UMP Baru Ditetapkan di 6 Provinsi

Posted on November 5, 2012

0


Koran Tempo – SENIN, 05 NOVEMBER 2012

JAKARTA – Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mendesak para gubernur dan Dewan Pengupahan Daerah mempercepat penetapan upah minimum provinsi atau UMP. Percepatan penetapan ini untuk meredam gejolak antara pekerja dan pengusaha. “Kami minta kepala daerah agar lebih serius,” kata Muhaimin dalam keterangannya kemarin.

 

Data Kementerian Tenaga Kerja menyebutkan, hingga 3 November baru enam provinsi yang sudah menetapkan UMP untuk tahun depan. Papua menetapkan UMP dengan besaran Rp 1.710.000, Bengkulu Rp 1.200.000, Bangka-Belitung Rp 1.265.000, Sumatera Utara Rp 1.305.000, Kalimantan Selatan Rp 1.337.500, dan Kalimantan Barat menetapkan Rp 1.060.000.

Muhaimin mengatakan, menetapkan upah minimum memang perlu berhati-hati. Namun penetapan upah harus segera diterapkan agar dapat berlaku efektif dan dipatuhi semua pihak, terutama pengusaha, pekerja, atau buruh serta pemerintah di tiap daerah. Muhaimin berharap penetapan tahun depan lebih dipercepat.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 226 Tahun 2000, UMP ditetapkan oleh gubernur selambat-lambatnya 60 hari sebelum berlakunya UMP. Sedangkan upah minimum kabupaten atau kota (UMK) ditetapkan selambat-lambatnya 40 hari sebelum masa berlaku UMK, yaitu pada 1 Januari 2013.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Mudhofir, mengatakan bahwa lambatnya penetapan UMP adalah akibat alotnya negosiasi antara buruh dan pengusaha. Akibatnya, UMP di kawasan industri, seperti Jakarta dan sekitarnya, Batam, Pasuruan, Sidoarjo, serta Gresik, belum ditetapkan. “Penetapan di enam provinsi lebih cepat karena serikat buruhnya sedikit,” kata dia.

Namun Mudhofir optimistis penetapan UMP bakal segera diketuk menjelang akhir tahun. Sebab, lambatnya pengesahan berimbas pada penetapan UMK. Namun, jika UMK baru disahkan pada 2013, perhitungan pembayaran gaji tetap dimulai pada 1 Januari. “Biasanya UMK akan lebih besar ketimbang UMP,” ucap Mudhofir.

Dia berharap upah di kawasan industri tersebut lebih tinggi dibanding 60 item komponen hidup layak (KHL). Dilihat dari biaya hidupnya, kata Mudhofir, kawasan Papua lebih tinggi dibanding Jakarta. Seharusnya UMP Papua lebih besar ketimbang UMP di Jakarta. Dewan Pengupahan Jakarta sebelumnya memutuskan UMP sebesar Rp 1.978.000.

Muhaimin menegaskan, komponen yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan UMP antara lain produktivitas makro, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja, dan usaha yang paling tidak mampu. Bahkan faktor inflasi dan insentif perumahan serta transportasi bagi pekerja pun dapat dipertimbangkan sehingga upah pekerja dapat naik secara signifikan. “Penetapan upah minimum nantinya tidak hanya berpatokan pada nilai KHL, ada variabel lainnya,” kata Muhaimin. SUNDARI | BOBBY CHANDRA

Posted in: BURUH