Pelemahan KPK

Posted on October 3, 2012

0


 

Koruptor, Musuh Bersama

Rabu,03 Oktober 2012

UU KPK Sudah Sangat Jelas, Tidak Perlu Ditafsirkan Lagi

Jakarta, Kompas – Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak perlu ditafsirkan lagi. Kewenangan KPK jelas. Kemungkinan ada obyek penyidikan sama dengan penegak hukum lain juga sudah diantisipasi. Sebab, koruptor merupakan musuh bersama.Hal itu terungkap dalam sidang pengujian atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (2/10), seperti disampaikan Direktur Litigasi Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mualimin Abdi dan anggota DPR Ruhut Sitompul. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Mahfud MD itu mengagendakan mendengarkan keterangan pemerintah dan DPR.Mualimin mengatakan, Pasal 50 Ayat 3 adalah norma yang sudah tegas dan jelas, tidak perlu penafsiran lain. Ketika ada obyek penyidikan sama antara KPK dan polisi atau jaksa, KPK yang berwenang menangani. Hal itu dinilai persoalan teknis di lapangan. Karena bukan masalah prinsip hukum, semestinya obyek penyidikan yang sama bisa diselesaikan dengan koordinasi antaraparat hukum. Sebab, musuh bersama adalah orang yang melakukan korupsi.Isu-isu yang muncul dalam uji materi dinilai bukan isu konstitusionalitas, melainkan lebih pada penerapan UU KPK. Karena itu, pemerintah meminta MK menolak permohonan pengujian, menerima keterangan pemerintah sepenuhnya, dan menyatakan pasal-pasal yang diujikan tidak bertentangan dengan UUD 1945.DPR berpendapat senada. Selain itu, para pemohon juga dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengujian atas UU No 30/2002. Aturan pada UU KPK, kata Ruhut, tidak menghalangi para pemohon mendapatkan pekerjaan sebagai advokat. Juga tidak mempersulit mereka untuk mendapatkan klien.Selain itu, korupsi sebagai kejahatan luar biasa memerlukan penindakan dengan cara luar biasa pula. Komitmen untuk mempercepat pemberantasan juga mengamanatkan ada badan independen, yakni KPK.Pengaturan kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tidak berarti KPK memonopoli. Ini karena polisi dan jaksa tetap bisa menjalankan tugas. Pengaturan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan penyidikan juga dinilai sangat jelas pada Pasal 8 dan Pasal 50.Dalam persidangan, pemohon mengajukan saksi ahli yang juga dosen tidak tetap di Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Didi Sunardi. Menurut Didi, dalam hukum pidana, aturan yang bersifat umum (lex generalis) tidak digunakan ketika ada aturan yang bersifat khusus (lex specialis). Karena itu, diterapkan saja UU No 30/2002, termasuk dalam kasus korupsi simulator SIM yang melibatkan perwira tinggi Polri.Sidang itu diselenggarakan untuk dua permohonan. Pertama, permohonan diajukan Habiburokhman dan Maulana Bungaran serta Munathsir Mustaman untuk menguji Pasal 50 Ayat 3 UU KPK. Aturan ini terkait kewenangan KPK untuk mengambil alih penyidikan yang sebelumnya dilakukan kepolisian atau kejaksaan. Permohonan kedua diajukan Muhammad Farhat Abbas, kuasa pemohon Rakhmat Jaya, terkait Pasal 8 Ayat 1-4 dan Pasal 50 Ayat 1-4. Aturan itu juga terkait kewenangan KPU untuk menyupervisi, mengawasi, meneliti, dan menelaah instansi yang bertugas memberantas korupsi serta mengambil alih penyidikan dari aparat lain.Menurut Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat, upaya memereteli kewenangan KPK melalui revisi UU itu menggambarkan psikologis orang yang merasa terancam oleh KPK. ”Bisa juga solidaritas orang tersebut pada partainya yang terganggu karena KPK,” kata Komaruddin.Selain itu juga ada arogansi kekuasaan dari DPR karena merasa DPR-lah yang melahirkan UU. ”Saya khawatir untuk Pemilu 2014 mendatang. Partai-partai sekarang ini sedang konsolidasi menjadi mesin uang yang sangat kencang