VERIFIKASI PARTAI POLITIK (1) KPU Menuai Buah Ketidaktransparanan?

Posted on November 5, 2012

0


Kompas – Senin,05 November 2012

Minggu (28/10) malam lalu, Komisi Pemilihan Umum akhirnya mengumumkan 16 partai politik yang lolos verifikasi administrasi. Pengumuman itu mundur dari jadwal semula pada Kamis (25/10). Tak pelak, pengunduran pengumuman itu mencuatkan banyak rumor. Misalnya saja, para komisioner sedang tak rukun dengan para staf sekretariat jenderal, antara lain dipicu pernyataan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR. Hal lain, KPU dalam ”tekanan” karena ada sejumlah parpol, termasuk yang punya wakil di kabinet dan parlemen, yang semestinya gugur.

Soal rumor menyangkut ”kesepakatan politik” itu, salah seorang petinggi parpol yang disebut-sebut telah menyanggahnya. Katanya, pada malam yang disebut-sebut ia bertemu dengan petinggi Republik ini di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat, ia tak sedang berada di Jakarta. Sejak pagi hari ia sudah bersama konstituen di daerah pemilihannya. ”Kok percaya (rumor)? Itu dari siapa lagi,” demikian tanggapan politisi muda itu.

Tentu saja, sulit memastikan kebenaran spekulasi semacam itu. Alasan resmi yang disampaikan pihak KPU, pengunduran semata masih ada data yang belum rampung dicermati. Namun saat pengumuman pada Minggu malam, toh KPU belum juga memublikasikan data partai terkait dengan pengumpulan berkas administrasi, bagian mana saja kekurangan sebuah parpol sehingga menjadikannya gugur.

Transparansi memang problem tak terelakkan dalam penyelenggaraan pemilu kali ini, termasuk di antaranya tahapan verifikasi parpol calon peserta pemilu. Saat 12 parpol dinyatakan gugur di awal tahap verifikasi administrasi pada September silam, sekalipun penyebab pengguguran itu tak terungkap detail, praktis tak ada hambatan signifikan. Pusaran persoalan membesar manakala KPU melanjutkan verifikasi administrasi terhadap 34 parpol. Sistem informasi partai politik yang diinisiasi sebagai alat bantu ternyata memancing respons tak enak. Selain dikritik sejumlah elemen masyarakat sipil karena keterlibatan pihak asing, juga menyangkut soal data kepemiluan yang sensitif. Para politisi di DPR pun mempertanyakan soal itu.

Verifikasi adalah tahap awal untuk menentukan keikutsertaan dalam pesta demokrasi dua tahun mendatang. Jauh-jauh hari, anggota KPU 2007-2012 Endang Sulastri menekankan, demi transparansi, pleno menyangkut hasil verifikasi dilaksanakan sebagaimana halnya rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara yang terbuka. Dengan seluruh pihak terkait bisa mengikuti proses itu, siapa pun akhirnya bisa sama-sama menakar layak-tidaknya parpol diloloskan sebagai peserta Pemilu 2014.

Di luar potensi gugatan atas keputusan pengguguran 18 parpol di tahap verifikasi administrasi ini, KPU sebagai penyelenggara pemilu tentu ditantang untuk lebih terbuka dalam tahap selanjutnya.

Pengajar politik Universitas Gadjah Mada Ari Dwipayana menyebutkan, dalam verifikasi faktual nanti, KPU mesti menjaga penuh independensinya dengan selalu menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Kapasitas KPU ditantang untuk menerapkan metode verifikasi faktual secara akurat dan profesional. Proses verifikasi administrasi sejauh ini ditandai beragam hal yang bisa memancing kecurigaan publik. Di sisi lain, publik juga perlu didorong mengawasi proses verifikasi faktual. (Sidik Pramono)

Besok: Babak Baru Penyederhanaan Partai

Advertisements