Istana Tampak Siring, Bali.

Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menilai DPR tidak memiliki agenda yang jelas tentang pemulangan koruptor yang bersembunyi di luar negeri, terutama di Singapura. Menurut dia, Singapura harus dipaksa membuat dan menyetujui perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

Alasannya, sudah terlalu lama Singapura menjadi tempat pelarian koruptor dan penjahat kelas kakap Indonesia. “Caranya dengan memperkuat diplomasi dan posisi tawar Indonesia di mata Singapura,“ kata Hikmahanto, akhir pekan lalu.

“Posisi tawar Indonesia cukup tinggi untuk mendorong Singapura meneken perjanjian ekstradisi. Secara ekonomi dan keamanan, negara kecil itu sangat bergantung pada Indonesia,“ paparnya.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menepis anggapan bahwa DPR tidak serius meratifikasi ekstradisi dengan Singapura. Dia berkilah, selama Singapura berkukuh mengajukan perjanjian keamanan sebagai paket kesepakatan ekstradisi, posisi DPR sangat jelas, yakni menolak menjual kedaulatan ke negara lain.
Sebab, perjanjian itu sangat merugikan Indonesia.

Politikus PKS itu tidak mau Komisi I DPR disudutkan lantaran perjanjian yang hingga kini belum diratifikasi itu. Ia bahkan menyalahkan pemerintah yang dianggap gagal menekan Singapura melalui proses diplomasi. Meski begitu, ia optimistis Indonesia bakal memperoleh hasil signifikan selama proses diplomasi berlangsung.

“Tidak lama lagi Menteri Luar Negeri Singapura akan berkunjung ke Indonesia. Kita berhasil menekan Singapura,“ tegasnya.

Singapura kerap jadi pilihan para koruptor. Selain karena posisinya secara geografis sangat dekat, negara itu dianggap aman karena tak punya ikatan perjanjian ekstradisi. Beberapa warga Indonesia bermasalah yang kabur ke Singapura di antaranya Bambang Sutrisno (Bank Surya, Rp1,5 triliun), dan David Nusa Wijaya (Bank Servitia, Rp1,26 triliun). Bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan saksi kunci kasus suap cek pelawat Nunun Nurbaeti pun pernah singgah di negara itu selama pelarian.
Diuntungkan Anggota Komisi I DPR lainnya, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengutarakan pendapat senada. Ia menuding Singapura sebagai pihak yang mempersulit proses ratifikasi perjanjian bilateral tersebut.

Menurutnya, Singapura diuntungkan karena uang para koruptor dimanfaatkan di sana. “Kalau serius, kenapa perjanjian ekstradisi ditandemkan dengan perjanjian keamanan?“ kata dia.

Agus pun mafhum jika selama ini KPK kesulitan mengejar buron di Singapura. Ke depan, ia berharap pemerintah mampu menekan Singapura agar mau meratifikasi perjanjian ekstradisi. “Singapura lebih membutuhkan Indonesia kok. Itu yang harus dipakai sebagai senjata oleh pemerintah,“ tegasnya.

Lebih lanjut Hikmahanto Juwana menilai perjanjian keamanan menjadi batu sandungan Indonesia dalam meratifikasi kesepakatan ekstradisi dengan Singapura. Pasalnya, butir kesepakatan itu dianggap mengebiri kedaulatan RI. Singapura berkukuh menjadikan DCA sebagai syarat dalam perjanjian ekstradisi.
Alhasil, hingga kini perjanjian yang sudah diteken tujuh tahun lalu itu urung diratifikasi DPR.

Ia menegaskan, masalah kedaulatan menjadi hal terpenting daripada pemulangan koruptor. Meski begitu, ada celah yang dapat dilakukan pemerintah, yakni memperkuat diplomasi. “Pemerintah harus menekan Singapura agar mau meratifikasi perjanjian ekstradisi tanpa embelembel syarat perjanjian internasional,“ kata dia.

Ratifikasi secara tandem, menurutnya, tidaklah lazim. Bahkan, dalam perjanjian tidak ada pasal yang mengharuskan ratifikasi dilakukan secara tandem. Kalaupun ada, keinginan untuk meratifikasi secara  tandem merupakan kesepakatan yang dibuat kedua negara.

Guru besar Universitas Indonesia itu menilai Singapura mengambil keuntungan dari kaburnya para perampok uang rakyat tersebut. Di sisi lain, negara itu memanfaatkan keinginan Indonesia menyeret koruptor yang melarikan diri ke negara kecil tersebut dengan mengajukan perjanjian keamanan sebagai syarat meratifikasi kesepakatan ekstradisi.

