Repotnya Jokowi Menambah Bus

Posted on November 5, 2012

0


EDITORIAL Kotan Tempo – SENIN, 05 NOVEMBER 2012

Inilah kisah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi yang pontang-panting mengurus bus Transjakarta. Ia menemui kesulitan menambah armada bus karena kurangnya pasokan gas dari PT Perusahaan Gas Negara. Ini merupakan contoh betapa pemerintah kurang serius melaksanakan program konversi energi.

Publik yang sehari-hari mengandalkan bus Transjakarta tentu bertanya-tanya, begitu sulitkah pemerintah memenuhi bahan bakar gas? Bukankah konversi dari bahan bakar minyak ke gas merupakan program prioritas? Nyatanya, hingga sekarang, pasokan gas untuk Transjakarta saja tak bisa dipenuhi. Tidak terbayangkan repotnya bila seluruh angkutan umum diwajibkan mengkonsumsi bahan bakar ramah lingkungan ini.

Saking putus-asanya birokrat pemerintah daerah Jakarta, mereka sempat mengusulkan penambahan armada Transjakarta dengan bus berbahan bakar solar. Ini jelas kemunduran. Apalagi program konversi energi lewat angkutan umum relatif berhasil. Penggunaan gas oleh 460 bus Transjakarta juga lebih hemat ratusan miliar rupiah tiap tahun dibanding memakai bahan bakar minyak yang bersubsidi.

Jokowi, yang menginginkan bus Transjakarta tetap memakai gas, menghadapi sederet kendala. Tekadnya menambah 700 bus–100 bus tahun ini dan ratusan bus lagi tahun depan–akan terbentur ketersediaan stasiun pengisian gas. Di antara enam stasiun gas di Jakarta, kini tinggal empat yang aktif: tiga di Jakarta Timur dan dua di Jakarta Barat. Dua stasiun, yakni di Pluit, Jakarta Utara; dan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sudah tak beroperasi.

Baik Pertamina maupun PT PGN tampak lamban mengatasi masalah itu. Pertamina juga baru membuka tender pembangunan tiga stasiun pengisian gas di Pulogadung, Kalideres, dan Cililitan. Pekan ini akan diumumkan pemenangnya. Tentu saja, tidak mungkin stasiun baru tersebut bisa dioperasikan tahun ini. Tender yang terlambat ini disayangkan karena dalam anggaran negara 2012 sebetulnya telah dialokasikan Rp 2 triliun untuk proyek ini.

Kebijakan para petinggi negara kita kian membingungkan karena anggaran program pembangunan stasiun gas justru dipangkas untuk tahun depan. Semula, pemerintah mengusulkan angka Rp 1,5 triliun untuk proyek ini. Tapi Badan Anggaran DPR memotongnya menjadi Rp 450 miliar. Padahal pemerintah jelas memprioritaskan program konversi energi. Aturannya pun sudah ada, yakni Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas.

Para anggota DPR, menteri-menteri, dan bos badan usaha milik negara semestinya paham, amburadulnya kebijakan konversi energi itu menyusahkan rakyat. Masyarakat setiap hari berdesak-desakan di bus Transjakarta. Jumlah unit angkutan ini terbatas dan sulit ditambah karena pasokan gas kurang. Akibatnya, sebagian penduduk tetap menggunakan kendaraan pribadi kendati jalanan macet lantaran sebagian ruasnya telah dialokasikan untuk busway.

Lingkaran masalah itu tak mungkin diselesaikan sendiri oleh Jokowi. Pemerintah pusat mesti mempercepat program konversi energi, terutama untuk angkutan umum. Jangan biarkan pemerintah DKI putus asa, lalu kembali memakai bus yang berbahan bakar minyak.