Aksi Buruh 03.10.2012

Posted on October 3, 2012

0


Rabu,03 Oktober 2012

KETENAGAKERJAAN

Pemerintah Terus Ajak Buruh Berdialog

Jakarta, Kompas – Pemerintah terus mengajak buruh berdialog untuk mencari jalan keluar masalah ketenagakerjaan. Buruh pun tetap mogok kerja di sejumlah kawasan industri menuntut penghapusan pekerja alih daya (outsourcing), penetapan upah minimum sesuai angka kebutuhan hidup layak, dan iuran jaminan kesehatan pekerja ditanggung pemberi kerja.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, didampingi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, bertemu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, di Jakarta, Selasa (2/10). Pertemuan di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian itu sempat tertunda karena Iqbal masih berkonsolidasi dengan elite serikat buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia.

Hatta dan Muhaimin secara terpisah sudah berdialog empat mata dengan Iqbal. Namun, proses dialog belum mencapai titik temu.

”Intinya, mereka ingin bertemu. Saya coba carikan solusi. Kalau namanya mogok, tentu kita tidak menginginkan itu karena iklim investasi kita sudah baik. Situasi nasional sudah baik. Namun, tidak sekadar kita mengatakan jangan mogok, tetap harus dicarikan solusinya,” kata Hatta.

Buruh anggota KSPI, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia mogok di 80 kawasan industri di 21 kabupaten/kota pada Rabu ini. Buruh di luar Jakarta, seperti Surabaya, Sidoarjo, Batam, Cilacap, dan Sukabumi, juga akan berunjuk rasa ke gedung DPRD setempat.

Muhaimin mengatakan sudah menerbitkan Peraturan Menakertrans Nomor 13 Tahun 2012 tentang 60 item komponen survei harga kebutuhan hidup layak (KHL) acuan penetapan upah minimum. Menakertrans bersama wakil pengusaha dan buruh dalam Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional juga tengah menyusun peraturan yang mengatur tegas lima jenis pekerjaan alih daya yang diizinkan, yakni jasa kebersihan, jasa keamanan, katering, transportasi, dan jasa pertambangan migas.

”Peraturan ini menegaskan kembali, selain lima jenis pekerjaan itu, tidak boleh. Kita berharap semua bisa didialogkan karena mereka juga terlibat dalam LKS Tripartit Nasional,” kata Muhaimin di sela-sela inspeksi mendadak survei harga komponen KHL oleh petugas Dewan Pengupahan Jakarta Timur di Pasar Jatinegara.

Perusahaan penyalur atau pemakai jasa pekerja alih daya diberi waktu enam bulan untuk menyesuaikan diri dengan aturan baru ini. Pemerintah juga mewajibkan pengusaha penyalur atau pengguna jasa alih daya untuk lima jenis pekerjaan itu segera mengurus perizinan kepada gubernur dan bupati.

Secara terpisah, Iqbal mengapresiasi kesediaan Menko Perekonomian berdialog dengan buruh. Meski menolak menunda mogok, Iqbal berkomitmen tetap berdialog.

”Kami tak mau retorika. Kami ingin moratorium outsourcing seminggu setelah kesepakatan. Pemerintah harus membatalkan semua izin penyalur outsourcing yang ada sehingga hubungan kerja menjadi langsung dengan pemberi kerja,” lanjutnya.

Iqbal menilai, draf peraturan Menakertrans soal alih daya memiliki tiga kelemahan. Kelemahan-kelemahan itu adalah definisi ”kegiatan pokok” belum diatur, ada pasal ambigu yang membuka peluang munculnya bisnis alih daya baru, dan tidak ada sanksi.

Ketua Umum KSPSI Sjukur Sarto mengatakan, anggota KSPSI, Yorrys Raweyai dan dirinya, tidak ikut mogok. ”Kami sudah menyampaikan pernyataan sikap soal outsourcing dan upah layak kepada Menakertrans di depan 5.000 anggota pada 13 September 2012,” ujar Sjukur.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Anton J Supit mengatakan, pengusaha setuju dengan penertiban pengusaha jasa alih daya yang nakal. Menurut Anton, tenaga alih daya menjadi pilihan selama porsi pekerja informal masih mencapai 70,7 juta orang dari 112,8 juta pekerja.

”Saat realisasi investasi baru meningkat dan lapangan kerja tercipta, outsourcing akan mati secara alamiah. Tugas pemerintah sekarang memperbaiki iklim investasi dengan tidak membuat aturan ketenagakerjaan populis yang menghambat investasi baru,” ujar Anton.

Kemitraan

Dwi Idawati, pengajar Sekolah Tinggi Manajemen PPM, mengatakan bahwa lebih banyak perusahaan mengakali sistem alih daya untuk menekan biaya produksi. Menurut Dwi, alih daya bisa diganti dengan kemitraan sehingga perusahaan menyewa tenaga ahli dengan imbalan bagi hasil, bukan gaji.

