HUBUNGAN PERTAHANAN Kembalinya Sang Penjual Senjata

Posted on November 6, 2012

0


Kompas, 02 November 2012

LETKOL PNB FAJAR REDWOLF ADRIY

Pesawat F-16 Fighting Falcon dari Skuadron 3 Wing 3 yang berpangkalan di Lapangan Udara Iswahyudi berpatroli di kawasan laut selatan Pulau Jawa, 30 November 2009. Skuadron tersebut berpatroli sepanjang tahun untuk mengamankan setiap jengkal Tanah Air. Tahun 2012, skuadron ini tepat berumur 22 tahun.

Oleh WISNU DEWABRATA dan EDNA C PATTISINA

Masa suram kemampuan pertahanan Indonesia—akibat kebijakan Amerika Serikat mengembargo pasokan persenjataan pada 1999-2005—terhapus begitu embargo terakhir dicabut pada Maret 2007. Namun, Indonesia tetap sulit memodernisasi peralatan utama sistem persenjataan. Persoalannya bukan pada kebijakan Pemerintah AS, melainkan akibat keterbatasan anggaran pertahanan kita.

“Kebijakan pertahanan yang dibuat oleh Indonesia tidak terganggu atau terpengaruh dengan adanya Pemilihan Presiden Amerika Serikat,” kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono berpendapat serupa. ”Kebijakan AS akan tetap, siapa pun pemenang dalam pemilihan presidennya,” ujarnya.

Menurut Juwono, siapa pun presiden AS yang terpilih pekan depan—apakah dari kubu Demokrat atau Republiken—keduanya akan tetap sama-sama berkomitmen memperkuat atau setidaknya menjaga varietas dan kesetaraan kemampuan persenjataan tiga negara pantai di Selat Malaka, yaitu Singapura, Malaysia, dan Indonesia.

Ini tak lepas dari perubahan fokus kebijakan AS yang semula lebih ke Timur Tengah menjadi mengarah ke Asia. Maklum, AS sangat berkepentingan mengamankan kawasan Asia Tenggara, terutama terkait pengamanan jalur transportasi dan perdagangan penting dunia di Selat Malaka.

”Kepada Pemerintah AS saya pernah sampaikan, Indonesia butuh alutsista (peralatan utama sistem persenjataan) yang canggih, tidak hanya untuk menjaga wilayahnya sendiri, tetapi juga untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan,” kata Juwono.

Sjafrie menilai, kebijakan pertahanan AS terhadap Indonesia saat ini sudah efektif dan menguntungkan kedua belah pihak. Siapa pun yang menjadi presiden dan menjalankan kebijakan efektif tersebut tidak akan memberikan pengaruh yang jauh berbeda dari yang sudah ada.

”Apalagi, Indonesia sekarang sudah berada dalam posisi regional power (sebagai kekuatan regional) di kawasan,” kata Sjafrie.

Sikap AS ini bisa dilihat dalam pameran Indo Defence 2012 pada 7-10 November mendatang di Jakarta. Untuk pertama kalinya, AS akan membuka stan resmi khusus mewakili negara.

Jumlah negara peserta pun bertambah dari 42 partisipan pada 2010 menjadi 45 negara, termasuk AS yang rencananya akan hadir dengan Lockheed Martin, pembuat mesin pesawat tempur F-16.

Makmur Keliat, pengamat militer regional, juga memiliki pendapat yang sama. Menurut dia, tak ada perubahan substansial dalam soal pendekatan pertahanan AS terhadap Indonesia. Perjalanan selama empat tahun terakhir juga memperlihatkan bagaimana Presiden AS Barack Obama relatif terbuka dalam bekerja sama dengan sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik dan tak terlalu keras dalam masalah China.

Embargo melemahkan

Penembakan demonstran di Santa Cruz, Timor Timur (sekarang Timor Leste), pada 12 November 1991 dan kerusuhan pascareferendum kemerdekaan rakyat Timtim pada 30 Agustus 1999 merupakan dua peristiwa yang menjadi pemicu diterapkannya kebijakan embargo persenjataan AS terhadap Indonesia pada 1999-2005.

Indonesia saat itu bahkan harus menerima kenyataan pahit dengan dihentikannya bantuan hibah berbentuk pelatihan militer yang biasa dilakukan melalui mekanisme international military education and training (IMET).

Saat menjabat sebagai menteri pertahanan di era Kabinet Indonesia Bersatu, Juwono menemui dua senator kunci AS, Russ Feingold dan Patrick Leahy, di Washington.

”Merekalah yang selama ini berperan penting dalam menelaah seberapa jauh proses reformasi TNI (Tentara Nasional Indonesia) telah dilaksanakan di bawah Kementerian Pertahanan Indonesia,” ujar Juwono.

Dalam pertemuan itu, Juwono mencoba menjelaskan posisi Indonesia dan TNI terkait insiden di Timtim. Langkah ini kemudian diikuti dengan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kemudian membuahkan sinyal akan dicabutnya embargo persenjataan.

Pencabutan embargo tidak dilakukan dalam satu kali kebijakan, tetapi dibagi dalam dua tahap. Yang pertama diberlakukan pada November 2005 yang membuka kembali kebijakan pendanaan militer asing (foreign military finance) dan penjualan militer asing (foreign military sales) untuk persenjataan buatan AS bagi Indonesia. Kebijakan ini muncul setelah Kongres AS menyetujui.