untuk membiayai pemilu yang mahal. Nah, uangnya dari mana? Hanya KPK yang bisa menjerat koruptor. Kalau KPK lemah, korupsi tidak akan terkontrol,” ujar Komaruddin.Karena itu, KPK tidak percaya niat DPR merevisi UU untuk memperkuat lembaga pemberantasan korupsi itu. Ketua KPK Abraham Samad, di Jakarta, Selasa, mengatakan, fakta sekarang DPR ramai-ramai berbalik menolak upaya revisi UU KPK, sementara sebelumnya mereka justru mendukung pengurangan kewenangan KPK, menjadi catatan tersendiri. Abraham tak percaya DPR punya niat tulus mendukung KPK. Menurut dia, mereka yang sebelumnya mendukung revisi UU KPK dan sekarang berbalik menolak hanya ingin menarik simpati rakyat menjelang Pemilu 2014.Dalih DPR untuk merevitalisasi KPK, ujar Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, hanya pernyataan untuk menarik simpati rakyat. Busyro juga tak percaya niat DPR memperkuat KPK. ”Mereka paham, 2014 kan mereka butuh dukungan. Kalau sekarang menggembosi KPK, mereka juga berhitung,” katanya.Menurut Busyro, KPK sama sekali tak memerlukan revisi UU. Ia mengatakan, sebenarnya DPR bisa menemukan marwah konstitusionalnya jika mereka mampu menganalisis manakah peraturan yang sebetulnya mendesak untuk direvisi.Meskipun sejumlah fraksi sudah mendorong penghentian pembahasan draf RUU itu, Badan Legislasi DPR belum juga menentukan sikap. Hingga kini, anggota Baleg masih berbeda pandangan. Ketua Baleg DPR Ignatius Mulyono menjelaskan, pimpinan Baleg sudah meminta fraksi-fraksi agar memberikan pendapat terkait draf RUU KPK yang diajukan Komisi III. ”Artinya, tinggal melakukan pleno di Baleg,” katanya di Senayan.Ada beberapa pilihan yang bisa diambil, yakni penghentian pembahasan, pengembalian draf RUU KPK oleh Baleg ke Komisi III, atau penarikan draf RUU dari Baleg oleh Komisi III. Namun, kemarin Baleg belum memutuskan jadwal rapat pleno. Saat ditanya jadwal rapat, Ketua Panitia Kerja RUU KPK di Baleg, A Dimyati Natakusuma, hanya mengatakan, dalam waktu dekat Baleg menggelar rapat panja.Pandangan anggota Baleg mengenai draf RUU KPK masih berbeda-beda. Mulyono, misalnya, mengusulkan agar Komisi III menarik draf RUU KPK untuk diperbaiki.Anggota Baleg dari Fraksi PDI-P, Arif Wibowo, mengusulkan agar Baleg dan pemerintah mencabut RUU KPK dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2012. RUU KPK juga diusulkan tidak dimasukkan ke dalam Prolegnas tahun 2013.Dimyati mengusulkan agar draf RUU KPK dikaji ulang di Baleg. Sebab, pasal-pasal dalam draf RUU KPK buatan Komisi III cenderung melemahkan KPK. Namun, politikus PPP itu juga tidak sependapat jika RUU KPK dihilangkan dari daftar Prolegnas. Sebab, UU KPK masih perlu direvisi, tetapi untuk memperkuat kewenangan KPK.Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional Teguh Juwarno juga berpendapat RUU KPK tak perlu dicabut dari Prolegnas. Perubahan UU KPK masih bisa dilakukan sepanjang perubahan itu bertujuan untuk penguatan kewenangan. Meski demikian, Fraksi PAN mengusulkan agar pembahasan RUU KPK dihentikan.Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P, Achmad Basarah, di Manado, menyatakan, sejumlah fraksi yang kini menolak revisi UU KPK perlu menelusuri munculnya sejumlah pasal ”kontroversial” yang kini ada dalam draf revisi UU KPK. Sebab, sejumlah pasal ”kontroversial” itu tidak pernah dibahas di rapat internal Komisi III yang dipimpin Aziz Syamsuddin.Rakyat kini juga menunggu kehendak politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rencana revisi UU KPK. Namun, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha membantah jika dikatakan posisi Presiden menyetujui pelemahan KPK. Justru Presiden berharap KPK, kepolisian, dan kejaksaan diperkuat agar bisa bersinergi.(INA/BIL/NTA/LOK/WHY/DIK/NWO)
**
Komisi III Saling Tuding soal Pelemahan KPK