Meski sulit, ia optimistis Singapura mau meratifikasi perjanjian ekstradisi tanpa embel-embel. Alasannya, Singapura sedang gencar mencitrakan diri sebagai pusat finansial dunia yang bersih dari uang haram.
Selain ekstradisi, Indonesia juga dapat menggunakan mekanisme perjanjian timbal balik atau mutual legal assistance (MLA) antarpemerintah.
Namun, MLA tidak dapat menyeret koruptor, tetapi hanya memberikan informasi soal keberadaan serta aset mereka di luar negeri. Jalur informal Mantan jaksa Chairul Imam mengatakan upaya pemulangan koruptor yang kabur ke luar negeri seperti Singapura sebetulnya bisa dilakukan melalui proses informal. Ia menilai alasan pemerintah selama ini yang mengaku sulit memulangkan koruptor karena tidak adanya perjanjian ekstradisi dengan Singapura telah menjerumuskan Indonesia pada proses formal yang penyelesaiannya tidak jelas.

Dalam pengalamannya menjadi jaksa, Chairul mampu memulangkan empat buron koruptor dari Singapura dan Hong Kong, salah satunya Lodi Djuanedi, Direktur Umum Bank Majapahit Jaya yang pada 1996 dipulangkan dari Hong Kong.

“Sebetulnya ini bisa dilakukan melalui lobi pribadi antaralat negara yang ada di sana. Misalnya Singapura, kan pasti ada teman jaksa atau polisi yang kita kenal di sana. Di sinilah pentingnya aparat kita mampu membangun hubungan personel dengan rekan kerjanya di luar negeri. Terbukti berhasil kok,“ ujarnya.

Menurut dia, lobi informal terbukti lebih efektif di tengah kebuntuan jalur formal, baik melalui kesepakatan ekstradisi maupun kesepakatan mutual legal assistance and criminal matters, terutama mengenai kesepakatan pembekuan aset koruptor agar kerugian negara bisa diganti.

Dalam pengalamannya, Chairul bisa membekukan aset salah seorang koruptor di Singapura justru melalui lobi-lobi informal. Bahkan ia bercerita bagaimana aparat di sana sempat meminta pembagian jatah.
“Kalau memang jalan ini yang harus ditempuh, ya mau bagaimana?
Daripada uangnya hilang begitu saja, lebih baik kita lakukan. Intinya adalah hubungan baik dengan aparat yang ada di sana. Itu saja,“ jelasnya. (SW/P-3) rudy@mediaindonesia.com

**

Lebih Baik Mencegah daripada Memulangkan

 

Mari kita fokus pada upaya pencegahan.
Bagaimana supaya mereka tidak begitu mudah keluar dari Indonesia.”

Emerson Yuntho Anggota Badan Pekerja ICW

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Tim Pemburu Koruptor (TPK) untuk mengejar koruptor yang melarikan diri ke luar negeri. Tim itu ternyata belum bisa bergerak bebas karena masih terkendala oleh otoritas negara tujuan yang meminta sejumlah syarat.

“TPK sebenarnya sudah ada kemajuan, kita sudah ada beberapa kesepakatan dengan negara lain untuk memburu koruptor.
Masalahnya memang ada yang terkendala otoritas di negara bersangkutan. Itu kan harus kita hormati dan tidak bisa semenamena, jadi menghambat,“ kata Darmono, Wakil Jaksa Agung yang juga Ketua TPK ketika dihubungi, akhir pekan lalu.

Darmono menerangkan otoritas yang menghambat itu terutama dalam hal kelengkapan dokumen.
Pihaknya sudah berusaha melengkapi dokumen yang diminta, tetapi belum juga ada respons dari negara tujuan.

“Di Singapura, misalnya, dokumen yang diminta mereka hingga prosedur yang berlaku di negara tujuan sudah kami penuhi, tapi belum juga ada tanggapan. Mereka nunggu tanggapan kita, tapi ketika kita sudah lengkapi ternyata belum bisa juga buru koruptor di sana,“ terangnya.
Solusi tumpul Solusi meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Singapura yang sampai saat ini belum terealisasi dianggap sebagai solusi tumpul, bahkan melahirkan masalah baru.
Maka itu, daripada berkutat pada soal ratifikasi ekstradisi, pemerintah Indonesia mengupayakan pencegahan agar para koruptor tidak mudah kabur ke luar negeri, terutama Singapura.

Pandangan itu dilontarkan anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho.

Menurut dia, meratifi kasi perjanjian ekstradisi dengan Singapura berpotensi menimbulkan soal baru, terutama karena permintaan Singapura untuk meminta salah satu wilayah RI sebagai tempat latihan perang Singapore Air Force. “Sudahlah, menurut saya soal ini kita tangguhkan saja. Mari kita fokus

pada upaya pencegahan. Bagaimana supaya mereka tidak begitu mudah keluar dari Indonesia.

Bicara ekstradisi seperti mengurai benang kusut yang saya yakin tanpa upaya kuat pemerintah RI menekan Singapura akan menjadi sia-sia,” ujar Emerson.

Menurut dia, Singapura sangat berkepentingan dengan koruptor dari Indonesia karena memiliki prospek aset yang bisa diinvestasikan di sana. Dalam catatan ICW, koruptor yang juga taipan asal Indonesia diberi kemudahan oleh Singapura dan diberi status tinggal yang legal. Selain itu, koruptor yang bagi Singapura tidak menguntungkan secara ekonomi bisa dengan mudah dibawa pulang.

