Ikatan Sosial Meredup – Refleksi dari Kondisi Politik yang Karut-marut

Posted on November 6, 2012

0


Kompas – Kamis,01 November 2012

 

Kalianda, Kompas – Warga di beberapa desa di Lampung Selatan, Lampung, menolak berdamai dengan warga di Desa Balinuraga dan Sidoreno. Upaya damai yang diprakarsai oleh pejabat, Rabu (31/10), pun gagal. Fenomena itu merefleksikan kohesi atau ikatan sosial yang meredup.

Penolakan berdamai disampaikan tokoh-tokoh yang menghadiri pertemuan dengan Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza, di Kalianda, ibu kota Lampung Selatan, Rabu. Rycko Menoza meminta maaf karena tidak berada di tempat saat kejadian. Beberapa tokoh menyindir bupati yang dinilai tidak tanggap terhadap konflik itu. Saat kejadian, Bupati berada di Jawa Barat. Bupati meminta, ”Mari kita saling menahan diri.”

Pertemuan itu dihadiri sekitar 200 orang, terdiri dari tetua adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda, dari Kalianda dan Way Panji.

Syafruddin Husin, salah satu tokoh Lampung Selatan, mendesak agar warga Balinuraga dan Sidoreno yang kini mengungsi ke Sekolah Polisi Negara di Bandar Lampung tidak dipulangkan. Kedua desa itu dinyatakan status quo.

Gagalnya ajakan berdamai itu membuat situasi keamanan di beberapa desa di Lampung Selatan rawan meski sudah 4.000 personel keamanan dikerahkan.

Dari pantauan Kompas di tiga desa, yakni Balinuraga, Agom, dan Sidoreno, puluhan rumah di sisi jalan utama Sidoreno dan Balinuraga dibakar dan tinggal puing. Asap masih mengepul di beberapa rumah meski pertikaian terakhir terjadi Senin lalu.

Puluhan mobil polisi dan tentara berderet di sepanjang jalan desa itu, juga banyak pos keamanan ditemukan. Rumah yang ditinggalkan pemiliknya dihuni petugas keamanan. Di sisi jalan terdapat sejumlah spanduk kecil berisi ajakan damai, seperti ”Bhinneka Tunggal Ika”, ”Satu Nusa Satu Bangsa”, dan ”Satu Nusa Satu Bangsa Satu Tanah Air Indonesia”.

Kepala Polda Lampung Brigjen (Pol) Jodie Rooseto mengatakan, pihaknya telah meningkatkan pengamanan di titik-titik terjadinya konflik komunal itu. Akibat pertikaian komunal selama dua hari, 28-29 Oktober, 14 orang tewas. Insiden itu melibatkan warga etnis lokal di Desa Agom, Kecamatan Kalianda, dan etnis Bali di Desa Balinuraga dan Sidoreno, Kecamatan Way Panji, tetapi kemudian meluas.

Setengah jam setelah pertemuan dengan Bupati, Rooseto didampingi Komandan Korem 043 Garuda Hitam Kolonel CZI Amalsyah Tarmizi menggelar pertemuan lagi. Rooseto menawarkan draf pasal-pasal untuk disepakati kedua pihak yang bertikai. Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo meminta Rooseto menyelesaikan konflik di wilayahnya. Rooseto yang sebelumnya dipromosikan sebagai Kepala Polda Jawa Barat akan menempati jabatan Kepala Sekolah Pembentukan Perwira Lembaga Pendidikan Polri.

Ketua Permuakhian (Persaudaraan) Lima Marga Pesisir Lampung Selatan M Zahri menyatakan setuju berdamai, tetapi dengan syarat dimasukkan kata-kata ”sanksi tegas dan mengikat” kepada pemicu konflik.

Wayan Sude, tokoh Bali yang hadir, seusai pertemuan menyesalkan terjadinya pertikaian. Peristiwa itu merupakan kegagalan para tokoh masyarakat Bali dalam mengantisipasi kekerasan komunal itu. ”Masyarakat Bali membuka diri untuk menyelesaikan masalah,” katanya.

Konflik komunal di Lampung makin memperparah kondisi sosial di negeri ini. Sebab, konflik komunal juga pecah belakangan ini di sejumlah daerah, seperti di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara; Adonara, Flores Timur; Ambon, Maluku, juga di beberapa daerah di Papua. Di Batangtoru dan Muara Batangtoru, Tapanuli Selatan, hingga Rabu petang warga masih ketakutan pasca-ditangkapnya 37 warga yang melakukan demonstrasi menolak pembuangan limbah PT Agincourt Resources ke Sungai Batangtoru.

Menurut sosiolog Universitas Gadjah Mada, Heru Nugroho, konflik sosial yang marak akhir- akhir ini sebagai refleksi dari karut-marutnya kondisi politik elite pusat. Rakyat mengalami kebuntuan dalam bersosialisasi dan memilih jalan kekerasan untuk menunjukkan kekuasaan sebagai bentuk pelampiasan terhadap ketidakpedulian pejabat dan wakil rakyat.

Konflik antarwarga itu, kata Koordinator Program Pascasarjana Psikologi Perdamaian Universitas Indonesia Ichsan Malik, terkait faktor struktural, antara lain masalah penguasaan kepemilikan lahan. Dalam kasus Lampung, hubungan antarkelompok masyarakat sebagai warga eks transmigrasi masih rentan karena ada faktor struktural yang belum sepenuhnya tertangani baik. ”Pemicunya memang bisa kasus kecelakaan lalu lintas. Akseleratornya, provokasi dan emosi massa. Namun, ada faktor strukturalnya,” kata Ichsan.

Sosiolog dari Universitas Lampung, Hartoyo, mengatakan, insiden terbaru di Lampung Selatan itu merupakan akumulasi puncak masalah serupa sejak dua tahun silam. Hal itu menunjukkan rendahnya soliditas sosial atau meredupnya kohesi sosial. ”Soliditas sosial rendah karena modal sosial telah berantakan.”

Menurut dia, modal sosial itu antara lain jaring sosial. Dikatakan, jaring sosial di antara warga yang terlibat bentrokan itu, yang terbangun selama ini, telah hancur. Terjadi miskomunikasi dan tidak saling memahami. Modal sosial lain yang merosot ialah hilangnya rasa saling percaya antarwarga dan tokoh masyarakat.

Hartoyo melihat kasus terbaru ini juga merupakan puncak kekecewaan warga terhadap pemimpin di lingkungan pemerintahan lokal. Jika warga menolak berdamai atau mengecam ketidakbecusan pemerintah daerah, itu merupakan akumulasi kekecewaan sebelumnya yang terjadi, misalnya pada Januari dan April tahun ini.

Sosiolog Tamrin Amal Tomagola menilai, selama ini nyaris tidak ada upaya serius untuk mencegah konflik komunal. Perhatian terhadap konflik komunal dilakukan saat kekerasan sudah benar-benar terjadi.

Salah satu jalan keluarnya, menurut sosiolog Imam B Prasodjo, perlu ada upaya sistematis untuk menciptakan infrastruktur sosial yang memungkinkan terjadinya perjumpaan di antara kelompok-kelompok sosial yang tersegregasi. Sayangnya, upaya sistematis tersebut tidak ada.(HEI/CAL/WSI/ATO/FER/LOK/GRE

Advertisements
Posted in: Uncategorized