Sementara itu, Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Agus Rianto, di Jakarta, kemarin, mengimbau buruh yang berunjuk rasa agar menjaga ketertiban. Unjuk rasa buruh Rabu ini diperkirakan terjadi di 12 provinsi dan 37 kabupaten/kota serta melibatkan 745 perusahaan.

”Kita berharap para pengunjuk rasa mematuhi aturan dan tidak boleh mengganggu ketertiban umum,” katanya.

Aparat kepolisian, khususnya di tingkat wilayah, lanjut Agus, siap memfasilitasi komunikasi antara buruh dan pihak perusahaan. Dengan demikian, unjuk rasa sesuai keinginan bersama.

Ia menambahkan, Polda Metro Jaya menyiapkan 15.000 personel untuk melayani dan mengamankan unjuk rasa buruh pada Rabu ini. Di wilayah Polda Metro Jaya, ada 13 titik unjuk rasa.

(HAM/FER/ETA/RAZ/GRE/HEI/ARN)

**

Buruh Janjikan Aksi Damai

Selain mogok kerja di kawasan-kawasan industri, sekitar 10 ribu pekerja akan berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia dan Istana Negara. Kami tidak unjuk rasa di tol seperti yang pernah kami lakukan. Kali ini aksi di area industri saja.”

Obon Tabroni Koordinator aksi buruh Bekasi

PERWAKILAN serikat buruh mengurangi ancaman mogok dari lima hari menjadi satu hari, yakni hari ini. Mereka juga menjanjikan aksi berlangsung damai. Sebanyak 4 juta buruh berencana menutup 80 kawasan industri di 35 kabupaten/kota di Indonesia, termasuk di Jabodetabek.Perwakilan buruh sedikit melunak setelah mereka berdialog dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar di Kemenko Perekonomian, Jakarta, kemarin. Buruh diwakili Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea, Presiden Majelis Pekerja Buruh Indonesia Said Iqbal, dan Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia Mudokir.

“Hari ini (kemarin) belum ada kesepahaman, tapi tidak deadlock.

Mogok nasional tetap kita lakukan, tapi kita turunkan dari lima hari menjadi satu hari. Itu pun kemudian tidak sehari penuh. Setelah 3 Oktober akan ada pertemuan lanjutan,” ujar Said Iqbal seusai dialog.

Muhaimin Iskandar menyatakan akan menegaskan lagi aturan outsourcing yang sudah dimuat dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ke dalam peraturan menteri.

“Permenakertrans nanti akan membatasi outsourcing hanya boleh untuk jenis pekerjaan yang diatur oleh UU, yakni cleaning service,

keamanan, transportasi, katering, dan pemborongan pertambangan,” kata Muhaimin.Ia meminta buruh mengurungkan rencana mogok karena pemerintah membuka diri untuk berdialog. Hatta Rajasa juga berharap buruh tidak mogok lagi karena aksi tersebut mengganggu iklim investasi.

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi meminta pemerintah tegas menyikapi aksi buruh. Menurutnya, aksi-aksi serupa yang terus terjadi bisa membuat penanam modal dari luar negeri takut berinvestasi di Indonesia.
Kawasan industri Di tengah kekhawatiran publik, Said Iqbal memastikan aksi mereka hari ini berlangsung damai sehingga pengusaha tidak perlu cemas. Ada tiga tuntutan yang diusung buruh, yakni penghapusan outsourcing, tolak upah murah, dan jalankan jaminan sosial kesehatan masyarakat pada 2014, bukan pada 2019, dengan iuran dibayar pengusaha.“Kami tidak akan menutup jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Tapi, kami khawatir eksesnya jalan tol tetap macet karena akses ke kawasan industri terhubung dengan jalan tol,“ kata Said.

Janji yang sama dilontarkan koordinator aksi buruh di Bekasi, Obon Tabroni. “Kami tidak unjuk rasa di tol seperti yang pernah kami lakukan. Kali ini aksi di area industri saja,“ ungkapnya. Ia menambahkan, sebanyak 500 ribu buruh di Bekasi siap mogok kerja.

Menurut rencana, buruh memfokuskan aksi di kawasan industri.
Di Jabodetabek, menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto, ada 13 titik yang akan menjadi lokasi penyampaian aspirasi buruh, antara lain kawasan industri KBN Cakung dan Pulo Gadung (lihat grafik).

Selain di kawasan industri, jelas Rikwanto, sekitar 10 ribu buruh juga akan berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia dan Istana Negara. Untuk mengantisipasinya, Polda Metro Jaya menyiapkan 15 ribu personel gabungan.

Sementara itu, ribuan buruh pabrik sepatu Bata di Purwakarta sudah mencuri start dengan berunjuk rasa, kemarin. Mereka menuntut perusahaan segera mengangkat pekerja harian lepas yang sudah bekerja hampir 10 tahun untuk menjadi karyawan tetap. Aksi itu membuat arus lalu lintas Cikampek-Purwakarta macet hingga 3 km. (Tim/X-11) gayatri@mediaindonesia.com

**

 

 

 

 

Posted in: BURUH