“Contoh Gayus-lah. Bagi Singa

pura tidak ada kepentingannya.

Beda dengan taipan-taipan kelas atas dengan aset melimpah. Ini pasti diberi perlindungan,” paparnya.

Maka itu, pencegahan menjadi solusi mendesak yang bisa diupayakan. Apalagi dalam banyak pengalaman, kaburnya koruptor ke luar negeri tidak luput dari kelengahan institusi penegak hukum di dalam negeri yang sering kali memberikan ruang gerak seorang koruptor bisa kabur.

“Misalnya saja, bagaimana kejaksaan seharusnya memberi surat pencekalan saat seseorang sudah jadi tersangka atau bahkan sebelum jadi tersangka, sebagaimana dilakukan KPK. Koruptor yang lolos ini kan banyak di kejaksaan dan kepolisian,” tukasnya.

Oleh karena itu, kerja sama dan koordinasi antara kejaksaan, kepolisian, dan pihak Imigrasi sangat penting. Kepentingan Indonesia mengembalikan uang negara, kata dia, bisa diupayakan melalui penelusuran aset yang bisa dibekukan pemerintah Indonesia.

“Tapi ini tentu tetap tidak maksimal karena toh akan ada persoalan baru lagi. Kalau aset di dalam negeri mungkin mudah, tapi untuk aset yang di luar pasti susah,” katanya lagi.

Di sisi lain, sambungnya, upayaupaya nonyudisial juga tidak bisa dianggap sepele, seperti menekan pemerintah Singapura pada sisisisi tertentu. “Tentu kembali kepada niat pemerintah. Kita pasti punya senjata yang bisa memaksa Singapura untuk menyetujui ratifi kasi tersebut. Tapi apakah pemerintah mau? Ini soalnya,” tandas Emerson. (Fid/SW/P-3)

**

SOROT Negara Besar yang Mudah Ditaklukkan

SINGAPURA hingga kini masih menjadi surga bagi para pelaku korupsi di negeri ini untuk menyelamatkan diri dari jeratan hukum. Selain itu, negara kecil di ujung selatan Malaysia dan bisa ditempuh hanya 15 menit–dengan kapal laut–dari Batam itu menjadi tempat yang nyaman untuk menikmati dan menyembunyikan uang haram hasil korupsi.Pemerintah Indonesia bak macan ompong yang hanya bisa ganas dalam mengeluarkan suara, tetapi tidak bertaring untuk memaksa negeri mungil itu memulangkan para koruptor serta segala aset yang dicuri ke Tanah Air.

Negeri ini seperti takluk terhadap Singapura, padahal Indonesia merupakan negara yang dikaruniai sumber daya alam dan sumber daya manusia yang luar biasa. Singapura hanyalah negara kecil yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja bergantung pada negara tetangga, terutama Indonesia, seperti makanan dan minuman, pasir, serta energi.

Akan tetapi, kebesaran Indonesia sangat mudah ditaklukkan ‘Negeri Singa’. Hubungan kedua negara bagaikan cerita gajah dan semut.Setelah melihat kejanggalan tersebut, timbul pertanyaan mengapa posisi tawar Indonesia terhadap Singapura begitu lemah? Bayangkan, untuk membawa pulang koruptor saja Indonesia harus menggadaikan kedaulatan NKRI, yaitu militer Singapura dapat terbang bebas di atas wilayah RI, sedangkan yang didapat Indonesia tidak jelas. Koruptor akan dipulangkan, tetapi tidak ada jaminan harta kekayaan mereka yang diumpet di Singapura bisa dirampas untuk negara.

Dikotomi antara kekayaan alam yang berlimpah dan lemahnya daya tawar Indonesia terhadap negara jiran merupakan realitas yang sudah menjadi rahasia umum. Penguasa hanya pandai berwacana tanpa ada ketegasan. Indonesia rindu akan sosok Soekar no yang berani bertindak tegas terhadap negara lain.

Banyak jalan menuju Roma, begitu pula mengembalikan para koruptor tanpa harus menggadaikan kedaulatan Indonesia. Bagaimana caranya? Perkuat daerah perbatasan Indonesia dengan Singapura, tingkatkan pelayanan jasa di sana untuk menyaingi Singapura.

Dalam kerangka kawasan Asia Tenggara, ada ASEAN dan AIPA sebagai wadah untuk mendorong ratifikasi ekstradisi. Indonesia tinggal melobi pemerintah Singapura, karena parlemen negara itu sudah setuju, sebagaimana keputusan dalam resolusi AIPA di Lombok bahwa parlemen ASEAN mendorong negara-negara membangun regulasi yang memungkinkan kerja sama lebih erat dalam menanggulangi pencucian uang dan kerja sama ekstradisi.

Yang menjadi masalah ialah ketidakseriusan pemerintah kita untuk memulangkan para koruptor dari luar negeri. Itulah inti persoalan yang harus segera ditanggulangi. (Raja Eben Lubis/P-3)

 

 

 

Posted in: Uncategorized