EKONOMI AS-INDONESIA Presiden Baru, Kebijakan Lama

Posted on November 6, 2012

0


Kompas, 02 nv 2012

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pameran bertajuk “Fisheries Expo 2012” digelar di Balai Kartini, Jakarta. Pameran perikanan dan produk olahan ikan tersebut berlangsung pada Kamis (11/10). Selama Januari-Juli 2012, ekspor hasil perikanan Indonesia mencapai 691.300 ton senilai 2,2 miliar dollar AS. Negara tujuan ekspor utama adalah Amerika Serikat dan Jepang dengan komoditas utama udang dan tuna.

Joice Tauris Santi

Ketika Barack Obama terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat empat tahun lalu, karena dianggap memiliki kedekatan emosional dengan Indonesia, tidak sedikit orang berharap kebijakan-kebijakannya akan menguntungkan Indonesia. Harapan itu memang terlalu besar, kalau tidak mau dibilang kita gede rasa, ge-er. Karena nyatanya, memang kebijakan ekonomi luar negeri Amerika Serikat tidak berubah.

Demikian pula menjelang pemilihan awal November ini. Siapa pun yang terpilih, kebijakan ekonomi AS terhadap Indonesia rasanya tidak akan berubah.

”Saya yakin tidak akan banyak perubahan. Pertama, Indonesia bukan mitra utama ekonomi AS. Jadi, tingkat urgensi Indonesia tidak berubah. Obama pasti akan meneruskan kebijakannya seperti yang sekarang ini. Kalau Romney yang menang, dia lebih properusahaan besar AS, terutama perusahaan keuangan dan minyak,” ujar ekonom dari Sustainable Development Indonesia, Dradjad Hari Wibowo.

Dia memaparkan, menurut perkiraannya, Romney akan lebih menekan negara seperti Indonesia untuk kepentingan perusahaan-perusahaan raksasa AS. Romney juga lebih pro-market dan prokapital dibandingkan Obama. ”Dugaan saya, kebijakan ekonomi luar negerinya akan lebih mendorong liberalisasi lebih luas di negara menengah, termasuk Indonesia,” lanjut Dradjad.

”Saya tidak melihat perbedaan orientasi kebijakan bila Presiden Obama atau Gubernur Romney yang akan memenangi Pemilu AS. Walaupun kalau untuk pasar modal, biasanya Partai Republik cenderung lebih pro-market atau pro-investor, seperti melalui kebijakan moneter yang lebih longgar dan pemangkasan anggaran yang terbatas, serta sensitif pajak yang lebih pro-orang kaya,” kata Direktur Hubungan Investor Bahana TCW Investment Management Budi Hikmat.

Hal senada diungkapkan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unika Atma Jaya Jakarta A Prasetyantoko. ”Pemilu presiden tidak akan mengubah konstelasi besar, bahkan di bawah Obama yang terkenal friendly terhadap dunia luar. Walaupun dia pernah tinggal di Indonesia, bukan berarti serta-merta berpihak pada kepentingan Indonesia. Apa pun alasannya, loyalitas pertama seorang presiden adalah pada kepentingan domestiknya,” tutur Prasetyantoko.

Energi dan pasar

Ada dua hal yang menjadi hal utama yang menjadi kepentingan AS di dalam negeri, yaitu mencari sumber-sumber energi juga mencari pasar baru. Maklumlah, AS merupakan negara konsumen energi terbesar di planet Bumi. Jadi, memang AS akan berkonsentrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan konsesi-konsesi tambangnya, termasuk di Indonesia.

Menurut data dari Departemen Perdagangan AS, investasi asing langsung AS ke Indonesia sebesar 15,5 miliar dollar AS hingga tahun 2010, turun 0,9 persen dari 2009. Penanaman modal asing langsung AS sebagian besar terkonsentrasi di perusahaan nonbank dan sektor pertambangan. Sementara penanaman modal asing langsung dari Indonesia ke AS sebesar 144 juta dollar AS per tahun 2010, turun 44,2 persen dari tahun 2009.

Walaupun banyak menerima investasi dalam sektor pertambangan, tidak banyak hasil yang dirasakan oleh Indonesia. Pasalnya, besaran royalti yang dinikmati pemerintah masih terlalu kecil. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003, tarif royalti untuk tembaga sebesar 4 persen, emas 3,75 persen, dan perak 3,25 persen. Kecilnya bagian royalti ini membuat geram banyak pihak. Akhir 2011, pemerintah memutuskan untuk mengkaji ulang kesepakatan bagi hasil dalam pertambangan ini.

Jumlah perusahaan yang harus direnegosiasi berjumlah 76 perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) dan 42 kontrak karya (KK). Belakangan sudah ada 13 PKP2B dan lima KK yang sepakat dan bersedia direnegosiasi. Namun, dari lima perusahaan yang setuju renegosiasi tersebut, PT Freeport Indonesia tidak masuk di dalamnya.

