KONFLIK LAMPUNG Warga Sepakat Berdamai

Posted on November 5, 2012

0


Kompas – Senin, 05 November 2012
Kompas/Lucky Pransiska

Abhiseka Raja Majapahit Bali, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III (kiri), di hadapan Ketua Majelis Penyimbang Adat Lampung Kanjeng Sutan Raja Pesirah Penata Adat Sai Bumi Rua Jurai I, Kadarsyah Irsa, membacakan maklumat damai di Hotel Novotel, Lampung, Minggu (4/11).

lampung, Kompas – Warga yang terlibat pertikaian komunal di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, sepakat berdamai, Minggu (4/11). Perdamaian disepakati di Bandar Lampung. Mereka bertekad menciptakan harmonisasi, perdamaian, tak akan mengulangi tindakan anarkistis, dan menyelesaikan setiap permasalahan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Perjanjian perdamaian ditandatangani oleh 10 orang yang mewakili masyarakat Lampung Selatan dari suku Bali dan suku Lampung. Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza absen dalam kesepakatan itu. Gubernur Lampung Sjachroeddin ZP, ayah kandung Menoza, juga tak menghadiri acara tersebut.

Sekretaris Pemerintah Provinsi Lampung Berlian Tihang menuturkan, gubernur tak hadir karena ke Jakarta untuk mempersiapkan kunjungan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Gubernur Bali Mangku Pastika ke Lampung, Senin ini.

Tokoh adat dari Bali dan Lampung, yang menandatangani kesepakatan itu, juga menjamin tak ada pengusiran terhadap siapa pun di daerah itu. Tokoh adat Lampung diwakili oleh Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL), yang diketuai Kanjeng Sutan Raja Pesirah Penata Adat Sai Bumi Rua Jurai I, Kadarsyah Irsa. Dari tokoh adat Bali, hadir Abhiseka Raja Majapahit Bali, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa.

Kesepakatan bertujuan mendorong perdamaian abadi pula. Tokoh adat Lampung dan Bali juga bersepakat, konflik yang terjadi pada 28-29 Oktober di Kecamatan Way Panji, Lampung Selatan, disebabkan adanya kepentingan sekelompok orang. Mereka mengecam kerusuhan yang melibatkan warga keturunan Bali dan Lampung hingga menyebabkan hilangnya nyawa manusia, penganiayaan, dan pembakaran.

Untuk menyelesaikan konflik itu, tokoh adat mendorong pemerintah, termasuk TNI dan Polri, bersikap netral dan menjunjung supremasi hukum. ”Kami sepakat menolak pengusiran warga dari wilayah konflik dengan alasan apa pun. Hal ini terkait dengan dampaknya terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban nasional,” kata Ngurah Arya yang membacakan kesepakatan itu.

Kedua belah pihak sepakat menjaga keamanan, ketertiban, kerukunan, keharmonisan, kebersamaan, dan perdamaian antarsuku di Lampung Selatan. Jika terjadi pertikaian, perkelahian dan perselisihan yang disulut permasalahan pribadi, kelompok dan/atau antargolongan agar diselesaikan secara langsung melalui pranata yang ada. Warga yang bersalah harus diberi sanksi adat.

”Kewajiban pemberian sanksi itu berlaku umum, siapa saja dari suku-suku lain yang ada di Lampung Selatan,” ujar Syafrudin Husin, seorang juru runding perdamaian dan tokoh Lampung Selatan, seusai kesepakatan perdamaian itu ditandatangani pihak yang bertikai. (cal/hei/egi)

Posted in: Uncategorized