Baleg DPR meminta Komisi III segera menarik kembali draf revisi UU KPK yang mereka ajukan.

TEKANAN publik yang bertubi-tubi kepada Komisi III DPR agar menghentikan upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat revisi Undang-Undang (UU) No 30 Tahun 2002 berbuntut panjang. Sejumlah anggota komisi yang membidangi hukum itu saling tuding soal siapa yang merancang pasal-pasal pemeretelan kewenangan KPK sehingga tertuang dalam draf revisi UU tersebut.Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Achmad Basarah mengaku tidak tahu ada pasal-pasal bermasalah pada draf revisi UU KPK. “Saya menduga ada pihak yang memunculkan pasal itu untuk membuat ge ram banyak pihak seakan-akan itu gagasan dari Komisi III. Padahal tidak,” ujar Basarah saat ditemui di lobi Hotel Aryaduta, Manado,

kemarin.Wakil Sekjen PDIP itu me nye salkan KPK tidak menyampaikan terlebih dahulu kepada mit ranya Komisi III ihwal pa salpa sal krusial itu. “Ya ha rusnya secara etika politik di bicarakan dengan Komisi III dulu baru ke Baleg (Badan Le gislasi) DPR.

Kami jadi ber tanya-tanya dari mana mun cul nya pasal yang memicu polemik ini.” Sejumlah pasal yang berisi pengebirian kewenangan KPK muncul dalam draf revisi UU 30/2002 yang kini sudah berada di tangan Baleg DPR. Pasal-pasal tersebut ialah penghi lang an hak penuntutan oleh KPK, aturan penyadapan dibuat berbelit-be lit dan harus seizin peng a dil an, harus ada mekanisme surat perintah penghentian pe nyidikan (SP3) yang selama ini tidak dikenal di KPK, serta perlunya pengawasan terhadap KPK.

Basarah mengatakan ia dan

fraksinya menolak revisi UU KPK. “Peraturan yang ada masih layak untuk dijalankan.“Hal senada diungkapkan Martin Hutabarat, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra. Ia menegaskan komisi hukum tersebut tidak pernah memplenokan kesepakatan tentang pasal-pasal pelemahan terhadap kewenangan KPK.

“Masuknya pasal-pasal itu saya tidak tahu. Saya hanya dengar sekali, itu pun terkait dengan pembentukan dewan pengawas, bukan penyadapan atau penuntutan. Seingat saya tidak pernah dibahas,“ papar Martin.
Segera ditarik Namun, keterangan berbeda disampaikan anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Aziz Syamsudin dan Ahmad Yani dari PPP. Aziz mengungkapkan draf yang diusulkan ke Baleg ialah hasil kesepakatan Komisi III. “Itu kesepakatan fraksi-fraksi di rapat pleno Komisi III,“ ujarnya, Senin (1/10).

Ahmad Yani menandaskan penyerahan revisi UU KPK ke Baleg merupakan hasil rapat pleno Komisi III yang sudah disetujui semua fraksi. “Ini sudah diplenokan, sekarang mari berdebat substansi. Komisi III setuju diserahkan ke Baleg.“

Terkait dengan beberapa anggota Komisi III yang menyangkal adanya rapat pleno untuk meneruskan revisi UU KPK ke Baleg, Yani meyakinkan orang-orang itu tidak pernah hadir dalam rapat Komisi III.
“Mereka yang tidak tahu tidak pernah ikut rapat.“

Ketua Baleg DPR Ignatius Mulyono meminta Komisi III segera menarik kembali draf revisi UU KPK. Jika tidak, Baleg sendiri yang akan mengembalikan ke Komisi III.