Tampaknya AS juga tidak akan mengubah pendiriannya yang meminta agar Indonesia tetap berpegang pada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Tinggal bagaimana upaya pemerintah untuk terus mendesak perubahan tersebut agar lebih menguntungkan.

Neraca perdagangan negatif

Hal lain yang menjadi kepentingan AS adalah terus mencari pasar baru. Maklumlah, semakin lama neraca perdagangannya semakin menunjukkan posisi negatif terhadap mitra dagangnya.

Upaya pencarian pasar baru itu tidak terlepas dari ketimpangan global. Sebenarnya, ketimpangan global ini bukan isu baru. Gubernur Bank Sentral AS Ben Bernanke menyatakan, ketimpangan global sudah ada sejak akhir 1920-an dan awal 1930-an. Ketika itu kurs dollar AS dan franc Perancis berada di bawah nilai pasarnya. Akibatnya, kedua negara itu mengalami surplus neraca berjalan dan derasnya aliran modal.

Sekarang, keadaan berbalik. Selama 15 tahun terakhir, perekonomian di negara berkembang ibarat berlari, terus menciptakan surplus neraca berjalan dan menjadi eksportir bagi negara maju khususnya AS.

AS terus mengalami defisit perdagangan, antara lain dengan mitra-mitranya, seperti China, Jepang, Meksiko, Jerman, Irlandia, India, bahkan Venezuela, juga Indonesia. Surplus perdagangan AS yang lumayan besar terjadi dengan Hongkong, Australia, Uni Emirat Arab, dan Belanda, semuanya di atas 10 miliar dollar AS pada tujuh bulan pertama 2012. Sementara surplus dengan Belgia, Singapura, dan Brasil hanya berada di bawah 10 miliar dollar AS pada masing-masing negara.

”Mencermati data perdagangan internasional selama 2012 ini, posisi AS sangat penting. Sebab, Indonesia terus mengalami surplus perdagangan nonmigas Indonesia terhadap AS. Selama Januari-Juli 2012, surplus perdagangan mencapai 2,1 miliar dollar AS. Ini berarti AS menjadi penyelamat neraca perdagangan Indonesia,” ujar Budi Hikmat.

Namun, Budi mengingatkan, walaupun mengalami surplus dengan AS, Indonesia bukanlah negara yang menikmati surplus besar di atas 10 miliar dollar AS. Data ini mengindikasikan, Indonesia lebih membutuhkan AS ketimbang AS membutuhkan Indonesia. Dalam waktu bersamaan, Indonesia juga mengalami defisit dengan China. Padahal, dalam pandangan Global Rebalancing 2.0 untuk mencapai keseimbangan baru, harus dilibatkan lebih banyak negara, tidak hanya antara China dan AS, Indonesia harus sanggup menebar surplus ke banyak negara, khususnya China.

Salah satu cara untuk mengatasi ketimpangan global tersebut adalah mencetuskan ide Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement, sebuah persetujuan perdagangan bebas yang bertujuan meliberalisasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik (TPP). TPP terus digaungkan terutama pada forum APEC di Honolulu ketika Obama mengundang secara resmi agar negara-negara di kawasan Asia Pasifik turut serta dalam TPP ini. Indonesia sudah menyatakan belum akan turut serta dalam TPP ini karena hendak melihat dulu apa manfaat yang bisa didapatkan dari kesertaan di TPP.

Prasetyantoko mengatakan, ide TPP merupakan jantung dari isu ketimpangan global. ”Itu adalah strategi dan diplomasi AS tingkat tinggi yang bertujuan merangsek pasar-pasar di negara lain untuk memudahkan pasokan ekspor AS dalam rangka menyelamatkan fiskal dan utang publik AS yang sudah begitu besar membengkak,” katanya.

Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mendorong ekspor AS ke negara berkembang. ”Strategi investasinya pun tak terlepas dari upaya untuk mendorong tingkat penjualan barang lebih besar ke pasar luar negeri,” kata Prasetyantoko.

Upaya AS dalam mencari pasar baru harus diwaspadai dan disikapi dengan menelisik apa yang dapat Indonesia pasarkan ke sana. Daya beli masyarakat AS cenderung menurun sehingga produk yang berkualifikasi menengah dapat lebih relevan masuk ke pasar AS.

”Misalnya saja produk tekstil, sepatu, dan lainnya. Jika dikelola dengan baik, Indonesia dapat memasok produk-produk. Selain itu, produk dari industri kreatif, seperti fashion dan kerajinan, bisa menjadi komoditas penting untuk dipasarkan ke AS,” ujar Prasetyantoko lagi.

Jadi, walaupun kebijakan AS tidak berubah, kalau ada kemauan, tetap ada celah untuk mengubahnya melalui renegosiasi kontrak ataupun memasukkan produk-produk ke pasar mereka.

Advertisements