Di tahap pertama itu, Indonesia meminta AS memasok kembali suku cadang untuk seluruh pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara. Dengan begitu, pesawat-pesawat angkut mereka bisa dikerahkan untuk membantu masa tanggap darurat pascabencana tsunami di Aceh.

Tahap kedua terjadi pada Maret 2007. Saat itu, pencabutan embargo terutama diberlakukan untuk semua jenis persenjataan mematikan (lethal weapon) buatan AS. Tahap kedua ini tak kalah penting mengingat sekadar helm pilot TNI AU saja tergolong ”senjata mematikan” hanya karena benda tersebut dianggap merupakan bagian dari kelengkapan pesawat tempur.

Pemberlakuan embargo persenjataan yang berkepanjangan oleh AS dan negara-negara Eropa Barat memang signifikan dalam melemahkan kemampuan tempur militer TNI. Maklum, lebih dari 60 persen varian persenjataan yang dimiliki dan digunakan TNI berasal dari AS. Salah satu contohnya adalah pesawat tempur F-16 dan pesawat angkut Hercules C-130.

Yang paling menyesakkan, embargo tersebut memengaruhi kemampuan TNI yang diandalkan bisa dikerahkan sewaktu-waktu dalam proses tanggap darurat setelah terjadi dua kali bencana di Aceh, 26 Desember 2004 dan 26 Maret 2005. Jangankan untuk mempertahankan wilayah, bahkan untuk beroperasi di Aceh, TNI saat itu mengalami kesulitan.

Anggaran terbatas

Yang menjadi masalah saat ini adalah bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan peluang untuk meningkatkan kapasitas pertahanannya. ”Kepentingan utama Indonesia adalah pada segi modernisasi persenjataan kita,” kata Makmur.

Namun, menurut Juwono, persoalannya sekarang Pemerintah Indonesia terbentur pada keterbatasan alokasi anggaran pertahanan walaupun besarannya bertambah signifikan dalam lima tahun terakhir.

Ia lantas menggambarkan bagaimana Pemerintah AS beberapa waktu lalu menawarkan hibah 24 unit pesawat tempur F-16, tetapi spesifikasi teknis pesawat-pesawat itu harus ditingkatkan terlebih dahulu dengan biaya tambahan sebesar 640 juta dollar AS.

”Kita hanya mampu mendanai proses pembaruan kembali (refurbish) pesawat-pesawat tempur itu sebanyak 10 unit,” kata Juwono seraya mengharapkan Indonesia segera bisa memiliki kemampuan keuangan untuk membeli kapal selam bagi TNI Angkatan Laut.

Namun, peneliti pada Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Riefqi Muna, melihat, alokasi anggaran pertahanan Indonesia bakal meningkat seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian di kawasan Asia. Indonesia akan dipandang AS sebagai pasar yang menguntungkan untuk memasarkan produk-produk persenjataan mereka.

Karena itu, Riefqi yakin bahwa Pemerintah AS di masa depan tak akan lagi mempersoalkan dan menerapkan syarat-syarat tertentu terkait dengan isu hak-hak asasi manusia dalam pembelian senjata.

Partner asing

Dengan keterbatasan anggaran dan trauma atas embargo dan keinginan untuk menjadikan industri pertahanan berkembang, menurut Makmur, partner asing sangat diperlukan bagi Indonesia, terutama untuk transfer teknologi.

Ketika embargo tidak lagi menjadi masalah, taruhannya justru lebih besar, yaitu tumbuh kembangnya industri pertahanan dalam negeri yang harus menunjang pertahanan dan keamanan Indonesia dari berbagai tantangan ke depan, seperti masalah perbatasan dengan Malaysia, Laut China Selatan, serta pencurian ikan dan kayu.

Ada dua masalah yang menonjol. Pertama, terkait dengan penguasaan teknologi. Setelah lama tidak maksimal dan tidak efisien, kinerja industri pertahanan Indonesia, seperti PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Pindad, tidak hanya buruk secara ekonomi, tetapi juga secara teknis. Kekurangan basis teknologi itu bisa diatasi dengan membuka ruang kerja sama dengan asing. Kerja sama ini tidak hanya menghasilkan transfer teknologi, tetapi juga secara ekonomi menguntungkan karena memasukkan Indonesia ke dalam mata rantai produksi senjata.

Kedua, karakteristik industri perdagangan yang tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi lebih pada politik.

”Di sini hubungan baik dengan AS sangat penting karena kita butuh teknologi mereka,” kata Makmur.

Bahkan, yang dibutuhkan Indonesia tidak hanya AS secara langsung, tetapi juga sekutu-sekutunya. Salah satu negara yang penting adalah Korea Selatan. Saat ini, dengan Korsel, Indonesia tengah mengadakan riset pesawat tempur generasi 3.5 yang diberi nama KFX.

Panglima TNI Agus Suhartono dalam wawancara dengan Kompas awal Oktober lalu menyatakan bahwa strategi pengadaan alutsista dilakukan dengan membuat blok sesuai dengan negara asal, seperti blok Rusia, China, Eropa, AS. Selain mudah pelatihan dan murah perawatannya, ini menjamin Indonesia tak lagi bergantung hanya pada satu negara pemasok.

Kalaupun sampai terjadi embargo lagi, pertahanan Indonesia tak lagi terancam terpuruk.

Advertisements