Ada Pengurus Partai Fiktif

Posted on November 6, 2012

0


Kompas, Kamis 01 November 2012

KPU agar Jaga Independensi di Verifikasi Faktual

Jakarta, Kompas – Setelah verifikasi faktual dilangsungkan, Komisi Pemilihan Umum mulai menemukan adanya kepengurusan partai politik yang fiktif atau hanya di atas kertas. Meskipun demikian, parpol seperti itu akan diberi kesempatan untuk memperbarui dokumen yang sesuai fakta.

Hal ini disampaikan anggota KPU Sigit Pamungkas, Rabu (31/10) di Jakarta. Sebelumnya, KPU memang mendapatkan laporan adanya parpol-parpol berdokumen fiktif.

Parpol-parpol itu mempunyai kesempatan memperbaiki dokumen yang sesuai fakta. Di tingkat kabupaten/kota, perbaikan berlangsung 27 November hingga 3 Desember 2012. Di tingkat provinsi, perbaikan pada 11-17 November 2012.

KPU juga segera mengundang perwakilan parpol untuk mendapat penjelasan rinci atas hasil verifikasi administrasi. ”Surat pemberitahuan parpol yang lolos verifikasi atau tidak sudah dikirimkan Senin,” kata Sigit.

Kemarin, belasan fungsionaris parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi mendatangi KPU. Mereka antara lain dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Buruh, Partai Karya Republik, Partai Damai Sejahtera, dan Partai Nasional Republik.

Mereka protes karena KPU tidak meloloskan 18 parpol dalam verifikasi administrasi. ”Kami meminta tujuh komisioner KPU diberhentikan secara tidak hormat,” kata Ketua Umum PPPI Daniel Hutapea.

Di KPU, para fungsionaris parpol yang gagal di verifikasi administratif tersebut mendobrak ruang serbaguna KPU di lantai 2 kantor KPU. Mereka juga berteriak-teriak dan menggebrak meja, ”Mana Ketua KPU? Ketua KPU tidak becus kerja.”

Saat itu, Ketua KPU Husni Kamil Manik tengah memenuhi undangan klarifikasi dari Badan Pengawas Pemilu, sedangkan anggota KPU lainnya sedang shalat. Setelah 10 menit, para fungsionaris partai itu meninggalkan kantor KPU.

Verifikasi faktual menjadi proses yang krusial bagi parpol yang lolos verifikasi administratif. Karena itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta agar KPU menjaga independensi dan tidak diskriminatif dalam melakukan verifikasi faktual. KPU juga diminta mengonsolidasikan jajarannya terkait pelaksanaan verifikasi faktual agar KPU Daerah tidak bergerak sendiri mendahului KPU Pusat.

”PDI-P adalah partai oposisi, jadi kami ini di posisi rawan dan sangat rentan karena bisa diperlakukan tidak adil,” kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristianto.

Sementara itu, parpol di parlemen mulai mendekati parpol yang tak lolos verifikasi administrasi. Mereka membuka peluang bagi parpol yang tak lolos verifikasi bergabung untuk menambah dukungan suara.

Hal itu antara lain dilakukan Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional. Ketua Badan Pemenangan Pemilu PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, ada lima parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi yang berkomunikasi intensif dengan PAN. (ina/nta/DIK/lok)

Advertisements