Meskipun tidak memiliki kewenangan menolak ataupun mengembalikan RUU, Ba leg bisa mengembalikan jika tidak ada titik temu harmonisasi dan sinkronisasi UU itu. Dengan mandeknya pembahasan di Baleg, otomatis RUU harus dikembalikan ke Komisi III untuk dikaji ulang. (*/X-7) hafizd@mediaindonesia.com

**

EDITORIAL Berhentilah Membonsai KPK
TINGKAT kepercayaan publik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata masih tinggi. Itu terlihat dari maraknya dukungan publik terhadap lembaga antikorupsi tersebut dalam menghadapi revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Revisi undang-undang itu merupakan upaya sistematis untuk melemahkan wewenang KPK. Namun, seperti yang sudah-sudah, dukungan terhadap KPK muncul dari berbagai arah lewat beragam cara. Ada yang datang langsung ke Gedung KPK seperti yang dilakukan sejumlah tokoh masyarakat. Ada juga yang bergerak melalui dunia maya lewat rupa-rupa jejaring sosial.

Dukungan tersebut menampakkan wujudnya ketika KPK hendak diutak-atik. Para pemimpin KPK pun mengaku mendapatkan amunisi untuk kian keras berperang melawan korupsi.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, misalnya, mengatakan KPK tidak akan pernah mundur dalam memberantas ko rupsi karena mesin-mesin ko rupsi yang semakin buas, kian sistematis, dan pandai berpenampilan dengan wajah berbeda-beda.

Karena itu, kita sangat mengharapkan dukungan publik yang luas itu dibayar lunas oleh KPK dengan kerja nyata dan cepat. Publik juga amat girang ji ka janji yang diungkapkan Wakil Ketua KPK itu benar-benar ditunaikan dan dampaknya dirasakan masyarakat.

Salah satu bentuk kerja nyata dan bisa dirasakan ialah KPK menyelesaikan kasus-kasus kakap yang mendapatkan perhatian luas dari publik selekas-lekasnya. Dengan dukungan itu, mestinya tidak ada alasan lagi bagi KPK untuk `menggantung’ kasus bailout Bank Century, Wisma Atlet, dan Hambalang yang lekat dengan pusaran kekuasaan.

Menyelesaikan tiga kasus besar itu secara cepat dan tuntas akan membuat KPK tidak hanya kian menuai dukungan, tapi juga menepis dugaan bahwa institusi itu tebang pilih dalam kasus korupsi. Salah satu pertanyaan yang masih menggelayut di benak banyak orang memang berkaitan dengan independensi KPK.

Banyak yang bertanya mengapa saban menangani kasus yang tak bersinggungan langsung dengan kekuasaan KPK sigap, sedangkan ketika menangani kasus yang dekat dengan pusat kekuasaan KPK amat lamban.

Kepada DPR yang berhak membuat dan merevisi undang-undang, kita ingatkan untuk menghentikan saja upaya merevisi UU tentang KPK itu. Sebagai wakil rakyat, sudah semestinya DPR mendengar denyut nadi rakyat yang tak sudi wewenang KPK dipereteli.

Jadi, berhentilah membonsai KPK.

Terus ngotot memaksakan revisi sama saja dengan melawan kehendak rakyat. Itu tidak hanya menguras energi sia-sia, tapi juga kian membuat rakyat jenuh dengan para wakilnya.

Ketimbang merevisi UU yang tidak memiliki urgensi untuk direvisi, akan lebih produktif bagi DPR jika energi mereka dipakai untuk mendorong KPK secepatnya merampungkan kasus Century, Wisma Atlet, dan Hambalang.

Tagihlah janji pemimpin KPK saat fit and proper test yang mengatakan akan memberantas korupsi, jika perlu, sampai mati. Akan lebih produktif bagi DPR jika energi mereka dipakai untuk mendorong KPK secepatnya merampungkan kasus Century, Wisma Atlet, dan Hambalang.”

**

 

 

 

 

 

Posted in: Uncategorized